Ironi Lulusan SMK Bagong Suyanto ;   Dosen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga; Melakukan Penelitian tentang Kualitas Lulusan SMK dan Problema Pengangguran Usia Muda

                                                      KOMPAS, 19 Oktober 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ketika pemerintah terus berupaya menambah jumlah SMK di sejumlah daerah, ternyata pada saat yang sama lebih dari 1 juta lulusan SMK dilaporkan malah menganggur. Artinya, sebagai lembaga pendidikan yang digadang-gadang menjadi jalan keluar untuk menyiasati kebutuhan pasar kerja dengan lulusan yang siap pakai, justru data yang ada memperlihatkan indikasi SMK jadi lembaga pencetak pengangguran tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya (Kompas, 17/10). Ketika kualitas tenaga kerja yang ada rendah dan dunia pendidikan umumnya hanya melahirkan para pencari kerja-bukan lulusan yang sesuai kebutuhan pasar kerja, tak pula mampu menciptakan pekerjaan dan usaha mandiri secara kreatif-maka harus dilakukan evaluasi dan koreksi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan arah perkembangan kesempatan kerja yang tumbuh di Tanah Air. Di mana sesungguhnya kekeliruan yang terjadi? Kualitas lulusan SMK Sebagai negara yang diprediksi akan jadi negara ketujuh dengan ekonomi terbesar pada 2030, tak adanya dukungan kualitas tenaga kerja yang memadai tentu akan membuat Indonesia harus menghadapi situasi serba dilematis. Dibandingkan tahun 2015-2016, saat ini Daya Saing Global (GCI) Indonesia turun empat peringkat menjadi peringkat ke-41 (dari 138 negara). Ketika ekonomi dunia mulai membaik, bukan tidak mungkin Indonesia justru akan berisiko terpuruk karena tidak dibangun dengan fondasi yang kuat di bidang ketenagakerjaan. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, di Indonesia selama ini sesungguhnya ada dua isu utama di bidang ketenagakerjaan yang perlu perhatian serius. Pertama, terjadinya mismatch antara profil pencari kerja dengan kebutuhan dan perkembangan pasar tenaga kerja sektor manufaktur ataupun industri jasa. Meski tiap hari selalu ditawarkan lowongan kerja, umumnya selalu mensyaratkan kualifikasi dan kemampuan plus yang acapkali tak dimiliki pencari kerja berusia muda. Sebutlah seperti kemampuan berbahasa Inggris dan mengoperasikan komputer yang tidak selalu dikuasai pencari kerja baru. Bagi pencari kerja lulusan SMA/SMK, tentu sulit diharapkan mereka dapat terserap di sektor perekonomian firma yang acap kali menetapkan persyaratan kualifikasi keahlian dan ijazah sarjana untuk tenaga kerja yang hendak masuk ke sektor ini. Di sejumlah daerah yang tengah dihela industrialisasi raksasa, seperti Tuban dengan industri semen, Bojonegoro dengan industri migas, atau Mojokerto dengan pendirian pabrik bir dan sejumlah pabrik besar lain, tentu tidak akan banyak menawarkan kesempatan kerja bagi pencari kerja yang hanya lulusan SMK karena sifatnya yang padat modal. Studi yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI) Universitas Airlangga (2016), misalnya, menemukan, anak-anak muda lulusan SMP dan SMA/SMK biasanya hanya mampu memilih di antara sederetan pekerjaan yang tak terlalu menjanjikan. Misalnya menjadi pekerja rumah tangga, petani, buruh pabrik, kuli bangunan, atau pekerjaan lain yang tidak terlalu dapat diandalkan sebagai tempat bersandar dan tidak pula berjenjang karier. Kedua, munculnya kelompok pengangguran lulusan SMK yang makin hari makin panjang berpotensi jadi bom waktu. Akibat situasi dan lesunya kondisi perekonomian nasional, tak menutup kemungkinan muncul apa yang disebut discourage unemployment (pengangguran putus asa), yakni pengangguran dari lulusan SMK sudah bertahun-tahun mencari kerja tanpa hasil karena faktor demand for labor dan supply for labor yang makin tidak seimbang. Di kalangan lulusan SMK, kategori pengangguran putus asa ini diprediksi akan makin besar. Sebab, mereka adalah pencari kerja yang merasa sudah siap pakai, tetapi ternyata pasar tenaga kerja yang ada tampaknya cenderung tidak ramah. Di kalangan masyarakat ada indikasi kini terjadi krisis kepercayaan pada arti penting sekolah, termasuk SMK. Bisa dibayangkan, apa yang bakal terjadi jika lulusan SMK-bahkan lulusan perguruan tinggi yang sudah bersusah payah kuliah dan menghabiskan simpanan tabungan orangtuanya untuk biaya pendidikan-ternyata setelah lulus hanya menambah panjang daftar para pencari kerja di Tanah Air. Di sejumlah daerah, bukan rahasia lagi banyak orangtua yang sudah menghabiskan simpanan dan uang banyak untuk menyekolahkan anaknya-dan ternyata setelah anaknya lulus SMK tetap kesulitan mencari kerja-mulai bersikap kritis terhadap arti dan peran SMK. Kualitas tenaga kerja Untuk memastikan agar jumlah pengangguran dari lulusan SMK tidak terus bertambah bukanlah hal mudah. Upaya penanganan problema pengangguran semata hanya mengandalkan program yang sifatnya instan atau hanya mengandalkan kepada multiplier effect kegiatan investasi swasta, niscaya tidak akan memecahkan akar masalah. Tanpa didukung kompetensi kerja yang profesional, siap pakai, dan legalisasi kompetensi kerja yang diakui, peluang lulusan SMK untuk dapat terserap dalam pasar kerja di sektor perekonomian firma niscaya tidak akan banyak berubah. Dengan dukungan dana dan fasilitas yang serba terbatas, selama ini tidak banyak SMK yang benar-benar mampu mencetak lulusan yang berkualitas seperti yang diharapkan pasar kerja. Di sejumlah SMK, peralatan yang ada umumnya sudah usang, bahkan rusak, dan jumlahnya pun tidak sesuai jumlah siswa. Akibatnya, berbagai praktikum yang dilakukan tidak berjalan maksimal. Lebih dari sekadar program pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kadar keberdayaan pencari kerja lulusan SMK. Ke depan, agar deretan pengangguran lulusan SMK tidak makin meningkat, adalah bagaimana pemerintah merestrukturisasi kebijakan dan pendekatan pembangunan yang lebih berempati pada kondisi dan karakteristik pencari kerja. Menghela pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang hanya fokus kepentingan menambah devisa, tapi abai peningkatan kualitas pencari kerja, niscaya hasilnya akan kontraproduktif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. ●

Negara Dirgantara Aprinus Salam ;   Kepala Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada

                                                      KOMPAS, 18 Oktober 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sistem dan instrumentasi kelautan (maritim), kenyataannya, hanya cocok untuk mengatasi persoalan dan hubungan antarpulau (dalam zona regionalnya), tetapi tidak untuk mengatasi sejumlah masalah nasional. Kini zaman telah berubah sehingga sistem dan instrumentasi udara jauh lebih cocok untuk mengatasi negara yang terdiri atas ribuan pulau dan tersebar sedemikian rupa. Kita pun harus mengakui bahwa dalam praktiknya, sistem dan instrumentasi udaralah yang kita pakai, dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas, dan kecepatan. Dulu, hingga abad ke-19, teknologi dan sistem laut merupakan andalan utama. Kerajaan-kerajaan di Nusantara sebagian besar berbasis kelautan (kemaritiman). Hubungan-hubungan yang jauh diselesaikan lewat laut. Sejumlah ”peperangan” sebagian besar juga terjadi di laut sebelum akhirnya menguasai daratan. Sistem dan instrumentasi darat tentu tetap menjadi bagian penting karena kenyataannya kita hidup di darat. Historisitas ini menyebabkan kita menjadi bangsa laut atau bangsa daratan. Dalamhubungan-hubungan antarpulau, sistem, nilai, dan tradisi laut masih dipertahankan. Sebagian lain membangun masyarakatnya berbasis daratan, atau dikenal sebagai bangsa agraris. Dulu, rumah-rumah menghadap laut atau sungai di satu pihak, dan di dalam hutan di pihak lain. Negara pinggiran Ketika Nusantara masih menguasai laut hingga abad ke-13 (ada yang mengatakan hingga abad ke-9), Nusantara termasuk salah satu negara pusat. Akan tetapi, ketika di laut anak bangsa Nusantara mulai kalah, dan terpaksa menjadi bagian dunia kapitalisme, Nusantara menjadi negara pinggiran. Hingga hari ini, kalau kita berusaha kembali menjadi negara maritim, dalam persaingan perkembangan teknologi laut, kita tetap menjadi negara pinggiran. Kini, penduduk Nusantara yang terus bertambah itu hidup di daratan sebagai pilihan utama, bukan laut. Memang sebagian besar hidup di pantai. Sebagian besar kota-kota penting di Indonesia adalah kota pantai, tetapi tetap saja sebagian besar hidupnya habis dan berbasis di daratan. Bahkan, ke mana pun orang kota pantai itu pergi, pilihan utamanya adalah sistem dan instrumentasi udara, dan sebagian yang lain sistem dan instrumentasi darat. Sistem dan instrumentasi laut memang masih dipakai, tetapi itu pilihan ”alternatif”, atau pilihan bagi mereka yang belum atau tidak mampu mengakses sistem dan instrumentasi udara atau darat. Laut memang masih menjadi sumber ekonomi yang penting, dalam pengertian harfiah. Namun, itu bukan berarti kita perlu mempertahankan dan membangun ulang negara maritim. Teknologi dan sistem kemaritiman memang masih perlu terus dikembangkan untuk mengatasi sejumlah masalah kelautan yang demikian luas, yang di atas kertas merupakan tiga perempat dari luasNusantara. Beberapa kelebihan Hal signifikan yang mengubah sistem dunia adalah sistem dan instrumentasi udara. Kenyataan pula, bagian itu negara ini paling lemah. Padahal, begitu banyak solusi dalam mengatasi masalah, dan beberapa hal yang mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan waktu (kecepatan), maka pilihan terhadap sistem dan instrumentasi udara menjadi pilihan utama. Kita juga tak bisa membayangkan banyak pekerjaan nasional yang harus dikerjakan yang berjarak jauh, antarpulau, dengan mengandalkan sistem dan instrumentasi laut. Untuk pengamanan laut, dibutuhkan kemampuan untuk menguasai sistem dan instrumentasi laut. Namun, penguasaan udara tidak kalah efektifnya, baik dari segi kecepatan maupun jangkauan, dalam mengatasi beberapa masalah keamanan laut tersebut. Memang, sistem dan instrumentasi udara relatif lebih mahal dibandingkan laut dan darat. Akan tetapi, pengelolaan teknokrasi dan ekonomi yang efektif dan berbagai subsidi yang dimungkinkan untuk konsentrasi pengembangan negara udara (bisa juga negara dirgantara) adalah suatu hal yang sangat perlu dipertimbangkan. Paradigma kemaritiman Kita pernah bangga menjadi bangsa pelaut, negara maritim, dan sebagainya. Akan tetapi, terbukti kita terpinggirkan karena ketidakmampuan dan kekalahan dalam mengembangkan teknologi laut. Jika ke depan kita berhasil (kembali) mengembangkan teknologi maritim, kekuatan, sistem, dan instrumentasi udara negara luar kembali mengalahkan kita. Juga meminggirkan kita dari sistem dunia yang secara keseluruhan banyak diatasi sistem dan instrumentasi udara. Di samping hidup di darat, maka di darat jauh lebih mudah mengoordinasi udara yang terhubung langsung dan terbuka. Kalau kita pergi ke mana pun di Nusantara (Indonesia) ini, kita memang menyeberangi lautan, tetapi tujuannya adalah darat. Dalam kaitan ini, laut tidak lebih sebagai jalan, tetapi udara juga bisa menjadi jalan. Jangkauan udara, di samping lebih cepat, juga dengan mudah memetakan sumber daya laut. Dibandingkan dengan darat dan laut, udara tetap yang paling luas. Tidak ada alasan yang penting untuk kembali membangun negara—apalagi budaya—kemaritiman. Memang, sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di pantai masih mengandalkan laut. Akan tetapi, itu relevansinya untuk masyarakat yang bersangkutan. Sementara bagi sebagian besar yang lain, mereka yang berbasis kota dan daratan justru selama ini sebenarnya telah mengandalkan udara. Sayangnya, budaya keudaraan tenggelam dalam paradigma kemaritiman. Kini sudah waktunya menguasai sistem dan instrumentasi udara, sekaligus budaya udara (dirgantara). Kita tahu, salah satu lambang negara kita yang terpenting adalah Burung Garuda, simbol keudaraan, bukan kelautan. ●