Koboi Baru Kasir Presiden Anton Septian :  Redaktur Eksekutif Tempo

TEMPO MINGGUAN, 20 September 2026

 

 

                                                           

·      Presiden Jacob Zuma mencopot Pravin Gordhan dengan dalih anak buahnya itu berkolaborasi dengan antek-antek asing.   ·      Purbaya Yudhi Sadewa terlempar dari kabinet bukan karena menolak proyek anak emas Presiden Prabowo Subianto.   ·      Berbeda dengan Pravin Gordhan, pencopotan Purbaya jauh dari heroik.   SAMA-SAMA dipecat dari kursi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dan Pravin Jamnadas Gordhan memiliki riwayat yang berbeda selama menjadi pembantu presiden.   Di Afrika Selatan pada 2017, Presiden Jacob Zuma mencopot Pravin Gordhan dengan dalih anak buahnya itu berkolaborasi dengan “antek-antek asing” untuk mendongkel pemerintahannya berdasarkan laporan intelijen yang ia terima. Gordhan, yang sedang berada di London, Inggris, untuk menggaet investor agar menanamkan modal di Afrika Selatan, dipanggil pulang tanpa sempat menyelesaikan misinya. Beberapa hari kemudian, pada tengah malam, dia resmi dipecat.   Semua orang di Afrika Selatan tahu alasan itu dibuat-buat. Gordhan sudah lama tak disukai Presiden Zuma lantaran kerap menolak permintaan tak masuk akal bosnya itu. Gordhan berulang kali memblokir kontrak pengadaan yang ia anggap bakal merugikan negara meski yang menjadi calon mitra adalah sekutu Zuma. Dia pun bergeming ketika ditekan Zuma supaya mengintervensi bank-bank yang menutup rekening bisnis keluarga Gupta—konglomerat pendukung Zuma—karena dugaan pencucian uang dan korupsi penguasaan negara (state capture).   Sebagai Menteri Keuangan, Gordhan mengatur belanja dengan ketat. Dia enggan menambah defisit fiskal dan berkukuh mempertahankan peringkat kredit Afrika Selatan. Berpegang pada prinsip tersebut, dia menentang proyek energi nuklir senilai 1 triliun rand atau lebih dari Rp 1.000 triliun yang akan digarap Rusia. Gordhan menolak program yang habis-habisan didukung Zuma itu karena negara tidak mampu membiayainya. Inilah puncak perselisihan Gordhan dengan Zuma yang berujung pada pemecatan sang Menteri.   Di Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa terlempar dari kabinet bukan karena menolak proyek anak emas Presiden Prabowo Subianto. Sebaliknya, dia justru mengikuti semua kemauan Prabowo tanpa protes. Dia, misalnya, tak mempersoalkan proyek makan bergizi gratis yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah meskipun hasilnya disangsikan (dan belakangan terbukti banyak masalah).   Dia pun mengikuti perintah Prabowo memotong dana desa dan mengalihkannya untuk pembangunan koperasi merah putih. Demikian halnya dalam pemotongan dana transfer ke daerah agar pemerintah pusat punya duit untuk belanja proyek favorit Presiden yang lain.   Purbaya tak menjadi rem ambisi Prabowo meskipun dia tahu anggaran kita babak-belur. Belakangan, dia malah turut menjadi sumber masalah dengan menahan dana bagi hasil daerah dan pengembalian restitusi pajak. Akibatnya, kas daerah yang pemasukannya sudah dipotong pusat makin kering. Sementara itu, pihak swasta yang kepayahan karena dananya tertahan harus mencari sumber pendanaan lain. Boleh dibilang angka penerimaan negara saat ini sebenarnya ditopang oleh dua komponen yang bukan hak pemerintah pusat tersebut.   Walhasil, Purbaya banyak dikeluhkan pemerintah daerah dan pengusaha. Tapi bukan pelbagai komplain tersebut yang membuat dia tersingkir. Seperti tertulis dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini, hubungan tak harmonis Purbaya dengan anak buahnya menimbulkan riak sampai ke Istana. Maka dia pun dicopot saat sedang mewakili pemerintah dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah meskipun sudah menuruti semua kemauan Prabowo.   Karena itu, berbeda dengan Pravin Gordhan, pencopotan Purbaya jauh dari heroik. Purbaya, yang mengklaim sebagai “koboi” pada awal menjadi menteri, tak berlagak koboi ketika diminta ini-itu oleh Presiden walaupun hasrat tersebut membuat kondisi fiskal merana. Gaya komunikasi publiknya saja yang omong besar, tapi tak berani menyanggah permintaan Presiden yang tak masuk akal.   Penggantinya, Suahasil Nazara, sekilas memberikan harapan bahwa tata kelola fiskal akan lebih teknokratis. Latar belakangnya cukup mendukung: guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal; dan, terakhir, Wakil Menteri Keuangan. Tapi, sepanjang masalahnya adalah Prabowo sendiri, siapa pun Menteri Keuangannya, problem serupa akan terus berulang.   Suahasil, atau bahkan seorang koboi sekalipun, pada akhirnya hanya berperan sebagai kasir Presiden. ●   Sumber :    https://www.tempo.co/prelude/reshuffle-menteri-keuangan-prabowo-2288108