Misi Mustahil Menteri Suahasil Yopie Hidayat :  Anggota Tim Evaluator Editorial Tempo.

TEMPO MINGGUAN, 20 September 2026

 

 

                                                           

·      Pemecatan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi penegasan bahwa Presiden berkuasa penuh menentukan kebijakan apa pun.   ·      Ada pesan kepada Suahasil agar tidak berkeras mengambil kebijakan fiskal konservatif dan bertentangan dengan kemauan Presiden.   ·      Praktik kuasi-fiskal menghantui tata kelola anggaran, Indonesia ibarat perusahaan yang memiliki pembukuan berbeda-beda.   SENTIMEN positif sempat melanda pasar keuangan ketika Suahasil Nazara naik pangkat dari Wakil Menteri Keuangan menjadi Menteri Keuangan. Reputasinya sebagai teknokrat yang tekun bekerja dan jauh dari ingar-bingar politik membuat pasar optimistis bahwa kebijakan fiskal ugal-ugalan selama Purbaya Yudhi Sadewa menjadi menteri bakal berakhir.   Namun optimisme pasar pelan-pelan menyurut ketika latar belakang penggantian itu mulai terkuak. Sebagaimana terungkap dalam laporan utama Tempo edisi pekan ini, Presiden Prabowo Subianto memecat Purbaya cenderung karena pertikaian internal di Kementerian Keuangan mengenai rotasi ratusan pejabat, bukan lantaran ada perubahan arah kebijakan fiskal.   Pemecatan Purbaya seakan-akan menjadi penegasan bahwa Presiden berkuasa penuh menentukan kebijakan apa pun. Pejabat setingkat Menteri Keuangan pun mudah terpental jika tak sejalan. Karena itu, meski Suahasil tidak grasah-grusuh, dan lebih disukai pasar, kewenangannya bakal tetap terbatas.   Indikasinya terlihat setelah beberapa hari dia menjabat. Muncul pesan yang sangat tegas buat Suahasil agar tidak berkeras mengambil kebijakan fiskal konservatif yang bertentangan dengan kemauan Presiden.   Sejumlah politikus koalisi pendukung Prabowo di Dewan Perwakilan Rakyat mempersoalkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selama ini dikunci lewat Pasal 12 Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pesan para politikus itu klop dengan keinginan Prabowo sejak awal, yakni pemerintah berutang lebih besar tanpa belenggu rasio defisit.   Padahal batas rasio defisit merupakan parameter utama penjaga kepercayaan pasar keuangan global kepada Indonesia. Aturan inilah yang menjaga pemerintah Indonesia, siapa pun presidennya, agar tidak serampangan dalam berbelanja dan berutang sehingga membahayakan kesehatan ekonomi negara.   Saat ini pun rasio defisit sebenarnya terancam bablas melampaui batas jika harga minyak bertahan lama di atas US$ 100 per barel. Sementara itu, proyek mercusuar Presiden seperti makan bergizi gratis terus menyedot anggaran besar.   Bahkan, berapa pun angka rasio defisit yang diumumkan pemerintah, hal itu tak sepenuhnya menggambarkan beban fiskal yang sebenarnya. Banyak beban APBN berpindah ke neraca lembaga lain. Para ekonom menyebut kebijakan itu sebagai kuasi-fiskal atau fiskal bayangan.   Sebagai contoh, Pertamina masih menanggung pengeluaran untuk kompensasi penjualan bahan bakar minyak di dalam negeri. Jika pemerintah melunasi kewajiban ini tepat waktu, bukan tak mungkin batas 3 persen sudah terlampaui.   Bukan cuma di sisi pengeluaran. Di sisi pembiayaan anggaran pun terjadi praktik kuasi-fiskal oleh Bank Indonesia demi menolong pemerintah. BI menciptakan uang untuk pemerintah dengan membeli surat berharga negara atau obligasi pemerintah di pasar perdana. Hanya dalam delapan bulan pertama pada 2026, nilai pembelian itu mencapai Rp 104,31 triliun, setara dengan 0,4 persen PDB atau 15 persen target defisit anggaran setahun.   Indonesia kini ibarat perusahaan yang memiliki beragam pengelolaan keuangan dengan pembukuan berbeda-beda. Ada APBN, ada pula kas Danantara dan perusahaan pelat merah anak-anaknya. Ada lagi neraca BI yang turut membiayai sebagian defisit pemerintah secara langsung.   Kebijakan kuasi-fiskal membuat defisit, yang seharusnya membebani APBN, menyebar dan mendekam di banyak tempat, tapi bukan berarti lenyap. Ujung-ujungnya, semua tagihan itu akan bermuara juga pada pemerintah.   Situasi pasar global juga membuat permainan fiskal bayangan ini makin berisiko. The Federal Reserve kembali menaikkan suku bunga. Rupiah melemah dan ongkos utang meningkat. Pemerintah harus membayar bunga lebih mahal. Pada bulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun ke depan, ruang fiskal pemerintah bakal makin sempit tersedot pembayaran bunga.   Itulah warisan masalah mahaberat yang mesti diselesaikan Suahasil. Sebuah misi yang nyaris mustahil sebenarnya. Hal terpenting yang mesti ia kerjakan sekarang adalah meyakinkan Prabowo agar mengubah arah kebijakan fiskal: memangkas program penyedot anggaran besar dan menghentikan kebijakan fiskal bayangan.   Ini bukan lagi pilihan antara kebijakan ekspansif atau kebijakan fiskal yang konservatif dan pruden. Pelan-pelan masalah ini makin bergeser menjadi perkara hidup atau mati bagi ekonomi Indonesia. ●   Sumber: https://www.tempo.co/ekonomi/pekerjaan-rumah-suahasil-nazara-2288001