|
Cerita
di Balik Liputan Edisi Khusus 30 September Subandrio Febriyan :
Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 04 Oktober 2026
|
· Tak ada bukti konkret Subandrio
terlibat peristiwa Gerakan 30 September 1965. · Perjuangan Subandrio merehabilitasi
namanya tak kunjung berhasil hingga ia wafat pada 2004. · Cucunya, Arnold Budoyo Subandrio,
mengungkap sisi lain Subandrio yang tak pernah terungkap ke publik. KETIMBANG
menjawab satu per satu 22 pertanyaan Tempo, Arnold Budoyo Subandrio memilih
menulis kisah Subandrio dalam surat elektronik. “Saya merasa ini cara terbaik
untuk menceritakan kenangan dan pengalaman saat bersama Papa Ban,” tulis
Arnold dalam suratnya pada Jumat, 25 September 2026. Ia
menumpahkan semua pengalaman dan unek-uneknya tentang Subandrio dalam enam
halaman berbahasa Inggris. Ia, misalnya, menjawab soal dana revolusi yang
bikin heboh satu negara pada 1980-an hingga kedongkolan Subandrio terhadap
keturunan Sukarno—orang yang dibela mati-matian oleh sang kakek selama Orde
Lama berkuasa. Arnold
merupakan cucu kedua Subandrio yang kini berusia 52 tahun. Ia sudah menjadi
warga negara Amerika Serikat. Ia tak mau menceritakan alasannya meninggalkan
Indonesia. “Ini terjadi karena efek domino setelah berbagai peristiwa yang
terjadi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid,” tulisnya. Cucu
pertama Subandrio, kakak Arnold, bernama John Alexander Gurowo alias Jonjon.
Ia tinggal di Jakarta. Namun Arnold enggan memberi alamat dan meminta Tempo
tak mengusik privasi Jonjon dan keluarga. Keduanya juga punya beberapa
saudara tiri karena ibu mereka menikah lagi pada 1978. Identitas saudara tiri
mereka tak pernah terungkap. Ayah
Arnold dan Jonjon bernama Budoyo, anak semata wayang pasangan Subandrio dan
Hurustiati. Budoyo meninggal karena sakit jantung pada Februari 1974.
Sementara itu, Hurustiati meninggal karena kanker dua bulan kemudian. Arnold
tak pernah bersua dengan ayah dan neneknya karena ia lahir pada Mei 1974.
Tragisnya, pada saat dua peristiwa duka itu terjadi, Subandrio sedang
meringkuk di terungku. Upaya
mencari keluarga Subandrio bukan perkara mudah. Pada mulanya tim Edisi Khusus
Subandrio berpencar ke beberapa alamat yang pernah ditinggali loyalis Bung
Karno nomor satu itu. Misalnya di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan,
kemudian Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Namun hasilnya nihil karena kedua
rumah itu sudah berganti tuan. Kami
juga mengutus wartawan ke kampung halaman Subandrio di Kepanjen, Kabupaten
Malang, Jawa Timur. Subandrio lahir dan menghabiskan masa kecilnya di sana.
Rumah kelahirannya memang masih ada, tapi sudah menjadi gudang stok
minimarket. Subandrio
punya lima saudara kandung dan tujuh saudara tiri karena ayahnya menikah
lagi. Tapi tak satu pun saudara dekatnya yang tinggal di sekitar rumah itu.
Saat ini mereka berpencar dan sulit dilacak lagi. Petunjuk
mulai datang dari sejarawan Asvi Warman Adam. Rupanya, ia sudah meneliti
Subandrio sejak bertahun-tahun lalu. “Tapi belum selesai sampai sekarang,”
katanya. Dalam penelitiannya, ia pernah mewawancarai Koestiwulan, adik tiri
Subandrio yang pernah berkunjung ke penjara. Anak
Koestiwulan, Sayogo, pernah diajak ke penjara. Tempo menemui Sayogo yang kini
tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Sayogo turut memberi kami banyak informasi.
Termasuk soal kesaksiannya yang pernah dikunjungi Subandrio ke rumahnya
sambil menyetir mobil sendirian. Padahal Subandrio saat itu sedang berstatus
tahanan. Sayogo
menegaskan bahwa Subandrio sebenarnya memiliki 12 kakak dan adik, bukan lima
seperti yang selama ini tertulis di banyak literatur. Masalahnya, Sayogo tak
pernah berkomunikasi dengan cucu Subandrio. Ia bahkan tak hafal nama Arnold
dan Jonjon. Petunjuk
penting datang dari ahli sejarah dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
Ayu Wulandari, yang pernah meneliti peran istri Subandrio, Hurustiati. Dari
nama itulah kami kemudian mendapat alamat surat elektronik Arnold. Lewat
mesin pencarian di Internet, kami memastikan Arnold tinggal di Negeri Abang
Sam. Kami
juga mencari sosok yang berada satu zaman dengan Subandrio sudah menjadi
pejabat. Dialah pendiri Centre for Strategic and International Studies, Jusuf
Wanandi. Jusuf duduk sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung pada
1964-1965. Pada periode itu, Subandrio menjabat tiga posisi mentereng
sekaligus: Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Badan
Pusat Intelijen. Meski
mengaku tak banyak berinteraksi dengan Subandrio, Jusuf masih ingat
konstelasi politik saat itu. Salah satunya ketika mahasiswa mendemo Istana
Merdeka pada 11 Maret 1966. Ia mengatakan sosok yang membisikkan adanya
“pasukan liar” kepada Sukarno adalah Panglima Komando Daerah Militer Jakarta
Raya Mayor Jenderal Amir Machmud. “Jadi bukan Subandrio yang membisiki
Sukarno saat itu,” ujarnya. Subandrio
menjadi dokter setelah tamat dari Geneeskundige Hoogeschool te Batavia pada
1935. Ia kemudian mengambil pendidikan spesialis bedah, profesi yang langka
saat itu. Namun Hurustiati menarik Subandrio ke dunia pergerakan. Ia akhirnya
bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia besutan Sutan Sjahrir. Karier
politiknya meroket sampai akhirnya masuk ke lingkaran Presiden Sukarno.
Karena kemampuan diplomasinya, Subandrio dipercaya menjadi perwakilan
Indonesia di dunia internasional. Ia bahkan menjadi orang nomor dua di
pemerintahan setelah Sukarno. Hubungan mereka digambarkan cukup dekat. Kami
memilih Subandrio dalam edisi khusus Tempo kali ini karena dia membuat nama
Indonesia harum di kancah internasional pada awal masa kemerdekaan. Ia
berhasil merintis jalur diplomasi dengan Blok Barat dengan menjadi Kepala
Kantor Informasi Indonesia di London pada 1947 dan berlanjut menjadi duta
besar Indonesia pertama untuk Kerajaan Inggris hingga 1954. Meski
dekat dengan Barat, Subandrio juga membuka hubungan diplomasi Indonesia
dengan Uni Soviet, yang kala itu menjadi representasi Blok Timur. Di sana, ia
menjadi duta besar selama dua tahun. Ia juga menjembatani Presiden Sukarno
dengan Cina. Sejumlah
peneliti sejarah, seperti Asvi Warman Adam, Baskara T. Wardaya, dan Sigit
Aris Prasetyo, pun sepakat Subandrio berjasa besar dalam pembebasan Irian
Barat. Subandrio menulis buku berjudul Meluruskan Sejarah Pembebasan Irian
Barat, yang terbit pada 2001. Buku itu menceritakan sisi diplomasi perjuangan
Irian Barat. Menteri
Koordinator Politik dan Keamanan saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menulis
kata pengantar dalam buku Subandrio. Yudhoyono memuji buku tersebut. “Nilai
dan manfaat buku ini semakin bertambah ketika ditulis dan dituturkan sendiri
oleh Bapak Dr Subandrio, sebagai salah satu pelaku sejarah yang memiliki
peran amat penting…,” tulis Yudhoyono. Untuk
menebalkan soal sepak terjang Subandrio di kancah global, kami menemui
beberapa mantan diplomat senior. Di antaranya Duta Besar Indonesia untuk
Kerajaan Inggris periode 2008-2011 dan 2016-2020, Yuri Octavian Thamrin dan
Rizal Sukma. Keduanya memberi testimoni bahwa Subandrio menjadi peletak dasar
diplomasi Indonesia di Inggris dan dunia Barat. Rizal
menceritakan contoh kepiawaian Subandrio dalam bernegosiasi. Subandrio
berhasil membujuk pemilik gedung yang akan dipakai Kedutaan Besar Indonesia
dengan harga supermurah, yakni 1.000 pound sterling, selama puluhan tahun
dengan harga flat. “Setelah kontrak habis pada 2017, baru Indonesia membeli
lahan sendiri,” tuturnya. Hidup
Subandrio terpuruk karena ia menjadi korban persaingan politik pada masa itu.
Dia ditangkap lalu menjalani sidang Mahkamah Militer Luar Biasa tanpa tuduhan
jelas. Misalnya tuduhan menjadi dalang Gerakan 30 September 1965 atau G-30-S
dengan bergabung ke Dewan Revolusi. Padahal,
saat terjadi peristiwa G-30-S, dia sedang berada di Medan, Sumatera Utara,
yang berjarak 1.877 kilometer dari Jakarta. Belakangan, ia malah dituduh
menjadi penyebab krisis ekonomi yang terjadi saat itu. Subandrio
juga dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia. Pada masa itu kader
PKI dilekatkan dengan stigma tak memiliki agama. Di pengadilan, jaksa
mencecar Subandrio soal keyakinannya. Ia ditanya berapa kali menunaikan salat
dalam sehari. Padahal Subandrio lahir dari keluarga religius. Pengadilan
tetap menghukum mati Subandrio meski tanpa ada bukti kuat. Belakangan,
vonisnya berubah menjadi penjara seumur hidup. Tapi hidup Subandrio telah
“dirampok” selama 29 tahun dipenjara. Selama
dipenjara, Subandrio pernah diwawancarai dua wartawan, yaitu Djono W. Oesman
dan Linda Djalil. Djono belakangan membantu Subandrio menyusun memoar
berjudul Kesaksianku tentang G-30-S. Kami menemui dua jurnalis senior itu. Kepada
tim edisi khusus, keduanya mereportasekan ulang kehidupan Subandrio selama di
bui. Mereka juga menceritakan suasana dalam sel Subandrio yang selalu berisi
sajadah dan Al-Quran. Keduanya juga menanyakan dana revolusi. Isu ini pernah
bikin heboh pada 1980-an. Djono
mengatakan pada mulanya ia kesulitan mewawancarai Subandrio. Tapi, lewat
pendekatan kepada istri kedua Subandrio, Sri Kusdiantinah, ia berhasil
mendekati Subandrio hingga menjadi akrab di dalam sel. “Saya belajar minum
kopi pahit dari Pak Ban,” kata Djono. Nasib
Subandrio yang terjun bebas juga dibumbui stigma PKI sampai akhir hayatnya. Anggota
keluarganya pun ikut merasakan cap tersebut meski sama sekali tak terlibat.
Saat melamar lowongan pekerjaan, misalnya, kakak-adik dan anak-anak mereka
terpaksa mengaku tak mengenal Subandrio agar diterima bekerja. Ketika
bebas pada 16 Agustus 1995, Subandrio bertahun-tahun berjuang merehabilitasi
nama baiknya. Arnold Budoyo Subandrio mengatakan upaya kakeknya itu nyaris
berhasil pada masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Tapi ia harus
memulai lagi dari nol saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Menurut
logika Subandrio kala itu, Megawati bakal membantu proses rehabilitasi karena
kedekatan dia dengan bapaknya. Tapi, hingga wafat, perjuangan Subandrio tak
kunjung berhasil. “Hingga kini saya masih berharap dan berbuat sebisa mungkin
untuk memenuhi impian terakhir Papa Ban yang tak terpenuhi di masa hidupnya:
melihat nama baiknya direhabilitasi,” tulis Arnold. ● Sumber :
https://www.tempo.co/tokoh/edisi-khusus-30-september-subandrio-2298611 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar