Bauran Kebijakan Mengelola Inflasi Kristianus Pramudito Isyunanda: Penasihat Hukum di Departemen Hukum Bank Indonesia

KOMPAS, 27 Juli 2022

 

                                                

 

John Maynard Keynes, sang penggagas teori makroekonomi dunia, pernah menyatakan, tugas ekonom tak bermakna apabila hanya mampu menjelaskan ”ketika badai telah lama berlalu, lautan kembali datar”.   Kita tak dapat menafikan bahwa situasi global sedang kurang kondusif. Berbagai tantangan menerpa, mulai dari pandemi Covid-19, ditambah tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang turut berdampak negatif pada perekonomian global. Saat ini, dunia menghadapi tekanan inflasi di tengah risiko serius perekonomian stagnan, atau kerap dikenal dengan istilah ”stagflasi”.   Tingkat inflasi di Amerika Serikat (AS) masih terus melonjak, kembali menembus rekor tertinggi dalam empat dekade dengan angka tahunan mencapai 9,1 persen per Juni 2022. Inflasi juga mulai merangkak naik di sejumlah negara, termasuk Indonesia yang mencatatkan inflasi tahun ke tahun (year on year) sebesar 4,35 persen, Juni 2022.   Jika dibedah, sumber inflasi global didominasi oleh disrupsi rantai pasok akibat kebijakan zero Covid-19 di China dan berlanjutnya ketegangan Rusia-Ukraina. Prakiraan pertumbuhan perekonomian global pun terkoreksi sebagai buntut pengetatan kebijakan moneter yang makin agresif demi memangkas inflasi di sejumlah negara, termasuk AS.   Efektivitas bunga acuan   Komentar menarik datang dari salah satu anggota Kongres AS, Ayanna Pressley. Ia menyatakan, inflasi bersumber dari tekanan suplai yang berada di luar kontrol bank sentral.   Kenaikan bunga acuan yang agresif dapat mengerem laju perekonomian domestik dari berbagai jalur transmisi, termasuk lapangan kerja. Bagi negara berkembang, terdapat risiko yang menular melalui tekanan eksternal berupa pelarian modal (capital flight).   Kenaikan bunga acuan memang menjadi pedoman teoretis pengelolaan ekspektasi inflasi, terutama dalam kerangka target inflasi (inflation targeting framework). Instrumen tersebut manjur dalam memangkas inflasi inti berkaitan dengan keseimbangan permintaan.   Di tengah risiko stagflasi dan tekanan multidimensional yang dihadapi dunia hari ini, bunga acuan memang tidak dapat menjadi satu-satunya instrumen dalam menyelesaikan problematika ekonomi. Diperlukan pendekatan komprehensif dan instrumen mutakhir yang pamungkas memulihkan ekonomi sekaligus menekan laju inflasi.   Bauran kebijakan   Bank Indonesia (BI) terus mengawal pemulihan ekonomi serta menjaga kestabilan domestik dan sektor eksternal melalui pendekatan bauran kebijakan (policy mix). Resiliensi bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan stabilitas sistem pembayaran terbukti dalam menghadapi siklus ekonomi secara kontrasiklikal.   Dalam menghadapi tekanan inflasi, instrumen bunga acuan pun harus dilengkapi kebijakan makro lainnya. BI melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan bertahap giro wajib minimum.   Penyerapan likuiditas terkalibrasi dengan kebijakan makroprudensial guna menjaga keseimbangan intermediasi dan pembiayaan inklusif. BI pun memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang untuk tenor di atas satu minggu sebagai langkah preemptif pengendalian inflasi inti. Di sisi pembayaran, digitalisasi terus berlanjut, bahkan semakin meluas melalui dobrakan inovasi pembayaran lintas batas negara.   Kebijakan moneter dan fiskal pun perlu diselaraskan secara baik. Pada saat pengetatan kebijakan moneter harus ditempuh demi memangkas inflasi, kebijakan fiskal perlu menyediakan bantalan bagi pengetatan moneter. BI dan pemerintah perlu bekerja bersama secara integral meskipun dengan pendekatan yang berbeda.   Di sisi lain, kebijakan struktural juga perlu menjadi fokus pertimbangan guna menjamin kelancaran rantai pasok.   Antisipasi gejolak   Melonjaknya kembali inflasi AS dapat berkonsekuensi pada naiknya bunga acuan Federal Reserve (The Fed) yang makin agresif.   Berbagai sumber memprediksi pengetatan di kisaran 75 basis poin hingga 1 persen penuh. Segala skenario patut diantisipasi. Risiko nilai tukar perlu dikelola dengan melanjutkan pendekatan triple intervention secara konsisten, yang semasa awal pandemi terbukti berhasil meredam gejolak nilai tukar dengan memberikan confidence pasar dan menggiring permintaan dollar AS ke tenor yang lebih panjang.   Bauran kebijakan makroekonomi pun seyogianya mampu menjaga kestabilan dan di saat sama tetap mendukung pertumbuhan, di mana keduanya secara implisit mengandung efek bertolak belakang.   Kolaborasi global   Pendekatan bauran kebijakan makroekonomi juga menjadi fokus dalam forum G20 jalur keuangan. Gubernur BI, Menteri Keuangan Indonesia, dan juga Menteri Keuangan AS serta Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) mengamini pentingnya pendekatan holistik atas kebijakan makroekonomi guna menghadapi tantangan ke depan.   Solusi kolektif dengan semangat kolaborasi pada skala global pun patut diupayakan secara intens agar tercipta perekonomian dunia yang kondusif. Indonesia memiliki kredibilitas struktur institusional makro yang kuat. Perjalanan panjang transformasi ekonomi membentuk ketahanan institusional yang kokoh setelah melewati krisis-krisis sebelumnya.   Pengalaman pandemi dengan karakteristik unik pun mematangkan kerangka bauran kebijakan makroekonomi Indonesia. Bak ungkapan ”a smooth sea never made a skillful sailor”, gejolak ekonomi membentuk kualitas para pengambil kebijakan. Kita patut optimistis bahwa BI dan pemerintah mampu mengawal situasi yang tidak mudah saat ini. ●   Sumber :  https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/26/bauran-kebijakan-mengelola-inflasi