Gonta-ganti Kasir Presiden Redaktur Editorial 1 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 20 September 2026

 

 

                                                           

·      Sebelum dicopot, Purbaya Yudhi Sadewa baru saja merombak besar-besaran jajaran bawahannya, terutama di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.   ·      Untuk menambal penerimaan yang seret dan pengeluaran yang deras, Purbaya, misalnya, menahan dana bagi hasil untuk daerah dan pengembalian restitusi pajak.   ·      Pencopotan Purbaya hanya perubahan nama orang yang duduk di kursi bendahara negara.   PENCOPOTAN Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan tak sepenuhnya mencerminkan pepatah habis manis sepah dibuang. Menerima panggilan telepon penggantian saat sedang mengikuti rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah, ia memang tengah dipermalukan. Tapi penggantian mendadak itu menunjukkan lemahnya posisi tawar Menteri Keuangan. Bahkan setelah mengikuti pelbagai kemauan Presiden, termasuk dengan mengabaikan sejumlah prinsip disiplin fiskal, ia tetap dengan mudah ditendang.   Sebelum dicopot, Purbaya baru saja merombak besar-besaran jajaran bawahannya, terutama di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dua lembaga yang dipimpin orang dekat Presiden Prabowo Subianto. Keberatan terhadap kocok ulang tersebut, seorang pejabat melambung ke Istana. Perombakan pun tertahan, malah Purbaya yang angkat kaki dari Lapangan Banteng—kantor Kementerian Keuangan.   Intrik tersebut hanyalah puncak. Sudah lama Purbaya tak akur dengan sejumlah bawahan, termasuk wakilnya, Suahasil Nazara, yang kemudian menggantikannya. Sebelumnya posisi Purbaya relatif aman karena dia tak menyenggol orang dekat Prabowo dan selalu mengikuti kemauan Presiden.   Purbaya mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menopang program-program favorit Prabowo yang menyedot anggaran besar, seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Untuk menambal penerimaan yang seret dan pengeluaran yang deras, Purbaya menahan dana bagi hasil untuk daerah dan pengembalian restitusi pajak. Dia juga mengejar Badan Pengelola Investasi Danantara agar menyetorkan dividen ke kas negara.   Banyak yang mengeluhkan cara Purbaya mengelola anggaran. Tapi sambatan tersebut seharusnya dialamatkan kepada Purbaya dan Prabowo sekaligus. Ambisi Prabowo dijalankan tanpa reserve oleh Purbaya meski harus mengabaikan disiplin fiskal. Dengan kata lain, siapa pun yang menjadi Menteri Keuangan, untuk bisa bertahan di posisinya, dia akan mengulangi apa yang dilakukan Purbaya.   Karena itu, penggantian Purbaya bukanlah indikasi bahwa Prabowo ingin kembali pada kebijakan fiskal yang lebih teknokratis. Penggantian itu semata-mata merupakan dampak pergulatan kekuasaan.   Menteri Suahasil akan mengalami tantangan serupa. Pengetahuan dan pengalamannya di bidang fiskal akan berhadapan dengan ambisi Prabowo yang dalam banyak hal bertentangan dengan hukum ekonomi. Ia akan mendayung di antara dua karang: mempertahankan kebijakan fiskal yang berpihak pada kepentingan publik dan menjaga loyalitasnya kepada Presiden.   Pernyataan Suahasil bahwa APBN harus mendukung program prioritas pemerintah memang bisa membuat bergidik. Pernyataannya bahwa dia akan mengelola APBN secara kredibel harus dibuktikan bukan dengan sekadar menjaga defisit di bawah 3 persen, melainkan juga dengan membelanjakan uang negara secara proporsional dan rasional.   Kepercayaan terhadap pengelolaan APBN juga dapat diraih jika tak ada lagi pengalihan beban fiskal dari pusat ke daerah untuk membiayai proyek Prabowo, yang menyebabkan krisis fiskal di daerah dan memandekkan pembangunan serta pelayanan publik. Selama ini tata kelola keuangan negara juga tak kredibel karena pemerintah menyamarkan risiko keuangan negara lewat lembaga seperti Danantara.   Kredibilitas sulit diraih jika Prabowo tak berubah—harapan yang seperti menggantang asap. Ruang gerak Suahasil akan tetap dibatasi Presiden dan membentur tembok ketika berhadapan dengan kepentingan Istana.   Sebagai Menteri Keuangan, Suahasil harus berani mengerem ambisi Presiden yang tidak masuk akal. Ia boleh jadi akan mengalami hal yang sama dengan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan sebelum Purbaya. Pada era Sri Mulyani, pemotongan belanja kementerian dan pemerintah daerah pernah dilakukan orang-orang dekat Prabowo tanpa melibatkan Menteri Keuangan.   Selama Prabowo terus memaksakan proyek yang tidak mendesak tapi boros anggaran, siapa pun yang menjadi Menteri Keuangan akan menghadapi persoalan yang sama. Menteri Keuangan akhirnya menjadi kasir belaka: mencari pemasukan dan membayar tagihan proyek Presiden yang tak masuk akal. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/reshuflle-menteri-keuangan-purbaya-yudhi-sadewa-suahasil-nazara-2288046