Trump, Dunia dan Indonesia

Trump, Dunia dan Indonesia Mari Pangestu  ;   Profesor Ekonomi Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

                                                    KOMPAS, 12 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kemenangan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat adalah cerminan kecenderungan isu-isu politik dan tipe tokoh politik yang merebak di berbagai bagian dari dunia saat ini. Kita bisa melihat beberapa tokoh politik di Eropa yang dukungannya meningkat dengan kampanye anti imigrasi, anti globalisasi dan integrasi ekonomi yang puncaknya adalah keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit). Isu politik yang diangkat didasari politik berbasis kemarahan dan ketakutan. Kampanye Trump membidik kelompok yang ”marah” dan ”takut” yang timbul karena meningkatnya pengangguran, gaji kelas menengah di AS yang stagnan selama dua dekade ini. Stagnasi dialami di sejumlah negara bagian yang kesempatan ekonominya tergantung dari beberapa sektor, seperti besi baja, batubara, padat karya seperti pakaian jadi dan sepatu, atau tersingkirkan karena kalah bersaing, dan ketimpangan antara kaya dan miskin. Setelah krisis finansial global pada 2009, ketimpangan tambah tajam sehingga muncul 99 persen melawan 1 persen lewat gerakan ”Occupy Wall Street”. Penyebab dari keadaan itu sering dikaitkan dengan globalisasi atau perjanjian perdagangan (free trade agreement) yang disinyalir hanya menguntungkan perusahaan besar dan sektor tertentu, dan pendatang, termasuk pekerja ilegal yang banyak, yang mengambil pekerjaan orang Amerika. Maka, sebagian besar masyarakat, terutama yang lebih berumur, berpendapatan rendah, dan pendidikan rendah, yang membuat Trump terpilih. Mereka tidak terlalu terpengaruh dengan hiruk-pikuk di media dan sosial media, karena sudah mempunyai pandangan bahwa diperlukan figur yang bukan bagian dari kemapanan (establishment) yang tidak bisa dipercaya karena selama ini tak menjawab kekhawatiran mereka. Mereka memilih figur yang menjanjikan perubahan, tegas, dan menjanjikan langkah yang konkret. Kebijakan ekonomi Trump Sekarang dunia menanti kebijakan ekonomi AS. Karena AS negara adikuasa, sudah pasti apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan punya dampak global. Reaksi di pasar saham dan keuangan merupakan reaksi yang bisa dilihat segera. Kekhawatiran terhadap ketidakpastian kebijakan ekonomi AS menyebabkan anjloknya pasar saham di AS dan Asia Pasifik. Namun, esok harinya kembali lagi, bahkan di sejumlah tempat dan beberapa sektor naik lebih tinggi, terutama sektor yang terkait infrastruktur karena Trump dalam pidato kemenangannya mengatakan, salah satu yang akan diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur. Tidak terpilihnya Hillary Clinton berarti berkurangnya fokus ke regulasi dan program kesehatan (Obama Care) yang membuat kenaikan saham sektor farmasi dan kesehatan. Sementara imbal hasil (yield) pasar obligasi AS naik tajam karena diperkirakan belanja infrastruktur yang dicanangkan Trump akan dibiayai dengan utang dan peningkatan defisit anggaran AS. Terkait hal itu, diprediksi banyak pihak kenaikan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan dilaksanakan akhir tahun akan ditunda. Hal ini berarti volatilitas arus modal jangka pendek masih akan terjadi dan bagaimana Indonesia menyesuaikan kebijakan moneter dan suku bunga perlu mengikuti perkembangan ini. Bagaimana kebijakan ekonomi luar negeri Trump? Jika Trump melakukan apa yang selama ini dipidatokan di kampanye, Presiden Trump cenderung proteksionis, tidak mendukung perjanjian perdagangan internasional, dan anti imigrasi. Maknanya bahwa negara adikuasa AS mengikuti kecenderungan yang berkembang saat ini, maka pola anti keterbukaan dan anti imigrasi menjadi norma, tidak lagi ganjil. Ada dampak langsung dari bagaimana akses ke pasar AS dan yang lebih penting, bagaimana hal itu akan berdampak pada kian berkurangnya peran AS dalam kerja sama ekonomi internasional multilateral. Selama satu dekade ini sudah ada pengurangan dari peran AS sebagai pemimpin di kancah kerja sama internasional. Misalnya terkait pendanaan PBB, reformasi di IMF, dan dukungan kepada perjanjian perdagangan multilateral, WTO. Dalam kampanyenya, Trump merespons soal lapisan masyarakat yang tertinggal, kehilangan atau khawatir kehilangan pekerjaan karena persaingan yang tidak adil, pekerja dari luar yang tidak legal dan perubahan teknologi yang pesat, dengan slogan ”we will make America great again”. Itu akan dilakukan antara lain dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan membangun atau ”build” yang konkret dijawab dengan program infrastruktur. Untuk ”mengembalikan” kesempatan kerja dan berkembangnya kembali ekonomi AS, akan dilakukan dengan membangun ”tembok” antara AS dan Meksiko, serta memulangkan semua pekerja illegal. Untuk perdagangan internasional, secara khusus disebut akan melakukan renegosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), tidak didukungnya Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) antara 12 negara Asia Pasifik atau Kemitraan Perdagangan dan Investasi Trans-Atlantik antara AS dan Uni Eropa. Trump meyakini dia akan tegas merespons praktik perdagangan Tiongkok yang tak adil dengan menaikkan bea masuk hingga 45 persen dan mencegah manipulasi mata uang. Implikasi bagi dunia dan kita Kita harus menunggu seberapa jauh janji kampanye dilaksanakan. Mungkin hanya sebagian janji kampanye yang bisa dilakukan mengingat tidak bisa semena- mena menaikkan bea masuk tanpa alasan, dan mengingat arus utama Partai Republik cenderung pro perdagangan internasional karena representasi dari bisnis besar di AS. Padahal, Trump bukan bagian arus utama Partai Republik. Namun, hampir semua pihak yang mengetahui mengenai hal ini mengatakan, kecil kemungkinan TPP akan disahkan selama periode lame duck ini. Dengan demikian, nasib TPP jadi sangat tak pasti dan Indonesia perlu menyimak implikasi itu dan implikasi berkurangnya peran AS di kancah multilateral dan regional. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan Indonesia akan bergabung ke TPP, pemerintah mempelajari untung rugi bergabung dengan TPP dan exercise tersebut tetap penting sebagai persiapan untuk Indonesia dapat bersaing dan melakukan persiapan di setiap sektor. Exercise penting karena pada akhirnya kita tetap harus mempunyai strategi peningkatan daya saing dan diversifikasi pertumbuhan dari komoditas primer. Persiapan reformasi untuk isu tradisional perdagangan dan investasi, serta yang selama ini belum banyak dibahas, seperti e-commerce, pengadaan pemerintah dan BUMN tetap perlu kita lakukan jika ingin meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Di samping itu, secara strategis Indonesia justru dapat berperan meningkatkan kerja sama perdagangan internasional di Asia karena dari segi tahapan dan komitmen lebih sesuai dengan keadaan dan tingkat pembangunan ekonomi kita. Kita lebih bisa menentukan berapa pesat dan luas, dan bagaimana kita mendapat keuntungan karena pasar yang akan berkembang dan sumber pertumbuhan dalam ketidakpastian perekonomian dunia adalah Asia. Dalam arti lain, bagaimana kita memperkuat perjanjian regional Masyarakat Ekonomi ASEAN dan menyelesaikan negosiasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan Asia Timur yang mengonsolidasi ASEAN dengan negara Asia Timur, seperti Tiongkok, Korea, Jepang, India, Australia, dan Selandia Baru. Pembelajaran penting dari hasil pilpres di AS ataupun kecenderungan di Uni Eropa, seperti Brexit, bagi semua negara, juga Indonesia, adalah mengatasi sumber penyebab dari lapisan masyarakat yang ”marah” dan ”takut”. Tergantung negaranya, siapa mereka, di mana mereka, dan isu utama yang perlu diatasi akan berbeda. Namun, perasaan bahwa pertumbuhan ekonomi dan globalisasi tak inklusif, pengangguran tinggi dan pendapatan stagnan karena sektornya tak bisa bersaing atau perubahan teknologi yang pesat adalah realitas. Kira-kira jawaban akal sehat bukan membangun tembok atau menutup diri. Namun, bagaimana proses reformasi untuk peningkatan daya saing nasional ada komplemen yang tepat dengan program mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kapasitas. Hal itu mutlak sebagai prakondisi untuk menjalankan program peningkatan daya saing, tetapi perlu tepat sasaran dan efektif. Mulai dari hal umum, seperti pembangunan infrastruktur, program pendidikan dan kesehatan, sampai dengan yang spesifik pada pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas yang diperlukan serta subsidi yang tepat sasaran. Dunia dan kita menanti apa yang akan menjadi kebijakan ekonomi AS di bawah kepemimpinan Trump. Namun, dunia dan Indonesia harus siap dengan berlanjutnya ketidakpastian dan pertumbuhan ekonomi global, serta menyiapkan respons dalam bentuk program kebijakan dan strategi regional, terutama yang terkait pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif. ●