Memutus Belenggu, Menyambung Ikrar Pramono Anung :  Gubernur Jakarta.

KOMPAS, 27 Oktober 2026

 

 

                                                           

Sembilan puluh delapan tahun lalu, di sebuah rumah pondokan di Jalan Kramat Raya, Jakarta, ratusan anak muda dari ratusan komunitas etnik, budaya, dan agama berikrar tentang satu Tanah Air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sebuah peristiwa yang menjadi salah satu momen kunci perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa bersatu bertahun-tahun kemudian sampai hari ini.   Para pemuda itu adalah anak-anak bumiputra yang beruntung mengenyam pendidikan, di tengah jutaan sebayanya saat itu yang tak pernah duduk di bangku sekolah karena beban kemiskinan dan struktur sosial yang menindas. Karena itu, perayaan sumpah pemuda adalah sekaligus peringatan tentang pengaruh nyata akses pendidikan pada perubahan sosial dan nasib sebuah generasi bangsa.   Situasi 1928 itu secara umum masih kita hadapi hingga saat ini. Kemiskinan jarang berhenti pada satu generasi. Ia diwariskan. Orangtua yang tak tamat sekolah sulit memperoleh pekerjaan layak, anaknya putus sekolah karena biaya, lalu cucunya mengulang lingkaran yang sama. Situasi ini tidak lahir dari kurangnya kemauan. Ada sebab lain di balik faktor individu, yakni sebab struktural. Peluang tidak tersedia secara merata untuk semua orang di semua tempat. Keadaan ini membuat sebagian anak memulai perlombaan jauh di belakang garis start.   Hal ini menjadi perhatian serius Filsuf Amerika, Michael J Sandel, dalam bukunya, The Tyranny of Merit (2020), yang mengkritik penciutan variabel keberhasilan pada kemampuan individu dalam logika meritokrasi, mengabaikan jurang struktural yang menganga di semua tempat di seluruh dunia.   Memutus mata rantai ketidakberuntungan   Karena itu, sejak awal memimpin Jakarta, saya memegang satu tekad, yakni memutus mata rantai ketidakberuntungan melalui inklusivitas akses pendidikan. Saya memiliki keyakinan yang sama dengan tokoh pendidikan asal Brasil, Paulo Freire, bahwa pendidikan adalah praktik pembebasan (Freire, 1968).   Di zaman para pemuda Kramat Raya, pendidikan adalah hak istimewa segelintir orang. Kini, tugas kita adalah menjadikannya hak semua anak. Ruang kelas adalah tempat paling masuk akal untuk memutus rantai itu, tempat nasib seorang anak tak lagi ditentukan oleh alamat rumah atau slip gaji orangtuanya.   Karena itu, saya menolak memandang anggaran pendidikan sebagai beban. Pendidikan adalah investasi dengan imbal hasil terpanjang yang bisa dibuat oleh pemerintah. Setiap rupiah yang memastikan seorang anak tetap bersekolah akan kembali dalam rupa produktivitas, keluarga yang lebih sehat, warga yang lebih matang dalam berdemokrasi, dan—yang terpenting—kesempatah hidup layak yang lebih terbuka bagi setiap orang.   Investasi pendidikan juga soal keadilan. Ketimpangan yang paling sulit dikoreksi adalah ketimpangan kesempatan, karena ia menyangkut sistem yang sering kali sengaja dipelihara. Kami menganggap, inklusivitas akses pendidikan adalah salah satu pendekatan struktural yang bisa dilakukan pemerintah, alih-alih hanya meredam gejala melalui bantuan sosial.   Meski demikian, akses tanpa mutu hanya memindahkan anak ke dalam kelas yang tak mengubah apa-apa. Indonesia masa depan membutuhkan pendidikan yang membentuk kompetensi—literasi digital, nalar kritis di tengah surplus informasi dan kecerdasan buatan, keterampilan ekonomi hijau, sekaligus kekuatan karakter, serta kesanggupan untuk bekerja sama dengan orang dari berbagai latar belakang. Satu semangat yang sama yang telah diwariskan generasi sumpah pemuda.   Karena itu, keyakinan itu kami wujudkan dalam angka. Pada tahun 2025, anggaran fungsi pendidikan DKI mencapai Rp 20,55 triliun, sekitar 25 persen dari total belanja daerah. Tahun ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah turun Rp 10,54 triliun karena dana transfer pusat menyusut dari Rp 26,14 triliun menjadi Rp 11,16 triliun. Namun, porsi pendidikan justru naik menjadi 26,6 persen, atau Rp 19,75 triliun, melampaui kewajiban minimal 20 persen.   Dari anggaran itu, Rp 3,25 triliun dialokasikan untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, yang tahun ini menjangkau lebih dari 707.000 peserta didik dari SD hingga SMA/SMK dan SLB. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) senilai Rp 399 miliar membiayai 15.825 mahasiswa, bukan hanya S-1, melainkan juga S-2 dan S-3. Selain itu, kami juga menyiapkan program Beasiswa Jakarta Unggul bagi anak-anak Jakarta yang diterima di kampus-kampus terbaik, termasuk di luar negeri.   Mengingat kapasitas sekolah negeri tak mampu menampung semua anak, tahun ini kami juga mulai menggratiskan lebih dari 100 sekolah swasta di lima wilayah kota, termasuk sekolah berbasis keagamaan, dengan anggaran Rp 282,46 miliar, sekali lagi demi inklusivitas akses pendidikan untuk semua anak di Jakarta.   Ada pula persoalan yang lebih sunyi, tetapi tak kalah mendesak, yakni ijazah yang tertahan di sekolah karena tunggakan biaya. Belasan ribu warga Jakarta pernah terjebak di sana, sudah lulus, tetapi tak bisa melamar kerja atau melanjutkan studi karena belum mengantongi ijazah. Bersama Baznas Bazis, kami menebus ijazah mereka, dengan target lebih dari 6.600 ijazah pada tahun 2025 dan jumlah serupa tahun ini. Selembar kertas tidak boleh mengunci masa depan seseorang.   Sebagai ibu kota dan pusat perekonomian, Jakarta ingin menunjukkan bahwa daerah yang mandiri secara fiskal dapat menjaga investasi manusia tetap berjalan, lebih-lebih dalam keadaan sulit. Daerah yang kuat meringankan beban negara dan menjadi penyangga agar krisis tidak menjalar lebih dalam.   Tantangan   Tentu jalannya tidak mulus. Ruang fiskal yang menyempit memaksa kami memilih. Keberlanjutan juga tidak boleh bergantung pada niat baik satu periode pemerintahan. Hal ini membutuhkan pembiayaan yang kokoh dan berkelanjutan, serta data penerima yang akurat agar setiap rupiah sampai kepada anak yang paling membutuhkan.   Tantangan kedua adalah mutu. Kesenjangan antarsekolah serta capaian literasi dan numerasi belum merata. Kuncinya ada pada guru, termasuk guru sekolah swasta yang kerap luput dari perhatian.   Tantangan ketiga adalah perubahan itu sendiri. Banyak lulusan muda kesulitan menembus pasar kerja, sementara jenis pekerjaan bergeser lebih cepat daripada kurikulum. Sekolah tidak boleh hanya menyiapkan anak untuk ujian, tetapi untuk terus belajar sepanjang hidupnya.   Di sinilah saya menaruh harapan pada kesinambungan dan kolaborasi. KJP lahir lebih dari satu dekade lalu dan diteruskan lintas gubernur. Itu bukti bahwa kebijakan yang baik layak dijaga, bukan diganti demi selera. Pendidikan adalah lari estafet, bukan lari cepat, tak mungkin tuntas satu-dua masa kepemimpinan. Tugas kami adalah memastikan tongkat estafet itu tidak putus.   Tugas bersama   Tugas ini terlalu besar untuk ditanggung pemerintah sendiri. Ki Hajar Dewantara telah lama mengingatkan, ”Jadikan setiap orang guru, dan setiap rumah sekolah.” Kami membutuhkan DPRD, yayasan dan sekolah swasta, lembaga zakat dan filantropi, dunia usaha, kampus, para guru, orangtua, dan terutama kaum muda itu sendiri.   Belajar dari para pemuda 1928 yang tidak menunggu keadaan menjadi ideal untuk bertindak. Mereka datang dari pulau, suku, dan bahasa yang berbeda, lalu memilih bersatu karena sadar masa depan tidak akan datang dengan sendirinya. Semangat itu saya lihat ada juga pada anak-anak muda Jakarta hari ini. Ada relawan yang mengajar di kampung padat, mahasiswa penerima beasiswa yang kembali membimbing adik-adiknya, wirausaha muda yang membuka lapangan kerja bagi sebayanya. Mereka bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan rekan penulis masa depan kota ini.   Sumpah Pemuda menyatukan Tanah Air, bangsa, dan bahasa. Izinkan generasi kita menambahkan satu ikrar lagi, yakni memutus mata rantai ketidakberuntungan, sehingga tak ada lagi anak Indonesia yang masa depannya ditentukan oleh tempat ia dilahirkan. Jika ikrar itu kita tunaikan bersama, Indonesia, Besok bukan sekadar harapan. Ia sedang kita bangun, hari ini, di setiap ruang kelas. ●

Sumber : https://www.kompas.id/artikel/memutus-belenggu-menyambung-ikrar?open_from=Artikel_Opini_Page