Bali Democracy Forum dan Demokrasi Indonesia

Bali Democracy Forum dan Demokrasi Indonesia Boy Anugerah  ;   Staf di Lembaga Ketahanan Nasional RI

                                         MEDIA INDONESIA, 08 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

DI tengah hiruk-pikuk politik Tanah Air menjelang perhelatan pilkada pada Februari 2017 nanti, Indonesia sedang menyongsong kegiatan rutin tahunan yakni Bali Democracy Forum (BDF) IX yang digelar pada 8-9 Desember 2016. Forum kerja sama tahunan negara-negara Asia Pasifik ini akan berkumpul untuk kesembilan kalinya di Nusa Dua, Bali, dengan mengangkat tema Agama, demokrasi, dan pluralisme. Secara historis, BDF merupakan forum diskusi internasional yang digagas mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Forum itu pertama kali digelar pada 10-11 Desember 2008 dengan mengangkat tema Pembangunan dan konsolidasi demokrasi: sebuah agenda strategis untuk Asia. Merujuk pada nama yang melekat, forum itu akan selalu mengambil lokasi di Bali. Dalam konsepsi studi hubungan internasional, apa yang dirintis SBY ini merupakan medium promosi untuk memajukan kepemimpinan Indonesia di panggung regional dan global. Selain itu, forum ini dapat menjadikan Indonesia sebagai aktor yang tidak hanya berpengaruh, tapi juga berkontribusi terhadap pemecahan berbagai persoalan dunia. Sebagai medium promosi, sudah selaiknya berbagai keunggulan yang melekat pada Indonesia diutilisasi secara optimal untuk kepentingan nasional. Implementasi BDF seyogianya merujuk pada atribut nasional Indonesia yakni sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah AS dan India. Meskipun ‘hanya’ nomor tiga, namun RI jauh lebih unggul dan eksotis menilik fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Dikatakan demikian karena bukanlah perkara mudah untuk mengawinkan konsepsi demokrasi yang terlanjur dicap sebagai anak kandung Barat dengan ajaran-ajaran Islam. Faktanya, hingga saat ini, kerukunan dan keberagaman tetap tersulam dengan baik hingga 71 tahun NKRI berdiri. Keunggulan Indonesia Indonesia merupakan tempat bermukim yang aman dan damai bagi hampir 250 juta penduduk Indonesia. Perbedaan dari sisi agama, suku, golongan, bahasa, budaya, dan adat-istiadat merupakan faktor yang memperkaya khazanah kebudayaan bangsa. Kemerdekaan RI, menyitir istilah yang dikemukakan Benedict Anderson, seorang indonesianis, merupakan produk dari imagined community atau sebuah komunitas yang dibayangkan. Meskipun berbeda warna kulit dan bahasa, rakyat RI di Papua menganggap rakyat RI di Aceh, Jakarta, Makassar dan daerah lainnya sebagai saudara. Ada ikatan rasa senasib dan sepenanggungan serta keinginan hidup bersama yang mengikat mereka satu sama lain. Jangan juga dilupakan bahwa RI sejatinya merupakan negara yang sangat rentan dengan perpecahan. Telaah terhadap gatra geografis Indonesia menunjukkan bahwa daratan yang dipisah lautan serta bentang alam yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, berpotensi menyulitkan tercapainya persatuan dan kesatuan. Begitu juga telaah pada gatra demografis. Majemuknya konfigurasi bangsa mengakibatkan sedikit saja masalah SARA yang muncul dapat mengakibatkan koyak-moyaknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun begitu, hal tersebut tidaklah terjadi jika komitmen terhadap empat konsensus bangsa menjadi perekat dan pengikat segala macam perbedaan yang ada. Dalam perhelatan BDF IX ini, Pemerintah RI disarankan untuk menjadikan atribut nasional yang menjadi keunggulan utama Indonesia tersebut sebagai landasan dalam berdiplomasi. Isu-isu agama, demokrasi, dan pluralisme yang akan diangkat hendaknya bergerak dari lingkungan strategis terdekat, yakni kawasan Asia Tenggara hingga pada tataran lingkungan strategis global yang menjadi kepentingan nasional utama Indonesia. Pemerintah bisa bergerak dari isu kerukunan agama di kawasan Asia Tenggara yang saat ini menjadi sorotan. Diskriminasi dan genosida terhadap etnik Rohingya merupakan isu yang perlu diangkat. Sebagai negara yang dianggap sebagai pemimpin kawasan, Indonesia sudah seharusnya menjadi pelopor dalam mengambil sikap terhadap Myanmar. Apa yang terjadi di Myanmar bukan saja masalah domestik Myanmar, tapi juga sudah menjadi masalah regional Asia Tenggara. Bahkan berpotensi menjadi masalah global merujuk pada eksodus besar-besaran etnik Rohingya ke berbagai negara akibat kegagalan pemerintah Myanmar menjamin keselamatan dan keamanan mereka. Apa yang terjadi di Thailand Selatan juga harus menjadi atensi pemerintah RI. Pascabom yang meledak di Bangkok beberapa bulan yang lalu, masyarakat Thailand selalu mengasosiasikan aksi-aksi teror dan radikalisme di Thailand dengan wilayah Selatan yang notabene menjadi tempat bermukim minoritas muslim Thailand. Sirkumstansi politik Thailand ini tentulah tidak sehat dan berpotensi menjadi masalah bagi negara-negara kawasan apabila pemerintah Thailand tidak melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Pada lingkungan strategis yang lebih luas, yakni kawasan Asia Pasifik, RI dapat mempromosikan proses pembangunan dan penguatan wilayah Timur Indonesia, khususnya Papua sebagai model tata kelola pemerintahan berbasis keadilan dan kesejahteraan. Jujur diakui isu separatisme menjadi perhatian utama negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG) yang secara sosiokultural memiliki ikatan yang kuat dengan Papua. Keberhasilan pembangunan di Papua dapat menekan kampanye negatif terhadap RI dan menjadi bukti sahih bahwa Pemerintah RI menjunjung tinggi asas pemerataan dan keadilan dalam pembangunan. Dalam skop global, pemerintah harus bisa meyakinkan peserta forum bahwa Indonesia berkomitmen penuh dalam upaya pemberantasan terorisme dan radikalisme global. RI sebagai contoh negara Islam moderat dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain bagaimana Islam sebagai agama mayoritas menjadi rahmatan lil alamin. Tidak ada dominasi mayoritas di negeri ini yang mengucilkan minoritas, pun tidak ada tirani minoritas yang menindas mayoritas. Aspek kesejahteraan dan keadilan dalam mengakses hasil pembangunan juga menjadi kunci utama dalam menutup peluang masifnya terorisme dan radikalisme di Indonesia. Evaluasi kehidupan demokrasi Selain strategi outward looking di atas, pemerintah dapat menjadikan BDF IX sebagai ajang monitoring dan evaluasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi pada hakikatnya ialah bagaimana mewujudkan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Oleh sebab itulah rakyat memiliki apa yang disebut sebagai ‘daulat rakyat’. Penyelenggaraan pemerintahan harus berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi yang dijalankan di RI haruslah demokrasi yang sesuai dengan akar budaya bangsa sehingga apa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV dapat tercapai secara optimal. Melalui ajang BDF IX, pemerintah RI dapat bertukar best practices dengan negara-negara lain, khususnya bagaimana pilar-pilar demokrasi seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif di negara lain dapat melaksanakan fungsi masing-masing, dengan tetap menciptakan harmoni dan menjamin berlangsungnya fungsi check and balances dengan baik. Pemerintah RI juga dapat meminta saran dan masukan dari negara lain bagaimana pengelolaan masyarakat madani yang baik. Sehingga eksistensi masyarakat madani di RI dapat mendukung dan menjadi penyeimbang pelaksanaan agenda-agenda demokrasi pemerintah. Kita segenap rakyat RI tentu berharap bahwa ajang BDF IX ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Semoga ajang ini dapat menjadi medium promosi bagi Pemerintah Indonesia mengenai kehidupan berdemokrasi di Tanah Air, juga dapat mengangkat pengaruh dan kepemimpinan Indonesia, baik level regional maupun global. ●