|
Reformasi BGN: Rasionalisasi Program & Anggaran serta Pemberdayaan
Masyarakat A. Hakam
Naja : Ekonom INDEF, Center for Sharia
Economic Development. |
ORBIT
INDONESIA, 26 Juli 2026
|
Kepala Badan Gizi
Nasional (BGN) Sudaryono yang baru dilantik dan jajaran punya mandat berat
untuk membenahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG merupakan program
prioritas nasional dan menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto, tetapi
terus mendapatkan sorotan kritis masyarakat. Terlebih setelah terbongkar mega
korupsi yang melibatkan Kepala dan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
(BGN). Pembenahan tata kelola,
profesionalisme dan peningkatan integritas seluruh insan BGN mesti jadi
prioritas pertama. Seluruh jajaran BGN mesti menandatangani pakta integritas
untuk menjalankan tugas dengan profesional, amanah dan tidak melakukan
pelanggaran, korupsi serta tidak memiliki kaitan dalam bentuk apapun dengan
kepemililan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rumor yang santer beredar
di masyarakat bahwa banyak jajaran BGN merupakan pemilik atau terkait dengan
kepemilikan SPPG mesti segera dibersihkan secara tuntas. Penting dipastikan
mulai saat ini ke depan tidak ada lagi SPPG yang dimiliki atau terkait dengan
seluruh jajaran BGN. Ini langkah awal menuju lembaga dengan tata kelola yang
baik (good governance) dan nol korupsi ( zero corruption). Peningkatan kualitas gizi
dan layanan penting untuk menjadi prioritas Pimpinan BGN. Agenda nol
keracunan dan peningkatan kualitas gizi makanan serta terjamin kehalalannya
perlu dicanangkan. Jadi tiga sertfikasi yang
wajib diadakan yaitu Sertifikat Laik Hiegene dan Sanitasi (SLHS), Hazard
Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan Sertifikasi Halal mesti
ditegakkan dengan konsisten. Standar gizi, proses pemilihan bahan makanan,
pemasakan, pengemasan, pendistribusian, kehalalan sampai kebersihan dan
pengolahan limbah SPPG tidak bisa lagi ditawar-tawar. Anggaran jumbo BGN dalam
APBN 2026 dengan pagu awal sebesar Rp268 triliun turun menjadi Rp229 triliun
setelah dilakukan langkah efisiensi. Dengan jumlah penerima manfaat 62,7 juta
orang turun dari target semula 82,9 juta untuk siswa, ibu hamil &
menyusui, balita dan lansia. Berdasarkan penghitungan
satuan anggaran awal saja yaitu Rp3,2 juta per orang per tahun, mestinya
anggaran bisa diturunkan menjadi Rp200 triliun. Terlebih setelah dilakukan
evaluasi dan penghitungan ulang mestinya anggaran BGN pada tahun 2026 cukup
menggunakan dana sebesar Rp160 triliun. Langkah yang perlu
ditempuh antara lain dengan menghitung ulang hari pelayanan MBG yang selama
ini 313 hari (BGN, 2026) menjadi cukup 208 hari untuk sekolah yang libur
Sabtu dan Ahad . Sementara sekolah yang libur 1 hari pelayanan MBG menjadi
260 hari. Penghitungan ini dengan
memasukkan libur semester dan cuti bersama hari raya. Jumlah hari libur 2026
sebanyak 25 hari yaitu 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama (SKB 3
Nenteri: Menag, Menaker & Menpan-RB, 2026): - Libur semester: 2 pekan
x 2: 4 pekan: 28 hari - Total libur 1 (libur
Ahad): 28 + 25 + 52: 105 hari - Total libur 2 (libur
Sabtu & Ahad): 105 + 52): 157 hari Selanjutnya juga bisa
dilakukan efisiensi anggaran jika pembayaran yang selama ini diberikan oleh
BGN ke SPPG diturunkan menjadi Rp3 juta perhari dari semula sebesar Rp6 juta
perhari. Dari pengurangan tersebut akan dihemat dana Rp20 triliun menggunakan
data jumlah SPPG per Juli 2026: 28.913 unit. Tentu saja efisiensi bisa
pula dilakukan jika pengadaan: 21.801 unit motor listrik, 31.000 unit tablet,
5.400 unit TV senilai total Rp2,2 triliun yang telanjur dibelanjakan dan jadi
ajang korupsi bisa dipindahkan ke anggaran Kementerian/Lembaga lain yang akan
memanfaatkan perangkat tersebut. Usulan anggaran BGN pada
RAPBN 2027 dengan pagu indikatif: Rp270 triliun. Target penerima manfaat
sebesar 82,9 juta. Maka dana yang dibutuhkan dengan penghitungan anggaran
tahun sebelumnya mestinya dialokasikan sebesar Rp215 triliun, ada penghematan
Rp55 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk program lain yang penting dan
mendesak untuk masyarakat. Anggaran jumbo pada BGN
ini memang sangat penting dikelola secara sangat ketat, cermat, jujur dan
profesional. Hal ini untuk menghindari pola lama dalam pengelolaan anggaran
yang berbasis money follow function: dana dialokasikan berdasarkan tugas dan
fungsi tiap instansi. Lembaga cenderung
berorientasi menghabiskan anggaran yang tersedia dan penyerapan anggaran
dimasukkan sebagai salah satu ukuran kinerja. Semakin besar anggaran
dibelanjalan semakin baik penilaian kinerjanya. Inilah salah satu penyebab
terjadinya bancakan proyek pada korupsi di BGN. Padahal pengelolaan
anggaran saat ini sudah berubah menjadi money follow program: dana
dialokasikan merujuk pada program dan berorientasi pada hasil nyata dan
danpak langsung pada masyrakat meski dilaksankan oleh berbagai instansi. Salah satu tujuan MBG
juga memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat setempat. Pasokan bahan
baku yang dibutuhkan SPPG belum sepenuhnya terhubung dengan pemasok dari
petani, peternak dan nelayan lokal. Kerjasama dan koordinasi
dengan instansi terkait baik pusat dan daerah serta kelompok usaha kecil
setempat menjadi kunci dari keberhasilan program MBG ini. Jangan sampai
manfaat dan keuntungan dari program ini hanya dinikmati oleh segelintir
pengusaha besar dan para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok makanan
baik di pusat maupun daerah. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar