Jumat, 02 Desember 2016

Punahnya Sebuah Bangsa

Punahnya Sebuah Bangsa
Radhar Panca Dahana  ;   Budayawan
                                                    KOMPAS, 01 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sering kali kita menyatakan semacam identitas atau karakter diri kita sebagai sebuah bangsa dengan istilah, frasa, atau simbol-simbol yang abstrak, terkadang malah menggelikan. Hal itu diakibatkan karena ternyata kita mengalami kesulitan, bahkan ketidakmampuan, menjelaskan makna identitas itu, termasuk apa dasar historis hingga filosofisnya. Terlebih jika ia dipertentangkan dengan kenyataan dalam hidup keseharian kita.

Penyebutan "sifat" atau "ciri" semacam "negeri yang ramah", "masyarakat yang toleran", "rakyat yang jujur", "hidup yang gotong royong", "negara yang Bhinneka Tunggal Ika" bisa jadi sekadar klaim ketimbang sebuah realitas-apalagi keniscayaan-baik alamiah maupun budaya. Frasa "bhinneka tunggal ika", misalnya, benarkah bermakna sebagai kesatuan (politis) dari keragaman budaya (agama, ras, suku bangsa, dll) dari bangsa Indonesia? Dari mana dasar historis pemaknaan itu? Bagaimana landasan ontologis atau filosofisnya?

Apakah pemaknaan frasa tersebut, katakanlah sejak awal masa kemerdekaan, tidak lebih dari revaluasi politik yang sesungguhnya berbeda dengan yang dimaksud oleh buku ataupun penulis aslinya dari masa Majapahit dulu. Sebagian dari kita mengetahui, Mpu Tantular menuliskan anak kalimat di atas dalam satu bait yang mengaitkannya pada persoalan (dua) agama yang tampak berbeda, tapi satu (dalam kebenarannya). Revaluasi terjadi sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini, tidak lain adalah semacam pelintiran politis demi keuntungan politik tertentu. "Bhinneka tunggal ika" pada mulanya bukanlah sebuah aforisma tentang kenyataan atau natur politik dan budaya, apalagi soal keberagaman sosial (demografis ataupun geografis) kita.

Lalu apakah kemudian kenyataan sosio-kultural kita sesungguhnya? Mengapa kita begitu yakin pada identitas ke-"bhinneka tunggal ika"-an itu, sama seperti kita yakin bahwa kita adalah manusia yang pada dasarnya santun, multikultural, toleran, dan sebagainya? Benarkah kenyataan sosiokultural kita hari ini menggambarkan dan mewakili itu? Jika tidak, apakah kita telah berbohong atau mendustai diri sendiri, atau jangan-jangan kita telah terdustai selama ini? Oleh siapa? Mengapa? Untuk apa?

Asing yang organik

Rentetan pertanyaan di atas mungkin terlalu jauh dan membuka banyak spekulasi walau mungkin saja ia bisa jadi semacam desakan untuk segera dijawab. Namun, sekurangnya ada sebuah penjelasan sederhana yang berangkat dari satu fakta dalam kenyataan aktual kita, di mana hidup begitu banyaknya tradisi, adat hingga budaya lokal di dalam keseharian bangsa ini. Keanekaragaman etnokultural adalah sebuah "fakta" sosial. Betul kebinekaannya, tapi benarkah tunggal ika? Cerita bisa berbeda.

Cerita itu bisa dimulai dari fakta lain yang tersimpan di balik "fakta sosial" di atas: tidak ada kesatuan etnik apa pun di negeri ini yang dapat membuat klaim bahwa dirinya adalah yang paling asli, orisinal, genuine atau primor(dial), jika dibanding pihak lain. Sejarah, seperti dibuktikan banyak catatan akademis, hampir seluruh kesatuan adat negeri ini membentuk dan mengembangkan diri-termasuk identitas hingga tradisi-nya dengan cara mengosmosa dan menghibridasi adat dan budaya pihak-pihak lain, baik tetangga dekat maupun asing.

Bukan hanya suku bangsa Betawi yang realitas historis hingga arkeologisnya terbukti identitasnya melulu merupakan adukan atau campuran elemen-elemen kultural yang berasal dari luar dirinya (Sunda, Banten, Jawa, Madura, Banjar, Melayu, Bali, hingga Tiongkok, Arab, India, hingga Portugis). Hal yang sama berlaku juga bagi etnik dan subetnik lainnya di seluruh negeri ini, besar dan kecil. Bahkan etnik Jawa, Sunda, Bugis, Aceh, Melayu, hingga Manado adalah hasil mestizan atau percampuran dari pelbagai budaya yang pernah singgah dan menetap di wilayahnya.

Semua kenyataan keadaban itulah yang jadi fakta bahkan keniscayaan masyarakat bahari. Keadaban yang dibentuk oleh satu jenis sikap budaya, yang melahirkan nilai juga watak dalam turunannya, yakni: keterbukaan; pikiran yang terbuka; jiwa yang terbuka; hingga masyarakat terbuka. Satu sikap budaya yang adaptif dan adoptif dalam relasinya dengan budaya luar/asing. Satu fakta yang membuktikan bahwa kita bukanlah bangsa xenophobic, anti asing, malah sebaliknya kita adalah bangsa yang sangat menerima (akseptan) akan kehadiran siapa pun dan apa pun.

Dari semua latar itulah, kita menemukan kenyataan sosial dan budaya kita yang multikultural, sebagai konsekuensi alamiah dari ratusan bandar yang berkembang di sekujur pantai negeri ini. Begitupun pergaulan, dinamika, hingga proses pembentukan diri yang inter-kultural pun menjadi kenyataan alamiah yang tak terelakkan.

Bangsa yang komedis

Arti dari itu semua, pergaulan (suku-suku) bangsa kita yang basisnya interkultural sama sekali bukanlah ruang yang mempermisikan muncul dan tumbuhnya sentimen, egoisme sektoral, prasangka, apalagi sikap-sikap yang diskriminatif terhadap (suku) bangsa lain yang berbeda. Jika terjadi ekspresi-ekspresi negatif itu, bukan hanya ia mengkhianati sejarah adabnya sendiri, nenek moyang dan warisan yang mereka titipkan pada kita, melainkan juga melakukan destruksi tak terampunkan bagi kesatuan, ke-ika-an, dan kekuatan interdependensial organik dari bangsanya sendiri.

Satu hal yang lebih penting, utama, bahkan konstitutif adalah filosofi peneguhan eksistensi manusia (individu) bahari. Dengan karakter atau sifat-sifat dasar di atas, manusia di negeri ini diteguhkan melalui sebuah sikap "penerimaan" yang kuat, bahwa "aku" di tingkat personal (pun) dibentuk oleh "aku", "aku" yang lain, oleh "kau" juga kalian. Sikap menerima atau "akseptan" ini jauh lebih lapang, dalam, dan tinggi tingkat spiritualnya ketimbang sikap toleran.

Toleransi, bagaimanapun, memiliki acuan atau batasnya. Sampai di tingkat tertentu, seseorang mungkin kita tolerir perilaku, sikap, atau kata-katanya, hingga saat dia melampaui acuan-yang kita tetapkan sendiri-toleransi itu berakhir, berganti dengan penolakan, pertentangan, hingga pemusnahan. Sikap itu yang melandasi konflik hingga kompetisi di dunia kontinental. Sementara dalam adab bahari, penerimaan adalah semacam pemosisian kenyataan dari orang lain, tak hanya kebaikan, tetapi juga ketakbaikannya.

Lewat mekanisme itulah kita membentuk (integritas) diri kita: kamu dan kau, kita dan kalian. Aku dibentuk kamu, begitu sebaliknya. Ada kamu dalam aku, ada aku dalam kamu. Inilah sejarah sosiologis yang membuat semua puak dan etnik di Nusantara bersatu, tidak mengabadikan konflik hingga beribu tahun seperti di banyak wilayah kontinental. Inilah etos yang pada akhirnya membuat kita semua bersatu, antara lain untuk mengusir penjajah, memerdekakan diri, atau menyatakan diri sebagai bangsa.

Karena itu, istilah the otherness dalam literatur Eropa sebenarnya memiliki makna dan akar etimologis yang sangat berbeda liyan atau "orang lain". Siapa pun orang itu, selama dalam proses pemosisian dirinya menjadi bagian organik dari (tradisi bahari) kita adalah saudara, lebih dalam lagi, (bagian dari) diri kita sendiri. Bila pun pihak atau "orang lain" yang bahkan asing itu ternyata memanipulasi atau mengeksploitasi pola hubungan dan pembentukan identitas bahari ini, selama sekian waktu panjangnya kita tidak pernah khawatir. Setiap adat, tradisi dalam budaya-budaya lokal kita memiliki ketangguhan luar biasa dalam cara menghadapi dan mengatasi bias kultural semacam itu.

Di dalam hidup yang dinamik dan penuh kreasi dan inovasi itulah, kita menyaksikan bagaimana cara kita bergaul dengan saudara-saudara (organik) kita yang berbeda (dalam hal apa pun) berlangsung dengan rileks, wajar, dan penuh keceriaan. Bahkan ketika kita saling mengolok, kadang seolah menghina atau menista, saudara kita yang berasal dari puak atau suku bangsa lain. Olokan adalah satu modus pendekatan interkultural yang komedis dalam diri bangsa ini.

Tak mengherankan, jika teguran, yang notabene adalah ungkapan-ungkapan (bahkan sangat) kasar, terasa biasa dalam pergaulan di antara etnik kita. Dalam dunia lawak, cara seperti itu jadi kelaziman dalam aksi panggung mereka, seperti diperlihatkan oleh Basiyo, BKAK, Srimulat, hingga Bagio Cs pada masa lalu, atau Warkop DKI, Bagito, sampai Patrio di belakang hari. Kemampuan mengolok dan menertawakan diri sendiri adalah pendewasaan alamiah dalam diri kita, membuat bangsa Indonesia itu humoris, "sejak lahirrr...." kata Tarzan.

Apabila belakangan ada sekelompok orang yang begitu mudah bereaksi keras, bahkan sangat keras, hanya karena tersinggung unsur SARA yang dianggap identitas orisinalnya, saya kira jika tidak ia kehilangan daya humornya yang bahari, tentu ada hal lain, yang pasti bukan kultural, mengiringi atau sembunyi di balik respons keras itu.

Keindahan adab bahari

Soal anggapan pihak lain menghina agama, misalnya, pertama, hal itu sesungguhnya bukan bagian dari tradisi atau watak bahari kita. Kedua, apabila itu pun dianggap benar, biasanya kita tersenyum (bagian dari sifat humoris kita) dan menganggap itu sebagai bagian dari kekurangan manusia yang (memang) mudah lupa, tergelincir, termasuk slip of tongue. Ketiga, kesadaran adab kita akan menciptakan sikap untuk memaklumi lalu memaafkan sambil (bila bisa) mengingatkan.

Dalam persoalan hubungan antar-agama, misalnya, sejarah juga memberi landasan kuat bagi argumentasi di atas. Sejarah agama Islam, antara lain, menunjukkan pada kita penghinaan dan penistaan terjadi hampir tiada henti. Bahkan sejarah Muhammad SAW adalah sejarah penghinaan, bahkan yang paling kotor dan biadab terhadap Islam. Kita sama tahu bagaimana Nabi merespons dan menyikapinya. Begitupun sejak abad pertengahan hingga masa kini, penghinaan terhadap agama Islam hampir rutin terjadi di banyak tempat.

Namun, sejarah juga menunjukkan, betapapun hebat penghinaan itu, bangsa ini mengikuti tuntunan Nabi junjungannya, tidak pernah merespons dengan cara membabi-buta, terlebih mengancam, menyerang, atau (istigfar) "menghabisi". Sejak jauh hari dulu, mulai dari kasus Haji Abdul Mutamakin dari Tuban pada awal abad ke-19, yang dianggap para ulama menghina Islam, tapi akhirnya lerai setelah Pakubuwana II memaafkan asal tidak berbuat lagi. Atau kasus tulisan Siti Sumandari di Majalah Bangun terbitan Parindra, kasus cerita pendek "Langit Makin Mendung" yang melibatkan HB Jassin, kontroversi pemelesetan syahadat-nya Harmoko, hingga kasus Ahmad Fauzi lulusan Aqidah UIN Semarang yang dianggap menghina agama karena menganggap hubungan Adam dan Hawa itu incest bahkan menyebut nabi pertama tersebut sebagai "kriminal". Tidak ada konfrontasi hebat, apalagi dengan kekuatan massa, atau retorika yang memekakkan telinga.

Semua kasus itu dapat diselesaikan dengan baik berdasar adab dan budaya bahari kita. Tidak pernah jadi gejolak besar dan masif yang menggelisahkan masyarakat, apalagi mengganggu stabilitas negara/pemerintah, hanya karena beberapa penumpang gelap yang menitip agendanya sendiri secara licik. Penyelesaian masalah seperti ini sesungguhnya simpel, sederhana, jika didekati dengan landasan dan pemahaman kebudayaan. Bukan dengan pendekatan konfliktual, tendensi menghancurkan, pamer kuasa dan kekuatan, apalagi dengan melakukan political pressure berupa pengerahan massa, yang sama sekali tidak ada akar kultural ataupun spiritualnya, khususnya dari adab bahari.

Riwayat hubungan beragama di negeri ini adalah riwayat kecantikan dan kedamaian dari adab dan budaya bahari kita. Jangan sampai ia dikoyak oleh syahwat kuasa, ambisi material dan duniawi, hingga bukan hanya damai dan kecantikan budaya kita itu hancur, melainkan juga dasar-dasar adab yang membentuk bangsa kita tergerus karenanya. Hingga hilanglah kedirian kita dan punahlah kita sebagai bangsa.

Tak siapa pun, jika di hatinya masih bergema nama "Indonesia", akan terlibat di dalam kehinaan adab seperti itu.