Makna Kemenangan Donald Trump untuk Indonesia

Makna Kemenangan Donald Trump untuk Indonesia Aleksius Jemadu  ;   Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan Karawaci, Tangerang

                                                    KOMPAS, 11 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pengaruh besar Amerika Serikat di berbagai belahan dunia membuat orang bertanya-tanya tentang arah kebijakan luar negeri presiden terpilih Donald Trump. Dalam kampanyenya, Trump melontarkan berbagai janji yang tampaknya agak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah menjadi pola umum dalam kebijakan luar negeri AS, terlepas dari apakah presidennya dari Partai Republik ataupun Partai Demokrat. Majalah The Economist (edisi 2 November 2016) yang sangat kritis dengan pencalonan Trump menyebutkan bahwa isi kampanye Trump bertentangan dengan tradisi AS yang mendukung globalisasi dan perdagangan bebas, terpeliharanya hubungan baik AS dengan sekutu-sekutunya di Eropa dan Asia, serta promosi hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di seluruh dunia. Trump menaruh kecurigaan yang mendalam terhadap kesepakatan perdagangan bebas, baik di tingkat regional dengan Meksiko dalam kerangka Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dan tingkat global, yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sistem perdagangan bebas telah mengakibatkan pengangguran bagi kelas menengah AS yang menjadi basis penting bagi terpilihnya Trump. Dengan alasan ini juga, Trump menolak mentah-mentah perjanjian perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang diusung pendahulunya, Presiden Barack Obama. Penolakan terhadap prinsip perdagangan bebas ini juga bertolak belakang dengan tradisi Partai Republik, khususnya di bawah Presiden Ronald Reagan tahun 1980-an yang terkenal dengan promosi pasar bebas dengan meminimalisasi peranan negara dalam perekonomian. Dalam kampanyenya, Trump seperti tidak menyadari bahwa dalam kebijakan luar negeri AS, promosi demokrasi dan HAM adalah kepentingan utama (core interest). Tanpa keraguan, Trump memuji sikap tegas Tiongkok dalam menindas demonstrasi mahasiswa di Lapangan Tiananmen tahun 1989 serta memuji Presiden Rusia Vladimir Putin yang melanggar asas demokrasi dan HAM di Rusia. Sikap lunak dan bahkan pujian terhadap Putin ini tentu mengejutkan bagi sekutu AS di Eropa Barat yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang mengecam sepak terjang Rusia di Ukraina. Akankah AS di bawah Trump meninggalkan dan menelantarkan NATO? Bagaimana Asia dan Indonesia? Berdasarkan acuan di atas, kita bisa memperkirakan apa yang akan dilakukan Trump di Asia. Ia memandang Tiongkok dengan penuh kecurigaan dan bahkan merencanakan memberikan sanksi tegas kepada mitra dagang utama AS itu. Trump tampaknya tidak menyadari bahwa konstelasi ekonomi politik sudah berubah pada abad ke-21 ini di mana telah muncul kekuatan ekonomi baru di Asia, yaitu Tiongkok dan India yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh AS. Bahkan, AS akan menanggung rugi yang besar jika gagal memanfaatkan pertumbuhan ekonomi kedua raksasa Asia ini. Pada abad ke-20 mungkin AS masih mendominasi ekonomi dan keamanan dunia, tetapi pada abad ke-21 ini telah terjadi perubahan yang mendasar dengan munculnya perekonomian-perekonomian yang pasarnya masih bertumbuh (the emerging markets) yang tergabung dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) yang berkemampuan menantang dominasi AS dan Barat pada umumnya. Ekonomi politik dunia semakin dicirikan dengan saling ketergantungan yang semakin mendalam, baik melalui globalisasi keuangan maupun produksi. Kejayaan dan kebangkitan ekonomi AS setelah Perang Dunia II justru disebabkan oleh sikap terbuka dan menjangkau dunia luar melalui kerja sama, baik di tingkat regional maupun global. Jika tradisi yang sukses itu ditinggalkan, kita mempertanyakan alternatif apa yang akan ditawarkan Trump. Dari sudut kepentingan Indonesia, kehadiran AS di Asia masih sangat dibutuhkan untuk mengimbangi dominasi ekonomi dan militer Tiongkok yang tidak jarang mengabaikan norma dan hukum internasional. Kita sudah melihat bagaimana Tiongkok mengabaikan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) yang menolak klaim kedaulatan sepihak Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Dominasi salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara akan mengecilkan arti ASEAN yang selama ini penuh dengan inisiatif untuk code of conduct dalam tata kelola konflik di Laut Tiongkok Selatan demi menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Bagaimanapun ASEAN adalah platform regional kebijakan luar negeri Indonesia yang bisa meningkatkan posisi tawar kita di dunia internasional. Kemitraan AS-Indonesia Di samping itu, Indonesia berkepentingan melanjutkan kemitraan strategis dengan AS yang mewadahi kerja sama jangka panjang kedua negara dalam bidang perdagangan dan investasi, perubahan iklim, dan sosial budaya. Kerja sama yang sudah dibina selama ini telah meningkatkan arus investasi Amerika Serikat ke Indonesia dan perdagangan bilateral yang memberi keuntungan kepada kedua pihak. Dengan pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi dan pertumbuhan daya beli kelas menengah, keliru besar jika AS di bawah Trump akan mengabaikannya hanya karena pemerintahannya lebih mengutamakan tuntutan kelas menengah di dalam negeri. Akhirnya, sikap diskriminatif Trump terhadap Islam sangat disesalkan dan bahkan merugikan kepentingan keamanan AS sendiri. Bagaimanapun Indonesia adalah contoh negara yang berhasil mengombinasikan antara pendekatan represif dan budaya melalui deradikalisasi dalam upaya menanggulangi ancaman terorisme. Mestinya Indonesia bisa menjadi mitra yang penting bagi AS. Selain itu, keberhasilan Indonesia sebagai bangsa dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dalam menciptakan demokrasi yang relatif stabil perlu diapresiasi sebagai soft power yang menginspirasi dunia. ●