Minggu, 06 November 2016

Bangsa di Tubir Jurang

Bangsa di Tubir Jurang
M Subhan SD ;   Wartawan Senior KOMPAS
                                                    KOMPAS, 05 November 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Indonesia dibangun di antara timbunan perbedaan. Dari serakan etnik, ras, kedaerahan, agama, golongan, ideologi politik, berdirilah ”rumah besar” Indonesia. Sebuah bangsa bineka, tetapi harmoni. Perbedaan adalah fakta obyektif. Perbedaan perlu dihormati, tetapi pelecehan terhadap perbedaan adalah pikiran sempit. Perbedaan agama, etnik, ras bukanlah sumber masalah. Sebab, semua itu adalah given, takdir.

Pada masa lalu, perbedaan dan pertentangan antar-ideologi politik, antarkelompok primordial, juga inter-ideologi politik dan inter-kelompok primordial; bukan main dahsyatnya. Perbedaan antara kelompok Islam dan kebangsaan juga meruncing tajam. Pada 1924, sejumlah tokoh Muslim memilih keluar dari Jong Java, termasuk ketuanya Sjamsurijal, ketika usulan untuk pengajaran agama Islam tidak disetujui. Berdasarkan cerita Agus Salim di Universitas Cornell tahun 1953, tulis Deliar Noer (1994), Agus Salim mendorong agar mereka tak patah hati. Lalu terbentuklah Jong Islamieten Bond.

Perpecahan inter-agama pun tak kalah sengit. Pada 1952, Partai Masyumi yang kuat pun gembos setelah perpecahan internal antara kelompok reformis dan kelompok tradisional. Kelompok tradisional yang umumnya bernaung di bawah NU memilih keluar dari Masyumi, 6 April 1952. Pemantiknya adalah perbedaan visi menyangkut partisipasi dalam Kabinet Hatta, peran NU yang kecil, dan posisi Menteri Agama yang tidak lagi menjadi jatah NU. Andai saja NU tidak keluar, Masyumi dipastikan pesta besar merebut suara dalam Pemilu 1955.

Pada masa demokrasi parlementer sekitar dekade 1950-an itu, gejolak politik memang luar biasa. Partai-partai yang terfragmentasi dengan setiap ideologi bisa saling menjatuhkan. Kabinet gonta-ganti begitu cepatnya. Sampai-sampai kabinet tidak efektif bekerja. Politik aliran, meminjam istilah Herbert Feith, memang sangat kental: nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokratis, komunisme.

Jadi, perbedaan bahkan konflik keras pun itu sebetulnya sudah biasa dalam perjalanan bangsa ini. Bedanya, pada masa lalu, perbedaan pandangan ataupun konflik menjadi dinamika sebagai tahapan mencari solusi. Mereka bertentangan keras, tetapi dalam pikiran dan jiwa mereka sudah terpatri bahwa hal itu merupakan proses untuk menemukan atau meneguhkan rumah besar Indonesia. Semua sekat primordial diaduk-aduk, tetapi untuk menemukan wujud keindonesiaan.

Namun, sekarang identitas keindonesiaan mendapat tantangan. Di antara rumah besar Indonesia, para penghuninya memperlihatkan ego. Identitas primordial dikorek-korek. Ini bisa dilihat, misalnya dalam politik otonomi daerah. Sejak otonomi dibelakukan 15 tahun silam, yang menguat justru munculnya sentimen primordial. Putra daerah, sentimen etnik, silsilah kebangsawanan, misalnya, malah menjadi keunggulan untuk meraih elektabilitas guna memenangi pertarungan pilkada. Sadar atau tidak, praktik seperti itu menggerus rumah besar Indonesia. Sekali isu primordial dilepas, ibarat burung, akan sulit ditangkap lagi.

Tiba-tiba pikiran ini disergap kekosongan: nasionalisme memudar. Nasionalisme hari ini mungkin menjadi tema yang berat. Nasionalisme bukan lagi menjadi asupan jiwa sehari-hari seperti udara yang dihirup setiap helaan napas. Nasionalisme tergerus oleh globalisasi yang telah mengubah perilaku penduduk bumi. Globalisasi membuat dunia tak berbatas lagi. Produk Barat (terutama Amerika Serikat) menjadi tren global: makanan, mode, gaya hidup, industri hiburan, dan lain-lain. Namun, muncul juga countertrend melalui nasionalisme kultural. Bisa jadi Korea Selatan mampu menghipnotis miliaran penghuni dunia dengan industri musik K-pop. Jepang juga pernah menghebohkan dengan mode gaya Harajuku-nya.

Saat ini, dunia semakin kosmopolitan. Kosmopolitanisme membuat dunia makin homogen. Terlebih pada era rezim media sosial sekarang ini, penduduk dunia semakin menyatu. Kata futurolog John Naisbitt dan Patricia Aburdene (1990), homogenisasi yang tumbuh mengglobal, justru membuat kita semua akan berusaha melestarikan identitas, apakah itu agama, kultur, kebangsaan, bahasa, dan ras. Artinya nasionalisme mengalami gempuran hebat. Identitas keindonesiaan terasa memudar.

Coba saja tanyakan anak-anak generasi milenium sekarang ini, siapakah idola mereka? Menemukan idola di negeri ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Para elite yang semestinya memberi keteladanan, justru lebih banyak mempertontonkan perilaku cakar-cakaran dan korupsi. Benak generasi muda pun lebih banyak terisi contoh-contoh buruk dan tercela. Masih adakah yang mengingat HOS Cokroaminoto, Agus Salim, AM Sangaji, Soekarno, Hatta, Iwa Kusumasumantri, Tan Malaka, Natsir, Ratulangi, dan sederet founding fathers lainnya? Untunglah masih ada sejumlah sineas yang memfilmkan sejumlah tokoh bangsa, seakan oase di tengah kegersangan keteladanan.

Merawat Indonesia memang bukan pekerjaan mudah. Namun, merawat Indonesia adalah tugas terhormat (noblesse oblige) kita semua. Kebinekaan adalah anugerah yang dimiliki negeri ini. Jikalau sejarah bangsa ini dipahami, komitmen kebersamaan pasti dipegang erat-erat. Namun, jika ada pihak yang menista agama, mencaci etnik, atau memaki setiap perbedaan, itu artinya bangsa ini berada di tubir jurang. Pilar-pilar bangsa makin merapuh.
Dua bulan lalu, saat melawat ke situs bersejarah di Linggarjati, Kuningan, saya terenyak di depan poster Soekarno yang ditempel di dinding. Di poster itu, terkait pro-kontra menyambut perjanjian itu, terbaca jelas, ”Pro atau contra, kita tetap bersatoe. Hindarkanlah perang saudara!” Jika kita—generasi sekarang ini—gagal merawat bangsa, sungguh memalukan.