Rabu, 16 November 2016

Hillary dan Paradoks Politik Perempuan

Hillary dan Paradoks Politik Perempuan
Arya Budi  ;   Mahasiswa Pascasarjana Australian National University
                                                    KOMPAS, 15 November 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Hasil pemilu presiden AS pada 8 November 2016 menunjukkan paradoks dalam kacamata publik internasional, khususnya publik Indonesia. Tentu ada banyak analisis yang bisa menjelaskan kemenangan Donald Trump dan kekalahan Hillary Clinton: naiknya pemilih konservatif dan ultranasionalis yang terakomodasi oleh pencalonan Trump, skandal e-mail, dan retorika Hillary sebagai politician as usual, naiknya preferensi pendatang baru alias political outsider bagi Trump atas politisi pro status quo oleh Hillary, atau preferensi programatik kedua kandidat yang kontras. Namun, perspektif ”kekalahan Hillary” menyisakan lebih banyak paradoks dibandingkan perspektif ”kemenangan Trump”.

Kekalahan Hillary menampilkan pasel dalam tatanan demokrasi liberal di AS dan demokrasi elektoral di dunia dalam hal politik perempuan. Pertama, dalam tatanan demokrasi liberal AS setelah terpilihnya dan bertahannya Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama. Awalnya kemunculan Hillary sebagai kandidat presiden perempuan pertama menunjukkan arah gerak output demokrasi AS. Namun, pemilih AS dengan populasi pemilih perempuan yang lebih besar (53 persen) dibandingkan pemilih laki-laki (47 persen) ternyata lebih memilih kandidat dengan retorika seksis, bias jender, dan kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan di masa lalu.

Kedua, kekalahan Hillary justru menunjukkan lebih banyak paradoks dalam tatanan demokrasi elektoral di dunia, baik negara maju, berkembang, maupun terbelakang. Di negara maju, politik perempuan lahir di Jerman ketika Angela Merkel terpilih sebagai pemimpin Partai CDU dan kemudian menjadi kanselir (perdana menteri/PM) Jerman sejak 2005 hingga kini dan akan melampaui durasi kepemimpinan PM perempuan di Inggris, Margaret Thatcher (1979-1990).

Inggris kini bahkan kembali dipegang PM perempuan, Theresa May, setelah mengalahkan satu-satunya kandidat lain yang juga perempuan, Andrea Leadsom, dalam memperebutkan kepemimpinan Partai Konservatif Inggris pada Juli 2016.

Hasil pemilu AS 2016 bahkan tertinggal dari negara demokrasi elektoral baru. Tak sedikit jika kita mendaftar munculnya perempuan sebagai orang nomor satu di negara-negara Asia. Mereka adalah Sheikh Hasina Wajed dan Begum Khaleda Zia yang saling berebut kursi PM di Banglades, Presiden Chandrika Kumaratunga di Sri Lanka, ibu dan anak Indira Gandhi dan Sonia Gandhi di India, atau pemimpin karismatik yang menjadi martir Benazir Bhutto di Pakistan.

Di Asia Timur ada Makiko Tanaka di Jepang, Park Geun-hye di Korea Selatan, dan Mei 2016 Tsai Ing-wen menjadi presiden perempuan pertama di Taiwan. Di Asia Tenggara, selain Filipina oleh Corazon C Aquino dan Gloria Macapagal-Arroyo serta Indonesia oleh Megawati Soekarnoputri, kini Wan Azizah bersama suaminya, Anwar Ibrahim, terus memimpin gerakan oposisi di Malaysia. Aung San Suu Kyi berhasil menyudahi rezim junta militer Myanmar melalui pemilu November 2015.

Pelajaran penting

Ada dua pelajaran penting dari bangkitnya politik perempuan di Asia. Pertama, politik perempuan bangkit justru karena keperempuanan. Mereka diuntungkan justru oleh stereotip jender yang ada di masyarakat, khususnya Asia. Thompson (2003), misalnya, berargumen, anggapan bahwa perempuan cenderung lemah dan tak punya ambisi untuk menghabisi lawan justru mendorong aktor-aktor penting politik nasional berkoalisi dan mendukung kepemimpinan perempuan di Asia.

Kedua, para pemimpin perempuan ini lahir dari sebuah adagium vox populi vox Dei yang mewujud dalam one man one vote dalam penyelenggaraan pemilu di setiap negara. Hak memilih universal (universal suffrage) pun kini merata dilaksanakan di seluruh negara yang menyelenggarakan pemilu setelah Arab Saudi akhirnya menjadi negara terakhir yang memberikan hak elektoral— memilih dan dipilih—pada pemilu legislatif 2015. Sayangnya, efek atas gender stereotyping dan hak memilih universal tidak bekerja pada Hillary. Pun demikian dengan nalar demokrasi liberal yang efektif bekerja pada Thatcher, Merkel, dan May tetapi tidak pada Hillary.

Secara teoretik, deretan pemimpin perempuan di negara- negara demokrasi baru di Asia lebih membuktikan bahwa pemilu salah satu sistem paling efektif untuk meletakkan siapa pun, khususnya dalam isu jender, pada kesempatan yang sama. Pemilu tak hanya menegasikan penanda rasial, tetapi juga penanda biologis, seperti laki-laki dan perempuan. Namun, secara praktik, harus diakui bahwa mayoritas para pemimpin perempuan lahir dari rahim dinasti politik. Mereka mewarisi sumber-sumber simbolik kepemimpinan anggota keluarganya, baik secara vertikal, termasuk ayah atau kakek, maupun horizontal, sepertisuami.

Secara vertikal, kita bisa menyebut Suu Kyi, Megawati, duo Gandhi, atau Tanaka. Sumber dinasti politik horizontal seperti Wan Azizah atau Khaleda Zia. Hillary pun sama. Dia mewarisi sumber-sumber simbolik suaminya, Bill Clinton, yang memimpin AS 1993-2001.Thompson (2003) berargumen, para pemimpin perempuan ini merepresentasikan simbol the mother atau the daughter of the nation. Sebagai anak perempuan seorang founding father seperti Megawati, Suu Kyi, atau Sonia dan Indira, para perempuan ini mewarisi sumber simbolik sebagai the daughter of the nation. Sebagai seorang istri seperti Wan Azizah, Khaleda Zia, dan Hillary, mereka merepresentasikan the mother of the nation.

Terlepas dari fitur-fitur dinastik, kekalahan Hillary tak sekadar menunjukkan bahwa demokrasi AS terlambat—jika bukan gagal— menghasilkan kebangkitan politik perempuan. Kekalahannya merupakan sebuah paradoks besar untuk sebuah negara yang menjunjung egalitarianisme dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketika kepemimpinan perempuan justru lahir di negara-negara Asia yang cenderung memiliki tradisi patriarki kuat. Ketika pemilih perempuan di negaranya justru memilih kandidat yang melecehkan dan merendahkan perempuan.