Golkar dan Manuver Setnov

Golkar dan Manuver Setnov Iding Rosyidin  ;   Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

                                                  JAWA POS, 06 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

GERAK cepat Partai Golkar untuk menaikkan kembali Setya Novanto (Setnov) ke posisi ketua DPR benar-benar diwujudkan. Pada rapat paripurna Rabu sore (30/11), Setnov akhirnya dilantik secara resmi menjadi ketua lembaga wakil rakyat menggantikan Ade Komarudin (Akom). Proses penggantian tersebut berjalan mulus karena semua fraksi di DPR menyetujuinya, termasuk PDI Perjuangan dan Gerindra yang notabene pemilik kursi terbesar. Meski proses politik di lembaga wakil rakyat tersebut berlangsung lancar, di tingkatan publik mungkin beda cerita. Ada banyak pertanyaan terkait dengan penggantian Akom oleh Setnov di kalangan publik. Sedemikian saktikah Setnov hingga hampir tidak ada tokoh di republik ini yang bisa menghalanginya untuk kembali memimpin parlemen. Bahkan, mantan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang sebelumnya menunjukkan penolakan belakangan melunak. Mempermulus Manuver Memang tidak dapat dimungkiri bahwa Setnov seolah seperti seorang ”superpower” yang mampu lolos dari setiap jaring yang membelitnya. Persoalan-persoalan (hukum) yang menjeratnya, baik semasa masih anggota DPR maupun sesudah menjadi ketua DPR sebelum kemudian digantikan Akom yang terkenal dengan kasus ”papa minta saham”, satu per satu dapat dilalui dengan selamat. Tidak hanya selamat dari lubang jarum, Setnov bahkan tampil menjadi elite partai beringin yang sangat kuat. Saat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 di Bali, dia berhasil memenangkan persaingan untuk menjadi ketua umum menggantikan Ical. Saingan satu-satunya yang juga orang sama yang kini digantikannya di DPR, Akom, mengundurkan diri pada putaran kedua, sehingga Setnov terpilih secara aklamasi. Dalam perjalanan kepemimpinannya sebagai Ketum Golkar ”kesuperpoweran” Setnov makin kentara. Tokoh-tokoh senior Golkar yang menyuarakan hal berbeda dengan suara DPP tanpa ragu-ragu ditindaknya. Fadel Muhammad, misalnya, yang berani mengusulkan agar Golkar menarik dukungan kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) langsung dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris Dewan Pembina Golkar. Maka, tidak heran, keinginannya untuk kembali memimpin DPR berjalan lancar tanpa ada seorang pun yang menghalangi. Tokoh-tokoh senior Golkar, termasuk Ical sendiri, tak berani meredamnya. Agaknya, siapa pun di kalangan internal partai yang berani mengusik keinginannya akan mengalami nasib seperti Fadel Muhammad. Hemat penulis, apa yang dilakukan Setnov dan Golkar, termasuk memimpin kembali lembaga wakil rakyat, dapat dibaca sebagai upaya mempermulus manuver Golkar. Sejak Golkar berada dalam genggaman Setnov, biduk partai tersebut langsung berubah haluan. Jika sebelumnya berada di barisan oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), setelah dikuasai Setnov, Golkar langsung berpindah ke barisan pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Tidak tanggung-tanggung, Golkar menyatakan siap mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencalonkan diri kembali pada Pemilu Presiden 2019. Tentu, langkah tersebut bukan tanpa kalkulasi politik yang matang. Dengan situasi partai yang tengah mengalami kemerosotan citra di mata publik, Golkar perlu cantelan yang mampu mengatrolnya kembali. Dan, hal itu terdapat pada diri Jokowi yang tingkat elektabilitasnya tetap tinggi. Dengan begitu, Golkar akan mendapat cipratan citra Jokowi jika mendukungnya. Untuk mewujudkan ambisi politik tersebut, Golkar harus memperlihatkan diri sebagai partai yang tidak hanya setia pada pemerintahan, tetapi benar-benar mampu menjadi pendukung dan sandaran kuat Jokowi. Itulah kenapa Golkar, dalam berbagai hal, kerap kali menyuarakan dukungan yang kuat terhadap pemerintah. Dengan demikian, naiknya kembali Setnov ke posisi ketua DPR dapat dibaca dalam perspektif tersebut. Dengan Setnov menjadi ketua DPR, berarti Golkar kian tampil sebagai pendukung pemerintah yang paling kentara. Bagaimanapun, keberadaan Setnov di posisi ketua lembaga wakil rakyat akan lebih menguntungkan Jokowi. Ketika Jokowi sekarang seolah ”mendapatkan getah” dari kasus yang menimpa Ahok, dukungan DPR jelas sangat diperlukan. Saat DPR dipimpin Akom, selain dari sebagian massa Islam yang tergabung dalam aksi yang disebut ”bela Islam”, Jokowi juga mendapat tekanan dari kalangan pimpinan DPR sendiri. Bahkan, dua dari pimpinan lembaga wakil rakyat itu ikut turun ke dalam aksi tersebut. Hal seperti itu mungkin tidak terjadi jika Setnov yang menjadi ketua DPR. Karena itu, pemerintah sendiri merasa diuntungkan dengan keberadaan Setnov sebagai ketua DPR. Namun demikian, pada ranah publik, kemulusan manuver Setnov dan Golkar di atas boleh jadi akan ditanggapi secara berbeda. Bagaimanapun, publik tidak percaya begitu saja akan integritas dan kredibilitas Setnov meski dia lolos dari berbagai jerat kasus hukum yang pernah menimpanya. Citra buruk Setnov terkait berbagai kasus yang membelitnya, dalam derajat tertentu, mirip citra personal Ical yang sudah kadung buruk di benak publik terkait kasus Lapindo. Dalam situasi demikian, citra Golkar sebagai lembaga pun akan ikut mendapat getahnya. Penurunan suara Golkar pada Pemilu 2014 terjadi saat Golkar dipimpin Ical yang citranya tidak bisa dinaikkan dengan cara apa pun. Bukan tidak mungkin Golkar di bawah Setnov mengalami nasib serupa. Karena itu, manuver politik Golkar di bawah kendali Setnov, seperti mengambil kembali posisi ketua DPR, menjadi pertaruhan politik di masa depan. ●