Misteri Peran Subandrio dalam G-30-S Redaktur Editorial 1 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 04 Oktober 2026

 

 

                                                           

·      Tak mudah mengumpulkan fakta jurnalistik dalam menulis Subandrio, diplomat dan intelijen, yang dituduh terlibat G30S.   ·      Subandrio masuk penjara pada 1965 dan baru bebas pada 1995 setelah berpindah empat penjara.   ·      Bahkan keluarganya tak mendapatkan cerita utuh bagaimana Subandrio semasa menjabat di pemerintahan Orde Lama.   PEMBUNUHAN para jenderal pada 30 September 1965, yang diikuti peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto, masih menjadi misteri dalam sejarah Indonesia. Kajian-kajian ilmiah yang meragukan versi resmi menguak selapis demi selapis kabut kelam 1965 meski masih menyisakan banyak pertanyaan.   Salah satunya peran Subandrio. Menteri Luar Negeri 1957-1965 ini ditangkap lima bulan setelah huru-hara itu. Ia bukan anggota Partai Komunis Indonesia, partai yang acap dilekatkan pada peristiwa 30 September. Ia loyalis Sukarno dan pejabat kepercayaan Presiden kala itu. Secara politik, Subandrio adalah kader Partai Sosialis Indonesia, partai yang didirikan Sutan Sjahrir lalu dibekukan Bung Karno pada 1960.   Meski bukan tentara, hanya mendapat gelar kehormatan laksamana udara, Subandrio dihadapkan ke muka Mahkamah Militer Luar Biasa. Selama 25 hari sidang, oditur gagal membuktikan tuduhan ia terlibat makar bersama PKI untuk menggulingkan pemerintahan Sukarno. Toh, ia divonis hukuman mati, yang kemudian diturunkan menjadi penjara seumur hidup atas permintaan Ratu Inggris. Subandrio bebas pada 1995 dan meninggal sembilan tahun kemudian di usia 90.   Cerita Subandrio adalah tipikal kisah operasi rezim Orde Baru untuk menutup peristiwa penting dalam sejarah republik ini. Di bawah Soeharto, militer membuat narasi bahwa para loyalis Presiden Sukarno hendak menggulingkan pemerintahan yang sah. Kekuasaan Orde Baru memakai G-30-S sebagai dalih membungkam siapa saja yang dianggap berseberangan secara politik dan akan merongrong kekuasaan.   Tuduhan PKI sebagai dalang G-30-S pun tak ditopang pembuktian yang valid. Namun mereka yang dianggap terafiliasi dengan partai ini dibunuh, dibui, dibuang, dicabut kewarganegaraannya, hingga dibatasi hak-hak politik dan ekonominya hingga kini. Negara masih menetapkan Marxisme dan Leninisme, ideologi ekonomi-politik yang merupakan kiblat PKI, sebagai ajaran terlarang. Pemerintah juga membuat kampanye hitam untuk menegaskan kejahatan para pelaku peristiwa 1965.   Pada 1987, misalnya, rezim Orde Baru membuat disinformasi tentang keberadaan ratusan juta dolar Amerika Serikat dana revolusi. Dengan jabatannya, Subandrio dianggap sebagai orang yang paling mengetahui uang negara yang disebut disimpan di sebuah bank di Swiss itu. Dalam wawancara dengan media, Subandrio menyatakan dana revolusi merupakan cerita fiktif yang direkayasa Orde Baru untuk mendiskreditkan kekuasaan Orde Lama dengan tudingan menyembunyikan kekayaan negara. Sampai hari ini, di zaman modern sekarang, dana revolusi tak terungkap sebagai fakta. Begitu juga peran Subandrio dalam peristiwa 1965.   Tak mudah menguak sosoknya. Seperti edisi-edisi khusus 30 September setiap tahun, para penulis edisi khusus G-30-S tahun ini pun harus mengais-ngais informasi dari pelbagai dokumen, serpihan pernyataannya dalam wawancara semasa hidup, dan buku-buku sejarah yang menuliskan riwayatnya. Keluarga dan anak-cucu Subandrio enggan berbagi kisah ayah dan kakek mereka. Ketakutan dan pengetahuan yang serba sedikit membuat cerita tentang Subandrio makin berkabut.   Kekuasaan Orde Baru membuat sejarah 1965 tertutup halimun. Studi-studi ilmiah mengungkap selapis demi selapis misteri kelam peristiwa 1965. Penelitian-penelitian setelah Reformasi membantah narasi Orde Baru bahwa PKI merupakan dalang tunggal peristiwa itu.   Resistansi negara mengungkap peristiwa 1965 membuat rekonsiliasi dengan para korban sulit terjadi. Padahal rekonsiliasi mensyaratkan pengungkapan fakta lebih dulu. Indonesia gagal meniru Jerman dan Afrika Selatan yang berhasil keluar dari jebakan sejarah gelap mereka, lalu berfokus membangun masa depan.   Usaha Kementerian Kebudayaan di era pemerintahan Prabowo Subianto yang mempertahankan peristiwa 1965 versi Orde Baru dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia membuat peristiwa itu kian gelap. Padahal, kata Pramoedya Ananta Toer, bangsa yang tak memahami sejarah membuat bangsa itu jadi asing di negaranya sendiri. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/editorial-edisi-khusus-subandrio-2298612