|
Mengapa Toko
Kelontong Pemerintah New York Mendapat Pujian Adinda Jasmine : Jurnalis Tempo. |
TEMPO HARIAN, 05 Agustus
2026
|
· Di supermarket Kota New York, sejumlah
bahan kebutuhan pokok akan dijual sekitar 30 persen lebih rendah dibanding
harga retail. · Wali Kota New York Zohran Mamdani
mengumumkan program supermarket milik kota pada 27 Juli 2026. · Apa beda supermarket Kota New Yord
dengan koperasi desa merah putih di Indonesia dan di negara-negara lain. PEMERINTAH
Kota New York meluncurkan program supermarket milik kota bertajuk N.Y.C.
Groceries untuk menekan biaya hidup warga melalui penyediaan bahan pangan
dengan harga lebih murah. Wali Kota New York Zohran Mamdani mengumumkan bahwa
sejumlah bahan kebutuhan pokok akan dijual sekitar 30 persen lebih rendah
dibanding harga retail pada umumnya pada Senin, 27 Juli 2026. Kebijakan
ini menjadi salah satu program utama pemerintah kota untuk mengatasi
tingginya biaya hidup di New York. Menurut dokumen resmi Pemerintah Kota New
York yang dipublikasikan melalui laman resmi NYC.gov, lima supermarket akan
dibangun, masing-masing satu di setiap borough atau wilayah administratif
kota. Toko pertama ditargetkan beroperasi pada akhir 2027 di Hunts Point,
Bronx, kawasan yang menurut pemerintah kota memiliki tingkat kerentanan
ekonomi tinggi. Lokasi lain yang telah ditetapkan adalah La Marqueta di East
Harlem, Manhattan. Pemerintah
Kota New York mengalokasikan anggaran modal sebesar US$ 70 juta untuk
membangun jaringan supermarket tersebut. Menurut dokumen kebijakan N.Y.C.
Groceries: A Recipe for Affordability, program ini dirancang untuk membantu
lebih dari 40 persen keluarga di New York yang mengalami kesulitan memenuhi
kebutuhan pangan. Wali
Kota Zohran Mamdani mengatakan warga New York selama ini menghadapi
ketidakpastian harga bahan pangan yang terus berubah. “Setiap pekan, warga
New York masuk ke toko bahan makanan dengan harapan harga tidak naik lagi.
Belanja kebutuhan pokok seharusnya tidak menjadi sesuatu yang menimbulkan
kecemasan,” kata Mamdani, seperti dikutip dari laman resmi pemerintah New
York. Ia
mengatakan pemerintah akan menjamin diskon 30 persen untuk sejumlah bahan
kebutuhan pokok, termasuk telur, susu, ayam, buah-buahan, dan sayuran segar.
Harga produk tersebut akan ditetapkan selama satu bulan sehingga tidak
berubah dari pekan ke pekan. Menurut
laporan NBC New York , keranjang barang yang memperoleh potongan harga
mencakup seluruh produk segar, daging, makanan laut, serta sekitar 20
kategori kebutuhan lain, seperti roti, keju, dan produk susu. Pemerintah kota
memperkirakan skema ini dapat memangkas pengeluaran belanja rumah tangga
rata-rata sekitar US$ 90 per bulan atau hampir US$ 1.000 per tahun. Dikelola
Operator Swasta Meski
disebut supermarket milik kota, pemerintah New York tidak akan menjalankan
operasional toko secara langsung. Dilansir dari dokumen request for proposals
(RFP) yang diterbitkan New York City Economic Development Corporation
(NYCEDC), pemerintah mencari operator swasta yang akan mengelola kegiatan
sehari-hari supermarket. Operator
terpilih nantinya bertanggung jawab atas pengadaan barang, manajemen rantai
pasok, penataan produk, perekrutan pegawai, keamanan toko, hingga
pengendalian mutu pangan. Pemerintah kota menetapkan misi, standar pelayanan,
desain toko, dan target keterjangkauan harga, sedangkan operasional dilakukan
pihak ketiga. Menurut
pemerintah New York, model ini dipilih untuk memanfaatkan pengalaman
perusahaan retail yang telah memiliki jaringan pasokan dan kemampuan
mengelola toko modern. “Kami mewujudkan visi supermarket milik kota yang
terjangkau dan dikelola dengan baik bersama operator berpengalaman yang
memahami pengadaan barang, penataan produk, dan pelayanan konsumen,” kata
Mamdani. Pemerintah
juga mewajibkan operator memberikan upah dan tunjangan yang layak kepada
pekerja. Selain itu, perusahaan pengelola harus mematuhi aturan
ketenagakerjaan dan memberikan ruang bagi pekerja untuk berserikat. Persaingan
dengan Retail Swasta Rencana
pembangunan supermarket milik pemerintah memunculkan kekhawatiran dari pelaku
usaha retail kecil. Menurut laporan New York Post , Multicultural Business
Coalition (MBC), organisasi yang mewakili sekitar 50 kamar dagang berbagai
komunitas bisnis di New York, berencana menggugat pemerintah kota karena
menilai proyek tersebut berpotensi menciptakan persaingan yang tidak
seimbang. Pelaku
usaha menilai penggunaan dana publik untuk menjual produk dengan harga lebih
murah dapat mempersulit toko kelontong dan supermarket swasta yang tidak menerima
dukungan pemerintah. Pemerintah
Kota New York berupaya meredam kekhawatiran itu dengan membatasi jenis produk
yang dijual. Menurut laporan NBC New York, supermarket kota tidak akan
menjual makanan siap saji, minuman beralkohol, rokok, maupun tiket lotre yang
selama ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi toko-toko kecil. “Kami
ingin menjawab persoalan keterjangkauan harga dan akses pangan tanpa
mengganggu kemampuan usaha lain untuk tetap bertahan,” kata Mamdani. “Kami
tidak berupaya bersaing dengan toko kelontong atau supermarket dalam hal
kelangsungan usaha mereka. Yang ingin kami lakukan adalah memberikan jaminan
keterjangkauan harga bagi warga New York.” Dokumen
N.Y.C. Groceries: A Recipe for Affordability juga menegaskan bahwa program
ini dirancang untuk melengkapi, bukan menggantikan, ekosistem pangan yang
sudah ada. Penentuan lokasi toko dilakukan berdasarkan data mengenai akses
pangan dan tingkat keterjangkauan harga di tiap wilayah. Adapun
saat ini pemerintah New York melanjutkan proses pencarian operator swasta dan
pengembangan lokasi tiga supermarket berikutnya di Brooklyn, Queens, serta
Staten Island, setelah sebelumnya menetapkan lokasi di Hunts Point, Bronx,
dan La Marqueta, Manhattan. Program itu ditargetkan mulai beroperasi pada
akhir 2027 dan berkembang menjadi lima supermarket kota di seluruh wilayah
New York. Berbeda
dari Koperasi Desa Merah Putih dan Negara Lain Model
toko pangan murah sebenarnya bukan hal baru di sejumlah negara, meski
bentuknya berbeda dengan supermarket milik Pemerintah Kota New York atau
koperasi desa merah putih di Indonesia. Di Jepang, jaringan Japan
Agricultural Cooperatives (JA) mengelola toko yang menjual hasil pertanian
langsung dari petani anggota kepada konsumen. Menurut
laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),
koperasi ini berperan dalam memasarkan hasil panen, menyediakan sarana
produksi, hingga memberikan layanan keuangan bagi petani. Berbeda dengan
supermarket New York, kepemilikan dan pengelolaan JA berada di tangan
koperasi, bukan pemerintah. Praktik
serupa diterapkan di Korea Selatan melalui National Agricultural Cooperative
Federation (NongHyup) yang mengoperasikan jaringan Hanaro Mart. Menurut
keterangan di situs resmi NongHyup , koperasi yang berdiri pada 1961 itu
dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemasaran hasil
pertanian, distribusi pangan, hingga layanan keuangan. Jaringan Hanaro Mart
memasok bahan pangan langsung dari petani sehingga membantu menjaga harga
tetap kompetitif sekaligus meningkatkan pendapatan produsen. Sementara
itu, di Swedia, jaringan Coop dimiliki oleh koperasi konsumen. Menurut situs
resmi Coop Sweden , perusahaan retail tersebut dimiliki jutaan anggota
koperasi melalui sejumlah koperasi konsumen regional. Berbeda dengan
supermarket New York, jaringan ini tidak dimiliki pemerintah, melainkan oleh
para anggotanya. Karina
Utami Dewi, dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia, menilai
supermarket publik New York kurang tepat jika dibanding secara langsung
dengan koperasi desa merah putih di Indonesia. Meski sama-sama bertujuan
meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, keduanya memiliki
model bisnis, pendanaan, tata kelola, dan skala kebijakan yang berbeda. “Tujuan
supermarket New York dan kopdes merah putih memiliki kemiripan, yaitu
meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, tapi pendekatan
kelembagaannya sangat berbeda,” kata Karina kepada Tempo, Selasa, 4 Agustus
2026. Ia
menjelaskan, supermarket New York merupakan supermarket publik berbasis
subsidi pemerintah daerah di kawasan perkotaan dengan orientasi pelayanan
publik. Sementara itu, kopdes merah putih dibangun melalui model koperasi
sebagai kebijakan pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi lokal di tingkat
perdesaan melalui kelembagaan koperasi. Selain itu, supermarket New York baru
direncanakan hadir di lima lokasi, sedangkan kopdes merah putih dikembangkan
secara lebih luas hingga puluhan ribu unit di berbagai daerah di Indonesia. Karina
menilai rencana Pemerintah Kota New York membuka lima supermarket murah
merupakan bagian dari realisasi janji kampanye Wali Kota Zohran Mamdani.
Menurut dia, kebijakan itu muncul di tengah meningkatnya keluhan masyarakat
Amerika Serikat terhadap kenaikan harga bahan pangan dalam beberapa waktu
terakhir, salah satunya dipengaruhi kebijakan tarif Presiden Donald Trump.
Karena itu, pemerintah kota menawarkan supermarket yang dikelola pemerintah
dengan potongan harga 30 persen sebagai alternatif bagi masyarakat untuk
memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Menurut
Karina, kebijakan tersebut juga sejalan dengan fokus kampanye Mamdani yang
menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan warga New York. “Kebijakan ini
bukan karena kegagalan pasar. Sebab, faktanya, penyediaan bahan-bahan pokok
tidak mungkin bisa dipenuhi oleh pemerintah saja,” dia mengungkapkan. Ia
menilai intervensi pemerintah lebih merupakan bentuk keberpihakan dalam
menyediakan alternatif bahan pangan murah. Mengenai dampaknya terhadap
persaingan usaha, Karina mengatakan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan
apakah supermarket milik pemerintah akan mengganggu retail swasta karena
program tersebut baru dijadwalkan berjalan pada 2027. Meski
demikian, ia menilai kekhawatiran pelaku usaha tetap wajar, mengingat
pemerintah menjanjikan harga sekitar 30 persen lebih murah dibanding toko
retail. Di sisi lain, supermarket pemerintah hanya akan menjual kebutuhan
pokok tertentu sehingga tidak semua produk yang menjadi sumber pendapatan
toko kelontong maupun supermarket swasta akan dipasarkan. “Dampaknya terhadap
persaingan akan sangat bergantung pada implementasinya,” ujar Karina. Apabila
supermarket pemerintah hanya mengisi kebutuhan yang belum terlayani, Karina
melanjutkan, persaingan dengan pelaku usaha yang sudah ada masih dapat
berlangsung sehat. “Kebijakan ini lebih kepada upaya untuk menyediakan
alternatif kepada masyarakat, bukan untuk menggantikan usaha yang sudah ada,”
katanya. Karina
menilai tantangan terbesar program tersebut adalah menjaga keberlanjutan
kebijakan dalam jangka panjang. Menurut dia, menjual barang dengan harga
lebih murah berarti Pemerintah Kota New York harus terus menyediakan subsidi.
Apabila kondisi keuangan pemerintah kota berubah, kemampuan mempertahankan
subsidi tersebut juga dapat terpengaruh. “Secara
jangka pendek, tentu ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat untuk
mendapatkan bahan pokok murah,” katanya. Namun, apakah kebijakan itu akan
menimbulkan persoalan baru yang mendistorsi pasar, menurut dia, sangat
bergantung pada pengelolaan supermarket tersebut. Karina
menambahkan, sejumlah negara pernah bereksperimen dengan model toko pangan
yang dikelola pemerintah, di antaranya bekas Uni Soviet, Venezuela, Kuba,
Hungaria, dan Polandia. Ia mengatakan, berbagai model tersebut kemudian
menghadapi beragam persoalan, dari kelangkaan barang yang berkepanjangan,
pelayanan pelanggan yang buruk, pilihan produk yang terbatas dan cenderung
ketinggalan zaman, hingga praktik korupsi. Akibatnya, toko pangan yang
dikelola pemerintah dinilai kurang mampu merespons kebutuhan konsumen secara
cepat. Di sisi
lain, Karina mencontohkan, Seikatsu Club di Jepang sebagai model koperasi
berbasis masyarakat yang berkembang pesat. Gerakan ekonomi kerakyatan yang
dipelopori ibu rumah tangga itu bermula dari sekitar 200 anggota dan kini
berkembang menjadi federasi yang terdiri atas 32 koperasi dengan hampir 350
ribu anggota, lebih dari 90 persen di antaranya perempuan. Menurut Karina,
Seikatsu Club memiliki omzet tahunan sekitar US$ 1 miliar dengan akumulasi
modal anggota mencapai US$ 459 juta. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar