Jumat, 08 Juli 2016

Martabat Bangsa

Martabat Bangsa

Suwidi Tono ;   Koordinator Forum "Menjadi Indonesia"
                                                         KOMPAS, 05 Juli 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan  menggelikan

Banyak yang terus pamer keberanian  dengan kebodohan  mengharukan

 Petikan sajak Mustofa Bisri: "Negeri ha ha hi hi"

Di zaman  serba terbuka, kita terus disuguhi parodi tunanilai di luar batas kepatutan. Figur-figur cacat moral melenggang ke pentas politik dan mengisi jabatan publik. Penegak hukum berulang kali tertangkap sedang memperdagangkan keadilan.  Para "Yang Mulia" menukar sumpah  jabatan demi fulus. Banyak aparat negara  menggadaikan  kehormatan dan berbalik menjadi kacung kejahatan.

Kita mengidap krisis martabat ketika wabah  berkuasa dan rakus  bersimbiosis dengan anasir jahat dan  merusak. Nilai-nilai keluhuran dan kebajikan memunggungi   kewibawaan dan amanat. Hasrat mendominasi keyakinan berbalut fanatisme dipakai untuk menebar  kebencian, mengintimidasi, dan mengoyak persatuan.  Membelah publik dalam dua kutub diametral: pemuja dan pembenci (lovers and  haters).

Sebab-musabab krisis moral dan keadaban ini dapat dilacak dari absennya pembelajaran bangsa dalam waktu yang lama.  Filosofi dan praktik pendidikan ringkih dan kedodoran  membentuk watak bangsa sehingga menelurkan mentalitas lembek, pragmatis, gaduh, dan suka menerabas. Kegagalan membumikan pesan mulia agama membuat cahaya keilahian dan perwujudan cinta kasih memudar. Akibatnya, realitas kehidupan keseharian bermasyarakat dilumuri kebencian, syak wasangka, kemarahan, keputusasaan, sifat-sifat destruktif dan kebejatan (Gary Zukaf, 1990: The Seat of the Soul).

Kita juga rentan dan kerap  dilanda isu pribumi dan nonpribumi secara dangkal. Pahlawan nasional Laksamana Muda John Lie (1911-1998) memberi definisi lugas: "Pribumi adalah orang-orang yang jelas-jelas membela kepentingan negara dan bangsa, sedangkan nonpribumi adalah  mereka yang korupsi, pungli, memeras, dan melakukan subversi."

Pendidikan dan kebudayaan semestinya jadi akar tunjang peradaban, syarat mutlak berkembang-biaknya kemajuan dan keluhuran akal-budi. Pendidikan yang membebaskan,  meneguhkan nalar. Mengembangkan sikap skeptis, menyuburkan ekspresi dan imajinasi. Memuliakan proses "menjadi manusia" (human being), bersumbu-alas penguasaan basis sains, sosial, dan budaya. Ini bukan sekadar soal kurikulum, akreditasi, sertifikasi, dan "tetek-bengek" lainnya.

Pendidikan dan riset berkualitas memanen kreasi dan  inovasi berlimpah. Sejumlah negara, seperti Israel, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korsel, gigih menyemai benih keunggulan untuk memenangi masa depan  melalui penemuan dan pendaftaran ribuan hak paten dari bisnis rintisan sampai  pendakuan advance technology.  Sementara kita semakin terjerembap menjadi bangsa konsumen.

Revolusi mental

Sejarah modern memberi  pertanda jelas bagaimana bangsa-bangsa melakukan transformasi fundamental guna meraih kejayaan. Barat  mengawali dengan renaisans,  Jepang lewat Restorasi Meiji, Tiongkok mencetuskan Revolusi Kebudayaan berlanjut sosialisme pasar, Korsel membangkitkan spirit Sungai Han dengan target mengungguli  Jepang yang pernah menjajahnya. Pendeknya, semua bermula dari upaya mendarah-dagingkan kekuatan otak-watak, akal-budi unggul demi memuliakan  martabat bangsa.  Presiden Korsel, Park Chung-hee , tahun 1962  melecut semangat rakyatnya setelah negeri itu luluh lantak dilanda perang saudara. "Meskipun kita tidak bisa mencapainya pada masa hidup kita, mari bekerja keras demi anak cucu kita agar mereka bisa hidup makmur  seperti orang-orang di bagian dunia lain."

Pelajaran pentingnya, kemajuan tak diperoleh dan dicapai dalam waktu singkat. Harus ada "titik berangkat" yang menjadi konsensus dan tekad bulat bersama. Presiden Jokowi telah menggulirkan  Revolusi Mental sedari awal pemerintahannya. Sayangnya, kerangka operasi dan determinasi untuk memandu diseminasi paradigma dan mindset  ini belum kompatibel  menggerakkan perubahan.  Ia membutuhkan pembuktian otentik dan perubahan signifikan  terlebih dulu di lingkup birokrasi pemerintah.

Salah satu petunjuk  terdeteksi dari tidak optimalnya peluncuran  12 paket deregulasi ekonomi untuk menstimulus pergerakan dan pertumbuhan. Hambatannya tetap berkutat pada lemahnya koordinasi antar-kementerian dan lembaga di pusat, serta antara pusat dan daerah. Juga tumpang tindih regulasi yang cenderung awet menjadi penghalang realisasi program. Problem klasik ini menunggu pemecahan  radikal dan ketersediaan sejumlah pemimpin mumpuni untuk mengurai kebuntuan.

Tugas sejarah

Saat maju sebagai kandidat  presiden AS tahun 1959, John F Kennedy  berpidato mencanangkan tapal batas Pencapaian Baru (New Frontier) untuk  menyambut  tantangan  masa depan yang disebutnya "belum  dikenal dan dipetakan".  Ia mengajak rakyat Amerika, generasi baby boomers yang tidak mengalami  perang dan kesulitan ekonomi, melanjutkan warisan tugas  presiden sebelumnya, yakni Kebebasan Baru (New Freedom) Woodrow Wilson dan Pengaturan Baru (New Deal)  Franklin D Roosevelt.

Tiga puluh tahun sebelum pidato Kennedy, Bung Karno menyeru kaum terpelajar Nusantara agar bersatu memandu  rakyat meraih kemerdekaan, mengenyahkan kolonialisme dan imperialisme. "Di seberang jembatan emas kemerdekaan itu, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi." (Indonesia Menggugat, 18 Agustus  1930).

Ia berulang kali  mewanti-wanti agar mewaspadai bahaya "penjajahan berbaju baru" yang berkolaborasi dengan elite, menghancurkan daulat rakyat dan peri-kehidupan bangsa. "Perjuanganku  lebih mudah karena mengusir penjajah, akan tetapi perjuanganmu kelak akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri."  Tugas sejarah  generasi penerus telah dipetakan oleh para pendiri republik, yaitu memastikan pertumbuhan kecerdasan rakyat dan meletakkan pijakan kokoh untuk menjamin berlangsungnya redistribusi kesejahteraan secara merata. Keduanya mensyaratkan penumbuhan dan penguatan kapasitas nasional berkelanjutan. Inilah sokoguru, resep generik bangsa pemburu kemajuan.

Penguatan kapasitas nasional memerlukan penciptaan level playing field  yang adil  di semua jenjang pendidikan dan  lapangan usaha. Pendidikan berkualitas dan pembangunan karakter kewirausahaan mesti disadari sebagai investasi modal manusia sehingga terhadapnya pertimbangan  cost consciousness  menjadi kurang relevan. Biaya pendidikan tinggi mahal dan minimnya riset tentu membatasi kemampuan bangsa keluar dari ketertinggalan.

Redistribusi kesejahteraan hanya akan bertumbuh kuat, besar, dan menyebar di atas landasan kesempatan berusaha yang memungkinkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi bergiat. Fakta menunjukkan, semua negara maju dan stabil politiknya mempunyai karakter serupa: bagian terbesar penduduknya produktif, cerdas, dan setara.  Ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran akan terus menghantui  jika negara gagal membangun basis pemerataan "titik api" sumber-sumber  pertumbuhan, mengabaikan pemihakan terstruktur terhadap pelaku usaha mayoritas dan paling membutuhkan kesempatan. Pragmatisme dalam  menyiasati kelesuan ekonomi, mustahil menggulirkan gerak langgeng kemajuan.

Konjungtur ekonomi dunia di masa depan dihinggapi ketidakpastian, apalagi pasca Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa). Mengingat skala ekonomi dan integrasi kita ke dalam ekonomi global (mengutip Joseph Stiglitz, 1998) ibarat perahu kecil yang mengarungi samudra bergelombang besar, pertahanan terbaik adalah memupuk dan menguatkan struktur kemandirian agar tidak terus menderita diempas badai krisis.

Pada era rezim-rezim sebelumnya, aneka kebijakan dan pilihan strategi pembangunan semakin memundurkan tapal batas kedaulatan dan kemandirian bangsa.  Defisit  luar biasa neraca sosial-ekonomi berupa kemerosotan karakter bangsa, ketidakadilan, dan  kerusakan sumber daya alam, lebih dari cukup sebagai pembelajaran berharga bagi pemegang otoritas untuk meneguhkan visi  besar dan mengeksekusi kebijakan substansial. ●