|
Mengapa Pasar Tak
Guncang Setelah Perry Warjiyo Mundur Praga Utama : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 02
Agustus 2026
|
· Perhatian pelaku pasar terhadap
penggantian pemimpin Bank Indonesia tidak sebesar yang dikhawatirkan. · Penunjukan Destry Damayanti sebagai
pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia tak menimbulkan gejolak. · Lembaga pemeringkat mengingatkan soal
risiko stabilitas ekonomi ke depan. BERITA
pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia pada Senin
pagi, 27 Juli 2026, membuat Ahmad Pratomo buru-buru memantau aplikasi
investasi di telepon selulernya. Karyawan swasta dan investor saham asal
Jakarta Pusat itu khawatir mundurnya Perry kembali menekan Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. “Investasi saya tidak besar, tapi,
kalau anjlok lagi, ya resah juga,” kata pria 32 tahun itu pada Selasa, 28
Juli 2026. Ahmad
resah karena portofolio investasinya kebanyakan saham perusahaan keuangan dan
perbankan. Kekhawatirannya pun terbukti. Ketika perdagangan ditutup pada
Senin itu, IHSG melemah 10,65 poin atau 0,17 persen ke posisi 6.185,78.
Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 juga turun 2,23 poin atau 0,36
persen ke posisi 612,56. Beruntung, penurunan IHSG pada awal pekan ini tak
sedalam yang terjadi pada Januari 2026, ketika MSCI mengumumkan pembekuan
sementara dan rebalancing indeks saham Indonesia. Tekanan
juga terjadi pada rupiah. Pada penutupan perdagangan Senin, nilai tukar
rupiah melemah 46 poin atau turun 0,26 persen menjadi 18.009 per dolar
Amerika Serikat. Pada akhir pekan sebelumnya, rupiah bertengger di level
17.963 per dolar. Setelah itu, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar
Rate Bank Indonesia, rupiah terus bertahan di atas 18 ribu, setidaknya hingga
31 Juli 2026. Meski
terjadi pelemahan, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan Lembaga
Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia, Teuku Muhammad Riefky Hasan, mengatakan kondisi IHSG dan rupiah
tidak terlalu lesu. Menurut dia, hal ini menunjukkan perhatian pelaku pasar
terhadap penggantian pemimpin BI tidak sebesar yang dikhawatirkan. “Pelaku
pasar saham dan keuangan pasti paham bahwa selama ini BI sudah all out dalam
mengawal devisa, suku bunga, dan nilai tukar rupiah,” ujarnya. Menurut
Riefky, perhatian investor justru tertuju pada kebijakan fiskal pemerintah.
Perhatian itu terutama mengarah pada rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara 2027 yang akan diumumkan menjelang peringatan hari ulang tahun
kemerdekaan mendatang. Pasar, Riefky menuturkan, menanti rancangan anggaran
yang rasional dan sesuai dengan perkembangan nilai tukar serta harga minyak
dunia. Termasuk penetapan anggaran untuk program besar seperti makan bergizi
gratis dan koperasi merah putih. Peralihan
pemimpin BI dari Perry Warjiyo ke Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti
juga tak terlalu membuat bursa saham dan pasar keuangan bergejolak pekan
lalu. Pelaku pasar, Riefky menambahkan, menaruh kepercayaan kepada Destry
karena rekam jejaknya sebagai akademikus dan bankir serta kariernya yang
cukup panjang di sektor keuangan. Destry juga berpengalaman menghadapi krisis
pada masa pandemi Covid-19. Kepercayaan
itu makin kuat setelah muncul sinyal bahwa Destry akan menjadi Gubernur Bank
Indonesia definitif. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan isyarat tersebut
saat menghadiri acara penyerahan akad kredit perumahan rakyat di Kabupaten
Batang, Jawa Tengah, pada Kamis, 30 Juli 2026. Dalam pidatonya, Prabowo
mengatakan Destry dianggap “oke” menjadi Gubernur BI definitif. “Tapi nanti
terserah DPR (setelah proses uji kelayakan),” tutur Prabowo. Menurut
Riefky, setidaknya ada empat kriteria yang diperlukan untuk mengisi jabatan
Gubernur BI, yaitu kredibilitas, kompetensi, pengalaman, dan independensi.
Keempat kriteria itu, menurut dia, dimiliki Destry. Namun,
Riefky menambahkan, perhatian pelaku pasar kini mengarah pada gelagat
intervensi Presiden terhadap BI serta kehadiran petinggi Badan Pengelola
Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam rapat Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK). Sehari setelah Perry Warjiyo mundur, Presiden Prabowo
menggelar rapat KSSK di Istana Merdeka, Jakarta. Untuk
pertama kalinya, forum beranggota Kementerian Keuangan, Bank Indonesia,
Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan itu melibatkan
Danantara. Chief Executive Officer Danantara Rosan Perkasa Roeslani
mengatakan keterlibatan Danantara merupakan perintah Prabowo. Keterlibatan
Presiden dan Danantara dalam KSSK, menurut Riefky, berisiko mengganggu independensi
otoritas keuangan. Terlebih, setelah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (P2SK) direvisi, potensi intervensi politik dalam sistem
keuangan sangat terbuka. “Karena itu, sampai saat ini sikap pelaku pasar
keuangan cenderung wait and see,” kata Riefky. Head of
Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata berpandangan serupa. Menurut
dia, ujian sesungguhnya terhadap independensi bank sentral akan terlihat
dalam pengambilan keputusan dan kebijakan setelah revisi Undang-Undang P2SK
berlaku. “Perubahan aturan ini membuat pagar antara BI, pemerintah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat menjadi tipis,” ujarnya. Mandat
BI dalam ketentuan baru itu juga menjadi perhatian. Liza mengatakan tugas BI
kini tidak hanya menjaga stabilitas rupiah, tapi juga mendukung pertumbuhan
sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Perluasan mandat tersebut, menurut
dia, membuka ruang tekanan yang lebih besar terhadap BI untuk menurunkan suku
bunga atau melonggarkan likuiditas demi mengejar pertumbuhan. Liza
juga menyoroti potensi penunjukan Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono
sebagai gubernur bank sentral secara definitif. Thomas, yang merupakan
keponakan Presiden Prabowo, dinilai pelaku pasar belum berpengalaman memimpin
bank sentral. Jika penunjukan itu terjadi, Liza menambahkan, pasar akan sulit
melihatnya sebagai proses suksesi yang normal. “Akan menimbulkan persepsi
bahwa hubungan antara pemerintah dan BI sudah bergerak dari koordinasi
kebijakan menjadi kontrol politik,” tuturnya. Gejolak
di bank sentral juga menjadi perhatian lembaga pemeringkat global. Salah
satunya Fitch Ratings. Direktur Pemeringkatan Sovereign Asia-Pasifik Fitch
Ratings George Xu mengatakan lembaganya terus memantau perkembangan situasi
di Indonesia. Ketika menurunkan prospek peringkat surat utang Indonesia dari
stabil menjadi negatif pada Maret 2026, Fitch telah mencatat meningkatnya
kekhawatiran investor terhadap ketidakpastian arah kebijakan negara. Pengunduran
diri Gubernur Bank Indonesia, menurut Fitch, berpotensi meningkatkan risiko
tekanan eksternal terhadap Indonesia karena sentimen investor kian rapuh.
Kekhawatiran itu berkaitan dengan ketidakpastian arah kebijakan moneter dan
independensi bank sentral. “Terlebih tugas BI sekarang makin kompleks,” demikian
menurut Fitch. George Xu mengingatkan, jika kondisi tersebut dibiarkan,
stabilitas rupiah bisa terus tertekan, biaya utang pemerintah menjadi lebih
mahal, dan cadangan keuangan negara menipis. Sementara
itu, lembaga pemeringkat lain, S&P Global Ratings, menyatakan perubahan
kepemimpinan di BI tidak secara langsung mempengaruhi peringkat surat utang
Indonesia. Meski demikian, analis Sovereign Ratings S&P, Rain Yin,
mengatakan perubahan tersebut dapat menambah ketidakpastian mengenai arah
kebijakan moneter. “Termasuk ketidakpastian respons pemerintah dalam
menghadapi dinamika ekonomi yang berkembang,” ujarnya seperti dikutip dari
Asia News Network pada Rabu, 29 Juli 2026.
● Sumber :
https://www.tempo.co/ekonomi/dampak-pasar-pengunduran-perry-warjiyo-2279734 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar