Rabu, 02 November 2016

Sentimen Primordial dan Politik ”Ressentiment”

Sentimen Primordial dan Politik ”Ressentiment”
J Kristiadi ;   Peneliti Senior CSIS
                                                    KOMPAS, 01 November 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Genderang pilkada serentak sebagai kontestasi dan pesta demokrasi sudah berkumandang. Namun, bayang-bayang ancaman terhadap perhelatan nasional yang beradab berubah menjadi petaka juga tampak sangat kasatmata.

Simtom tersebut antara lain dengan mudah dapat ditemukan dalam ujaran-ujaran kebencian absolut bernuansa primordialistik di media sosial (medsos) terhadap pasangan kandidat gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (BTP dan Djarot).

Bahkan, saking semangatnya, salah satu media elektronik mendapat peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) karena dinilai kurang memperhatikan ketentuan tentang penghormatan dan prinsip-prinsip jurnalistik terhadap nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan.

Fenomena itu menemukan validitasnya dalam survei Wahid Foundation yang dikutip Zuly Qodir (Kompas, 29 Oktober 2016), hampir 60 persen responden membenci kelompok tertentu berlatar agama non-Muslim, garis Tionghoa, komunis, dan lain-lain. Lebih dari 80 persen juga tidak bersedia bertetangga dengan kelompok yang dibenci.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan pimpinan kepolisian menginstruksikan siaga I untuk mengantisipasi ekses dinamika politik yang disulut kebencian primordialistik yang membara. Artinya, ketertiban dan keamanan publik mendapat ancaman serius sehingga perlu mengerahkan puluhan Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brigade Mobil (Brimob) di wilayah yang dianggap strategis. Negara ingin menjamin ketertiban umum dari ancaman anarki sosial dan kerusuhan.

Gejala kebencian primordialistik, terutama kelompok yang merasa inferior dan termarjinalkan menjadi permenungan Nietzsche tentang filosofi dan psikologi asal-usul serta silsilah dendam kesumat atau biasa disebut ressentiment (Setyo Wibowo, majalah Basis, nomor 03-04 tahun ke-65, 2016). Untuk mempermudah menjelaskan gagasannya, ia mempergunakan metafora elang, sebagai binatang perkasa yang kodratnya pemangsa dan domba yang ditakdirkan sebagai makhluk yang lemah, serba kalah, merasa tersingkirkan, dizalimi, tak berdaya, iri, dengki, hina, dan frustrasi. Pokoknya gerombolan domba merasa sebagai pecundang, sementara elang adalah pemenang.

Gerombolan domba yang secara kodrati tidak berdaya menghadapi kedigdayaan elang, mereka menciptakan ideologi tentang kebenaran. Inti filosofi nilai-nilai tersebut adalah kepasrahan, tidak melakukan perlawanan, mengalah dengan harapan serta keyakinan Tuhan yang akan membalas dan menghadiahi surga. Dengan meyakini nilai-nilai tersebut, mereka merasa sudah setara bahkan merasa menang.

Oleh karena itu, petinggi gerombolan pecundang selalu membakar pengikutnya dengan mengemas kebenaran semu dan janji masuk surga. Akibatnya, dalam perburuan nilai-nilai kebenaran subyektifnya, mereka justru menghalalkan cara, bahkan melakukan revolusi yang meluluhlantakkan tatanan dunia agar masuk surga. Dalam tataran mondial, contoh kelompok tersebut antara lain kelompok yang menamakan diri sebagai Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Namun, gagasan Nietzsche tidak seluruhnya valid dalam konteks Indonesia, terlebih jika dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Bayang-bayang kebencian absolut yang beredar dalam medsos oleh beberapa kalangan tertentu tidak otentik sebagaimana dikembangkan Nietzsche karena lebih merupakan limbah dari pertarungan politik kekuasaan di tingkat lokal.

Ideologi kebencian bukan karakter bangsa Indonesia yang plural, melainkan mampu hidup damai dan harmoni. Banyak kalangan menduga, para penyebar kebencian sekadar alat politik yang digunakan oleh lawan politik BTP-Djarot karena titik lemah pasangan tersebut adalah kodrat BTP yang tidak pernah ia pilih sendiri sebagai keturunan Tionghoa. Tiba-tiba, sejak lahir ia Tionghoa.

Dalil Nietzsche semakin tidak valid karena sejak 2005 sampai dengan 2016 frekuensi pilkada sudah sekitar 1.400 kali, mungkin sudah puluhan, bahkan ratusan, kandidat kepala daerah diajukan partai politik tanpa memedulikan sentimen primordial, termasuk partai-partai Islam mengusung kandidat non-Muslim.

Heterogenitas bangsa dengan garis primordial yang silang-menyilang menjadi aset spiritual bangsa karena tidak memungkinkan bangunan kekuasaan hanya dihimpun melalui garis primordial tunggal. Inklusivitas dalam politik menjadi keniscayaan untuk membangun kekuatan politik yang signifikan di Indonesia.

Watak tersebut amat kuat karena mempunyai akar peradaban dan histori yang menghasilkan konsensus untuk meleburkan bangsa-bangsa se-Nusantara menjadi satu bangsa Indonesia sebagaimana dikumandangkan dalam Sumpah Pemuda.

Ia merupakan monumen spiritualitas bangsa yang merupakan produk tekad semua komponen anak bangsa saling merasakan rasa kebangsaan. Peristiwa yang menggetarkan semangat persatuan merupakan modal sosial peradaban bangsa untuk mewujudkan tujuan bernegara, kebahagiaan bagi rakyat Indonesia.

Sejarah mengajarkan fanatisme kebencian primordial bukan monopoli kelompok miskin atau kurang pendidikan, tetapi juga golongan menengah, tetapi diduga mengidap sindrom delusi. Maka, solusinya negara harus mempunyai komitmen permanen terhadap politik pendidikan membangun watak generasi muda Indonesia.

Harapan juga ditujukan kepada ketiga pasangan calon meskipun dalam derajat berbeda mempunyai rekam jejak dan asal-usul spirit kebangsaan, berkewajiban juga mengeliminasi para pendukung yang menggalang kekuatan dengan menyebarkan kebencian primordial.