Selasa, 04 Agustus 2026

 

Mengapa Pasar Tak Guncang Setelah Perry Warjiyo Mundur

Praga Utama :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 02 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Perhatian pelaku pasar terhadap penggantian pemimpin Bank Indonesia tidak sebesar yang dikhawatirkan.

 

·      Penunjukan Destry Damayanti sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia tak menimbulkan gejolak.

 

·      Lembaga pemeringkat mengingatkan soal risiko stabilitas ekonomi ke depan.

 

BERITA pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia pada Senin pagi, 27 Juli 2026, membuat Ahmad Pratomo buru-buru memantau aplikasi investasi di telepon selulernya. Karyawan swasta dan investor saham asal Jakarta Pusat itu khawatir mundurnya Perry kembali menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. “Investasi saya tidak besar, tapi, kalau anjlok lagi, ya resah juga,” kata pria 32 tahun itu pada Selasa, 28 Juli 2026.

 

Ahmad resah karena portofolio investasinya kebanyakan saham perusahaan keuangan dan perbankan. Kekhawatirannya pun terbukti. Ketika perdagangan ditutup pada Senin itu, IHSG melemah 10,65 poin atau 0,17 persen ke posisi 6.185,78. Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 juga turun 2,23 poin atau 0,36 persen ke posisi 612,56. Beruntung, penurunan IHSG pada awal pekan ini tak sedalam yang terjadi pada Januari 2026, ketika MSCI mengumumkan pembekuan sementara dan rebalancing indeks saham Indonesia.

 

Tekanan juga terjadi pada rupiah. Pada penutupan perdagangan Senin, nilai tukar rupiah melemah 46 poin atau turun 0,26 persen menjadi 18.009 per dolar Amerika Serikat. Pada akhir pekan sebelumnya, rupiah bertengger di level 17.963 per dolar. Setelah itu, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Bank Indonesia, rupiah terus bertahan di atas 18 ribu, setidaknya hingga 31 Juli 2026.

 

Meski terjadi pelemahan, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Muhammad Riefky Hasan, mengatakan kondisi IHSG dan rupiah tidak terlalu lesu. Menurut dia, hal ini menunjukkan perhatian pelaku pasar terhadap penggantian pemimpin BI tidak sebesar yang dikhawatirkan. “Pelaku pasar saham dan keuangan pasti paham bahwa selama ini BI sudah all out dalam mengawal devisa, suku bunga, dan nilai tukar rupiah,” ujarnya.

 

Menurut Riefky, perhatian investor justru tertuju pada kebijakan fiskal pemerintah. Perhatian itu terutama mengarah pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 yang akan diumumkan menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan mendatang. Pasar, Riefky menuturkan, menanti rancangan anggaran yang rasional dan sesuai dengan perkembangan nilai tukar serta harga minyak dunia. Termasuk penetapan anggaran untuk program besar seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih.

 

Peralihan pemimpin BI dari Perry Warjiyo ke Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti juga tak terlalu membuat bursa saham dan pasar keuangan bergejolak pekan lalu. Pelaku pasar, Riefky menambahkan, menaruh kepercayaan kepada Destry karena rekam jejaknya sebagai akademikus dan bankir serta kariernya yang cukup panjang di sektor keuangan. Destry juga berpengalaman menghadapi krisis pada masa pandemi Covid-19.

 

Kepercayaan itu makin kuat setelah muncul sinyal bahwa Destry akan menjadi Gubernur Bank Indonesia definitif. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan isyarat tersebut saat menghadiri acara penyerahan akad kredit perumahan rakyat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Kamis, 30 Juli 2026. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan Destry dianggap “oke” menjadi Gubernur BI definitif. “Tapi nanti terserah DPR (setelah proses uji kelayakan),” tutur Prabowo.

 

Menurut Riefky, setidaknya ada empat kriteria yang diperlukan untuk mengisi jabatan Gubernur BI, yaitu kredibilitas, kompetensi, pengalaman, dan independensi. Keempat kriteria itu, menurut dia, dimiliki Destry.

 

Namun, Riefky menambahkan, perhatian pelaku pasar kini mengarah pada gelagat intervensi Presiden terhadap BI serta kehadiran petinggi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sehari setelah Perry Warjiyo mundur, Presiden Prabowo menggelar rapat KSSK di Istana Merdeka, Jakarta.

 

Untuk pertama kalinya, forum beranggota Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan itu melibatkan Danantara. Chief Executive Officer Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan keterlibatan Danantara merupakan perintah Prabowo.

 

Keterlibatan Presiden dan Danantara dalam KSSK, menurut Riefky, berisiko mengganggu independensi otoritas keuangan. Terlebih, setelah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) direvisi, potensi intervensi politik dalam sistem keuangan sangat terbuka. “Karena itu, sampai saat ini sikap pelaku pasar keuangan cenderung wait and see,” kata Riefky.

 

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata berpandangan serupa. Menurut dia, ujian sesungguhnya terhadap independensi bank sentral akan terlihat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan setelah revisi Undang-Undang P2SK berlaku. “Perubahan aturan ini membuat pagar antara BI, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi tipis,” ujarnya.

 

Mandat BI dalam ketentuan baru itu juga menjadi perhatian. Liza mengatakan tugas BI kini tidak hanya menjaga stabilitas rupiah, tapi juga mendukung pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Perluasan mandat tersebut, menurut dia, membuka ruang tekanan yang lebih besar terhadap BI untuk menurunkan suku bunga atau melonggarkan likuiditas demi mengejar pertumbuhan.

 

Liza juga menyoroti potensi penunjukan Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono sebagai gubernur bank sentral secara definitif. Thomas, yang merupakan keponakan Presiden Prabowo, dinilai pelaku pasar belum berpengalaman memimpin bank sentral. Jika penunjukan itu terjadi, Liza menambahkan, pasar akan sulit melihatnya sebagai proses suksesi yang normal. “Akan menimbulkan persepsi bahwa hubungan antara pemerintah dan BI sudah bergerak dari koordinasi kebijakan menjadi kontrol politik,” tuturnya.

 

Gejolak di bank sentral juga menjadi perhatian lembaga pemeringkat global. Salah satunya Fitch Ratings. Direktur Pemeringkatan Sovereign Asia-Pasifik Fitch Ratings George Xu mengatakan lembaganya terus memantau perkembangan situasi di Indonesia. Ketika menurunkan prospek peringkat surat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Maret 2026, Fitch telah mencatat meningkatnya kekhawatiran investor terhadap ketidakpastian arah kebijakan negara.

 

Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, menurut Fitch, berpotensi meningkatkan risiko tekanan eksternal terhadap Indonesia karena sentimen investor kian rapuh. Kekhawatiran itu berkaitan dengan ketidakpastian arah kebijakan moneter dan independensi bank sentral. “Terlebih tugas BI sekarang makin kompleks,” demikian menurut Fitch. George Xu mengingatkan, jika kondisi tersebut dibiarkan, stabilitas rupiah bisa terus tertekan, biaya utang pemerintah menjadi lebih mahal, dan cadangan keuangan negara menipis.

 

Sementara itu, lembaga pemeringkat lain, S&P Global Ratings, menyatakan perubahan kepemimpinan di BI tidak secara langsung mempengaruhi peringkat surat utang Indonesia. Meski demikian, analis Sovereign Ratings S&P, Rain Yin, mengatakan perubahan tersebut dapat menambah ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter. “Termasuk ketidakpastian respons pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi yang berkembang,” ujarnya seperti dikutip dari Asia News Network pada Rabu, 29 Juli 2026.

 

Sumber :  https://www.tempo.co/ekonomi/dampak-pasar-pengunduran-perry-warjiyo-2279734

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar