Apa Metode Paling Efektif Memadamkan Kebakaran Hutan Friski Riana :  Jurnalis Tempo

TEMPO HARIAN,  27 September 2026

 

 

 

·      Pemadaman kebakaran hutan mengandalkan pasukan darat karena helikopter water bombing tak maksimal memadamkan api.   ·      Suharyanto membantah dugaan bahwa efisiensi anggaran berdampak pada penanganan bencana.   ·      Ia menilai Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius pada penanganan bencana.   DI tengah berbagai bahala yang melanda Indonesia, tak mudah menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Tentara berpangkat letnan jenderal itu lebih sering berada di wilayah bencana. Selama September 2026, misalnya, ia bolak-balik dari Jakarta ke Kalimantan dan Sumatera untuk memantau penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.   Semula Suharyanto berada di Kalimantan Barat pada Rabu, 16 September 2026. Rencana Tempo mewawancarai dia di sana berubah karena tiba-tiba ia pergi ke Palembang, Sumatera Selatan, akibat kebakaran hutan dan lahan yang membesar. Ia sempat ke Jakarta untuk menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, lalu kembali ke Palembang pada hari yang sama.   Ditemui di Pos Koordinasi Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palembang, Jumat pagi, 18 September 2026, ia bercerita bahwa semula luas kebakaran di Sumatera Selatan hanya sekitar 20 hektare. Namun, pada pertengahan bulan, luasnya mencapai 639 hektare. “Tadinya Sumatera Selatan tenang-tenang saja,” katanya.   Kepada jurnalis Tempo, Friski Riana, dan fotografer Tony Hartawan, alumnus Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, pada 1989 itu mengungkapkan bahwa upaya pemadaman kini berkejaran dengan munculnya titik kebakaran baru dan lama yang kembali hidup. Ia juga mengklaim penanggulangan kebakaran tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya.   Pada saat bersamaan, Suharyanto juga masih menangani bencana lain, seperti banjir bandang Sumatera yang terjadi pada akhir 2025 dan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Ia pun mengurus persoalan erupsi sejumlah gunung api. Suharyanto juga menjelaskan keterbatasan anggaran bencana yang dihadapi BNPB.   Seberapa parah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan?   Hari ini (Jumat, 18 September 2026) dan beberapa hari lalu, kebakaran hutan dan lahan Sumatera Selatan paling luas di seluruh Indonesia. Kemarin (Kamis, 17 September 2026) ada 639 hektare yang terbakar. Kami bisa memadamkan 200-an hektare lewat operasi darat dan 26 hektare dengan operasi udara melalui water bombing. Per 18 September 2026, yang masih terbakar 440 hektare di seluruh Sumatera Selatan.   Sebelumnya area kebakaran di Kalimantan Barat menjadi yang paling luas.   Ini bergantian. Kalau sekarang Sumatera Selatan yang paling luas, besok bisa saja Kalimantan.   Bagaimana menanganinya?   Kami cenderung mengandalkan satuan tugas darat. Untuk memadamkan lewat udara, hasilnya minim karena sumber airnya jauh. Helikopter water bombing tidak bisa maksimal memadamkan satu titik api di lahan gambut.   Tanpa pemadaman lewat udara, pasukan darat bisa sangat kelelahan....   Kondisi pasukan darat harus kami maintain. Sekarang dibikin tiga sif karena banyak kebakaran terjadi pada malam. Sebelumnya dua sif. Kalau nanti pasukan di Sumatera Selatan kurang, bisa minta dari luar provinsi. Di Sumatera Selatan baru saja terbentuk delapan batalion teritorial pembangunan yang diorganisasi panglima komando daerah militer untuk membentuk tiga sif.   Operasi modifikasi cuaca masih berjalan? Efektif memadamkan api?   Operasi modifikasi cuaca yang mendatangkan hujan sebetulnya sangat efektif. Hanya, akhir-akhir ini di Sumatera Selatan operasi sulit dihadirkan secara masif karena pertumbuhan awan hujan minim. Makanya pasukan darat ini betul-betul bekerja ekstra memadamkan.   Dalam hitungan Anda, berapa lama pemadaman berlangsung?   Kami masih harus bertempur paling tidak satu setengah bulan karena prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) untuk musim hujan alami di Sumatera Selatan baru normal atau lebat lagi pada awal November 2026.   Bagaimana dengan daerah lain yang lahannya juga terbakar?   Sama. Tim satuan tugas darat di mana-mana berusaha maksimal supaya titik kebakaran baru dan kebakaran lama yang hidup lagi tak sebesar hasil pemadaman hari itu. Luas lahan yang terbakar memang fluktuatif. Data hariannya tidak sampai 1.500 hektare setelah kami lakukan pendampingan. Tapi bukan berarti kondisinya biasa-biasa saja. Apinya padam, tapi asapnya masih keluar terus seperti di lahan gambut.   Asapnya sampai ke negara tetangga....   Kondisi per hari ini memang belum tertangani secara keseluruhan. Masih banyak asap di Kalimantan Barat, juga ada beberapa penerbangan yang tutup. Prosesnya masih berjalan. Tidak ada kekuatan apa pun yang bisa menghilangkan asap seketika. Harus kita cegah agar jangan sampai meluas.   Kebakaran hutan diperparah El Niño. Seberapa besar sumbangannya?   Banyak faktor. Kalau dibanding pada 2019-2023, El Niño lebih kuat sekarang. El Niño tahun ini persis pada 2015. Sekarang penanganannya jauh lebih baik. Bukan berarti pemerintah membela diri. Tetap saja semua kejadiannya harus kami tangani dengan maksimal.   Apa perbedaan penanganan kebakaran tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya?   Saya menjadi Kepala BNPB sejak 2021. Pada 2023 juga terjadi El Niño. Pengerahan sumber daya tahun ini luar biasa dan lebih masif. Sekarang ada 64 pesawat yang dikerahkan menangani kebakaran. Dulu paling 40 pesawat. Kementerian Pertahanan mengerahkan bantuan ratusan mobil tangki untuk satu provinsi. Kalau hanya mengandalkan BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) dan pemerintah daerah, ya penanganannya terbatas.   Keterbatasan ini akibat efisiensi anggaran?   Dari segi peralatan, BPBD bergantung pada BNPB saat terjadi kondisi tanggap darurat. Efisiensi di BNPB terkait dengan anggaran rutin. Di BNPB ada contingency anggaran, dana siap pakai. Sifatnya fleksibel. Kalau ada bencana seperti ini, anggarannya tidak dibatasi. Misalnya untuk menyewa pesawat, kami minta ke Kementerian Keuangan. Pengajuan permohonannya melalui proses audit. Nanti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melihat. Selama ini tidak ada masalah karena proses penganggaran didasarkan pada kerja di lapangan.   Pendanaan hanya bergantung pada negara?   Untuk penanggulangan bencana, pendanaan tidak hanya berasal dari alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Skema pendanaan juga berasal dari berbagai sumber, misalnya bantuan hibah. Kami juga membuka ruang kerja sama dan bantuan internasional ketika dibutuhkan. Dalam kondisi darurat, masyarakat juga dapat berkontribusi melalui donasi apa pun.   Ada rencana penambahan anggaran?   Setiap saat. Dalam satu tahun, dana siap pakai bisa bertambah beberapa kali, tergantung situasi. Selama lima tahun saya menjabat, mulai Januari sampai Desember, pengajuan permohonan tidak pernah kurang dari dua kali.   Bagaimana Anda menyiasati kekurangan anggaran?   Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. BNPB terus memperkuat koordinasi dan mobilisasi sumber daya dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Kami juga membuka ruang kerja sama dan bantuan internasional ketika dibutuhkan. Selain itu, Indonesia memiliki pooling fund bencana sebagai salah satu instrumen pendanaan bersama untuk memperkuat pembiayaan penanggulangan bencana secara lebih berkelanjutan.   Menurut Anda, berapa anggaran kebencanaan yang ideal untuk wilayah rawan bencana seperti Indonesia?   Kebutuhannya sangat dinamis dan berbeda menurut jenis ancaman, wilayah, tingkat risiko, dan kapasitas daerah. Kami tak bisa mengatakan angka tertentu akan membuat Indonesia aman dari bencana. Yang penting adalah memastikan pendanaan tersedia sepanjang siklus penanggulangan bencana, dari mitigasi dan kesiapsiagaan sampai tanggap darurat dan pemulihan.   Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap bencana?   Presiden sangat peduli. Untuk kebakaran hutan dan lahan saja, paling tidak sudah empat-lima kali beliau memimpin langsung. Sebelum terjadi kebakaran, kami mengadakan rapat terbatas. Beliau juga datang sendiri mengecek kondisi kebakaran di lapangan. Khusus kebakaran hutan dan lahan serta bencana di Nusa Tenggara Barat, ada video conference dua kali.   Bagaimana mitigasi bencana selama ini berjalan?   Mitigasi kerja semua unsur. Kalau mau membela diri, BNPB bertanggung jawab dalam penanggulangan, bukan penanganan. Walau menangani penanggulangan, BNPB juga harus ikut dalam pencegahannya. Kalau hanya salah satu institusi, siapa yang bisa mencegah terjadinya bencana di sekian luas wilayah? Terkadang juga ada yang menyampaikan, “BNPB kan punya pengalaman, kenapa enggak bisa mencegah bencana itu terjadi?” Enggak bisa. Bencana itu dari Yang Maha Kuasa.   Tapi kebakaran hutan dan lahan kan bisa diperkirakan....   Ketika musim kemarau tiba, kami lihat eskalasinya. Tidak mungkin sama sekali hilang. Lihat saja, ada perubahan atau tidak dari tahun ke tahun. Luas lahan yang terbakar meningkat, tetap, atau turun.   Program mitigasi tak efektif?   Efektivitas mitigasi tidak bisa hanya diukur dari program BNPB, tapi juga dari seberapa baik semua pihak menjalankan tanggung jawab untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Program mitigasi bencana selama ini terus diperkuat dan hasilnya perlu dilihat sebagai upaya bersama.   BNPB kelabakan menghadapi berbagai bencana dalam waktu berdekatan?   Saya kira semuanya ditangani. Kekurangan dan kelemahan pasti ada. Tapi paling tidak semuanya berjalan dalam penanganan. Ada tiga trouble spot. Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum selesai, tiba-tiba terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Kemudian kebakaran hutan dan lahan.   Seperti apa perkembangan penanganan banjir dan tanah longsor di Sumatera?   Di Sumatera, sekarang dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Masuk ke tahap rumah-rumah di hunian sementara, lalu pindah ke hunian tetap. Ada 29 ribu rumah di sana dibagi dua. Sebanyak 15 ribu komunal, relokasinya jadi satu, akan dibangun Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sisanya 14 ribu, itu satu-satu, sesuai dengan permintaan masyarakat yang terkena dampak, dalam proses pembangunan. Sekarang sudah seribu rumah. Target tahun ini jadi 5.000 rumah relokasi mandiri.   Penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Timur masih berjalan?   Terus berjalan. Kondisi tanggap darurat ada di sebagian dari tujuh kabupaten. Manggarai Barat, Ngada, Sika, dan Ende masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tinggal Manggarai Timur, Manggarai, dan Nagekeo. Pengungsi juga dari 170-an ribu sekarang mungkin tak sampai 50 ribu. Yang rumahnya rusak ringan dan sudah kembali. Pendataan rumah rusak sudah 91 persen. Pekan ini kami selesaikan.   Sejumlah gunung api aktif dengan level siaga. Seperti apa kesiapan BNPB?   Untuk yang berstatus level III atau siaga, penanganan didasarkan pada perkembangan aktivitas dan rekomendasi PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi). Saat ini Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat empat gunung api berada pada level III, yaitu Anak Krakatau, Sinabung, Semeru, dan Merapi. Kami mewaspadai bahaya sekunder pascaerupsi, seperti ancaman banjir lahar yang membesar ketika musim hujan tiba.   Apa saja potensi bencana yang akan dihadapi dalam waktu dekat?   Indonesia perlu mewaspadai bencana hidrometeorologi kering, terutama kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di wilayah yang masih mengalami kondisi kering. Pada saat yang sama, memasuki masa peralihan menuju musim hujan, potensi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem juga perlu diantisipasi. Sedangkan erupsi gunung api dan gempa bumi dapat terjadi sewaktu-waktu.   Menurut Anda, bencana apa yang sering diremehkan masyarakat atau pemerintah daerah?   Bencana yang terjadi secara perlahan atau dampaknya tidak langsung terlihat, seperti kekeringan dan krisis ketersediaan air. Dibanding bencana yang berlangsung tiba-tiba, seperti gempa atau banjir besar, bencana seperti ini sering kali baru mendapat perhatian ketika dampaknya sudah dirasakan masyarakat. ●                                                                                           Sumber : https://www.tempo.co/wawancara/kepala-bnpb-kebakaran-hutan-sumatera-kalimantan-2294307