|
Kaji PTSBH Dahlan Iskan : Mantan CEO Jawa Pos |
DISWAY, 25 September 2026
Satu lagi:
gagasan besar muncul dari Presiden Prabowo. Pasti perlu anggaran besar lagi:
sekolah gratis sampai tingkat perguruan tinggi.
Yang
serba-gratis pasti disambut gegap gempita. Pun oleh saya. Kalau pilihannya
hanya satu: MBG atau sekolah gratis (sampai universitas), saya pasti pilih yang
kedua. Tidak dua-duanya. Itu karena saya tahu anggaran negara terbatas.
Seandainya kita punya uang yang berlimpah-limpah pasti saya juga pilih
dua-duanya. Masalahnya uang kita cekak.
Saya
benar-benar tidak tahu: akan dicarikan uang dari mana untuk program besar yang
mulia itu. Kalau saja ada dokter yang memeriksa pasien bernama Indonesia,
kesimpulannya sudah jelas: terjadi bleeding di tubuh pasien itu. Maka dokter
akan berusaha keras menyetop perdarahan itu lebih dulu sebelum mengobati
penyakit lainnya.
Tapi belum lagi
bleeding yang lama berhasil di-stop sudah direncanakan pendarahan baru.
Dokternya bisa panik.
Tidak. Ada yang
perlu dipuji kali ini: Presiden Prabowo tidak langsung memutuskan agar yang
gratis itu harus mulai dijalankan minggu depan. Harus dikaji dulu. Ditunjuk
menteri pendidikan tinggi untuk mengkajinya.
Tinggal apakah
sang menteri berani mengatakan ''tidak''.
Saya
menyarankan agar sang menteri jangan mengatakan ''tidak''. Tapi juga jangan
begitu saja mengatakan ''siap, laksanakan!''. Ada kata lain yang bisa dipilih.
Anda sudah tahu kalimat apa yang sebaiknya dipilih untuk disampaikan ke
presiden.
Banyak sekali
kalimat penghindar yang sangat tepat. Misalnya ''Bapak Presiden, soal itu masih
dikaji oleh tim''.
Kalau gagasan
itu dilaksanakan yang heboh pertama pasti perguruan tinggi swasta. Sekarang
saja, dengan adanya PTNBH –perguruan tinggi negeri berbadan hukum– swasta sudah
menjerit: jumlah mahasiswa mereka menurun.
Padahal ada
hitungan matematis bahwa PT yang mahasiswanya kurang dari 5.000 belum bisa
hidup mandiri. Padahal begitu banyak yang punya mahasiswa di bawah 2.000
–bahkan di bawah 1.000.
Mungkin akan
ada pemikiran lain: kuliahnya gratis tapi berkuota. PTNBH hanya boleh punya
mahasiswa maksimum 30.000. Orientasinya diubah: dari adu banyak mahasiswa ke
kualitas. PTNBH juga hanya diperbolehkan punya prodi sains dan teknologi plus
akuntansi. Syarat lain lagi: mahasiswanya harus dari desil 5 sampai 10 (atau
desil 1 sampai 5 versi pemerintah).
Yang sulit
adalah UT: Universitas Terbuka. Selama ini UT jadi pilihan utama karena
murahnya. Mahasiswa UT mencapai 600.000 orang –dan punya ambisi mencapai satu
juta. Dengan gagasan baru itu UT langsung kalah dengan UTG. Bahkan bisa saja
keberadaan UT tidak relevan lagi. Semua bisa masuk PTN..
Karena itu
harus ada pembatasan: hanya orang dari lima desil termiskin bisa kuliah di
PTNBH. Kalau itu bisa dilakukan pada dasarnya ini terobosan terbesar dalam
mengatasi kesenjangan kaya miskin. Cocok dengan pemikiran sosialistis Presiden
Prabowo.
Toh dengan
gratis, relevansi pembentukan PTNBH sudah hilang. Bukankah PTN Berbadan Hukum
itu dilahirkan agar mereka kian mandiri dari pembiayaan pemerintah. Dengan
gratis maka semua hal tergantung pemerintah.
Yang kelak akan
muncul justru PTSBH. Seharusnya swasta tidak perlu menjerit. Kalau toh menjerit
itu justru jeritan suka cita. Bukankah di Indonesia sudah terbentuk citra bahwa
sesuatu yang gratis itu mutunya rendah –kecuali istri.
Saatnya PTS
menggenjot kualitas. PTS bisa belajar dari SMA-SMA swasta unggulan. Kian banyak
jumlahnya. Kian laris jualannya. Kian tinggi biaya sekolahnya.
Sekarang ini
terlalu banyak PTS yang tidak tahu jalan menuju kualitas –karena sejak awal
didirikannya memang tidak sungguh-sungguh ingin berorientasi ke kualitas.
Sudah waktunya
PTS diperlakukan seperti bank: ''dipaksa'' merger. Dipaksa. Lewat mekanisme
modal/kepemilikan aset.
Jelaslah
sebelum diputuskan untuk menggratiskan masih begitu banyak yang harus
diperhitungkan.
Maka menteri
yang mendapat tugas mengkajinya punya alasan kuat untuk mengatakan ''masih
dikaji''. ●
Sumber
: https://disway.id/catatan-harian-dahlan/970274/kaji-ptsbh
Tidak ada komentar:
Posting Komentar