Senin, 14 November 2016

Negara Laki-laki

Negara Laki-laki
Trias Kuncahyono  ;   Wartawan Senior KOMPAS
                                                    KOMPAS, 13 November 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Tragedi Amerika! Itu komentar David Remnick, editor The New Yorker (9/11), tentang kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Presiden Amerika Serikat lalu. Komentar Remnick tidak berhenti sampai di sini. Ia masih melanjutkan. Kata dia, kemenangan Trump selain tragedi bagi AS, juga tragedi bagi konstitusi, sekaligus kemenangan kekuatan (di dalam dan luar negeri) nativisme, otoritarianisme, kebencian terhadap perempuan, dan rasisme.

David Remnick masih melanjutkan: Pada 20 Januari 2017, kita akan mengucapkan selamat jalan kepada Presiden Afrika-Amerika pertama-orang yang memiliki integritas, martabat, dan semangat bermurah hati-serta menyaksikan pelantikan seorang yang didukung oleh kekuatan xenofobia dan supremasi kulit putih.

Kolumnis The Washington Post (10/11), David Ignatius, "memperberat" komentar David Remnick. Wartawan dan novelis ini secara ringkas menyebut Donald Trump adalah "Machiavelli Amerika". Ia menulis, sifat kontroversial Trump sama dengan karakter yang secara sinikal disebut Niccolo Machiavelli dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Trump bisa menjadi seorang pembohong, yang menurut filsuf dari Florence, Italia, itu kadang-kadang dibutuhkan sebagai bagian dari kepemimpinan. Ia (Trump) bisa menjadi penggertak seperti raja-raja Italia. Trump juga orang bermulut besar yang rakus akan nafsu seksual, seperti Machiavelli sendiri.

Dari sini, sekurang-kurangnya dengan mengikuti pendapat David Ignatius, terlihatlah bahwa sangat sulit untuk memasukkan Trump ke dalam kotak politikus (dia seorang pebisnis dan sekarang naik ke panggung politik) yang baik. Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menghargai kelompok lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, memiliki hati untuk penderitaan orang lain, dan tentu tidak mementingkan golongannya sendiri.

(Di sini, negeri ini pun, menurut para cerdik-pandai, dibutuhkan usaha luar biasa untuk menemukan politikus baik; lebih mudah menemukan politikus busuk-meminjam istilah yang biasa digunakan masyarakat umum. Profesi politisi cenderung jauh dari kualitas dan kredibilitas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa profesi politisi hanya digunakan untuk mencari nafkah, bukan lagi menjadi profesi mulia yang pantas dijaga atau dilindungi; yang penuh martabat. Semakin banyak petinggi negara-mantan menteri, anggota DPR, gubernur, bupati, dan pejabat lain-yang terlibat dalam berbagai pelanggaran etika serta skandal suap dan korupsi. Ini mengisyaratkan, demi pola hidup hedonis, kehormatan, reputasi, nama baik, status, gengsi, martabat, atau harga diri tidak lagi penting dan obral percuma).

Akan tetapi, Machiavelli mengatakan, politik yang baik adalah politik yang bisa mencapai tujuan, terlepas dari apa pun cara yang dipilih dan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Dengan kata lain, politik yang baik pertama-pertama politik yang bisa mencapai tujuan dengan tidak harus bisa dibenarkan secara moral.

Karena itu, menurut Machiavelli pula, kekuasaan harus dilepaskan dari moral dan teologi. Kekuasaan dan etika politik adalah dua dunia yang berbeda. Jadi, Machiavelli berkeyakinan bahwa tidak ada hukum yang bisa memaksakan, kecuali kekuasaan. Karena itu, kekuasaan atau memiliki kekuasaan menjadi tujuan utama dan diraih dengan segala cara. Itulah tujuan politik kekuasaan.

Jika demikian, politik tidak bisa lagi disebut sebagai seni, seperti definisi selama ini. Politik disebut seni karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan melalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi, bukan pula kebohongan, dan bukan melalui kekerasan (Haryatmoko: 2003), ancaman, serta teror.

Hanya di tangan para politikus yang memiliki etika sajalah politik itu menjadi seni. Tuntutan pertama etika politik adalah "hidup baik bersama dan untuk orang lain". Di sini konsep politik jelas: bonum commune, kesejahteraan umum. Jadi, politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral karena tujuannya adalah kemaslahatan umat bersama. Tentu hal itu berbeda dengan definisi politik yang baik menurut Niccolo Machiavelli.

Melihat Trump (mengikuti dari pidato-pidato kampanyenya, foto-foto, dan film-film di Youtube, dan juga membaca hasil investigasi psikologis yang dilakukan oleh Dan P McAdams) sulit untuk menyebutnya sebagai politikus baik. Dan McAdams dalam The Mind of Donald Trump menulis, Trump memiliki karakter, sifat narsisisme, tidak menyenangkan, ofensif, suka bertengkar, bertemperamen buruk, dan grandiosity. Akankah ia mampu mengubah sifat-sifat buruknya itu ketika sudah menjadi penghuni Gedung Putih?

(Berpolitik menuntut suatu transformasi dan perubahan karakter. Politisi yang berkualitas dan memiliki kredibilitas tak sekadar tahu bagaimana cara menciptakan kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara; bagaimana menciptakan bonum commune saja. Akan tetapi, juga tahu fungsi utama sebagai politisi, yaitu melahirkan generasi politisi baru yang lebih baik dalam segala hal; bukan menjadi politisi oportunis. Politisi sejati adalah negarawan yang bersedia membela rakyat dan berani menghadapi risiko dalam tindakan dan keputusannya).

Di dalam diri Hillary Diane Rodham Clinton-yang dengan besar hati mengakui kekalahan dan mengajak pendukungnya untuk memberikan kesempatan kepada presiden terpilih dan menatap ke depan-sebenarnya rakyat AS bisa menemukan sosok politikus yang baik yang beretika itu. Sayangnya, dedengkot demokrasi, AS, masih tetap negaranya "kaum laki-laki". Karena itu, benar yang dikatakan Jessica Bennettnov, pengarang Feminist Fight Club: An Office Survival Manual for a Sexist Workplace, "gadis-gadis (perempuan) bisa menjadi apa pun, kecuali presiden".