Pertarungan Dua Pasang Kuda Pacuan

Pertarungan Dua Pasang Kuda Pacuan Dari sisi kepentingan partai-partai di Pemilu 2024, KH Ma'ruf Amin dianggap lebih “aman” jika dibandingkan dengan Mahfud MD Gun Gun Heryanto ;  Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute; Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta; Presidium Asosiasi Ilmuan Komunikasi Politik Indonesia

                                            MEDIA INDONESIA, 13 Agustus 2018

                                                           

GEGAP gempitanya proses kandidasi sudah usai. Kini rakyat Indonesia sudah mengetahui siapa yang akan menjadi penantang Jokowi di Pemilu Presiden 2019. Istilah populer untuk menggambarkan kompetisi ini sebagai two-horse race. Dalam Oxford Dictionary maupun dalam Collins Dictionary istilah two-horse race itu dimaknai sebagai kompetisi, pemilu yang diikuti dua pasangan kandidat yang sama-sama memiliki peluang menang. Pertandingan ulang (rematch) antara Jokowi vs Prabowo mungkin sudah banyak diprediksi banyak kalangan. Yang mengejutkan justru pilihan mereka terkait dengan calon wakil presiden yang akan mendampingi. Menarik untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing, dilihat dari beberapa variabel yang kerap menentukan dalam pertarungan elektoral. Misteri kandidasi Untuk kesekian kalinya ilustrasi Michael Gallagher dalam tulisannya, Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden of Politics (1998), yang menyebutkan kandidasi ibarat kebun rahasia politik (the secret garden of politics) terkonfirmasi dalam pemilihan cawapres Jokowi maupun Prabowo. Banyak misteri yang tak terungkap secara detail di khalayak luas karena kerap kali ragam aktivitas dalam penentuan pasangan calon dipertukarkan dari, oleh, dan untuk elite utama. Bahkan sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat sebagai cawapres pun hingga detik-detik terakhir proses pengumuman tak mengetahui persis perubahan politik yang begitu dinamis. Misalnya Mahfud MD, nama yang berada di urutan teratas sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi, baru tahu namanya tidak jadi diambil Jokowi justru di penghujung waktu jelang deklarasi. Di saat detik-detik menegangkan jelang pengumuman, Mahfud MD sempat bersiap di lokasi yang tidak berjauhan dengan lokasi pengumuman cawapres Jokowi di Menteng. Inilah salah satu elegi yang kerap mewarnai perjalanan kandidasi. Mahfud MD secara luar biasa bijak menyikapi hal ini. "Keputusan Pak Jokowi itu adalah realitas politik yang tak terhindarkan. Meski kaget, saya tidak kecewa. Saya sudah bertemu berdua dengan Pak Jokowi. Saya memaklumi pilihan itu sulit dihindarkan. Saya bilang, Pak Jokowi tak perlu merasa bersalah. Itu hak beliau untuk memutuskan yang terbaik." Komentar Mahfud MD ini memberi pesan dua hal. Pertama, kandidasi kerap memunculkan situasi serbasulit yang membuat calon presiden dalam pilihan-pilihan dilematis sehingga putusan akhir kerap kali harus realistis. Kedua, kandidasi melibatkan sejumlah variabel pokok, yakni kekuatan figur, jejaring dukungan politik, dan strategi dan kepentingan setiap kekuatan politik menyangkut konteks politik hari ini dan di masa mendatang. Mengapa KH Ma'ruf Amin yang akhirnya dipilih Jokowi? Ada sejumlah argumen yang bisa dikemukan untuk menganalisis fenomena ini. Tentu, sekali lagi bacaan berdasarkan perspektif orang luar (outsider) yang kerap memiliki keterbatasan akses ke panggung belakang (backstage) kandidasi yang penuh misteri. Pertama, Kiai Ma'ruf Amin dianggap figur yang pas dalam menjaga titik keseimbangan politik. Sebagaimana diketahui, Jokowi diusung enam partai parlemen (PDI Perjuangan, PKB, PPP, Hanura, NasDem, dan Golkar) dan tiga partai nonparlemen (Perindo, PSI, dan PKPI). Sebagian di antara partai pengusung menyodorkan nama figur utama menjadi cawapres mereka. Seperti Muhaimin Iskandar (PKB), Romahurmuziy (PPP), Airlangga Hartarto (Golkar), dan sejumlah nama nonpolitikus yang didukung baik partai-partai pengusung maupun pendukung. Suasana ini berpotensi menimbulkan ego sektoral tiap kekuatan yang harus dijembatani melalui komunikasi politik yang sangat intens. Bandul politik tentu mengarah ke sosok di luar ketua umum tiap partai. Pertimbangannya, tentu saja, sosok yang bisa diterima semua partai. Nama Mahfud MD, KH Ma'ruf Amin, Moeldoko, dan lain-lain mengemuka. Di penghujung kandidasi, variabel figur yang bisa diterima semua partai inilah yang menjadi realitas politik pilihan Jokowi atas Ma'ruf Amin. Sosok KH Ma'ruf Amin dianggap lebih aman dalam bacaan kepentingan partai-partai di Pemilu 2024 jika dibandingkan dengan Mahfud MD. Kedua, KH Ma'ruf Amin secara simbolis dan fungsional dianggap lebih merepresentasikan basis pemilih santri. Terutama kaum nahdiyin dari NU sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan Mahfud MD. Soal representasi, Hanna Pitkin dalam tulisan di buku klasiknya, The Concept of Representation (1967), menyatakan ada beberapa komponen dalam representasi. Komponen-komponen tersebut ialah kelompok yang merepresentasikan (wakil, organisasi, gerakan, negara, dll), kelompok yang direpresentasikan (konstituen, client, dan lain-lain), sesuatu yang direpresentasikan (opini, perspektif, kepentingan, diskursus, dan lain-lain), dan konteks politik yang menjadi latar aktivitas representasi. KH Ma'ruf Amin dianggap lebih merepresentasikan NU dan kaum santri, yang direprentasikannya ialah ceruk konstituen pemilih muslim yang jumlahnya mayoritas di Indonesia. Opini soal perpaduan ulama-umara, nasionalis-religius sebagai opini atau perspektif yang direpresentasikannya. Konteksnya tentu saja menghadirkan suasana tenang, terkendali dalam pemilu dengan mengurangi ketegangan akibat serangan berbasis isu primordial terutama agama. Drama juga terjadi di kubu Prabowo. Pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sejujurnya juga merupakan anomali dalam kandidasi. Karena biasanya paket pasangan memadumadankan orang dari kekuatan politik berbeda untuk menjadi penambah suara. Prabowo dan Sandiaga Uno berasal dari satu partai. Saat Prabowo menjalin komunikasi politik yang sangat intens dengan SBY dan Partai Demokrat, terbentuk persepsi dan prediksi bahwa AHY yang akan mendampingi Prabowo menantang Jokowi. Realitasnya berbeda 180 derajat. Justru muncul kekisruhan dalam pola hubungan dengan mencuatnya cicitan pengurus Partai Demokrat, Andi Arief, melalui akun Twitter-nya. Serangan jenderal kardus terhadap Prabowo, terutama soal mahar politik, menjadi penanda tidak tercapainya kesepakatan politik yang akan menyandingkan Prabowo-AHY dalam satu paket. Figur Sandiaga Uno ternyata lebih bisa diterima di politik akomodasinya PAN dan PKS. Lagi-lagi, misteri apa yang membuat PAN dan PKS bisa menerima sosok Sandiaga dalam kandidasi tak akan bisa diakses secara leluasa oleh publik. Rumor soal mahar politik dan ragam gosip seputar isu pengkhianatan menjadi bumbu-bumbu drama yang membuat kandidasi selalu menyimpan misteri hingga kini. Persoalan ini mengingatkan kita pada tulisannya Gary W Cox dalam Making Vote Count (1997) bahwa pertimbangan dalam perspektif elite soal struktur peluang (opportunity structure) selalu melibatkan tiga faktor, yakni probabilitas perolehan suara dari figur, biaya memasuki gelanggang pertarungan (cost of entry), dan keuntungan dalam kekuasaan. Pada akhirnya, Partai Demokrat pun bersikap realistis dengan tetap mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno saat pendaftaran ke KPU. Ketidakhadiran SBY baik saat deklarasi maupun saat pendaftaran juga menjadi misteri. Wajar jika hal itu memunculkan tafsir politis, soal kegalauan yang dialami Partai Demokrat. Dukungannya pada pasangan Prabowo-Sandi diragukan keseriusannya oleh banyak kalangan, terutama menyangkut daya ikat dukungan Demokrat pada basis konstituen mereka. Kekuatan dan kelemahan Yang jelas, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah didaftarkan ke KPU menarik untuk dianalisis dari sudut peta kekuatan dan kelemahannya. Terutama analisis tentang cawapres tiap pasangan. Bacaan ini penting untuk memprediksi seberapa ketat persaingan dua kuda pacuan ini. Apakah KH Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno bisa menjadi insentif elektoral atau tidak bagi pasangan masing-masing? Ada tiga kekuatan utama yang dimiliki KH Ma'ruf Amin saat berposisi sebagai pendamping Jokowi dalam kompetisi. Pertama, KH Ma'ruf berpotensi mengambil suara kaum santri, khususnya pemilih nahdiyin yang ceruknya besar di Indonesia. Figur Ma'ruf sebagai ulama karismatik, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), sosok penting dalam organisasi NU, tentu saja diharapkan dapat mengikat basis-basis pemilih tradisional muslim dengan ketokohan dan keulamaannya itu. Tentu saja, lapis pemilih dalam pemilu selalu ada ceruk basis pemilih sosiologis, psikologis, dan rasional. Pemilih sosiologis dibangun dengan asumsi bahwa perilaku memilih ditentukan karakteristik sosiologis para pemilih terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik, kedaerahan, dan bahasa. Model ini dikembangkan secara memadai sebagai model SES (socioeconomic status) lalu disempurnakan dengan civic voluntary model (CVM). Selain lapis sosiologis, tentu ada pemilih psikologis dan rasional yang harus sama-sama dipersuasi KH Ma'ruf Amin, partai-partai pengusung, dan juga Jokowi sendiri. Jika Ma'ruf Amin bisa mengoptimalkan politik representasi kaum santri terutama basis pemilih NU, tentu akan memberi sumbangan suara signifikan pada keterpilihan Jokowi di periode kedua. Kedua, KH Ma'ruf berpotensi menjadi jangkar pemersatu ego sektoral tiap partai pengusung. Salah satu hal krusial yang dihadapi Jokowi di tengah kekuatan politik pengusung dan pendukung yang terfragmentasi ialah konsolidasi. Jika barisan pendukung pecah, akan menjadi masalah. Kehadiran KH Ma'ruf Amin menjadi semacam jaring pengaman politik dalam rajutan komunikasi politik lintas partai yang akan sangat membantu proses konsolidasi kekuatan. Ma'ruf Amin dinilai tidak menjadi ancaman bagi tiap partai yang berkongsi sehingga semua kekuatan pengusung dan pendukung bisa secara leluasa bekerja memenangkan Jokowi sambil mengoptimalkan dampak elektoral dukungan mereka bagi peningkatan perolehan suara di pemilu legislatif. Ketiga, Ma'ruf Amin dapat turut menjaga Jokowi dalam meristriksi isu-isu SARA yang kerap kali diarahkan kepada Jokowi. Persandingan nasionalis-religius dan ulama-umara menjadi narasi yang banyak dikemukakan pasangan ini sejak deklarasi hingga pendaftaran di KPU. Bahkan diprediksi narasi ini juga akan intens dikonstruksikan saat kampanye sehingga serangan terhadap Jokowi dengan menggunakan isu SARA tak lagi relevan. Dengan demikian, Jokowi bisa lebih fokus mendiseminasikan capaian-capaian pemerintahannya di periode pertama. Selain bisa fokus, juga mengenalkan gagasan-gagasan solutif atas problematika yang masih menjadi kekurangan dan kelemahan Kabinet Kerja yang dipimpinnya. Kelemahan KH Ma'ruf tentu ialah jarak komunikasi (communication gap) dengan kalangan pemilih muda, terutama kelompok milenial yang jumlahnya signifikan juga dalam Pilpres 2019. Pemilih milenial (generasi Y), plus minus ada 40%-an di Pemilu 2019. Istilah generasi Y dapat kita lacak dari tulisan Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing the World (2009). Generasi Y atau the echo of the baby boom yang lahir 1977-1997 dan generasi Z yang lahir 1998 hingga sekarang jumlahnya sangat besar. Jika kedua generasi ini digabung, pemilih dalam rentang usia 17 hingga 40 tahun ini ada sekitar plus minus 100 jutaan atau lebih dari separuh jumlah pemilih di Pemilu 2019. Karakter kuat generasi Y dan Z sangat lekat dengan model pilihan bebas, jejaring, kecepatan, integritas, menikmati percakapan yang menyenangkan, dan menjadikan inovasi sebagai bagian kehidupan mereka. Dalam memilih pemimpin, kecenderungan generasi Y dan Z tak suka yang bergaya aristokrat dan elitis. Pola komunikasinya tidak menyukai model linear, tetapi timbal-balik sehingga interaksi yang tak berbatas menjadi ciri dominannya. Generasi ini sering disebut juga sebagai net generation karena sangat intens berinteraksi melalui kanal media online seperti media sosial. Karakter inilah yang mesti diantisipasi kubu Jokowi, yakni bandul kelompok milenial yang sepertinya masih sulit menerima atau tersambung dengan pembawaan KH Ma'ruf Amin dan sekaligus akan sangat intens digarap Sandiaga Uno. Bicara Sandiaga Uno, ada tiga kekuatan utamanya. Pertama, Sandi memiliki tren dukungan yang terpolarisasi setelah memenangi kontestasi di DKI bersama-sama Anies Baswedan. Sandi tentu akan mengapitalisasi panggung kemenangannya di DKI ini untuk memperluas area dukungan terhadapnya di basis-basis pemilih terutama yang tidak suka, tidak menerima, dan tidak akan memilih Jokowi. Kedua, kekuatan logistik yang dimilikinya akan turut membantu pembiayaan proses pemasaran politik pasangan Prabowo-Sandi, terutama dalam skala kampanye yang bersifat nasional. Ketiga, gaya komunikasikanya yang masih memungkinkan Sandi bisa masuk ke kalangan milenial. Namun, Sandi juga bisa menjadi kelemahan jika tak mampu mengoordinasikan dan mengonsolidasikan mesin pemenangan. Misalnya terkait dengan dukungan Demokrat. Apakah benar Demokrat akan solid mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno setelah prosesi kandidasi yang dianggap cukup menyakitkan SBY dan Demokrat? Pun demikian dengan PAN dan PKS. Satu hal yang pasti, tanding ulang Jokowi dan Prabowo ini akan mendinamisasi pasar pemilih. Bagi publik, sesungguhnya pertarungan dan pertaruhan kedua pasangan ini jangan sampai menyebabkan tercederainya kualitas pemilu. Sudah saatnya kita menyelenggarakan pemilu presiden yang naik kelas! ●