Presiden dan Pakar ”Goblok” Ahmad Arif :  Wartawan Kompas.

KOMPAS, 23 September 2026

 

 

                                                           

Presiden tidak sedang kelebihan kritik dari pakar. Ia sedang kekurangan orang yang cukup jujur untuk mengoreksinya.   "Sumpah saya ingin melihat Indonesia sejahtera. Terserah, pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok."   Kalimat itu keluar dari mulut Presiden Prabowo Subianto, Jumat (18/9/2026), dalam sambutan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, yang disiarkan secara daring, di Jakarta. Dalam beberapa kesempatan, presiden menyebut orang-orang yang mengkritiknya dengan istilah “londo ireng” dan “antek-antek asing”.   Kini sasaran kritiknya adalah kelompok yang justru dibutuhkan pemerintah untuk menguji kebijakan dengan pengetahuan, data, dan bukti: para pakar.   Ironinya, presiden yang menyebut pakar “goblok” ini beberapa kali justru keliru menyampaikan angka dan data di depan publik. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Juni 2026, Prabowo menyebut 10 ditambah 6 sama dengan 17.   Dalam pidato kenegaraan Agustus 2026, ia memperkenalkan Susanah sebagai pengupas bawang berpenghasilan Rp 700.000 per kilogram (kg). Padahal Susanah merupakan penjahit kain majun dengan upah harian jauh lebih kecil.   Pada pidato yang sama, presiden mengklaim skema bagi hasil ojek online atau ojol yang baru membuat pendapatan pengemudi naik dua sampai tiga kali lipat, klaim yang tak sejalan dengan keluhan di lapangan.   Di sinilah paradoksnya. Semakin banyak kekeliruan data yang keluar dari podium presiden, semakin jelas bahwa yang sesungguhnya ia butuhkan lebih banyak pakar yang berani mengingatkannya. Itu juga jadi bukti bahwa terlalu sedikit orang di sekitarnya yang berani, atau diberi ruang, untuk berkata "Pak, itu keliru."   Presiden tidak sedang kelebihan kritik. Ia sedang kekurangan orang yang cukup jujur untuk mengoreksinya.   Kisah ini mengingatkan pada dongeng lama Hans Christian Andersen, "Baju Baru Sang Kaisar". Seluruh rakyat melihat kaisar mereka telanjang, tapi tak seorang pun berani berkata jujur, takut dianggap bodoh atau melawan penguasa. Sampai seorang anak kecil, tanpa beban jabatan yang perlu dijaga, berseru, "Kaisar tidak memakai pakaian."   Dalam pemerintahan, anak kecil itu semestinya adalah para pakar atau tenaga ahli. Mereka tidak digaji untuk membuat presiden selalu tampak benar, melainkan untuk memastikan keputusan pemerintah tidak dibangun di atas kesalahan.   Pengkhianatan cendekiawan   Mengacu pada definisi kamus Bahasa Indonesia, pakar sebenarnya bisa dimaknai sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Kita bisa mengasumsikan, mereka adalah kalangan cendekia, dan di sekeliling presiden pasti banyak jumlahnya.   Masalahnya, hampir seabad lalu, pemikir Prancis Julien Benda menulis tentang la trahison des clercs, pengkhianatan kaum cendekiawan. Benda menyampaikan itu untuk menyebut kelompok terpelajar yang telah meninggalkan tugas aslinya mengejar kebenaran universal, lalu berbalik mengabdi pada kekuasaan atau kepentingan golongan.   Bagi Benda, cendekiawan yang mengorbankan independensi berpikirnya demi kedekatan dengan penguasa, bukan sekadar kehilangan integritas pribadi, tapi merusak fungsi sosialnya sebagai penjaga akal sehat publik.   Dibaca dari kerangka ini, kekeliruan presiden yang berulang bukan menunjukkan ia dikelilingi terlalu banyak pakar yang kritis, melainkan terlalu banyak pakar yang telah mengkhianati panggilan intelektualnya sendiri, memilih menjadi corong ketimbang rem.   Jika kerangka Benda digunakan untuk membaca situasi di lingkar kekuasaan saat ini, persoalannya bukan kekurangan orang pintar di sekitar kekuasaan, melainkan kemungkinan bahwa sebagian kepakaran telah kehilangan fungsi korektifnya.   Bagaimana itu terjadi? Psikologi organisasi mengenal gejalanya sebagai groupthink: keinginan mempertahankan kesepakatan kelompok membuat informasi yang mengganggu diabaikan. Ada pula organizational silence, ketika orang memilih diam karena menyampaikan kabar buruk dianggap berisiko bagi karier.   Dalam lingkungan kekuasaan yang tidak memberi ruang bagi perbedaan pendapat, penasihat yang mengetahui angka presiden keliru atau ahli yang melihat risiko sebuah program dapat memilih diam. Kabar buruk akhirnya berhenti sebelum mencapai meja pengambil keputusan.   Pernyataan itu kemudian menuai kritik dari kalangan akademik. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Senin (21/9/2026), menyebutnya sebagai bentuk politik antisains.   Presidium KIKA Rina Mardina, dosen IPB University, menyayangkan cara presiden mendelegitimasi pakar secara terbuka sebagai respons atas kritik, pola yang bisa membuat akademisi kian enggan bersuara.   Jangan-jangan memang bukan pakar yang "saking pintarnya jadi goblok", tapi jangan-jangan presiden dikelilingi pakar yang terlalu takut mengatakan ia keliru. Tuduhan itu sesungguhnya cermin dari kegagalan sistem yang ia bangun sendiri.   Pakar kritis mungkin sesekali salah, tapi kesalahannya bisa diuji dengan data. Pakar yang selalu berkata "Bapak benar" justru membuat kesalahan tak pernah sampai ke meja pemeriksaan, dan ketika presiden salah menghitung, yang menanggung akibatnya bukan dirinya sendiri, melainkan seluruh rakyat.   Indonesia tidak membutuhkan orang-orang yang mengelilingi presiden sambil bertepuk tangan. Yang dibutuhkan adalah orang yang berani berkata, “Pak, itu bukan 17.”   Orang yang berani mengatakan bahwa upah Susanah bukan Rp 700.000 per kilogram, dan penghasil ojek daring belum naik signifikan. Orang yang berani mengingatkan bahwa sebuah kebijakan belum tentu berhasil hanya karena angka di podium mengatakannya demikian.   Hal ini disebabkan kesalahan di podium mungkin hanya berlangsung beberapa detik. Namun ketika tak ada seorang pun yang mengoreksinya, kesalahan itu bisa berubah jadi kebijakan. Dan ketika kebijakan keliru, yang menanggung akibatnya bukan presiden seorang, melainkan seluruh rakyat. ●

Sumber :  https://www.kompas.id/artikel/presiden-dan-pakar-goblok?open_from=Kolom_Page