Kerja yang Belum Usai

Kerja yang Belum Usai M Hernowo  ;   Litbang KOMPAS

                                                    KOMPAS, 20 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kerja, kerja, dan kerja. Itulah kata kunci Presiden Joko Widodo. Selama dua tahun pemerintahannya, hasil kerja itu mulai terlihat terutama di bidang infrastruktur. Program yang sempat disangsikan sejumlah kalangan, seperti pengampunan pajak, sejauh ini hasilnya tidak mengecewakan. Namun, riak yang diawali kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan ada pekerjaan yang tak boleh dilupakan dan dilalaikan sedikit pun, yaitu menjaga semangat kebangsaan. Persatuan dan keragaman menjadi dua hal yang tak bisa dilepaskan dari bangsa Indonesia. Kesadaran tentang keberagaman sebenarnya telah muncul sejak lama di Nusantara. Kesadaran itu, antara lain, membuat Bung Karno dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1945 menegaskan, Indonesia didirikan untuk semua orang dan bukan kelompok tertentu. Jauh ke belakang lagi, Hayam Wuruk yang beragama Hindu dan Gadjah Mada yang beragama Buddha telah mempraktikkan keberagaman melalui kerja sama dengan baik hingga membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Namun, kemunculan sejumlah aksi intoleran dan mencederai kebinekaan belakangan ini mengindikasikan ada masalah dalam keberagaman kita. Sinyalemen ini juga muncul dalam hasil kajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Dalam skala 1 hingga 5-dengan semakin besar angkanya, ketahanan nasional Indonesia semakin baik- indeks ketahanan nasional tahun 2016 berada di angka 2,60. Capaian ini lebih baik dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2015 dengan skor 2,55 dan 2010 di posisi 2,43. Meski indeks ketahanan naik, hal yang perlu lebih diperhatikan dari hasil kajian Lemhannas itu adalah indeks gatra ideologi yang terus turun sejak 2010. Pada 2016, indeks gatra ideologi berada di posisi 2,06, turun dari 2,31 pada 2010. Gatra ideologi ini memiliki sejumlah variabel, seperti toleransi, kesederajatan dalam hukum, kesamaan hak kehidupan sosial, kebebasan yang taat hukum, solidaritas sosial, dan persatuan bangsa. Sejumlah sebab Ideologi merupakan pengikat warga dari Sabang sampai Merauke untuk bersatu dalam negara yang bernama Indonesia. Turunnya gatra ideologi menjadi ancaman dari kelangsungan bangsa Indonesia. Ada banyak hal yang ditengarai ikut menyebabkan turunnya indeks gatra ideologi, seperti lebarnya kesenjangan kemakmuran masyarakat. Pada saat yang sama, rakyat juga semakin dilelahkan oleh proses dan kinerja lembaga demokrasi yang belum optimal menyuarakan dan memperjuangkan suara mereka. Demokrasi makin dipandang hanya menguntungkan elite politik. Kegelisahan ini dirasakan sebagian kelas menengah Indonesia, terutama kelas menengah yang baru tumbuh atau yang tersingkir karena persaingan. Dalam konteks Indonesia, ketika kelas tidak menjadi kesadaran yang terbuka seperti yang ada di negara-negara Barat, kegelisahan ini umumnya lalu diekspresikan ke masalah agama. Pada saat sama, globalisasi yang didorong perkembangan teknologi komunikasi memicu persoalan lain. Kini, masyarakat dapat langsung berkomunikasi dan menerima informasi dunia luar tanpa terlebih dahulu melewati seleksi dari agen-agen tradisional seperti kiai dan ulama. Kebebasan berekspresi dan berkomunikasi yang tumbuh di era Reformasi membuat media sosial menjadi masalah lainnya. Jalan keluar Dalam kondisi seperti ini, pembangunan infrastruktur yang diintensifkan oleh Presiden tetap perlu diteruskan. Kebijakan itu menjadi salah satu jalan meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Namun, di saat yang sama, langkah konkret untuk menjaga tenunan kebangsaan dan persatuan perlu lebih diintensifkan. Dukungan perlu lebih diberikan kepada kelompok-kelompok moderat yang selama ini aktif menjaga keindonesiaan. Di saat yang sama, sikap tegas perlu ditunjukkan terhadap yang mengganggu keberagaman dan persatuan. Demokrasi juga perlu dipastikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya elite. Dengan dukungan rakyat dan legitimasi pemerintahan yang kuat, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mestinya bisa memimpin bangsa Indonesia menyelesaikan berbagai tantangan tersebut. ●