Jumat, 16 Desember 2016

Spiral Kebungkaman

Spiral Kebungkaman
Agus Sudibyo  ;   Pendiri Indonesia New Media Watch;
Pengajar di Akademi Televisi Indonesia (ATVI) Jakarta
                                                    KOMPAS, 15 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dalam alam demokrasi, media massa semestinya dapat melampaui dikotomi mayoritas-minoritas. Pers yang bebas tak akan terpengaruh tekanan siapa pun, termasuk tekanan kelompok yang mendaku diri sebagai mayoritas.

Dengan senantiasa mempertahankan sikap berjarak dan kritis, pers yang bebas akan terus memberi ruang untuk suara-suara alternatif, minoritas, atau pinggiran sebagaimana hal yang sama diberikan kepada arus utama atau suara mayoritas. Inilah esensi dari media sebagai ruang publik yang demokratis. Namun, sering kali kenyataan berbicara lain. Situasi yang konfliktual dan rumit dapat membuat pers, sadar atau tidak sadar, justru memasuki kompleksitas mayoritas-minoritas, alih-alih mengatasinya. Mayoritas-minoritas menjadi variabel yang dipertimbangkan sebagian media dalam menentukan sikap pemberitaan.

Pandangan mayoritas

Bayang-bayang kehilangan khalayak yang diasumsikan sebagai mayoritas dapat membuat media cenderung mengafirmasi ”pandangan mayoritas”. Kekhawatiran akan diabaikan atau dijauhi kelompok-kelompok yang mendaku diri mayoritas dapat membuat media cenderung menghindari pemberitaan kritis terhadap mereka.

Apa yang terjadi kemudian adalah goyahnya konsistensi pers dalam menyajikan keberagaman sudut pandang dan pendapat, serta pudarnya keberanian untuk mempersoalkan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan sendi-sendi kehidupan bersama.

Di bawah bayang-bayang tekanan atau isolasi dari kelompok mayoritas, pers dapat tiba-tiba mengubah sikap pemberitaan, dari yang awalnya bersifat kritis menjadi netral, tidak berposisi, bahkan lebih jauh lagi cenderung mengafirmasi posisi mayoritas.

Pers yang profesional mungkin mampu menghindari keberpihakan terhadap mayoritas lalu memilih untuk bersikap netral atau tidak bersikap sama sekali. Namun ketika keadaan semakin kurang kondusif bagi sendi-sendi kehidupan bersama dan pers diharapkan mampu berbuat sesuatu untuk turut mengatasi keadaan, sikap netral atau abstain tersebut juga tetap bermasalah secara moral.

Spiral kebungkaman! Inilah yang dikhawatirkan Elisabeth Noelle Neumann dalam konteks ini. Dalam buku The Spiral of Silence (1984), ilmuwan politik Jerman ini menegaskan bahwa dari pemberitaan media, masyarakat mendapatkan gambaran tentang opini dominan terkait suatu masalah publik. Ketika glorifikasi atas opini dominan itu intensif terjadi melalui media, masyarakat kemudian menyimpulkan opini yang bisa diterima publik dan yang tidak bisa diterima publik. Apa yang terjadi kemudian, menurut Neumann, masyarakat menjadi cenderung menahan diri untuk berbeda pendapat.

Masyarakat kurang berani berpendapat karena takut berseberangan dengan apa yang dianggap sebagai opini dominan atau pandangan mayoritas. Ruang perbincangan publik diliputi suasana ketakutan akan isolasi (fear of isolation). Pengamat, intelektual, pemuka masyarakat, hingga orang awam yang secara akumulatif sesungguhnya justru mayoritas hanya berani menyampaikan pendapat berbeda pada level bisik-bisik komunikasi interpersonal.

Dalam konteks mengemukanya isu agama, ras yang beririsan dengan isu politik belakangan ini, spiral kebungkaman memang belum benar-benar terwujud, tetapi sudah dapat dirasakan tanda-tandanya. Diskusi yang terjadi di media sosial begitu keras dan banal. Proses berkomunikasi di medsos seperti berjalan tanpa standar etika jelas sehingga menimbulkan kebingungan dan kekacauan.

Semua orang dikondisikan untuk berbicara secara lugas, spontan, dan instan, seakan-akan sedang berada pada level komunikasi interpersonal. Sebagian orang begitu apriori dalam mengomentari orang lain seakan- akan sedang berada pada level komunikasi kelompok.

Padahal, medsos adalah penggabungan antara mode komunikasi interpersonal, kelompok, publik, dan massa sekaligus. Konsekuensinya, ujaran-ujaran yang spontan, instan, dan tak berempati kepada orang lain dengan mudah tersebar ke mana-mana dan merugikan pihak tertentu.

Keras dan banalnya diskusi di media sosial membuat banyak orang kemudian memilih bungkam dan tidak terlibat. Sebagian karena perasaan tak nyaman dengan perdebatan yang sedemikian rupa dibumbui sumpah-serapah dan caci maki. Sebagian lain karena tidak ingin kehilangan pertemanan karena percekcokan yang tidak perlu. Namun, tidak sedikit pula yang menarik diri dari perdebatan di media sosial karena khawatir dianggap bertentangan dengan opini dominan sehingga kemudian dieksklusi dari lingkaran pergaulan.

Posisi media massa

Pada situasi yang seperti ini, harapan sebenarnya tertuju kepada media massa. Media massa diharapkan mampu mengurai kekusutan komunikasi dan interaksi di media sosial. Namun, harapan itu terbentur pada setidak-tidaknya dua hal.

Pertama, media massa tak berani mengabaikan begitu saja apa yang berkembang di medsos. Banyak media massa bahkan lebih jauh lagi, dengan sadar memanfaatkan opini yang berkembang di medsos sebagai pertimbangan dalam menentukan arah pemberitaan. Hubungan antara medsos dan mesin pencari dengan media massa konvensional di sini adalah hubungan yang unik. Secara ambigu Nikos Smyrnaios (2015) meringkasnya dalam kata frenemy: friend and enemy, teman sekaligus kawan.

Kedua, media massa sedang menghadapi masalahnya sendiri terkait dengan dikotomi mayoritas-minoritas. Media massa di Indonesia hidup di bawah bayang-bayang harapan dan tuntutan masyarakat yang pada momentum tertentu tiba-tiba teridentifikasi sebagai kelompok mayoritas dan minoritas.

Dengan pertimbangan politik atau bisnis, banyak media cenderung kemudian mengafirmasi sikap-sikap kelompok yang dianggap mayoritas meskipun media mengetahui sikap tersebut sebenarnya cukup problematis secara hukum atau politik. Pada gradasi yang berbeda-beda, media massa sulit menghindari sikap akomodatif atas posisi atau tuntutan kelompok tersebut. Tak pelak, media massa berada dalam dilema.

Bersikap kritis terhadap yang diasumsikan sebagai kehendak mayoritas dapat menghadapkan media pada risiko kehilangan khalayak dalam jumlah yang signifikan. Bersikap netral atau mengakomodasi kehendak mayoritas juga dapat menghadapkan media kepada posisi tidak berempati kepada nasib dan kepentingan kelompok minoritas.

Terlepas dari dilema ini, spiral kebungkaman itu tidak dapat dibiarkan semakin mendominasi kehidupan publik. Sebagai ruang publik, fungsi media tentu saja bukan membuat orang takut berbicara karena bayang-bayang opini mayoritas, melainkan justru sebaliknya, membuat semua orang berani berbicara dalam forum diskusi yang bebas, tanpa tekanandan dilandasi sikap saling menghargai. Dalam situasi apa pun, perlu kiranya pers memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk membangun opini publik.

Pada saat yang sama, pers harus mampu bersikap skeptis dan selidik kepada semua pihak yang menunjukkan gelagat ingin menggunakan media untuk mewujudkan kepentingan partikularnya. Hal ini berlaku baik untuk mereka yang mendaku diri mayoritas maupun yang merasa diri minoritas. Kedewasaan pers sedang diuji pada aras ini.