Sabtu, 02 Juli 2016

Lagi, Penyanderaan di Filipina

Lagi, Penyanderaan di Filipina

Dinna Wisnu ;   Pengamat Hubungan Internasional;
Co-founder & Director Paramadina Graduate School of Diplomacy
                                                   KORAN SINDO, 29 Juni 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sebulan berlalu sejak 10 awak kapal Indonesia yang disandera di perairan Filipina Selatan dilepaskan, kemudian 4 orang lagi yang akhirnya dibebaskan dan kali ini ada 7 orang lagi disandera di wilayah itu. Semua kapal-kapal itu dalam tugas berlayar mengantar batu bara dari Kalimantan ke Filipina. Dalam semua kejadian disinyalir keterlibatan grup Abu Sayyaf, di mana mereka meminta uang tebusan dalam jumlah yang signifikan dan selalu mengancam untuk membunuh tawanan dengan keji.

Kejadian-kejadian penyanderaan ini lumayan membuat geram Pemerintah Indonesia. Beragam upaya sudah dilakukan, baik yang bisa diungkap ke publik maupun yangtidak. Tetapi intinya Indonesia juga memilih menuntut haknya untuk mendapatkan jaminan keamanan atas warga negaranya yang masuk ke wilayah otoritas Filipina. Menyusul penyanderaan 14 orang pertama, pimpinan militer, intelijen, dan sipil Indonesia berjumpa dengan otoritas Filipina.

Di situ dieksplorasi opsiopsi penanganannya. Terkait keamanan jalur laut, Indonesia sepakat untuk bersama-sama Malaysia dan Filipina melakukan patroli bersama di jalur yang biasa dilalui kapal-kapal Indonesia dan Malaysia. Level menteri pertahanan sudah berupaya membuka dan mengikat kerja sama di situ, tetapi karena terjadi perubahan kepemimpinan dan konstelasi politik di Filipina, sejumlah hal terhenti.

Walhasil, upaya pemerintah Indonesia perlu kita cermati dalam konteks situasi lokal di Filipina. Besok, 30 Juni 2016 pukul 12.00 waktu setempat, presiden terpilih Rodrigo Duterte akan dilantik di Istana Malacanang Filipina. Beliau sudah berpesan agar pelantikannya sederhana karena demikianlah yang diharapkannya diingat warga negara Filipina. Sebagai individu, gaya kepemimpinan Duterte memang lain dari biasanya di Filipina.

Dia tidak datang dari wilayah utara Filipina, tetapi dari wilayah selatan, dari kawasan Mindanao. Duterte adalah mantan wali kota Davao, kota di Filipina Selatan yang terkenal sebagai pusat perdagangan dan penghubung ke pulau-pulau lain di kawasan itu, termasuk ke bagian tengah dan timur Indonesia. Meskipun wewenang Duterte lebih di perkotaan, daerah kekuasaannya masuk dalam Provinsi Davao.

Davao termasuk bagian dari kawasan selatan Mindanao dan sejak 2001 kawasan Mindanao Selatan ini disebut Davao Region. Davao adalah kota terbesar nomor 3 di Filipina setelah Cebu dan Manila dengan penduduk sekitar 1,6 juta jiwa. Davao dikenal sebagai pusat durian di Filipina. Sebagai provinsi, Davao dikenal relatif aman, kecuali jika pergi sekitar 700 km ke arah pulau-pulau yang mendekati Kalimantan dan Malaysia.

Karena di kawasan itu dikenal ada jaringan kelompok bersenjata yang tidak segan merompak dan membunuh. Masalah perompakan ini menjadi tantangan bagi Presiden Duterte. Selain karena ia berasal dari kawasan itu, dan sudah rahasia umum bahwa ia juga mengenal para pelaku politik dari kawasan Mindanao, dampak dari masalah ini tidak lagi sebatas problem Davao atau Filipina Selatan, tetapi juga kepada Filipina secara keseluruhan dan negara-negara tetangga khususnya ASEAN.

Yang paling meresahkan adalah karena kegiatan penyanderaan seperti kejadian rutin, yang kabarnya meningkat saat Ramadan. Dan hampir dipastikan para penculik meminta tebusan uang dan permintaan jumlah tebusannya makin hari semakin besar. Dalam beberapa kasus penculikan yang lalu, khususnya terhadap warga negara Indonesia dalam satu tahun terakhir ini, sudah ada pembicaraan antarpihak berwenang di Indonesia dan Filipina baik yang terbuka untuk umum maupun yang sifatnya rahasia.

Bagaimanapun bentuknya, dari tiga negara yang wilayahnya berdampingan dengan lokasi penculikan, Malaysia, Indonesia, dan Filipina, sudah memiliki kesepakatan. Mereka sepakat menjaga agar laut yang menjadi jalur transportasi batu bara dan pencarian ikan dari Indonesia dan Malaysia ke Filipina bisa senantiasa dijaga dan dijamin keselamatannya.

Per 20 Juni 2016 sudah ada kesepakatan di tingkat menteri pertahanan ketiga negara untuk mencari jalur aman, termasuk antara lain menjaga koridor transit di wilayah yang rawan. Tetapi implementasinya terbukti tidak sederhana. Di sisi Filipina, para pelaku penculikan memiliki keterkaitan dengan problem sosial di dalam negeri, khususnya dengan kelompok militan Abu Sayyaf.

Kelompok Abu Sayyaf ini punya sejarah panjang dengan gerakan yang menginginkan kemerdekaan di Filipina Selatan, tetapi kemudian terpecah-pecah dan berkembang makin radikal. Radikalisasi ini subur karena bebasnya peredaran senjata di kawasan itu. Juga karena dari tahun ke tahun daerah tempat orang-orang ini tinggal memang sangat terisolasi dari pembangunan.

Secara sosial, kelompok militan ini tidaklah satu kelompok. Mereka terpecah-pecah menjadi faksi-faksi kecil yang saling berkompetisi dan mencari penghidupan dengan cara apa pun, termasuk dengan cara merompak dan membunuh. Artinya tidak semua faksi mengandalkan keinginan untuk membentuk negara Islam merdeka lagi seperti dulu ketika pecah dari kelompok revolusioner Moro.

Melihat pola tersebut, Indonesia memang perlu lebih cerdik mengatasi masalah keamanan wilayah. Pertama , kelompok bisnis Indonesia yang biasa mengantar barang dari Indonesia ke Filipina perlu memahami juga batasan dan keterbatasan hal yang bisa dinegosiasikan dengan otoritas Filipina.

Menengok tingkat kemiskinan dan kompleksitas penanganan kekerasan dari grup-grup radikal yang saling berkompetisi tentu tidak mudah. Artinya perlu ada alternative solusi juga jika ditataran politik ada yang terhenti atau tidak berjalan secepat yang diharapkan oleh para pengusaha. Kedua, masalah ini perlu diangkat juga ke level kerja sama ASEAN khususnya di bagian penanganan kejahatan transnasional dan kontraterorisme.

Di ASEAN sudah ada mekanisme pertemuan tingkat tinggi untuk masalah-masalah kejahatan transnasional (disebut sebagai SOMTC) dan juga Kerja Sama Kontraterorisme (melalui ACCT). SOMTC di Indonesia dikoordinasi oleh Polri dan ACCT dikoordinasi oleh Kementerian Luar Negeri. Dalam tataran praktis, kedua model kerja sama ini membutuhkan dukungan dari kelembagaan yang teknis dan juga kalangan bisnis serta masyarakat sipil.

Sayangnya, mekanisme melalui ASEAN hampir bisa dipastikan berjalan perlahan karena negara yang dilibatkan ada 10 dan dibutuhkan konsensus. Namun mengingat bahwa kerja sama trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina pun berjalan lambat, maka artinya memang dibutuhkan ”pendorong” ekstra untuk menciptakan solusi permanen.

Permintaan moratorium pengiriman batu bara dari Indonesia ke Filipina seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah contoh bahwa opsi solusi tidaklah semudah membalikkan tangan. Filipina bahkan belum menjawab permintaan Indonesia tersebut karena ada pergantian presiden.

Solusi sosial juga dibutuhkan, mengingat bahwa Indonesia pun memiliki pengalaman yang mirip tentang betapa sulitnya merengkuh kelompok masyarakat di perbatasan yang terlibat aksi kejahatan transnasional karena kurangnya opsi mencari nafkah di wilayah tempatnya tinggal. Pengalaman dari masyarakat sipil patut didengar.

Di tingkat politik dalam negeri, kita masih harus menunggu aksi dari Presiden Duterte untuk Filipina Selatan. Presiden Duterte juga tengah memikirkan untuk melakukan dialog dengan para pemberontak yang sampai saat ini masih terus mengonsolidasikan kekuatannya di hutan.

Namun menjadi kesulitan tersendiri untuk Presiden Duterte, karena kebanyakan para milisi bersenjata yang berlandaskan keagamaan ataupun politik lokal memiliki motivasi yang lebih terkait dengan aksi kriminalitas ketimbang ideologis. Hal ini yang bisa menjelaskan mengapa pemberontakan Moro bisa diselesaikan dengan cara-cara damai karena gerakan Moro berlandaskan ideologis tertentu yang masih dapat diajak dialog dan dicari titik tengahnya untuk bisa dilanjutkan dengan kompromi atau konsensi tertentu. Kesabaran dan kegigihan kita dalam mencari solusi tengah diuji.