Ilusi Pendidikan Tinggi Hasanudin Abdurakhman ;   Doktor di bidang fisika terapan dari Tohoku University, Jepang; Bekerja sebagai General Manager for Business Development di sebuah perusahaan Jepang di Jakarta

                                                      KOMPAS, 17 Oktober 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ini adalah cerita yang biasa kita saksikan. Satu keluarga petani, tinggal di desa. Mereka punya sawah atau kebun, hidup cukup dengan hasil darinya. Dengan hasil kebun itu mereka menyekolahkan anak, hingga ke perguruan tinggi. Tidak sedikit dari mereka yang menjual sebagian sawah atau ladang untuk keperluan itu. Ketika anaknya selesai kuliah, ia tak menjadi apa-apa. Ia tidak mendapat kerja di perusahaan atau lembaga pemerintah. Ia kembali ke kampung, bertani lagi. Atau bekerja sebagai buruh. Tidak terlihat sesuatu yang membedakan dirinya dengan orang-orang yang tak kuliah. Tidak sedikit pula yang bahkan tidak sanggup mandiri seperti orang tua mereka, sekedar menumpang hidup dari harta yang didapat oleh orang tua. Apa yang sedang terjadi? Apa yang salah pada perguruan tinggi kita? Dalam masa 20-30 tahun terakhir ini kita sedang mengalami berbagai jenis transformasi. Ada transformasi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Juga transformasi demografis dari desa menjadi urban. Akses ke dunia pendidikan sedang bertransformasi menjadi lebih mudah. Dalam situasi itu seharusnya terjadi pergeseran pola pikir. Tapi sering kali terjadi situasi yang tidak sinkron antara yang dihadapi dengan pola pikir yang dipakai. Di masa lalu sekolah adalah tiket untuk pindah dari domain petani-desa-wong cilik menjadi pegawai-kota-priyayi. Seperti digambarkan oleh Umar Kayam dalam novel “Para Priyayi’, sekolah membuat para wong cilik yang tadinya harus menerima status wong cilik sebagai suratan takdir, bisa bertransformasi menjadi priyayi. Anak orang desa, sekolah, menjadi pegawai pemerintah atau swasta, kemudian menjadi orang kaya dan terhormat di kota. Proses ini yang dipercayai oleh banyak orang. Mereka terjebak dalam ilusi, bahwa sekolah, khususnya perguruan tinggi adalah mesin pencetak priyayi. Siapapun yang masuk ke situ akan keluar sebagai sosok yang digambarkan di atas. Dengan modal gelar sarjana dan ijazah, mereka berharap bisa pindah dari domain wong cilik menjadi priyayi. Di masa lalu hal itu memang berlaku. Siapapun yang pernah kuliah nyaris bisa dipastikan akan mendapat pekerjaan. Tapi sekarang situasi sudah berubah. Fakta menunjukkan bahwa ada begitu banyak pengangguran sarjana, fenomenanya diwakili oleh cerita di awal tulisan ini tadi. Diperkirakan saat ini ada 500 ribu sarjana yang menganggur. Orang tua menyekolahkan anak-anak mereka berdasar pada ilusi tadi. Mereka tidak menimbang kemampuan intelektual anak. Pokoknya kuliah. Kalau tidak bisa masuk jurusan favorit, cari jurusan lain. Tidak bisa masuk ke perguruan tinggi besar, masuk ke perguruan tinggi kecil pun tak apa. Tak bisa masuk ke negeri, ke swasta pun boleh. Tak bisa masuk ke PTS mahal, cari yang murah. Sebagian besar anak-anak yang dikuliahkan juga berpikir seperti itu. Masih banyak yang mengira bahwa ijazah dan gelar sarjana akan menjamin masa depan mereka. Mereka tidak tahu soal apa yang dibutuhkan untuk merebut kesempatan kerja yang sudah semakin menyempit. Mereka kuliah tanpa rencana dan target. Adapun perguruan tinggi, mereka sekedar menangkap situasi ini sebagai pasar yang harus digarap. Orang-orang membuka berbagai perguruan tinggi swasta, untuk menampung luberan peminat kuliah yang tidak tertampung di perguruan tinggi negeri. Maka kita menyaksikan perguruan tinggi berdiri hingga ke pelosok negeri. Tak mau kalah dengan swasta, perguruan tinggi negeri menyelenggarakan program extention, untuk menampung orang-orang yang tak lulus dalam seleksi reguler. Orang-orang juga menjadi gila gelar. Lulusan sekolah vokasi yang tadinya tidak perlu menyandang gelar sarjana, memaksa diri pindah ke jalur akademik, agar punya gelar. Tidak punya gelar dianggap seperti cacat. Orang merasa lebih tidak nyaman dalam status tanpa gelar ketimbang tanpa keahlian. Situasi ini harus diubah. Orang-orang harus dibangunkan dari ilusi. Sekolah atau perguruan tinggi bukan mesin pencetak priyayi. Harus disadari bahwa tidak semua orang harus kuliah. Juga tidak semua orang harus jadi sarjana. Menguliahkan anak harus didahului dengan pemikiran tentang apa potensi yang dimiliki anak, dan perencanaan soal akan jadi apa anak itu kelak. Juga harus disadarkan bahwa masa priyayi sudah selesai. Sekarang orang bisa hidup terhormat sebagai petani yang makmur. Atau jadi pedagang, perajin, dan pengusaha. Tidak selalu harus jadi pejabat negara atau perusahaan. Anak-anak bisa dikuliahkan dengan mempertimbangkan potensi yang ia miliki, juga aset yang dimiliki keluarganya. Seorang anak petani, misalnya, bisa belajar untuk mengelola pertanian orang tuanya secara modern, berikut aspek bisnis pertanian tersebut. Poin terpentingnya adalah bahwa kuliah itu tempat belajar. Belajar dengan suatu tujuan, dan target. Mau jadi apa seseorang dengan kuliah, maka jurusan yang ia pilih disesuaikan dengan tujuan itu. Kemudian selama kuliah ia secara terstruktur dan terencana belajar soal hal-hal yang ia butuhkan. ●

Pemimpin Pemalu Herry Tjahjono ;   Terapis Budaya Perusahaan, Jakarta

                                                      KOMPAS, 17 Oktober 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Malu adalah salah satu bentuk emosi manusia yang punya arti beragam. Malu bisa berhubungan dengan emosi, perasaan pada diri manusia akibat sebuah perilaku yang dilakukan sebelumnya tetapi ingin ditutupinya. Penyandang rasa malu secara alamiah cenderung ingin menyembunyikan dirinya dari orang lain dan sekitarnya. Sebab, ia merasa tak nyaman jika perbuatannya diketahui orang lain (Wikipedia). Beberapa penulis seperti Michael Lewis (Shame: Exposed Self, 1995) dan Stephen Pattison (Shame: Theory, Therapy, Theology, 2000) secara relatif menjelaskansoal malu dalam kaitan dengan perasaan yang dialami Hawa seusai melanggar perintah Tuhan untuk tak memakan buah kuldi di Taman Eden. Buah kuldi sebagai buah tentang pengetahuan baik dan jahat. Kisah itu juga akhirnya menuturkan tentang rasa malu Hawa tatkala sadar dirinya telanjang seusai melakukan perbuatan dosa, yaitu melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah kuldi. Namun, sesuai konteks hidup keseharian, rasa malu—meski bersifat sebagai emosi—sesungguhnya berhubungan dengan apa yang disebut sebagai kompetensi. Singkat kata, kompetensi malu ini sesungguhnya salah satu kompetensi lunak (soft competency) yang paling diperlukan manusia, khususnya para pemimpin. Benalu kehidupan Dalam kaitan dengan kompetensi malu, sesuai konteks tulisan ini, ada tiga golongan pemimpin. Pertama, pemimpin yang ”tidak punya malu”. Pemimpin seperti ini memiliki pengetahuan tentang malu akan sesuatu hal, tapi ia tak peduli dan tetap melakukan hal yang memalukan itu. Berbeda dengan Hawa yang jadi sadar dan merasa malu lalu menutupi aurat dan tubuhnya. Pemimpin yang tidak punya malu sadar dan paham bahwa ”ketelanjangan”-nya itu memalukan, tetapi ia tak peduli dan tetap saja memamerkan auratnya. Pedoman moral pemimpin yang tak punya malu sudah rusak. Pemimpin yang tak punya malu, meski sudah tahu berbuat salah, melanggar, tak wajar—dan seterusnya—tetap tak peduli dan biasanya malah menantang balik siapa pun yang mengingatkannya atau mengkritiknya. Pemimpin tak punya malu juga memakai ”asas manfaat” dalam menjalani hidup dan pekerjaannya. Tapi, bukan dirinya yang memberikan manfaat bagi orang lain, hidup dan pekerjaan,melainkan sebaliknya: hidup, pekerjaan, orang lainlah yang wajib memberikan manfaat kepadanya (oportunistik). Bahasa kasarnya, pemimpin tak punya malu adalah benalu kehidupan. Contohnya, pemimpin yang berteriak soal hukuman mati bagi koruptor, tapi pada saat yang sama dia sendiri melakukan korupsi dengan menerima suap. Atau anggota Dewan yang selalu berteriak membela rakyat tapi terima suap untuk kasus yang bersinggungan dengan kepentingan rakyat. Juga para kepala daerah serta koruptor lainnya yangcengengesan melambaikan tangan di TV.  Beberapa contoh itu hanya sebagian kecil dari pemimpin yang tak punya malu. Mereka tidak kompeten dari aspek rasa malu. Kedua, pemimpin yang ”tidak tahu malu”. Orang semacam ini memang tak punya pengetahuan akan sesuatu yang mesti dibuat malu. Maka ia tidak sadar bahwa yang (telah) dilakukannya itu sesungguhnya memalukan. Namun, orang atau pemimpin semacam ini pedoman moralnya belum rusak meski tak berfungsi dengan baik.  Mereka tidak memakai asas manfaat, tapi ”asas transaksional”. Bagi mereka yang penting adalah menjalankan pekerjaannya, terlepas hasil kerjanya itu bermanfaat atau tidak pada orang lain dan kehidupan. Kita tentu masih ingat ketika pertama kali ada sebagian anggota Dewan yang tak mengerti apa arti hak angket, hak interpelasi, bahkan ada yang tak mengerti apa tugas dan kewajiban sebagai anggota Dewan. Tentu untuk kapasitas anggota Dewan, hal-hal semacam itu memalukan, tetapi mereka tak punya pengetahuan dan pemahaman bahwa hal itu memalukan. Ketiga, pemimpin yang ”pemalu”. Pemimpin seperti ini sungguh paham, punya pengetahuan bahwa sesuatu hal memalukan. Selain pengetahuan, sekaligus pedoman moralnya seperti Hawa, yang sadar dan merasa malu telah melanggar perintah Tuhan, lalu menutup aurat dan terus-menerus memperbaiki dirinya. Pedoman moralnya baik dan berfungsi. Pemimpin ini memakai ”asas altruistik” dalam menjalankan kepemimpinannya. Pemimpin otentik Mereka lawan sempurna dari manusia tak punya malu. Pemimpin pemalu, ambang batas rasa malunya sangat rendah sehingga ia dengan sangat mudah merasa malu, jengah, sungkan jika tak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, pekerjaan, masyarakat, bangsanya. Bahkan, ketika tidak berprestasi, mereka merasa malu. Karena itu, pemimpin pemalu ini disebut manusia otentik. Ia unik, merasa malu jika tak bermanfaat. Namun, sebaliknya, ia ”tak malu” melakukan sesuatu yang tidak umum, aneh—misalnya marah-marah dengan hebat—demi sebuah kebenaran atau manfaat bagi rakyat, orang banyak. Wali kota Surabaya yang tak malu untuk meluapkan kemarahannya yang hebat, mencak-mencak, ketika memergoki bawahannya tak beres mengelola e-KTP, adalah salah satu contohnya. Demikian pula Basuki Tjahaja Purnama yang sering tak malu dengan kemarahannya yang kasar jika berhadapan dengan ketidakberesan. Mereka juga bukan sekadar kerja demi melaksanakan kewajiban seperti halnya golongan manusia ”tidak tahu malu”, tetapi mereka bekerja untuk mencari tujuan yang lebih tinggi. Karena itu, kebutuhan hidup mereka yang tertinggi adalah memberikan makna bagi hidup dan kehidupan di sekitarnya. Akhirnya perlu disampaikan, jika sebuah bangsa dipenuhi oleh golongan pemimpin ”tidak punya malu”, celakalah bangsa itu. Jika dipenuhi oleh golongan pemimpin ”tidak tahu malu”, biasanya bangsa itu hanya akan jadi bangsa yang moderate, biasa-biasa saja. Biasanya para pemimpin golongan tak punya malu dan tak tahu malu akan pantang mundur meski gagal atau berbuat sesuatu yang memalukan. Hanya golongan pemimpin pemalu yang bersedia mundur secara dewasa dan sportif jika gagal atau melakukan sesuatu yang memalukan. Dan, bangsa yang dipimpin pemimpin pemalu punya potensi terbesar untuk menjadi bangsa besar. Kompetensi malu tampaknya layak kita perhitungkan dalam melakukan berbagai proses pemilihan pemimpin bangsa ini, baik itu pilkada sesaat lagi, fit and proper test para pejabat, para pemimpin dimensi legislatif, yudikatif, pun para pemimpin eksekutif berbagai level sampai presiden sekalipun. Sebagai sebuah kompetensi kepemimpinan, malu bisa diukur. Mulai dari pengetahuan (knowledge) tentang konsep malu dalam kaitannya dengan kepemimpinan, lalu eksekusi atau pelaksanaannya sampai menjadi keterampilan (skill), dan akhirnya membentuk sikap (attitude) ”malu” dalamsebuah kepemimpinan. ●