Proklamasi Aksi Marrakesh

Proklamasi Aksi Marrakesh Fachruddin M Mangunjaya  ;   Dosen Pascasarjana Fakultas Biologi Universitas Nasional; Delegasi Republik Indonesia dalam COP 22 di Marrakesh

                                                    KOMPAS, 01 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Setelah Kesepakatan Paris (Paris Agreement) memiliki kekuatan hukum, ditandatangani 109 negara anggota UNFCCC pada 4 November 2016, kesepakatan itu lalu diwujudkan menjadi aksi kebijakan yang konkret. "Semakin praktis diharapkan semakin banyak yang didapatkan," demikian Sekjen PBB Ban Ki-moon berharap. Konferensi negara anggota penanda tangan konvensi perubahan iklim (UNFCCC), COP 22, berakhir dengan semangat penting yang melahirkan butir kesepakatan, yang dalam garis besarnya disebut Proklamasi Aksi Marrakesh. Intinya, menyambut baik Kesepakatan Paris agar diadopsi ke bawah konvensi, segera berkekuatan hukum, dengan target yang ambisius dan semua anggota bersepakat untuk secara penuh mendukung implementasinya. Tak dapat dimungkiri, partisipasi aksi perubahan iklim kini mendapatkan dukungan luas. Juga momentumnya dalam segala topik serta berbagai kesepahaman dan kesepakatan multilateral. Ini momentum yang tak akan terulang, di mana gerakan aksi perubahan iklim tak hanya dikendalikan pemerintah, tetapi juga oleh sains, dunia bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan mengglobal. Misalnya di arena COP 22, Marrakesh, lokasi Bab Ighli seluas 300.000 meter persegi itu dibagi jadi dua zona, yaitu zona biru, khusus untuk para negosiator dan 195 negara anggota pemerintah; dan zona hijau untuk dunia usaha, inovasi, akademisi, masyarakat adat, dan  pegiat lain. Pengusaha memamerkan teknologi terkini, dari mulai inovasi penangkap embun untuk mengatasi krisis air hingga mobil listrik yang hemat. Di Green Zone pula diadakan komitmen menarik diri dari investasi pada energi kotor berbasis fosil menjadi investasi pada energi terbarukan yang 100 persen zero emission. Maka, jika dilihat gerakan masif di arena tersebut, pantas pertemuan kali ini disebut arena aksi. Aksi konkret secara bersamaan untuk terus maju menurunkan emisi gas rumah kaca serta mewujudkan upaya adaptasi sekaligus mendukung dan menguntungkan Agenda 2030  untuk pembangunan berkelanjutan dan target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Maka, Proklamasi Marrakesh ini juga menekankan komitmen politik tingkat tinggi dalam upaya menanggulangi perubahan iklim sebagai prioritas mendesak. Proklamasi menekankan adanya solidaritas terhadap negara- negara yang rentan terkena dampak perubahan iklim, dan mengambil peduli untuk berupaya membantu dalam kapasitas mereka menyesuaikan keadaan, meningkatkan ketahanan dan menurunkan risiko kerentanan. Selain itu, ditekankan juga agar semua negara anggota meningkatkan dukungan untuk menurunkan angka kemiskinan, memastikan ketersediaan pangan, dan meningkatkan aksi di bidang iklim yang dihadapi sektor pertanian. Mengusung ambisi untuk meningkatkan kerja sama antarbangsa dalam upaya mengisi gap pada trayektori emisi dan jalan menuju pada pemenuhan  ukuran temperatur jangka panjang sesuai Kesepakatan Paris di bawah 1,5 derajat celsius. Memenuhi hal tersebut, maka proklamasi menekankan pentingnya menaikkan volume kesempatan finansial yang dapat diakses untuk proyek-proyek iklim, berbarengan dengan peningkatan kapasitas teknologi dari negara maju dan negara berkembang. Dalam kaitan ini, negara maju diingatkan kembali tentang mobilisasi pendanaan 100 miliar dollar AS untuk iklim. Visi  Marrakesh Perubahan iklim sedang terjadi, sedangkan negara-negara yang tergabung dalam  Climate Vulnerable Forum (CVF)-forum negara yang rentan, seperti Filipina, Banglades, Afganistan, Etiopia, dan negara lain yang paling berisiko atas perubahan iklim- menanggapi aksi secara serius. Negara dengan ekonomi berkembang ini mengeluarkan komitmen tingkat tinggi yang disebut Visi Marrakesh. Visi ke depan penanggulangan perubahan iklim adalah sesegera mungkin, paling tidak pada 2030 hingga 2050. Visi pertama negara-negara ini adalah untuk menjaga perubahan iklim pada tingkat absolut minimum. Artinya, dalam setiap aksi haruslah ditujukan pada upaya penyebab bencana dan kerentanan. Oleh karena itu, maka diperlukan batas peningkatan suhu global semaksimalnya berada di bawah 1,5 derajat celsius, pada tingkat emisi global setidaknya 2020. Dalam upaya pencapaian ini, negara anggota  diminta mengadakan aksi, antara lain, memperbarui nationally  designated commitment, kesanggupan kontribusi nasional (NDC), dalam upaya mendukung target di negara masing masing. Dalam upaya memaksimalkan capaian tersebut, maka disepakati juga kerja sama untuk implementasi penuh mengamandemen Protokol Montreal 2016. Lalu ikut dalam kerja sama dengan organisasi penerbangan Civil Aviation Organization dan International Maritime Organization. Emisi yang dikeluarkan oleh transportasi laut dan udara harus masuk dalam kerangka netral karbon dan emisinya dapat diofset pada upaya reduksi emisi dan energi terbarukan. Aksi juga didorong pada semua negara anggota untuk beralih pada capaian 100 persen energi terbarukan secepat mungkin, sejalan dengan upaya program pemberantasan kemiskinan energi dan melindungi air yang harus dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya nasional. Adapun aksi yang ketiga adalah untuk perlindungan dari bahaya kenaikan panas 1,5 derajat celsius, mengentaskan rakyat dari kemiskinan, dan sebagai negara dengan pendapatan di bawah menengah, maka berbagai upaya harus dilakukan agar bangsa menjadi kuat dan makmur dalam pertumbuhan ekonominya.  Indonesia telah memberikan kontribusi nasionalnya (NDC) dengan menargetkan penurunan 29 persen  emisi pada 2020. Hal ini harus benar-benar dapat terwujud di lapangan melalui sejumlah dorongan kebijakan dan pengarusutamaan visi iklim ini dalam kebijakan pembangunan. Tentu saja ditambah oleh mobilisasi pada partisipasi masyarakat, seperti kampung iklim, gerakan agama dan perubahan iklim dan seterusnya, yang perlu mendapatkan fasilitasi, sinergi, dan dorongan dari pemerintah. ●