Selasa, 15 November 2016

Menebar Ketidakpastian Baru

Menebar Ketidakpastian Baru
A Tony Prasetiantono  ;   Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM
                                                    KOMPAS, 14 November 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dalam beberapa hari ini, dunia masih tercengang. Terpilihnya Donald Trump menjadi presiden baru Amerika Serikat menimbulkan tanda tanya tentang masa depan perekonomian AS dan perekonomian global. Dengan temperamennya yang meledak-ledak, wajar apabila pasar menilai Trump akan menebarkan ketidakpastian baru pada perekonomian global, yang sesungguhnya belum sembuh dari mata rantai krisis yang dipicu masalah kredit kepemilikan rumah subprima (subprime mortgage) di AS sejak tahun 2008.

Ekonom peraih Nobel, Paul Krugman, di situs The New York Times (9/11/2016) juga langsung merespons negatif. ”Suatu hal yang buruk baru saja terjadi. Perekonomian global akan rontok (fallout). Trump bakal membawa resesi dunia,” tulis Krugman secara sengit. Pernyataan Krugman terasa sangat emosional dan sentimental. Bagaimana sebenarnya prospek perekonomian AS dan global pada era Trump, dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia?

Kegusaran Krugman sebenarnya cukup beralasan. Menilik kinerja ekonomi AS saat ini, bisa dibilang sudah berada di jalur yang benar mengarah ke pemulihan. Enam tahun yang lalu, Presiden Barack Obama mengumumkan di Gedung Putih, bahwa AS menderita angka pengangguran sebesar 10 persen, atau yang terburuk dalam sepanjang sejarah perekonomian modern AS.

Namun, kini angka tersebut secara agresif dipangkas menjadi 4,9 persen. Ini hebat. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan efektivitas tiga kebijakan yang ditempuh AS, yakni kombinasi antara kebijakan moneter (menurunkan suku bunga hingga serendah 0,25 persen dan mencetak uang untuk memasok likuiditas ke seluruh dunia) dengan memperlebar defisit fiskal yang menjadi stimulus bagi belanja infrastruktur dan belanja modal lain.

Dampaknya, perekonomian AS mulai menggeliat sejak Mei 2013, yang ditunjukkan dengan penyerapan angkatan kerja baru dalam jumlah besar, yakni 200.000 orang hingga 300.000 orang per bulan.

Perekonomian AS dianggap baik jika tingkat pengangguran mencapai 4 persen. Dalam istilah Krugman, sebenarnya saat ini perekonomian AS mulai mengarah ke full employment, artinya sudah mendekati level ideal dalam hal pengangguran. Sulit membayangkan AS bisa menurunkan pengangguran di bawah 4 persen.

Penyebabnya, di negara maju, seperti AS, pengangguran tidak mungkin dihilangkan sama sekali karena pemerintah mempunyai skema jaminan sosial (social security) yang memungkinkan penduduk untuk ”memilih” menjadi penganggur secara sukarela (voluntarily unemployed).

Pertumbuhan ekonomi AS juga dapat dijaga pada level yang cukup baik, meski masih di bawah 2 persen, yang biasanya dipakai sebagai acuan untuk mendeteksi apakah perekonomian AS sudah baik atau belum. Ditambah dengan data penjualan mobil yang sudah pulih ke-17 juta unit setahun, serta indeks harga saham Dow Jones mencapai 18.500, sebenarnya amat wajar apabila kita membayangkan bahwa era Barack Obama seyogianya dilanjutkan ke Hillary Clinton.

Dilema suku bunga

Namun faktanya, rakyat AS telah memilih untuk ”mencari hal atau suasana baru” dengan cara memilih Trump. Pada saat kampanye, Trump juga telah mendemonstrasikan bahwa dirinya ”tampil berbeda” dibandingkan Hillary. Mungkin Trump berpikir, jika dirinya tidak memiliki diferensiasi terhadap Hillary, kandidat dari partai yang tengah berkuasa yang bakal diuntungkan. Inilah cara pemasaran yang paling esensial: harus ”berani tampil beda”.

Lalu, apa perbedaan yang ditawarkan Trump? Dalam hal pengelolaan sektor moneter, misalnya, bisa jadi dia tidak ingin berlarut-larut dalam menaikkan suku bunga, seperti yang dilakukan The Fed saat ini. Kepala Bank Sentral AS Janet Yellen, meski sudah berkali-kali menjanjikan kenaikan suku bunga, ternyata selalu tertahan.

Dalam dua tahun terakhir, seluruh dunia seperti dicekam ketidakpastian terkait kebijakan suku bunga The Fed. Ekspektasinya suku bunga naik, tetapi selalu batal. Pertimbangannya, Yellen pasti ingin memastikan lebih dulu, bahwa perekonomian AS akan aman dari dampak negatif dari kenaikan suku bunga. Kebijakan ini berpotensi untuk menaikkan kurs dollar AS (yang mengurangi daya saing produk AS), serta memperlemah indeks harga saham (karena terjadi migrasi dana dari Wall Street ke industri perbankan).

Sempat terbetik berita bahwa Donald Trump kemungkinan tidak mencalonkan lagi Janet Yellen sebagai Kepala The Fed pada 2018. Itu masuk akal karena Trump ingin menampilkan hal baru. Namun kemudian muncul gosip bahwa Trump sangat suka dengan Paul Volcker, mantan Kepala The Fed di era Presiden Jimmy Carter dan Ronald Reagan.

Namun, Volcker tentunya sudah sangat terlalu tua untuk kembali ke The Fed. Yang lebih masuk akal adalah menaikkan Stanley Fischer yang kini menjadi Wakil Kepala The Fed. Fischer ekonom kawakan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang berkarier lama di Dana Moneter Internasional (IMF) dan kemudian menjadi Gubernur Bank Sentral Israel.

Teka-teki kebijakan tetap sama: apakah suku bunga akan dinaikkan secara lebih cepat, ataukah dibiarkan berlama-lama tak menentu seperti sekarang? Kenaikan suku bunga ini sesungguhnya memang cukup urgen dilakukan karena AS ingin segera melakukan normalisasi keadaan. Suku bunga rendah yang berkepanjangan menebarkan kekhawatiran terjadinya tindak spekulasi. Menurut saya, hal ini sekarang sudah terjadi. Modal global mengalir deras dari AS ke negara-negara emerging markets telah terjadi pada periode kebijakan mencetak uang (quantitative easing). Sejak 2013, modal global itu pun kembali mengalir deras ke AS. Kalau tidak dikendalikan, AS bisa kewalahan.

Dilema inilah yang kini dihadapi AS. Di satu pihak, suku bunga perlu dinaikkan untuk meredam spekulasi. Namun, jika dinaikkan, timbul masalah baru dengan terlalu melubernya aliran modal masuk ke AS. Ini akan menyebabkan ”gelembung” (bubble) baru, yang rawan terkoreksi. AS tentu tidak mau pengalaman tahun 2008-2009 terulang. Koreksi yang terlalu dalam (deleveraging) akan terasa menyakitkan. Itulah sebabnya Janet Yellen sangat berhati-hati. Akankah Trump berani menempuh jalan sebaliknya yang riskan?

Rupiah melemah

Pada Jumat pagi, 11 November 2016, rupiah sempat melemah ke Rp 13.560 per dollar AS, sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia melemah ke 5.300. Respons ini merupakan representasi kegelisahan pelaku ekonomi di Indonesia yang pesimistis terhadap relasi antara Indonesia dan AS. Di sisi lain, kurs dollar AS menguat, bahkan indeks harga saham di New York malah mencatat rekor baru 18.807. The Wall Street Journal, Jumat (11/11/2016), menganalisis bahwa hal itu terjadi sesudah Trump mengucapkan pidato kemenangan, yang disusul dengan pertemuannya dengan Barack Obama. Tebersit asa baru.

Pelemahan rupiah saya duga masih merupakan respons sesaat, yang belum menunjukkan fundamental dan prospek jangka panjang. Kita belum tahu benar apa yang bakal dilakukan Trump. Apakah komentar-komentar kerasnya pada saat kampanye bakal benar-benar dilakukannya saat sudah efektif menjadi presiden? Belum tentu. Ada dua kemungkinan.

Pertama, Trump sengaja membuat posisi ”keras” hanya untuk ”berjualan” guna mengalahkan Hillary. Selepas jualannya laku, bisa saja dia berubah arah. Kedua, saat nanti Trump sudah menjadi presiden, dia mulai menyadari bahwa banyak hal yang belum dan salah dia ketahui sebelumnya. Ada jurang perbedaan yang lebar antara sebelum menjabat dan sesudah menjabat.

Hal ini berlaku universal. Presiden Jokowi, misalnya, juga saya lihat mengalami transisi itu. Pada saat mulai menjabat, Presiden Jokowi tampak begitu ingin ngebut untuk segera menyelesaikan semua masalah dengan cepat, terutama untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur dan memberi jaminan sosial bagi rakyat (program BPJS). Hal ini tentu saja bagus dan mendapat apresiasi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tampaknya makin disadari, semua hasrat besar itu tidak bisa begitu saja diwujudkan karena ada keterbatasan anggaran.

Target-target ekonomi yang terlalu tinggi pada awal pemerintahan (misalnya pertumbuhan penerimaan pajak 30 persen) kini mulai dikoreksi oleh menteri keuangan baru, Sri Mulyani Indrawati, menjadi lebih realistis dan kredibel. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga keberlanjutannya. Defisit APBN dijaga jangan sampai melampaui ambang batas. Kita tidak mau terperosok seperti Brasil, yang defisit APBN-nya ngebut hingga 10 persen terhadap produk domestik bruto.

Masih ada peluang Trump akan menjalani hal yang seperti itu: lama-kelamaan menjadi kian realistis. Karakteristiknya yang terasa ”sangar” dalam sejumlah isu selama ini belum tentu berlanjut.

Dia masih perlu waktu untuk benar-benar memahami kompleksitas menjadi pemimpin nomor satu di dunia. Semoga Trump cepat belajar dan segera menemukan formula yang pas untuk menentukan arah kebijakan ekonominya ke depan.

Apabila hal itu tidak bisa dilakukannya, Trump hanya akan menjadi faktor tambahan yang menebar ketidakpastian baru bagi perekonomian global. Inilah hal yang sungguh tidak kita harapkan.