Minggu, 19 Februari 2017

Makna ’’Kemenangan’’ Ahok

Makna ’’Kemenangan’’ Ahok
M. Zainuddin  ;    Dosen Sosiologi Agama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
                                                   JAWA POS, 17 Februari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

HASIL quick count sejumlah lembaga survei terhadap hasil pilkada DKI Jakarta menempatkan Ahok-Djarot dalam posisi tertinggi (Jawa Pos, 16/2). Kemenangan Ahok menjadi pertanyaan besar, khususnya dari umat Islam. Mengapa dia unggul melebihi pasangan calon lainnya? Maklum, selain berstatus tersangka penistaan agama, Ahok memiliki banyak lawan politik. Bagaimana membaca realitas hasil pemilihan seperti ini? Di mana peran dan sentimen agama?

Relasi Agama dan Politik

Perdebatan soal ’’agama dan politik’’ sudah lama terjadi. Bahkan, sejak era para sahabat (khulafaurasyidin) dihadapkan pada soal calon pemimpin (baca: khalifah) sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Agama dan politik menjadi wacana yang dipertentangkan. Munculnya Syiah dan Khawarij tidak lepas dari persoalan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, tema politik Islam bergulir mencapai klimaks pada perdebatan dalam konstituante di paro kedua dasawarsa 1950-an. Sekarang masalah ini muncul kembali karena bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada agenda ’’membangun Indonesia baru’’ yang demokratis, terbuka, dan tidak otoriter sebagaimana era Orde Baru.

Merespons agama dan politik, ada dua arus pemikiran di kalangan umat Islam. Pertama, menyebut ajaran Islam bersifat holistik. Islam dianggap sesuatu yang lebih dari sekadar sebuah agama. Menurut kelompok ini, selain sebagai agama, Islam adalah sebuah politik dan negara. Ungkapan al-Islam dinun wa daulah sangat populer di kalangan mereka. H.A.R. Gibb sendiri, seorang orientalis kenamaan yang memiliki sejumlah karya monumental keislaman, mengakui bahwa Islam bukan sekadar sistem teologi, melainkan juga peradaban yang komplet (Islam is indeed much more than a system of theology it is complete civilization).

Di sisi lain, sebagian umat berpendapat, tak ada bukti yang jelas bahwa ajaran Islam (yang tertuang dalam Alquran dan Assunah) mengharuskan muslim mendirikan negara Islam. Soal pengalaman politik nabi di Madinah tidak dianggap sebagai proklamasi negara Islam. Sebab itu, kelompok kedua ini menolak agenda politik yang berusaha menegakkan Islam sebagai dasar negara. Kelompok ini diwakili oleh Ali Abdurraziq, Thoha Husein, dan kawan-kawan.

Generasi baru pemikir dan aktivis muslim juga percaya pada karakteristik Islam yang holistik itu. Hanya, mereka menolak pendapat bahwa Islam memberikan sistem kehidupan yang detail dan baku. Watak holistik Islam hanya meliputi nilai-nilai moral yang berperan sebagai petunjuk umum bagi kehidupan. Demikian pula, relasi Islam dengan negara atau sistem pemerintahan hanya berdasar pada prinsip-prinsip etis, bukan konsep baku. Bagi mereka, persoalan ’’negara Islam’’ merupakan produk pemikiran politik sebagai counter terhadap kolonialisme Barat (Prisma, 1995:20). Slogan ’’politik no, ekonomi yes’’ pernah mencuat di pentas kehidupan politik Indonesia pada awal Orde Baru. Di kalangan umat Islam, slogan itu dipertajam lagi oleh Nurcholish Madjid menjadi ’’Islam yes, partai Islam no’’.

Sekitar 25 tahun kemudian, secara formal PPP tetap memiliki basis dukungan dari umat Islam sampai sekarang. Selain itu, Islam makin menampakkan wajah formalnya dengan munculnya ICMI pada 1990-an dan beberapa partai yang menyatakan diri sebagai partai Islam pada era Reformasi. Formalisasi agama ini tampak sekali dengan fatwa sejumlah ormas Islam untuk tidak memilih parpol yang mayoritas calegnya bukan Islam dan kekhawatiran mereka terhadap kemenangan PDIP pada Pemilu 1999.

Secara politik, Islam terus bergerak. Namun, warna Islam yang makin politis ternyata juga tak luput dari tantangan internal umat yang ingin tetap menampilkan diri di luar pentas politik nasional. Kelompok ini terlihat pada sosok Gus Dur yang lebih senang memerankan Islam secara moral dan sosiokultural. Mereka tidak ingin mereduksi Islam ke dalam institusi formal. Menurut Gus Dur, tidak ada negara ideal dalam Islam. Allah merelakan Islam sebagai agama, bukan sebagai sistem pemerintahan. Islam menjadi besar lantaran tidak menampakkan wajah politik, melainkan mengutamakan wajah moralnya. Atau, dengan kata lain, Islam mengutamakan politik sebagai moralitas, bukan politik sebagai institusi (lihat Prisma, 1995:69).

Dalam setting sosial Indonesia yang begitu cepat berubah seperti sekarang ini, kesadaran masyarakat sudah sedemikian varian seiring dengan terbukanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi dan proses globalisasi. Dari aspek ini sering kali lahir kesadaran baru terhadap persepsi kepemimpinan, yaitu dari kepemimpinan individual menuju kepemimpinan kolektif.

Gambaran sikap masyarakat terhadap kepatuhan kiai dan penguasa juga tidak mudah untuk diukur. Dalam hal-hal tertentu, sebagian masyarakat memang masih memiliki kepatuhan terhadap kiai, bahkan tanpa reserve, misalnya fatwa agama soal memilih jodoh. Tetapi, tidak demikian dengan politik, di mana otoritas kiai sudah mulai bergeser. Pergeseran otoritas kiai ini juga disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang semakin kritis dalam merespons doktrin agama.

Pudarnya otoritas kiai ini juga disebabkan oleh keterlibatan mereka yang terlalu jauh memasuki wilayah politik secara tidak profesional. Sampai yang disebut dengan kiai khas pun menjadi tidak istimewa karena keterlibatan mereka ke dunia politik yang tidak menguntungkan. Tidak sedikit pesantren yang tidak memiliki wibawa hanya karena kiainya terlalu jauh memasuki dunia politik dan dekat dengan penguasa.

Pengalaman di berbagai pemilu ikut menjadi rujukan masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Awam memahami jika di antara mereka ada bakal calon yang sudah tidak lagi cocok untuk dipilih, lebih baik golput.

Dalam konteks ’’kemenangan’’ Ahok di pilkada, dapat dikatakan bahwa kekuatan politik umat Islam tidak cukup mampu membangkitkan sentimen pemilih umat Islam di DKI yang mayoritas itu. People power aksi bela Islam 411, 212, dan 112 yang masif dan sangat heroik itu ternyata juga gagal memurukkan elektabiltas Ahok.

Bahkan dua rival Ahok, AHY-Sylvi dan Anis-Sandi, sebetulnya juga pasangan populer dan di-back up parpol. Boleh saja pamor AHY-Sylvi naik menjelang pencoblosan, namun manuver Antasari Azhar terhadap SBY terkait dugaan rekayasa kasusnya pada H-1 pemilihan benar-benar memperpuruk AHY. Namun, alasan ini sebetulnya tidak signifikan. Sebab, bila dibanding masalah yang dihadapi Ahok tentunya jauh complicated. Alasan yang kuat jika menggunakan teori relasi agama dan politik sesungguhnya ada pada persoalan performa, kinerja, dan realitas program. Ahok dianggap oleh masyarakat pemilih DKI memiliki kinerja yang baik dan konkret.

Bagaimana dengan sentimen agama? Ternyata faktor ini tidak memiliki signifikansi. Sebab, masalah kepemimpinan lebih menyangkut kesejahteraan secara keseluruhan. Bukan siapa memimpin siapa, tetapi siapa bisa menyejahterakan siapa. Dengan demikian, jargonnya kira-kira ’’kesejahteraan yes, pemimpin Islam no’’ atau ’’politik no, ekonomi yes’’ sebagaimana Orde Baru. Dan, warga DKI tampaknya butuh ini, siapa pun dan dari mana pun asal-usul pemimpinnya itu. Apakah Ahok simbol kesejahteraan? Wallahu a’lam bis-sawab.