Minggu, 05 Februari 2017

Tak Ada Negara yang Bisa Hidup Sendiri

Tak Ada Negara yang Bisa Hidup Sendiri
(Wawancara)
Retno LP Marsudi  ;  Menteri Luar Negeri RI
                                                     KOMPAS, 04 Februari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Menyikapi munculnya Keputusan Eksekutif (EO) Presiden Donald Trump terkait dengan isu migrasi, meskipun bukan termasuk negara yang terdampak, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk melindungi warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Bersama sejumlah negara di dunia, seperti Turki, Pakistan, Australia, Jerman, dan Perancis, Indonesia juga telah memberikan tanggapan atas lahirnya keputusan itu.

Dalam wawancara dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi disebutkan, RI sangat menyesalkan putusan itu. Indonesia menegaskan, jika kebijakan itu lahir karena alasan memerangi terorisme, satu-satunya cara meraih kemenangan adalah melalui kerja sama internasional. Tidak mungkin satu negara dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting mengembangkan hubungan baik dengan sebanyak mungkin negara.

Berikut petikan wawancara Kompas dengan Retno, Jumat (3/2), di ruang kerjanya di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Terkait dengan kebijakan Presiden Donald Trump, terutama untuk WNI di Amerika Serikat, apa langkah-langkah advokasi yang telah diambil pemerintah pasca lahirnya kebijakan itu?

Merespons Keputusan Eksekutif mengenai imigrasi, sejak awal mulai kampanye, kami sudah menyiapkan semuanya. Kami sudah lakukan komunikasi sangat intensif antara Jakarta dan semua perwakilan RI yang ada di Amerika Serikat. Intinya, kami sudah memetakan penyebaran WNI. Yang terdata sekitar 146.000 dan kami sudah mengeluarkan imbauan. Isinya tentang apa yang harus dilakukan oleh WNI, termasuk hak-hak hukum mereka, yang sebenarnya merujuk pemberitaan lembaga pemerintah yang ada di Amerika Serikat.

Kami juga sudah berbicara dengan Duta Besar RI di Washington Budi Bowoleksono dan beliau mengatakan akan segera menerbitkan sebuah kartu saku yang bisa digunakan WNI. Buku saku itu, antara lain, berisi panduan dan nomor-nomor khusus yang bisa dihubungi. Yang penting warga negara kita tahu ke mana mereka harus menghubungi jika terjadi masalah dengan mereka. Intinya, semua sudah disiapkan jika suatu saat situasi menjadi lebih buruk.

Indonesia telah lama menjalin relasi dengan AS. Bagaimana menyikapi kebijakan itu?

Semua orang, semua negara, tahu bahwa ini adalah keputusan dari sebuah negara yang berdaulat. Namun, jika dalam keputusan tersebut ada prinsip-prinsip internasional yang tidak dipenuhi, wajar jika negara lain memberikan komentar. Sebab, sekali lagi, dalam hubungan internasional ada prinsip-prinsip dan tata nilai yang dianut.

Dalam hubungan bernegara selalu ada take and give. Saya yakin tidak mungkin ada negara yang bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, mengembangkan hubungan baik dengan sebanyak mungkin negara dengan cara menghormati prinsip-prinsip itu menjadi perlu tetap dilakukan.

Kalau kebijakan itu ditujukan untuk memerangi terorisme, kita semua tahu, untuk mendapatkan hasil optimal, itu hanya bisa dilakukan melalui kerja sama internasional. Kita sangat menyesalkan kebijakan itu, dengan alasan bahwa kalau ini memang untuk memerangi terorisme, bukankah kita semua paham bahwa kerja sama internasional adalah cara terbaik memerangi terorisme.

Selain itu, semua orang tahu, tidak ada kaitannya terorisme dengan agama apa pun. Itu sangat jelas. Jadi, kita sangat menyesal karena ada prinsip-prinsip yang harus kita sampaikan.

Melihat situasi seperti itu, apakah kerja sama Indonesia-AS akan tetap sama atau ada harapan baru?

Saya ingin mengambil dasar pada apa yang dikatakan Duta Besar AS yang baru, Joseph R Donovan Jr. Beliau mengatakan, AS memiliki komitmen tinggi untuk melanjutkan kemitraan komprehensif dengan Indonesia. Itu yang saya pegang. Komitmen Indonesia selalu sama, yaitu meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara mana pun, termasuk dengan AS. Apalagi AS adalah salah satu mitra terpenting kita.

Dalam isu Palestina, bagaimana sikap Indonesia menanggapi sikap AS?

Ke depan, jalannya akan semakin bergelombang. Kita sudah bertemu dan berbicara dengan banyak pihak tentang bagaimana melihat masa depan perdamaian antara Israel dengan Palestina dan kita sampai pada satu titik bahwa Indonesia tidak akan berhenti. Tugas kita adalah memperoleh dukungan dari sebanyak mungkin negara di dunia untuk mendukung perjuangan Palestina. Kita tidak akan berhenti. ●