Sabtu, 02 Juli 2016

Jalan Politik Ahok

Jalan Politik Ahok

Romanus Ndau Lendong ;  Kader Partai Golkar
                                               MEDIA INDONESIA, 24 Juni 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

TEKAD Teman Ahok mengumpulkan 1 juta KTP untuk memuluskan pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI 2017 dari jalur independen akhirnya terpenuhi. Kalau saja Habiburokhman, Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra, ialah politikus bermutu, hari ini kita menyaksikan pemenuhan janjinya untuk terjun bebas dari Monas, atau setidaknya meminta maaf karena telah berbohong.

Keberhasilan itu tidak terlepas dari pencitraan Ahok sebagai pemimpin berkarakter. Meski sarat kontroversi, Ahok memang magnet politik. Sikapnya tegas tanpa kompromi dan terkesan garang. Ia haram bersantun ria sekadar menutup kepalsuan. Tanpa ragu Ahok mengenalkan kultur politik baru; tampil apa adanya, blakblakan dan berikrar total membela rakyat, bertaruh nyawa sekalipun.
Keteguhan sikap politiknya berbuah manis. Sulit untuk tidak menyimpulkan Ahok berhasil memimpin DKI. Pasar Tanah Abang yang kumuh dan lusuh kini menjadi rapi dan asri. Kalijodo yang sekian lama menyimpan angker dirobohkannya. Bahaya banjir yang sekian lama membelenggu Ibu Kota secara perlahan diatasi. Andai kata ia kelak terpilih kembali, Jakarta akan menjadi lebih maju, aman, dan beradab.

Kemandirian masyarakat sipil

Terkumpulnya 1 juta KTP tersebut sudah melampaui yang dibutuhkan, yakni 523 ribu KTP atau 7,5% dari jumlah pemilih DKI, yakni 6.983.692 suara. Terkumpulnya 1 juta KTP merupakan prestasi luar biasa. Bisa saja menjadi dukungan terbesar dalam sejarah calon independen di negeri ini.

Prestasi itu merupakan indikasi tumbuhnya kemandirian warga dalam mendewasakan demokrasi. Sejauh ini demokrasi telah disandera parpol. Pencalonan presiden, gubernur, dan bupati/wali kota didominasi parpol. Jabatan-jabatan penting seperti menteri dan lembaga-lembaga tinggi negara juga penuh sesak oleh kader-kader parpol.

Dominasi parpol berimplikasi luas bagi terjadinya berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Kepala daerah yang diusung parpol berkewajiban untuk 'setor' setelah terpilih. Mereka tidak leluasa menjalankan tugas karena intervensi parpol. Inilah penyebab banyak kepala daerah yang terperangkap korupsi. Alhasil, dambaan rakyat akan pelayanan publik yang mudah, murah, dan berkualitas tak kunjung terwujud.

Kenyataan ini yang dilawan Ahok di DKI. Karena terlalu rewel, Partai Gerindra ditendangnya. Kegemaran PDI Perjuangan untuk mendikte dilecehkannya. Baginya, parpol bukan mitra yang baik dalam membangun daerah. Lebih jauh, Ahok ingin membuka mata publik bahwa kehadiran parpol justru membuatnya sulit untuk secara total membenahi DKI.

Perlawanannya terhadap parpol semakin mantap ketika ia melirik jalur independen dalam Pilkada DKI 2017. Gayung bersambut, tekad tersebut disambut antusias warga DKI yang tergabung dalam Teman Ahok. Setahun terakhir, mereka bergerak cepat, bekerja keras, dan berkorban waktu, tenaga serta dana untuk mengumpulkan KTP warga.

Dalam kaitan ini, kerja keras Teman Ahok telah membuka mata kita bahwa masyarakat sipil terus berkembang di negeri ini. Larry Diamond dalam Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation (1994) menegaskan masyarakat sipil ialah warga yang terorganisasi dan mampu berkiprah secara sukarela (voluntary), keswasembadaan (self-generating), keswadayaan (self-supporting), dan kemandirian.

Nilai-nilai tersebut mutlak diperlukan agar masyarakat sipil bisa menjadi kekuatan mandiri, terbebas dari ketergantungan terhadap negara atau badan lainnya. Dalam kasus DKI, Teman Ahok sebagai representasi masyarakat sipil berhasil mengimbangi, bahkan mencegah terjadinya dominasi parpol yang sejauh ini terbukti menyandera demokrasi.

Pilihan Ahok

Jalan Ahok menuju DKI 1 masih panjang, jauh dari selesai. Dalam pidato perayaan terkumpulnya 1 juta KTP, Ahok mengatakan lebih baik tidak menjadi gubernur ketimbang mengecewakan Teman Ahok. Bagi Ahok, nama baik lebih mulia ketimbang kekuasaan. Sangat terang-benderang di sini betapa tingginya apresiasi Ahok terhadap ketulusan dan kerja keras warga DKI dalam memberikan dukungan terhadapnya. Ahok memang tidak bisa jauh-jauh dari rakyat yang setiap saat membelanya dari kegenitan parpol yang tiada henti menyerang, mencerca, dan mengusik kedudukannya.

Persoalannya, calon independen bukan jalan mudah. Terkumpulnya 1 juta KTP sama sekali tak menjamin mulusnya pencalonan Ahok.

Pertama, kewajiban melakukan verifikasi faktual yang teramat rumit. KPU melakukan verifikasi terhadap bukti dukungan independen. Jika KPU belum sukses melakukannya, bakal calon harus menghadirkan pemilik KTP ke PPS. Ini tentu masalah serius. Warga DKI tidak mudah dihadirkan karena rata-rata sibuk. Padahal waktu yang diberikan KPU hanya tiga hari.

Kedua, memilih jalur independen mengandung risiko serius bagi penyelenggaraan pemerintahan di kemudian hari. Tanpa dukungan parpol, kekuasaan tak akan mampu bekerja secara efektif. Memilih jalur independen berarti meneruskan konflik Ahok versus parpol. Bisa dipastikan pembangunan dan pelayanan publik tak akan berjalan optimal.

Ketiga, memilih jalur independen di tengah meluasnya dukungan parpol bisa ditafsirkan sebagai arogansi. Padahal sejak dini NasDem dan Hanura telah mendukungnya tanpa syarat. Partai Golkar di bawah pimpinan Setya Novanto dengan segera merapat. PDI Perjuangan harus melakukan 'pertobatan politik' dengan terus menerus merayu agar Ahok kembali berpasangan dengan kadernya, Djarot Saiful Hidayat.

Jalan politik mana yang ditempuh, semua berpulang pada Ahok. Jalur parpol tentu lebih realistis. Pilihan tersebut bukan berarti mengkhianati Teman Ahok. Kekhawatiran parpol akan menjerat Ahok dengan berbagai ketentuan menjadi tak relevan. Toh Ahok telah melakukan perlawanan total dan menang terhadap tantangan 106 anggota DPRD DKI. Semua ini tentu tidak terlepas dari dukungan Teman Ahok.

Di atas segalanya, Teman Ahok harus menunjukkan kebesaran hati bahwa seluruh dukungannya bersifat sukarela. Teman Ahok boleh memberikan saran, tapi tidak boleh mendikte, apalagi menekannya. Dukungan parpol dan Teman Ahok ialah jalan lapang bagi mantan bupati Belitung ini untuk kembali memimpin DKI. ●