|
MENGAPA “EKONOMI KEMAKMURAN BERSAMA” ALA PRABOWO LAYAK DIBERI
KESEMPATAN Denny JA : Kolumnis/Akademisi/Konsultan Politik/pendiri
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) |
FACEBOOK DENNY JA'S WORLD, 20 September 2026
|
Bayangkan
seorang ibu membelah sebutir telur untuk dua anaknya sebelum sekolah. Pisau
itu berhenti sesaat. Ia sedang menghitung sesuatu yang tak tercatat dalam
anggaran negara. Anak
sulung menggeser bagiannya kepada adik. Katanya, ia belum lapar. Sang ibu
menunduk. Ada kebohongan kecil yang membuat sebuah rumah tetap berdiri pagi
itu. Di
televisi, kekayaan Indonesia disebut dengan angka panjang. Di meja makan,
kekayaan itu belum mempunyai alamat. Dua piring kecil masih menunggu bagian
mereka dari kemerdekaan. EksplorasiBudaya
Asia Di
sanalah gagasan ekonomi seorang presiden akhirnya diuji. Bisakah kekayaan
negeri tiba sebagai makanan, pekerjaan, dan kesempatan? Pertanyaan sederhana
itu membawa saya kepada ekonomi Prabowo. -000- Menjelang
dua tahun memimpin Indonesia, Prabowo telah membuat banyak gebrakan.
Sebagiannya berani dan visioner, sekaligus mengandung risiko. Di balik
semuanya tersimpan pertaruhan tentang masa depan Indonesia. Saya
mencoba melihatnya bukan sebagai daftar program yang berdiri sendiri.
Danantara, hilirisasi, penataan BUMN, MBG, Kopdes, dan Sekolah Rakyat seperti
bergerak menuju kegelisahan yang sama. Kegelisahan
itu sederhana, tetapi mendasar: mengapa negeri yang begitu kaya masih
menyimpan begitu banyak keluarga yang harus berjuang keras hanya untuk
menjalani kehidupan yang layak? Di
situlah berbagai kebijakan tersebut mulai terlihat sebagai satu gambar besar.
Negara ingin lebih aktif mengelola kekayaan, membangun manusia, dan membawa
kesempatan ekonomi lebih dekat kepada rakyat. Namun,
semakin besar peran negara, semakin besar pula tanggung jawabnya. Niat baik
dapat kehilangan arah ketika pelaksanaan tidak kompeten, pengawasan melemah,
atau kekuasaan terlalu percaya kepada dirinya sendiri. Karena
itu, saya membaca berbagai gebrakan Prabowo sekaligus dengan harapan dan kewaspadaan.
Saya merangkai benang merahnya sebagai sebuah paradigma pembangunan: “Ekonomi
Kemakmuran Bersama.” Saya
menyebutnya “Ekonomi Kemakmuran Bersama”. Ini nama untuk membaca sebuah arah,
bukan merek resmi pemerintah. Pusat gravitasinya ialah pemberdayaan rakyat
dan pembagian kesempatan secara lebih adil. Inilah
filosofi yang saya tangkap dari berbagai kebijakan Prabowo. Sebuah ekonomi
yang tidak berhenti ketika kekayaan tercipta, tetapi bertanya: kepada siapa
kemakmuran akhirnya tiba? Saya
menyebut tafsir itu “Ekonomi Kemakmuran Bersama”. Rakyat ditempatkan sebagai
tujuan terakhir pembangunan. Sebab kekayaan negara hanyalah angka jika tidak
mengubah kualitas kehidupan manusia. Pertumbuhan
memperoleh makna ketika keluarga biasa hidup lebih bermartabat, anak
memperoleh pendidikan lebih baik, dan seseorang yang bekerja keras mempunyai
alasan lebih kuat untuk berharap. -000- Landasan
filosofis itu mempunyai rumah konstitusional: Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama untuk membawa kekayaan negeri menuju
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di
sini negara bukan penonton yang duduk di tepi lapangan. Negara diberi mandat
mengelola kekuatan ekonomi strategis agar kemakmuran tidak hanya berputar di
lingkaran terbatas. Namun,
Pasal 33 juga berbicara tentang demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, dan
keberlanjutan. Negara yang kuat karena itu harus sekaligus produktif,
transparan, dan dapat diperiksa. Konstitusi
adalah kompas, bukan jaminan kita tiba di tujuan. Niat pemerataan dapat
tersesat menjadi pemborosan jika kekuasaan kehilangan kompetensi, pengawasan,
dan keberanian mengoreksi dirinya. Dari
filosofi itulah saya membaca berbagai gebrakan Prabowo. Program-program yang
tampak terpisah sebenarnya bergerak pada beberapa mata rantai dalam
perjalanan kekayaan menuju kemakmuran bersama. Danantara
bekerja pada mata rantai modal. Aset dan dividen BUMN diarahkan menuju
investasi produktif, agar kekayaan yang dimiliki negara tidak sekadar
tersimpan, tetapi melahirkan kekayaan baru. Namun,
uang negara mempunyai satu kesetiaan: kepentingan publik. Kelayakan investasi
harus selalu lebih berkuasa daripada kedekatan politik. Modal publik tidak
boleh mempunyai anak emas. Penyederhanaan
BUMN bekerja pada mata rantai efisiensi. Merger dan penataan usaha diperlukan
ketika organisasi terlalu berlapis. Tujuannya bukan mengurangi papan nama,
melainkan memperbesar produktivitas. Hilirisasi
bekerja pada mata rantai penciptaan nilai. Kekayaan alam jangan terlalu cepat
meninggalkan negeri sebagai bahan mentah, lalu kembali kepada kita sebagai
barang bernilai tinggi. Tetapi
mineral, minyak, dan gas tidak otomatis menjadi kemakmuran. Mereka
membutuhkan teknologi, keterampilan, modal, pasar, serta perlindungan
lingkungan agar kekayaan alam tidak meninggalkan luka sosial. Kemandirian
pangan dan energi melengkapi mata rantai itu. Sebuah bangsa belum sepenuhnya
berdaulat jika dapurnya terlalu bergantung pada pangan luar dan mesinnya
menunggu energi dari negeri lain. Dalam
Ekonomi Kemakmuran Bersama, kemandirian bukan berarti menutup pintu dunia,
melainkan memastikan kebutuhan paling mendasar tidak mudah disandera gejolak
dunia. Perlawanan
terhadap serakahnomics bekerja pada mata rantai keadilan. Pasar kehilangan
kehormatannya ketika kekayaan lahir bukan dari inovasi dan kerja, melainkan
kolusi, rente, dan privilese kekuasaan. Karena
itu, oligarki hitam harus dikenali dari perilakunya, bukan semata besarnya
kekayaan. Pengusaha yang jujur tetap diperlukan untuk membawa modal, inovasi,
pekerjaan, dan keberanian mengambil risiko. Hukum
pun harus sama tajam kepada lawan maupun kawan. Jika tidak, perang melawan
privilese hanya akan memindahkan kursi istimewa dari satu kelompok kepada
kelompok lainnya. Namun,
ekonomi tidak hanya berbicara tentang modal dan industri. Pada akhirnya ia
kembali kepada manusia. Di sinilah MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa
memperoleh tempatnya. Makan
Bergizi Gratis membawa negara ke meja makan anak. Sekolah Rakyat membuka
pintu pendidikan. Koperasi Desa mencoba memberi warga daya tawar lebih besar
dalam kehidupan ekonomi. Ketiganya
menyentuh sesuatu yang lebih mendasar daripada bantuan: kemampuan manusia.
Negara hadir bukan agar rakyat selamanya bergantung, melainkan agar suatu
hari mereka tidak lagi membutuhkan bantuan. Itulah
ujian terpenting Ekonomi Kemakmuran Bersama. Bukan berapa juta paket
dibagikan atau lembaga didirikan, melainkan berapa banyak manusia memperoleh
kemampuan menentukan masa depannya sendiri. Pada
titik ini, negara dan pasar tidak perlu dipertentangkan. Negara membuka jalan
ketika jalan belum tersedia. Pengusaha menciptakan inovasi. Masyarakat
mengubah kesempatan menjadi kehidupan yang lebih baik. Karena
itu, investasi swasta, kepastian hukum, pekerjaan produktif, inovasi, dan
disiplin anggaran harus tumbuh bersama keberpihakan sosial. Keadilan tanpa
produktivitas akhirnya kehabisan sesuatu untuk dibagikan. Sebaliknya,
produktivitas tanpa keadilan dapat menciptakan gedung semakin tinggi
sementara tangga sosial semakin pendek. Ekonomi tumbuh, tetapi terlalu banyak
orang hanya menyaksikannya dari kejauhan. Ekonomi
Kemakmuran Bersama mencoba mempertemukan keduanya: memperbesar kue sekaligus
memperluas meja. Bukan agar semua memperoleh bagian sama, tetapi agar semua
mempunyai kesempatan yang lebih adil. Pada
akhirnya, ukuran keberhasilannya sangat sederhana. Kekayaan Indonesia harus
mempunyai alamat. Dan alamat terakhirnya bukan laporan pemerintah, melainkan
kehidupan sehari-hari rakyat yang semakin bermartabat. -000- Tetapi
justru di sinilah pertanyaan yang lebih sulit harus diajukan. Jika arah
besarnya menjanjikan, mengapa menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo,
kepuasan publik justru merosot? Pertanyaan
itu tidak boleh dijawab dengan pembelaan, apalagi dengan menutup mata.
Seorang pemimpin justru membutuhkan cermin ketika bayangan yang muncul di
dalamnya mulai tidak menyenangkan. Survei
adalah salah satu cermin itu. Ia bukan kebenaran terakhir, tetapi menangkap
suasana hati masyarakat pada suatu waktu, ketika harapan bertemu dengan
pengalaman sehari-hari. Survei
SMRC Juli 2026 mencatat kepuasan terhadap Prabowo sebesar 51,1 persen, turun
dari 81,2 persen pada November 2025. Penurunannya sekitar 30 poin persentase. Survei
LSI Denny JA pada Juni 2026 memperlihatkan arah serupa. Kepuasan turun dari
79,8 persen pada Januari menjadi 57,3 persen, merosot 22,5 poin persentase. Tentu,
kedua survei berbeda waktu dan metode. Angkanya tidak boleh dijahit menjadi
satu kurva. Tetapi keduanya mengetuk pintu yang sama: ada kegelisahan yang
perlu didengar. Bahkan
survei-survei lain menghasilkan tingkat kepuasan berbeda. Karena itu, yang
penting bukan memuja satu angka, melainkan memahami pesan yang mungkin
tersembunyi di belakang perubahannya. Bagaimana
menjelaskannya? Saya melihat sedikitnya tiga kemungkinan. Ini pembacaan
analitis, bukan klaim tentang sebab tunggal. Politik dan ekonomi hampir tidak
pernah mempunyai satu penyebab. -000- Pertama,
gagasan besar bergerak dengan jam yang berbeda dari kehidupan sehari-hari. Industrialisasi
membutuhkan tahun. Reformasi kelembagaan membutuhkan kesabaran. Pendidikan
bahkan membutuhkan satu generasi. Sejarah mempunyai musimnya sendiri, dan
tidak semua pohon dapat dipaksa segera berbuah. Tetapi
pemerintah dan rumah tangga hidup dengan dua jam berbeda. Pemerintah
menghitung keberhasilan dalam tahun. Seorang ibu menghitung apakah uang
belanja masih cukup sampai malam. Di
ruang rapat, orang berbicara tentang hilirisasi, investasi, dan pertumbuhan.
Di pasar, seseorang memegang dompet dan bertanya apakah uang yang sama masih
membawa pulang belanja yang sama. Di
situlah jarak antara visi dan pengalaman dapat terbentuk. Sebuah kebijakan
mungkin benar untuk sepuluh tahun mendatang, tetapi rakyat tetap harus
melewati hari ini. Survei
SMRC Juli juga menemukan penilaian negatif terhadap kondisi ekonomi jauh
lebih besar daripada penilaian positif. Karena itu, kegelisahan ekonomi tidak
dapat dianggap sekadar ketidaksabaran. Dalam
survei LSI Denny JA Juni 2026, 65,8 persen responden juga merasa kebutuhan
pokok semakin berat. Angka itu membawa kita kembali kepada dapur keluarga. Maka
waktu memang perlu diberikan kepada perubahan besar. Tetapi waktu harus
ditemani kemajuan antara yang dapat dirasakan, terutama harga terjangkau,
pekerjaan, pendapatan, dan rasa aman ekonomi. Kita
boleh menanam pohon yang buahnya dipetik sepuluh tahun lagi. Tetapi jangan
sampai orang yang menanamnya kelaparan ketika menunggu pohon itu tumbuh. -000- Kedua,
gagasan yang baik dapat kehilangan keindahannya ketika bertemu eksekusi yang
buruk. Di
antara meja tempat kebijakan dirancang dan rumah tempat rakyat menerimanya
terbentang perjalanan panjang. Di sepanjang perjalanan itulah niat baik dapat
tersandung oleh ketidakcakapan. Program
besar memerlukan manusia yang juga besar dalam kompetensi. Anggaran dapat
disediakan dalam satu keputusan, tetapi profesionalisme, disiplin, dan budaya
keselamatan tidak lahir dari tanda tangan. Pelaksanaan
Makan Bergizi Gratis memperlihatkan persoalan itu. Kasus keracunan mendorong
pemerintah mengakui adanya masalah dan menjanjikan pembenahan terhadap
program tersebut. Seorang
anak yang jatuh sakit bukan sekadar satu angka dalam laporan evaluasi. Tubuh
kecil yang terbaring adalah pesan bahwa kecepatan program tidak boleh
mendahului keselamatan. Koperasi
Desa menghadapi ujian berbeda. Gedung dapat dibangun, kelembagaan dapat
dibentuk, tetapi koperasi baru hidup jika mempunyai pengurus kompeten, pasar,
modal, dan usaha yang layak. Sebab
kelembagaan ekonomi bukan tanaman plastik. Ia tidak menjadi hidup hanya
karena diletakkan di desa. Akarnya harus menemukan kebutuhan nyata masyarakat
yang hendak dilayaninya. Pada
akhirnya, Presiden bertanggung jawab memastikan orang yang tepat mengerjakan
pekerjaan yang tepat. Loyalitas dapat membantu kekompakan, tetapi tidak
pernah dapat menggantikan kompetensi. Kekuasaan
yang sehat bahkan harus mempunyai keberanian paling sulit: mengoreksi orang
sendiri, memperlambat program bila diperlukan, dan mengakui ketika sebuah
desain ternyata harus diperbaiki. -000- Ketiga,
kepercayaan dapat terkikis ketika rakyat merasakan korupsi, privilese, atau
penegakan hukum yang tidak setara. Korupsi
mempunyai akibat yang lebih dalam daripada uang yang hilang. Ia merusak
hubungan psikologis antara warga dan negara. Orang mulai bertanya: untuk
siapa sebenarnya kekuasaan bekerja? Uang
pembangunan dapat bocor sedikit demi sedikit. Tetapi yang hilang bukan hanya
rupiah. Setiap kebocoran membawa pergi sebagian kepercayaan yang jauh lebih
sulit dikembalikan. Berbagai
survei memberikan gambaran yang tidak sepenuhnya seragam mengenai
pemberantasan korupsi. Ada survei yang mencatat penilaian relatif positif,
sehingga gambaran publik perlu dibaca secara hati-hati. Justru
karena itu, pemerintah tidak boleh memilih hanya cermin yang menampilkan
wajah terbaiknya. Pujian perlu didengar, tetapi kritik sering menunjukkan
bagian wajah yang membutuhkan perhatian. Prabowo
sendiri telah mengakui masih terdapat penyelewengan dalam program pemerintah
dan menyatakan komitmen memberantas korupsi, manipulasi harga, penipuan,
serta kolusi. Tantangannya
adalah membuktikan bahwa prinsip itu berlaku tanpa alamat politik. Hukum
kehilangan wibawa ketika rakyat menduga pintunya terbuka lebar bagi lawan,
tetapi menyempit bagi kawan. Apalagi
ketika negara mengelola modal semakin besar. Semakin besar sungai uang publik
yang dialirkan, semakin kokoh pula tanggul pengawasan yang harus dibangun di
sepanjang perjalanannya. Dana
yang dimaksudkan memberdayakan rakyat jangan sampai berbelok menjadi jalan
tol menuju mereka yang mempunyai akses kepada kekuasaan. Di sinilah institusi
menjadi penentu. Karena
itu, transparansi bukan hiasan demokrasi. Ia adalah cahaya di dalam rumah
kekuasaan, agar publik dapat melihat siapa yang bekerja dan siapa yang
mengambil sesuatu dalam gelap. Pengawasan
independen pun bukan tanda pemerintah tidak dipercaya. Justru pemerintahan
yang percaya pada misinya seharusnya tidak takut diperiksa, karena
pemeriksaan menjaga misi itu dari pembajakan. -000- Maka
penurunan kepuasan publik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa arah
besar Prabowo keliru. Tetapi ia juga terlalu penting untuk dianggap sekadar
gangguan sementara. Ia
adalah pesan dari jarak yang mungkin sedang terbentuk antara gagasan besar di
tingkat negara dan pengalaman konkret di meja makan keluarga. Dan
mungkin di situlah ujian sesungguhnya dimulai. Bukan ketika sebuah visi
diumumkan, melainkan ketika visi itu harus menyeberangi jarak panjang dari
Istana sampai ke dapur rakyat. -000- Pertanyaan
kemudian menjadi lebih dalam. Dari mana gagasan ekonomi seperti ini
memperoleh pijakan intelektual? Bagaimana membedakan antara keberpihakan yang
produktif dan negara yang sekadar menjadi semakin besar? Tiga
buku membantu saya membaca persoalan itu. Ketiganya datang dari jalan
pemikiran berbeda, tetapi seperti tiga lampu, masing-masing menerangi sisi
berbeda dari ruangan yang sama. Buku
pertama membantu memahami kegelisahan. Buku kedua menjelaskan tujuan. Buku
ketiga menawarkan sebagian cara. Jika dipertemukan, ketiganya memberi
kerangka untuk membaca Ekonomi Kemakmuran Bersama. -000- Dalam
Paradoks Indonesia (2017), Prabowo Subianto berangkat dari sebuah ironi:
bagaimana mungkin negeri yang begitu kaya masih menyimpan begitu banyak
rakyat yang hidup dalam kekurangan? Kegelisahannya
terletak pada jurang antara kekayaan negeri dan kesejahteraan rakyat. Ia
mempersoalkan kebocoran kekayaan nasional serta distribusi manfaat ekonomi
yang dinilainya terlalu timpang. Dalam
pandangan itu, negara tidak cukup hanya menjadi penjaga pertandingan. Negara
harus ikut memastikan bahwa kekayaan nasional bekerja lebih kuat bagi
kepentingan dan kemakmuran masyarakat luas. Ada
gambaran yang mengusik di balik argumen tersebut. Jangan sampai kekayaan alam
meninggalkan lubang di tanah Indonesia, sementara nilai tambahnya justru
menyalakan kemakmuran di negeri lain. Di
sinilah akar intelektual sejumlah kebijakan Prabowo dapat dibaca. Hilirisasi,
penguatan BUMN, Danantara, dan keberpihakan kepada rakyat mempunyai benang
merah dengan kegelisahan tersebut. Tetapi
kegelisahan yang benar belum tentu melahirkan kebijakan yang benar. Diagnosis
dapat menunjukkan penyakit, namun obat tetap harus diuji dari kesembuhan yang
benar-benar dihasilkannya. -000- Jika
Prabowo memulai dari pertanyaan ke mana kekayaan mengalir, Amartya Sen
mengajak kita mengajukan pertanyaan berikutnya: untuk apa sebenarnya
pembangunan dilakukan? Dalam
Development as Freedom (1999), Sen memberikan jawaban yang sederhana tetapi
mendalam. Pembangunan pada akhirnya adalah perluasan kebebasan nyata manusia
untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Pendapatan
tentu penting. Tetapi manusia tidak hidup di dalam tabel pendapatan. Ia hidup
dengan tubuh yang perlu sehat, pikiran yang perlu berkembang, dan pilihan
yang perlu terbuka. Karena
itu, gizi, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan berusaha bukan sekadar
program sosial. Semuanya memperbesar kemampuan seseorang untuk berdiri dengan
kaki sendiri dan menentukan masa depannya. Dalam
bahasa Sen, kemiskinan bukan hanya kekurangan uang. Kemiskinan juga terjadi
ketika pintu-pintu kehidupan menyempit, sampai seseorang mempunyai terlalu
sedikit pilihan untuk mengubah nasibnya. Di
sinilah MBG dan Sekolah Rakyat memperoleh makna yang lebih dalam. Tujuan
akhirnya bukan memperbanyak penerima bantuan, tetapi memperbesar kemampuan
manusia agar kelak tidak membutuhkan bantuan. Sen
juga mengingatkan sesuatu yang sangat penting: kebebasan politik merupakan
bagian pembangunan. Kritik bukan suara bising yang mengganggu kemajuan. Ia
justru salah satu alat untuk menjaganya. Kritik
adalah jendela yang dibuka ketika ruangan kekuasaan mulai pengap. Dari sana
pemerintah dapat melihat penderitaan yang mungkin tidak pernah sampai ke meja
para pengambil keputusan. -000- Tetapi
tujuan mulia masih menyisakan pertanyaan ketiga: bagaimana negara yang aktif
dapat menghasilkan kemakmuran tanpa berubah menjadi negara yang boros,
protektif, dan penuh rente? Di
sinilah Joe Studwell dalam How Asia Works (2013) menjadi relevan. Ia
mempelajari mengapa sebagian negara Asia berhasil melakukan transformasi
ekonomi sementara sebagian lainnya tertinggal. Studwell
menyoroti tiga mesin penting: pertanian yang produktif, manufaktur yang mampu
bersaing di pasar dunia, serta sistem keuangan yang diarahkan untuk membangun
kemampuan produksi nasional. Negara
memang dapat mengarahkan modal, melindungi industri, dan memilih prioritas.
Tetapi perlindungan bukan hadiah. Ia harus menjadi jembatan sementara menuju
kemampuan bersaing yang sesungguhnya. Perusahaan
yang memperoleh dukungan hari ini harus mampu berdiri sendiri esok hari. Jika
perlindungan berlangsung selamanya, kebijakan industri dapat berubah menjadi
rumah nyaman bagi ketidakmampuan. Pelajaran
itu sangat relevan bagi hilirisasi, BUMN, dan Danantara. Kekuasaan
mengalokasikan modal harus selalu ditemani keberanian menghentikan investasi
yang terus gagal memenuhi ukuran kinerja. Uang
publik bukan pupuk yang boleh terus ditaburkan kepada tanaman yang tidak
pernah berbuah. Setiap rupiah mempunyai pemilik terakhir: rakyat yang
mempercayakannya kepada negara. -000- Namun,
gagasan sebesar ini membutuhkan institusi yang lebih kuat daripada semangat
pencetusnya. Keberhasilan harus diukur secara independen, anggaran dapat
ditelusuri hingga desa, dan setiap kegagalan berani dibuka kepada publik. Sebab
program yang baik tidak boleh dipertahankan hanya karena telanjur menjadi
kebanggaan. Yang gagal harus diperbaiki, dan yang terus gagal harus
dihentikan sebelum berubah menjadi beban negara. Di
situlah sebuah paradigma memperoleh kedewasaannya: bukan ketika ia kebal
terhadap kegagalan, melainkan ketika sistemnya mampu mengenali kesalahan,
mengoreksi arah, dan melindungi uang rakyat. Di
titik inilah ketiga buku itu seperti bertemu di sebuah persimpangan. Prabowo
mengajukan kegelisahan: ke mana kekayaan Indonesia mengalir? Sen
memberikan tujuan: kemampuan manusia seperti apa yang harus tumbuh? Studwell
menawarkan sebagian cara: bagaimana negara membangun produktivitas dengan
disiplin? Jika
ketiganya dipertemukan, Ekonomi Kemakmuran Bersama memperoleh kerangka yang
lebih utuh: kekayaan harus tinggal lebih banyak di negeri sendiri,
produktivitas tumbuh, dan manusia semakin berdaya. Tetapi
justru di sinilah kewaspadaan diperlukan. Tidak satu pun dari ketiga buku itu
menyediakan jaminan bahwa negara yang berniat baik akan selalu menghasilkan
kebijakan yang baik. Pengalaman
Asia Timur dan China juga bukan cetak biru yang dapat diletakkan begitu saja
di atas Indonesia. Setiap keberhasilan tumbuh dari tanah sejarah dan
institusinya sendiri. Indonesia
adalah demokrasi besar. Karena itu, negara yang aktif harus berjalan bersama
kebebasan politik, persaingan sehat, kepastian hukum, pengawasan publik, dan
ruang luas bagi kewirausahaan swasta. Kontraargumen
terhadap peran negara yang besar juga harus didengar. Pemerintah dapat salah
memilih proyek, membebani anggaran, menyingkirkan swasta, bahkan melahirkan
oligarki baru dengan nama berbeda. Karena
itu, setiap dukungan negara harus mempunyai ukuran keberhasilan dan pintu
keluar. Negara perlu cukup kuat untuk bertindak, tetapi juga cukup rendah
hati untuk mengakui kegagalan. -000- Bahaya
lain adalah populisme. Bantuan dapat menghasilkan tepuk tangan tanpa
menghasilkan kemandirian. Gedung koperasi dapat berdiri megah sementara
pendapatan anggotanya tetap berjalan di tempat. Maka
ukuran keberhasilan harus dipindahkan dari apa yang dibelanjakan negara
menuju apa yang berubah dalam kehidupan manusia. Apakah
anak menjadi lebih sehat? Apakah petani memperoleh pendapatan lebih baik?
Apakah lulusan mendapatkan pekerjaan? Apakah keluarga miskin mempunyai lebih
banyak pilihan dibanding lima tahun sebelumnya? Pada
akhirnya, pembangunan bukan perlombaan memperbesar anggaran. Ia adalah
pekerjaan memperbesar kemungkinan hidup manusia. Di
sanalah ketiga buku itu menemukan titik temunya: kekayaan adalah alat,
produktivitas adalah mesin, tetapi manusia tetap tujuan akhirnya. -000- Lalu
tibalah pada pertanyaan yang paling menentukan: setelah melihat harapan,
risiko, kritik, dan pengalaman negara lain, apakah “Ekonomi Kemakmuran
Bersama” ala Prabowo layak diberi kesempatan? Bagi
saya, jawabannya: layak diberi kesempatan, dengan catatan. Bukan kesempatan
sebagai cek kosong, melainkan kesempatan yang terus diperiksa oleh data,
hukum, akal sehat, dan suara rakyat. Ada
tiga alasan. -000- Pertama,
karena persoalan yang hendak dijawab memang nyata dan mendasar. Indonesia
bukan negeri yang kekurangan kekayaan. Tetapi kekayaan nasional belum
sepenuhnya menjelma menjadi kehidupan bermartabat bagi seluruh rakyat yang
hidup di atasnya. Kita
mempunyai tambang, laut, hutan, energi, dan pasar yang besar. Namun, kekayaan
sebuah negeri tidak seharusnya hanya tampak indah dalam statistik
makroekonomi. Kekayaan
harus mempunyai alamat. Ia harus tiba sebagai makanan bergizi, sekolah
bermutu, pekerjaan produktif, penghasilan layak, pelayanan kesehatan, dan
kesempatan untuk mengubah nasib. Karena
itu, mempertahankan keadaan seperti biasa juga bukan pilihan tanpa risiko.
Status quo mempunyai korban, hanya saja korbannya sering tidak muncul
sekaligus di hadapan kita. Kemiskinan
dapat diwariskan seperti utang tanpa kuitansi. Seorang anak dapat membayarnya
sepanjang hidup melalui tubuh yang kurang gizi, sekolah terbatas, dan pintu
kesempatan yang tertutup. Ada
ketidakadilan yang tidak terdengar karena tidak meledak. Ia hanya bekerja
perlahan, seperti karat, menggerogoti masa depan seseorang bahkan sebelum ia
cukup dewasa untuk memilih. Karena
itu, keberanian mencoba jalan baru patut memperoleh ruang. Bukan karena
setiap jalan baru pasti benar, tetapi karena jalan lama pun telah meninggalkan
terlalu banyak orang. -000- Kedua,
karena mengubah struktur ekonomi membutuhkan keberanian politik untuk
berhadapan dengan kepentingan yang sudah terlalu nyaman. Setiap
sistem ekonomi yang berlangsung lama melahirkan pemenangnya sendiri. Ada
perusahaan yang tidak produktif tetapi bertahan, rente yang dipelihara, dan
privilese yang perlahan dianggap sebagai hak. Kepentingan
semacam itu jarang memasang papan nama di depan pintunya. Ia bersembunyi
dalam prosedur, jaringan, kebiasaan, bahkan aturan yang sepintas terlihat
sepenuhnya normal. Karena
itu, merapikan BUMN, melawan rente, menata pengelolaan aset negara, dan
mendorong hilirisasi memang membutuhkan keberanian. Reformasi hampir selalu
mengganggu kenyamanan seseorang. Tetapi
keberanian politik baru mempunyai kehormatan apabila berjalan bersama
supremasi hukum. Tanpa itu, reformasi mudah berubah dari pembongkaran
privilese menjadi sekadar pergantian pemilik privilese. Pisau
hukum tidak boleh tajam ketika menghadap lawan, lalu kehilangan mata ketika
berhadapan dengan kawan. Keadilan kehilangan wibawa begitu masyarakat melihat
adanya dua ukuran. Perlawanan
terhadap oligarki juga tidak boleh berubah menjadi perlawanan terhadap
kekayaan. Negara membutuhkan pengusaha, inovator, investor, dan manusia yang
berani mempertaruhkan modal untuk menciptakan pekerjaan. Yang
harus dilawan bukan keberhasilan, melainkan keberhasilan yang dibangun dengan
membeli aturan. Bukan kekayaan, melainkan kekayaan yang tumbuh karena pintu
kekuasaan hanya terbuka untuk segelintir orang. Di
situlah keberanian Prabowo layak diuji: bukan hanya keberanian menghadapi
mereka yang berada di luar lingkarannya, tetapi keberanian menertibkan mereka
yang berada paling dekat dengannya. -000- Ketiga,
karena gagasan ini berpotensi mempertemukan dua investasi yang terlalu sering
dipisahkan: investasi pada ekonomi dan investasi pada manusia. Hilirisasi,
infrastruktur, energi, dan industri dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
Tetapi pekerjaan masa depan membutuhkan manusia yang sehat, terdidik,
terampil, dan mampu terus belajar. Di
sisi lain, gizi dan pendidikan tanpa ekonomi produktif juga menghadapi jalan
buntu. Kita dapat melahirkan generasi terdidik, tetapi mereka tetap
membutuhkan lapangan tempat kemampuannya dapat bertumbuh. Karena
itu, investasi ekonomi dan investasi manusia harus berjalan seperti dua kaki.
Jika salah satunya tertinggal, pembangunan hanya akan berjalan pincang menuju
masa depan. Di
sinilah MBG, Sekolah Rakyat, hilirisasi, Danantara, dan penguatan ekonomi desa
dapat menemukan hubungan yang lebih besar daripada programnya masing-masing. Bayangkan
seorang anak menerima makanan bergizi hari ini, memperoleh pendidikan bermutu
esok hari, lalu memasuki ekonomi yang menyediakan pekerjaan produktif ketika
ia beranjak dewasa. Pada
titik itu, bantuan sosial telah menyelesaikan tugas terbaiknya: membuat
dirinya suatu hari tidak lagi diperlukan. Anak
itu jangan selamanya menjadi penerima. Ia harus tumbuh menjadi pekerja
terampil, pengusaha, ilmuwan, seniman, atau pencipta lapangan kerja yang ikut
menghasilkan kemakmuran baru. Itulah
pemberdayaan yang sesungguhnya. Negara tidak membangun kursi agar seseorang
terus duduk menunggu bantuan. Negara membangun tangga agar ia suatu hari
mampu naik dengan kekuatannya sendiri. -000- Tetapi
tiga alasan itu datang bersama satu catatan besar: kesempatan bukanlah cek
kosong. Semakin
besar kekuasaan negara mengelola modal, semakin besar pula kewajiban membuka
jendela pengawasan. Uang publik harus berjalan di ruangan yang terang, karena
pemilik terakhirnya adalah rakyat. Pemerintah
perlu membuka sasaran, biaya, audit, dan hasil setiap program. Publik berhak
mengetahui kegagalan sedini mereka mengetahui keberhasilan, sebab keduanya
dibayar dari sumber yang sama. Danantara
membutuhkan profesionalisme dan pengawasan independen. MBG membutuhkan
keselamatan sebelum perluasan. Kopdes membutuhkan kelayakan usaha. Sekolah
Rakyat membutuhkan guru bermutu dan perlindungan anak. Pembiayaan
pun harus realistis. Keadilan kepada rakyat hari ini jangan dibeli dengan
ketidakadilan kepada anak cucu melalui utang yang tidak meninggalkan
kemampuan produktif. Setiap
program harus berani berhadapan dengan evaluasi. Yang berhasil diperluas.
Yang lemah diperbaiki. Yang membahayakan dihentikan, betapapun besar nama dan
gengsi politik yang melekat padanya. Sebab
kemampuan mengubah kebijakan bukan tanda pemimpin kehilangan arah.
Kadang-kadang justru hanya pemimpin yang sungguh mengetahui tujuannya yang
berani mengganti jalan menuju ke sana. Pada
akhirnya, saya memberi kesempatan kepada gagasan ini bukan karena yakin ia
pasti berhasil. Dalam kebijakan publik, keyakinan tanpa pengujian justru
dapat menjadi awal sebuah kesalahan. Saya
memberinya kesempatan karena masalah yang hendak diselesaikannya nyata,
keberanian mengubah struktur diperlukan, dan pertemuan investasi ekonomi
dengan investasi manusia memang menjanjikan jalan yang layak diuji. Tetapi
mata harus tetap terbuka. Harapan membutuhkan pengawasan sebagaimana kapal
membutuhkan mercusuar. Bukan untuk menghentikan perjalanan, melainkan agar
keberanian berlayar tidak kehilangan arah menuju pantai. -000- Pada
akhirnya, marilah kembali kepada ibu dan dua anak di awal tulisan ini. Sebab
semua teori ekonomi, angka pertumbuhan, dan pidato kekuasaan akhirnya harus
pulang ke sana. Ibu
itu tidak mengenal istilah hilirisasi, Danantara, atau demokrasi ekonomi. Ia
hanya ingin membuka lemari es tanpa kecemasan dan mengantar anak-anaknya ke
sekolah dengan tenang. Ia
tidak membutuhkan kemenangan sebuah paradigma. Ia menunggu pagi ketika
sebutir telur tidak lagi harus dibelah terlalu kecil untuk membuat dua anak
merasa sudah sarapan. Ia
menunggu hari ketika anak sulung tidak perlu berkata, “Aku belum lapar,”
hanya agar adiknya memperoleh bagian sedikit lebih besar daripada dirinya. Di
hadapan pemandangan sederhana itulah kekuasaan kehilangan kemegahannya.
Jabatan, anggaran, dan statistik kembali kepada pertanyaan paling purba:
apakah kehidupan manusia sungguh menjadi lebih baik? Prabowo
layak diberi kesempatan menghadirkan pagi yang berbeda. Tetapi kesempatan itu
bukan cek kosong. Setiap rupiah, kebijakan, dan kekuasaan harus membawa
keluarga itu semakin dekat kepadanya. Sebab
kekuasaan pada akhirnya hanyalah pinjaman. Rakyat menyerahkannya untuk
beberapa tahun, dengan harapan negara mampu mengubah kekayaan bersama menjadi
kesempatan yang dapat mereka rasakan sendiri. Mungkin
kelak kita lupa nama program, angka anggaran, bahkan perdebatan yang hari ini
terasa begitu penting. Tetapi seorang anak akan mengingat bagaimana masa
kecil memperlakukannya. Dan
mungkin kemerdekaan ekonomi tidak selalu datang dengan bunyi genderang.
Kadang-kadang ia tiba diam-diam, pada suatu pagi, di meja makan sebuah rumah
kecil. Di
sana, seorang ibu membelah telur untuk dua anaknya. Bukan lagi karena makanan
tidak cukup, melainkan karena kasih memang selalu ingin berbagi. Dan
untuk pertama kalinya, anak sulung itu makan bagiannya sampai habis. Ia tidak
lagi perlu berbohong bahwa ia sudah kenyang. ● REFERENSI
BUKU 1.
Prabowo Subianto. Paradoks Indonesia: Pandangan Strategis Prabowo Subianto.
Jakarta: Koperasi Garudayaksa Nusantara, 2017. 2.
Amartya Sen. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf, 1999. 3.
Joe Studwell. How Asia Works: Success and Failure in the World’s Most Dynamic
Region. New York: Grove Press, 2013. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar