Teror Bandara dan Normalisasi Turki-Israel-Rusia Arya Sandhiyudha ;   Pemerhati Politik Internasional; Doktor Ilmu Politik dan Hub Internasional dari Fatih Univ, Istanbul, Turki

                                               MEDIA INDONESIA, 02 Juli 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

TURKI kembali berhadapan dengan aksi teror. Kali ini menghantam objek vital nasional (obvitnas) Turki yang menjadi indikator sektor wisata, yakni Bandara Internasional Ataturk (Ataturk Havalimani) di Istanbul. Peristiwa terjadi sekitar pukul 22.00 waktu Turki, bersamaan dengan waktu sahur di Indonesia. Ada tiga kali ledakan bom, menarget pintu keluar keberangkatan dan kedatangan penerbangan luar negeri. Hingga saat ini terdapat 42 korban jiwa, dan 239 orang terluka. Akibat kejadian itu, semua akses ke bandara dinonaktifkan. Semua penerbangan dialihkan ke bandara lain. Para teroris melemparkan bom tangan ke tempat pemeriksaan x-ray dan pada saat itu juga para teroris bentrok dengan pihak keamanan dan polisi. Seorang teroris menembak sekelilingnya dengan AK-47, lalu meledakkan dirinya. Para teroris itu datang dari luar negeri dengan pesawat, serta sempat membuat persiapan di dalam bandara, tanpa sepengetahuan pihak keamanan. IS makin incar Turki Mungkin penyerangan kali ini dilakukan IS. Aksi teror kali ini mengambil model Brussels, Belgia, beberapa bulan lalu. Menargetkan wisman dan orang asing, maka berikutnya guncangan pada sektor wisata Turki dipastikan terjadi. Ironis, sebab Turki tengah melakukan proses normalisasi dengan Israel dan Rusia. Dari Israel diharapkan keuntungan ekonomi melalui gas, dari Rusia diharapkan lonjakan jumlah wisman mancanegara. Selain itu, Turki berharap meredakan permainan Rusia melalui proxy-nya, yakni TAK (Teyrebazen Azadiya Kurdistan Elang Kebebasan Kurdi), kelompok sempalan dari PKK (Partiya Karkeren Kurdistane)-Partai Pekerja Kurdistan. Masalahnya, siapa yang dapat meredam barbarisme agresivisme IS terhadap Turki? Kejadian ini menjadi lanjutan tragedi rangkaian intensif sejak akhir 2015 yang mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa, di saat sebagiannya dilakukan IS. Oktober 2015 dalam kampanye damai Kurdi di Ankara, double suicide bombings memakan 100 korban jiwa. Januari 2016 di Istanbul, bom bunuh diri IS mengakibatkan 12 wisman Jerman tewas. Februari 2016 di Ankara, ledakan menewaskan 28 korban jiwa. Maret 2016 di Ankara, jatuh Kizilay 37 orang tewas, Taksim 5 tewas akibat bom bunuh diri IS. Belum sebulan dari bom mobil Istanbul yang menewaskan 11 korban jiwa oleh milisi Kurdi, lalu terjadi teror Bandara Ataturk. Siapa menang Ada yang menduga IS semakin agresif sejak ide normalisasi Turki-Israel digulirkan sejak era PM Ahmet Davutoglu. Meski dilihat dari habit IS di lapangan yang menyerang pengungsi Suriah di Kili Turki, menyerang pengungsi Palestina di Yarmouk Suriah, menyerang sesama muslim pejuang oposisi rezim Assad, sangat meragukan IS menyerang Turki dengan logika Islam, syariah, atau bahkan dalil jihad yang benar dan kukuh. Artinya, ide Turki tentang normalisasi hanyalah justifikasi baru IS yang sudah lama mengincar Turki. Meski demikian, harus diakui kebijakan itu berdampak pembelahan di akar rumput pendukung partai pemerintah AKP Turki. Ketika menetapkan tiga syarat: 1) Israel meminta maaf ke Turki, 2) Membayar ganti rugi kepada keluarga korban Mavi Marmara, 3) Membuka blokade Gaza untuk pengiriman bantuan. Beberapa kalangan gerakan Islamis dan nasionalis mencatat ketika syarat tersebut disetujui Israel, ini bukan kemenangan sepihak bagi Turki. Israel juga menang banyak. Pertama, mengenai terbukanya jalur bantuan ke Gaza. Di satu sisi, Turki akan bangun rumah sakit, sistem kanalisasi air (bantuan air jernih kerja sama dengan Jerman), listrik, dan infrastruktur lainnya. Di sisi lain, Turki dipaksa mengakui blokade Jalur Gaza karena bantuan ke Gaza dari Turki musti melalui Pelabuhan Ashdod berkoordinasi secara ketat dengan Israel. Kedua, di satu sisi, Israel akan memberikan ganti rugi korban Mavi Marmara sebesar US$21 juta dan akan ditransfer ke salah satu yayasan di Turki. Di sisi lain, Turki diminta membantu Israel dalam hal lobi pembebasan tentara Israel yang ditawan di Gaza. Turki juga mesti membatalkan dakwaan terhadap perwira-perwira Israel yang telah membunuh korban Mavi Marmara. Ketiga, di satu sisi, Israel dituntut minta maaf kepada Turki. Di sisi lain, Turki diminta tidak mengizinkan wilayah negaranya untuk digunakan kegiatan Hamas dan organisasi sejenis yang memiliki sikap antikolonialisasi Israel. Keempat, kebijakan normalisasi Turki Israel ini juga berarti dimulainya kembali dan penguatan kerja sama intelijen Turki-Israel serta kerja sama penyaluran gas Israel ke negara-negara Eropa dari Israel melalui Turki dimulai kembali. Dalam upaya Turki menguatkan ekonominya, dampak politik keamanan dari normalisasi juga sangat besar. Akhirnya bila terjadi distabilitas politik keamanan terus akan meruntuhkan ekonomi juga. Pembelahan akar rumput Ancaman distabilitas politik keamanan jelas terbuka ketika pemerintah dihadapkan dukungan akar rumput yang terbelah. Misalnya, para aktivis IHH, salah satu yayasan kemanusiaan terbesar yang mayoritasnya pendukung partai pemerintah AKP, kali ini mengalami pembelahan sikap. Sebagiannya kecewa dengan keputusan yang diambil pemerintah AKP Turki dan memperingatkan keras akan track record Israel yang tidak bisa dipercaya. IHH, sebagai perwajahan Milli Gorus yang dulu didirikan Necmettin Erbakan, pesimistis normalisasi hubungan Turki-Israel berusia lama dan Gaza berpotensi untuk kembali dibombardir Israel. Israel dilihat menyetujui tiga prasyarat Turki dengan kompensasi jaminan Turki atas ancaman keamanan mereka di kawasan. Juga sebab Turki mau bekerja sama menyalurkan gas Israel ke Eropa, ini di antara yang paling menguntungkan mereka di tengah penurunan drastik situasi ekonomi domestik Israel. Pembelahan sikap akar rumput Turki tentu perlu jadi atensi karena selama ini Turki yang menjadi satu-satunya negara damai di tengah kekacauan kawasan membutuhkan soliditas di tengah ragam ledakan terakhir di dalam negeri. Maka perkembangan selanjutnya bergantung pada efektivitas normalisasi. Apakah normalisasi dengan Rusia efektif meredam intervensinya terhadap TAK-PKK militan Kurdi, serta kemudian mendongkrak wisman. Apakah normalisasi dengan Israel efektif untuk membantu Gaza, serta meningkatkan ekonomi secara drastis melalui gas. Melunak tidaknya Milli Gorus dan surut tidaknya pemilih AKP di domestik Turki pun menunggu hal tersebut meskipun sukses tidaknya normalisasi tetap masih menyisakan IS sebagai dinamisator utama konflik kawasan yang entah bagaimana mengendalikannya. ●

Martabat Bangsa Suwidi Tono ;   Koordinator Forum "Menjadi Indonesia"

                                                         KOMPAS, 05 Juli 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan  menggelikan Banyak yang terus pamer keberanian  dengan kebodohan  mengharukan  Petikan sajak Mustofa Bisri: "Negeri ha ha hi hi" Di zaman  serba terbuka, kita terus disuguhi parodi tunanilai di luar batas kepatutan. Figur-figur cacat moral melenggang ke pentas politik dan mengisi jabatan publik. Penegak hukum berulang kali tertangkap sedang memperdagangkan keadilan.  Para "Yang Mulia" menukar sumpah  jabatan demi fulus. Banyak aparat negara  menggadaikan  kehormatan dan berbalik menjadi kacung kejahatan. Kita mengidap krisis martabat ketika wabah  berkuasa dan rakus  bersimbiosis dengan anasir jahat dan  merusak. Nilai-nilai keluhuran dan kebajikan memunggungi   kewibawaan dan amanat. Hasrat mendominasi keyakinan berbalut fanatisme dipakai untuk menebar  kebencian, mengintimidasi, dan mengoyak persatuan.  Membelah publik dalam dua kutub diametral: pemuja dan pembenci (lovers and  haters). Sebab-musabab krisis moral dan keadaban ini dapat dilacak dari absennya pembelajaran bangsa dalam waktu yang lama.  Filosofi dan praktik pendidikan ringkih dan kedodoran  membentuk watak bangsa sehingga menelurkan mentalitas lembek, pragmatis, gaduh, dan suka menerabas. Kegagalan membumikan pesan mulia agama membuat cahaya keilahian dan perwujudan cinta kasih memudar. Akibatnya, realitas kehidupan keseharian bermasyarakat dilumuri kebencian, syak wasangka, kemarahan, keputusasaan, sifat-sifat destruktif dan kebejatan (Gary Zukaf, 1990: The Seat of the Soul). Kita juga rentan dan kerap  dilanda isu pribumi dan nonpribumi secara dangkal. Pahlawan nasional Laksamana Muda John Lie (1911-1998) memberi definisi lugas: "Pribumi adalah orang-orang yang jelas-jelas membela kepentingan negara dan bangsa, sedangkan nonpribumi adalah  mereka yang korupsi, pungli, memeras, dan melakukan subversi." Pendidikan dan kebudayaan semestinya jadi akar tunjang peradaban, syarat mutlak berkembang-biaknya kemajuan dan keluhuran akal-budi. Pendidikan yang membebaskan,  meneguhkan nalar. Mengembangkan sikap skeptis, menyuburkan ekspresi dan imajinasi. Memuliakan proses "menjadi manusia" (human being), bersumbu-alas penguasaan basis sains, sosial, dan budaya. Ini bukan sekadar soal kurikulum, akreditasi, sertifikasi, dan "tetek-bengek" lainnya. Pendidikan dan riset berkualitas memanen kreasi dan  inovasi berlimpah. Sejumlah negara, seperti Israel, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korsel, gigih menyemai benih keunggulan untuk memenangi masa depan  melalui penemuan dan pendaftaran ribuan hak paten dari bisnis rintisan sampai  pendakuan advance technology.  Sementara kita semakin terjerembap menjadi bangsa konsumen. Revolusi mental Sejarah modern memberi  pertanda jelas bagaimana bangsa-bangsa melakukan transformasi fundamental guna meraih kejayaan. Barat  mengawali dengan renaisans,  Jepang lewat Restorasi Meiji, Tiongkok mencetuskan Revolusi Kebudayaan berlanjut sosialisme pasar, Korsel membangkitkan spirit Sungai Han dengan target mengungguli  Jepang yang pernah menjajahnya. Pendeknya, semua bermula dari upaya mendarah-dagingkan kekuatan otak-watak, akal-budi unggul demi memuliakan  martabat bangsa.  Presiden Korsel, Park Chung-hee , tahun 1962  melecut semangat rakyatnya setelah negeri itu luluh lantak dilanda perang saudara. "Meskipun kita tidak bisa mencapainya pada masa hidup kita, mari bekerja keras demi anak cucu kita agar mereka bisa hidup makmur  seperti orang-orang di bagian dunia lain." Pelajaran pentingnya, kemajuan tak diperoleh dan dicapai dalam waktu singkat. Harus ada "titik berangkat" yang menjadi konsensus dan tekad bulat bersama. Presiden Jokowi telah menggulirkan  Revolusi Mental sedari awal pemerintahannya. Sayangnya, kerangka operasi dan determinasi untuk memandu diseminasi paradigma dan mindset  ini belum kompatibel  menggerakkan perubahan.  Ia membutuhkan pembuktian otentik dan perubahan signifikan  terlebih dulu di lingkup birokrasi pemerintah. Salah satu petunjuk  terdeteksi dari tidak optimalnya peluncuran  12 paket deregulasi ekonomi untuk menstimulus pergerakan dan pertumbuhan. Hambatannya tetap berkutat pada lemahnya koordinasi antar-kementerian dan lembaga di pusat, serta antara pusat dan daerah. Juga tumpang tindih regulasi yang cenderung awet menjadi penghalang realisasi program. Problem klasik ini menunggu pemecahan  radikal dan ketersediaan sejumlah pemimpin mumpuni untuk mengurai kebuntuan. Tugas sejarah Saat maju sebagai kandidat  presiden AS tahun 1959, John F Kennedy  berpidato mencanangkan tapal batas Pencapaian Baru (New Frontier) untuk  menyambut  tantangan  masa depan yang disebutnya "belum  dikenal dan dipetakan".  Ia mengajak rakyat Amerika, generasi baby boomers yang tidak mengalami  perang dan kesulitan ekonomi, melanjutkan warisan tugas  presiden sebelumnya, yakni Kebebasan Baru (New Freedom) Woodrow Wilson dan Pengaturan Baru (New Deal)  Franklin D Roosevelt. Tiga puluh tahun sebelum pidato Kennedy, Bung Karno menyeru kaum terpelajar Nusantara agar bersatu memandu  rakyat meraih kemerdekaan, mengenyahkan kolonialisme dan imperialisme. "Di seberang jembatan emas kemerdekaan itu, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi." (Indonesia Menggugat, 18 Agustus  1930). Ia berulang kali  mewanti-wanti agar mewaspadai bahaya "penjajahan berbaju baru" yang berkolaborasi dengan elite, menghancurkan daulat rakyat dan peri-kehidupan bangsa. "Perjuanganku  lebih mudah karena mengusir penjajah, akan tetapi perjuanganmu kelak akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri."  Tugas sejarah  generasi penerus telah dipetakan oleh para pendiri republik, yaitu memastikan pertumbuhan kecerdasan rakyat dan meletakkan pijakan kokoh untuk menjamin berlangsungnya redistribusi kesejahteraan secara merata. Keduanya mensyaratkan penumbuhan dan penguatan kapasitas nasional berkelanjutan. Inilah sokoguru, resep generik bangsa pemburu kemajuan. Penguatan kapasitas nasional memerlukan penciptaan level playing field  yang adil  di semua jenjang pendidikan dan  lapangan usaha. Pendidikan berkualitas dan pembangunan karakter kewirausahaan mesti disadari sebagai investasi modal manusia sehingga terhadapnya pertimbangan  cost consciousness  menjadi kurang relevan. Biaya pendidikan tinggi mahal dan minimnya riset tentu membatasi kemampuan bangsa keluar dari ketertinggalan. Redistribusi kesejahteraan hanya akan bertumbuh kuat, besar, dan menyebar di atas landasan kesempatan berusaha yang memungkinkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi bergiat. Fakta menunjukkan, semua negara maju dan stabil politiknya mempunyai karakter serupa: bagian terbesar penduduknya produktif, cerdas, dan setara.  Ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran akan terus menghantui  jika negara gagal membangun basis pemerataan "titik api" sumber-sumber  pertumbuhan, mengabaikan pemihakan terstruktur terhadap pelaku usaha mayoritas dan paling membutuhkan kesempatan. Pragmatisme dalam  menyiasati kelesuan ekonomi, mustahil menggulirkan gerak langgeng kemajuan. Konjungtur ekonomi dunia di masa depan dihinggapi ketidakpastian, apalagi pasca Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa). Mengingat skala ekonomi dan integrasi kita ke dalam ekonomi global (mengutip Joseph Stiglitz, 1998) ibarat perahu kecil yang mengarungi samudra bergelombang besar, pertahanan terbaik adalah memupuk dan menguatkan struktur kemandirian agar tidak terus menderita diempas badai krisis. Pada era rezim-rezim sebelumnya, aneka kebijakan dan pilihan strategi pembangunan semakin memundurkan tapal batas kedaulatan dan kemandirian bangsa.  Defisit  luar biasa neraca sosial-ekonomi berupa kemerosotan karakter bangsa, ketidakadilan, dan  kerusakan sumber daya alam, lebih dari cukup sebagai pembelajaran berharga bagi pemegang otoritas untuk meneguhkan visi  besar dan mengeksekusi kebijakan substansial. ●