Jalan Pertumbuhan Ekonomi

Jalan Pertumbuhan Ekonomi Arif Budimanta  ;   Wakil Ketua Ekonomi dan Industri Nasional

                                                    KOMPAS, 05 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kita memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan tinggi. Untuk itu perlu langkah strategis, taktis, sekaligus holistis untuk mencapainya dengan kemampuan sumber daya kita saat ini, di tengah dinamika perekonomian global yang penuh dengan kejutan. Dalam satu artikelnya di Kompas (15/11/2016), M Chatib Basri mengulas kapasitas pertumbuhan ekonomi nasional dalam situasi ketidakpastian perekonomian global. Model pertumbuhan yang digunakan dalam artikel tersebut adalah rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) dibagi ICOR (incremental capital output ratio). Dengan rumus ini, pilihannya hanya dua: menaikkan rasio investasi terhadap PDB atau menurunkan ICOR sebagai bilangan pembagi. Dalam situasi seperti ini, termasuk masih sulitnya Indonesia dalam jangka pendek untuk bersaing di sektor jasa, pilihan yang ditawarkan antara lain menarik masuknya modal asing. Tujuannya baik, yaitu untuk menambah modal domestik agar dapat membiayai investasi di dalam negeri. Jika kita ingin merealisasikannya, syaratnya ada kebijakan relaksasi yang cukup lentur terhadap masuknya modal asing. Tentu kehadiran modal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sangat penting. Namun, relaksasi yang berlebihan berpotensi menjadi beban di kemudian hari bagi perekonomian domestik seandainya yang kita undang hanya modal. Di dunia akademik sampai saat ini masih ada perdebatan mengenai dampak aliran modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank Dunia pernah mendokumentasikan soal ini dalam ”Global Development Finance (2001)”. Di situ ditegaskan tidak ada satu literatur pun yang menunjukkan hubungan pasti tentang dampak aliran modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi. William Esterly (2000) mencontohkan era 1990-an, saat terjadi aliran modal yang masif ke negara-negara berkembang. Di luar harapan, pertumbuhan ekonomi malah cenderung rendah. Sebaliknya, aliran modal asing bermanfaat mendorong pertumbuhan di negara-negara berpendapatan menengah. Temuan ini seolah memperkuat kajian sebelumnya yang dilakukan Milesi-Ferretti (1995) dengan membandingkan data antarnegara selama periode 1966-1989. Hasilnya, tidak ditemukan hubungan yang pasti antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi capital account. Begitu pun dengan kajian yang dilakukan Dani Rodrik pada 1998. Modal dan pertumbuhan Secara umum, ada dua alasan yang bisa menjelaskan ketidakkonsistenan hubungan antara arus modal dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertama, volatilitas arus modal yang tinggi dapat mengurangi dampak yang menguntungkan dari masuknya modal asing, antara lain akibat apresiasi nilai tukar yang berlebihan. Namun, dari sisi perdagangan internasional, hal ini menjadi tidak menguntungkan karena barang-barang ekspor cenderung lebih mahal sehingga mendorong penurunan ekspor. Kedua, kemampuan setiap negara dalam menyerap dan mengadopsi dana yang masuk berbeda sehingga harapan adanya dorongan pertumbuhan ekonomi bisa tidak terjadi. Kajian Robert Lucas (1990) mengingatkan, tidak setiap negara berkembang memiliki tingkat produktivitas marjinal yang tinggi. Banyak negara yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya yang rendah, sistem kebijakan yang tidak mendukung, dan perekonomian yang tidak kondusif. Akibatnya, modal asing yang masuk tak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Meminjam konsep Schumpeterian, yang menjadi argumen dana asing memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi adalah technological spillover, bukan fokus kepada kapitalnya. Dana asing itu akan penting bagi pertumbuhan ekonomi kalau mampu mendorong produktivitas dalam negeri, dengan catatan technological spillover terjadi. Harus diakui, proses terjadinya spillover effect dari proses masuknya dana asing bukanlah sesuatu hal yang mudah. Hal ini setidaknya sangat tergantung dari dua hal: apakah ada proses transfer pengetahuan atau keahlian dan apakah masyarakat kita sudah siap mengadopsi. Tentu tidak mudah menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Perlu peran pemerintah melalui lembaga pendidikan. Selain itu, rentang waktu yang dibutuhkan juga panjang kendati kita tidak boleh pesimistis. Dari sisi politik, pemerintah saat ini memiliki momentum sangat baik untuk menggenjot kinerja perekonomian. Stabilitas politik terjaga dan, pada saat bersamaan, tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat tinggi, seperti yang telah dilansir oleh survei banyak lembaga. Dengan demikian, kebijakan pemerintah memiliki ruang dukungan politik yang kokoh dari para pemangku kepentingan. Dari sisi ekonomi, potensi juga datang dari ruang fiskal, terutama setelah kebijakan pengampunan pajak. Kelompok mapan yang selama ini melaporkan jumlah dananya lebih rendah dari fakta akan membayar lebih banyak sehingga membuka ruang penerimaan pajak lebih besar pada tahun-tahun mendatang. Kerahkan semua faktor Hal lain yang bisa dimaksimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah jika kita ”mengerahkan” segala faktor atau variabel pertumbuhan yang ada, seperti sektor pertanian, kehutanan, kelautan perikanan, ataupun perdesaan, yang dirancang dalam suatu kompleks supply chain yang terintegrasi. Investasi berupa dana asing yang masuk diarahkan langsung ke sektor riil. Dengan demikian, investasi tersebut mampu memberikan efek lanjutan pada penyerapan tenaga kerja, akhirnya ikut mendorong konsumsi. Saat yang sama, faktor lain, seperti keseimbangan antara ekspor dan impor (net export), juga perlu dijaga. Caranya antara lain sedikit menahan impor barang konsumsi, terutama yang memiliki substitusi di dalam negeri agar ekspor bersih tetap positif. Semua potensi ini bekerja saling bersinergi, tentu saja harus dikawal oleh tata kelola pemerintahan yang baik. ●