Balada Orang-orang Besar

Balada Orang-orang Besar M Subhan SD  ;  Wartawan Senior Kompas

                                                     KOMPAS, 04 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ucapan Abraham Lincoln (1809-1865) seperti mantra. ”Hampir semua orang bisa kuat menghadapi penderitaan. Namun, jika ingin menguji watak seseorang, berilah ia kekuasaan,” kata presiden ke-16 Amerika Serikat itu. Kekuasaan ibarat sihir, membuat para pemburu dan pemegangnya ”lupa daratan”. Sejarah pergulatan umat manusia boleh dikata didominasi perebutan kekuasaan. Dan, perburuan kekuasaan selalu menimbulkan kegaduhan, kegemparan, konflik, dan perang. Padahal, kekuasaan bisa dua wajah: keagungan sekaligus tragedi. Kekuasaan bisa membuat orang jadi terhormat jika amanah. Namun, kekuasaan bisa membuat seseorang ternista manakala berkhianat. Pertarungan antar-”orang besar” itu menimbulkan kegaduhan tanpa henti, seperti di panggung politik negeri ini, terlebih sejak kontestasi Pilpres 2014. Bahkan, saat media sosial menjadi sarana komunikasi efektif di era digital saat ini, politik menjadi isu sentral yang dipertengkarkan, bukan hanya oleh orang besar (elite politik), melainkan juga orang kecil (publik). Kegaduhan semakin menjadi. Gonjang-ganjing politik pun menjadi pemandangan lumrah. ”Orang besar” tak kapok-kapoknya berulah. Bisa lewat ujaran sarkastis, perilaku tercela, hingga perilaku korup. Contoh paling gres Jumat (3/2) kemarin. Dua anggota DPR, Yudi Widiana (PKS) dan Musa Zainuddin (PKB), ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Keduanya diduga terlibat suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang semula melibatkan kolega mereka, Damayanti Wisnu Putranti (sudah dipecat PDI-P). Yudi dan Musa menyusul dua anggota DPR lainnya, Budi Supriyanto (Golkar) dan Andi Taufan Tiro (PAN). Kasus tersebut juga menyeret elite birokrasi di daerah. Akhir 2016, KPK juga menangkap Bupati Klaten Sri Hartini terkait suap pengisian jabatan. KPK juga menangkap Wali Kota Cimahi (nonaktif) Atty Suharti dan suaminya yang mantan wali kota, M Itoc Tochija. Pasangan itu ditangkap terkait kasus suap proyek pembangunan pasar. Kalau dikalkulasi selama tahun 2016, ada 11 bupati/wali kota menjadi tersangka korupsi. Selain korupsi, kegaduhan politik juga terkait dugaan perbuatan tercela. Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah terguncang ketika Bupati Ahmad Yantenglie digiring ke kantor polisi. akibat hubungannya dengan seorang perempuan. Mencuatlah wacana pemakzulan bupati. Pekan ini, kita juga dikagetkan dengan tertangkap tangannya ”Yang Mulia” Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Patrialis diduga terlibat suap terkait uji materi undang-undang. MK pun berada di ujung tanduk setelah kasus sama menimpa ketuanya, Akil Mochtar, pada 2013. Akil dihukum seumur hidup karena menerima hadiah dan pencucian uang terkait sengketa pilkada. Namun, kegaduhan tiada tara adalah kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kasus ini tak lepas dari rivalitas di pilkada. Ahok adalah gubernur petahana yang nyalon lagi. Namun, ditolak sebagian publik, antara lain menyangkut sentimen religi dan etnik serta perangainya. Bahkan, sampai menimbulkan gerakan massa luar biasa. Kohesivitas sosial pun retak. Setelah Ahok menjadi tersangka penodaan agama terkait ucapannya di Kepulauan Seribu, kegaduhan tak berhenti. Persidangannya selalu gaduh. Terakhir saat menghadirkan saksi Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin. Pertanyaan soal komunikasi Kiai Ma’ruf dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengarah pada isu penyadapan. Sampai-sampai SBY pun memberi klarifikasi. Kembali terlihat hubungan SBY dan Presiden Joko Widodo tidak akrab. Seperti menyimpan misteri: tidak ada apa-apa, tetapi seperti ada apa-apa. Entah mengapa dua tokoh ini belum bisa bertemu juga. Padahal, SBY ingin blakblakan, terlebih seakan menjadi ”tertuduh” di balik beberapa gerakan politik akhir-akhir ini. Sebaliknya, Presiden Jokowi merasa tak punya masalah. Soal pertemuan, hanya soal waktu saja sih. Namun, DPR kadung gaduh karena ada wacana pengajuan hak angket soal isu penyadapan. Kegaduhan tiada henti di negeri ini akibat ulah orang-orang besar. Saya jadi teringat sepenggal puisi KH Mustofa Bisri (Gus Mus) ”Orang Kecil Orang Besar” Orang besar jujur-tak jujur makmur Benar-tak benar dibenarkan Lalim-tak lalim dibiarkan Orang besar boleh bicara semaunya Orang kecil paling jauh dibicarakan saja Orang kecil jujur dibilang tolol Orang besar tolol dibilang jujur Orang kecil berani dikata kurangajar Orang besar kurangajar dikata berani. Orang besar gaduh sendiri demi kuasa. Di pelosok-pelosok negeri rakyat adem-adem saja. Mereka merajut sendiri nasib dan kehidupannya. Barangkali jika tak diributkan media massa, terpidana pencucian uang Rp 1,3 triliun, yaitu PNS Batam, Niwen Khairiah, bisa jadi belum ditangkap. Sebab, orang-orang besar tak benar-benar serius mengurus hukum dan membenahi negeri ini. Padahal, putusan kasasi MA sudah keluar setahun silam. Begitulah orang-orang besar: boleh bicara semaunya. Kalau pun jujur-tak jujur tetap saja makmur. Kalau sudah begini, negeri ini dalam tragedi besar. ●