Urgensi Merombak Kabinet Anna Luthfie   ;  Ketua DPP Partai Perindo

JAWA POS, 18 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

MENURUNNYA pamor pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam enam bulan terakhir melahirkan sinyal bahwa pemerintah perlu segera berbenah. Perbaikan dan pembenahan ini tentu merujuk pada kinerja menteri sebagai pelaksana dari apa yang menjadi visi dan misi pemerintahan ini. Pemerintah perlu membuka ke publik sejauh mana kinerja menteri sebagai bagian dari transparansi untuk membangun kembali kepercayaan publik. Bagaimanapun kepercayaan publik akhir-akhir ini cenderung menurun kepada pemerintah. Sejumlah hasil survei menyebut hal ini tidak terlepas dari merosotnya kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Selain kondisi ekonomi makro yang cenderung kurang bersahabat, persoalan ekonomi yang langsung bersentuhan dengan rakyat (baca: daya beli masyarakat menurun) lebih mudah melahirkan rasa frustrasi publik jika kondisinya terus memburuk. Salah satu yang ditengarai menjadi penyebab adalah perubahan kebijakan pemerintah terkait penetapan harga BBM. Jika sebelumnya perubahan harga itu cenderung berkala dan melihat kecukupan fiskal negara untuk menopang subsidi dengan perubahan harga minyak dunia, dinamika penetapan harga BBM sekarang cenderung diserahkan pada mekanisme pasar. Dalam enam bulan pertama pemerintahan ini berjalan, setidaknya sudah tiga kali terjadi perubahan harga BBM. Padahal, dinamika perubahan harga BBM ini cenderung berpengaruh langsung pada pergerakan harga kebutuhan pokok. Bisa ditebak, masyarakat langsung merasakan dampak kenaikan harga BBM ini. Parahnya, kondisi makroekonomi juga turut menjadi faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi. Sebut saja tingkat inflasi yang juga turut berakumulasi pada melonjaknya sejumlah tarif seperti listrik, transportasi umum, dan elpiji. Hal makro lain yang turut menyumbang turunnya apresiasi publik di bidang ekonomi adalah nilai tukar rupiah yang cenderung merosot terhadap dolar AS. Tidak heran, persepsi publik terhadap kondisi perekonomian pun menjadi negatif. Menteri Ekonomi Kondisi ini mau tidak mau melahirkan wacana kepada publik soal perlunya perombakan kabinet untuk meningkatkan performa kinerja pemerintah. Isu perombakan kabinet sendiri dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu. Terutama terkait sorotan publik pada kinerja empat menteri ekonomi, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Menurut sejumlah analis ekonomi, kinerja menteri-menteri ini kurang mampu membawa perubahan ekonomi. Rupiah masih tertahan di angka Rp 13 ribu dan pertumbuhan ekonomi yang hanya 4,7 persen turut menjadi indikator untuk menilai sejauh mana kinerja mereka. Jika ditelusuri, sejak Kabinet Kerja terbentuk, sebenarnya sejumlah pihak menyebut keraguan apakah para menteri bidang ekonomi mampu menjalankan target perekonomian yang dicanangkan pemerintahan Jokowi, seperti pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7 persen, memperkuat kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan kedaulatan keuangan. Sejumlah visi dan misi ini tertuang dalam sembilan program prioritas pemerintah atau disebut Nawa Cita. Jika melihat apa yang ingin dicapai, dalam enam bulan terakhir, jajaran menteri memang belum menunjukkan kinerja yang berarti. Selain indikator perekonomian makro di atas dan tingkat pertumbuhan yang masih di bawah 5 persen (4,7 persen), secara tidak langsung performa menteri di bidang ekonomi belum menunjukkan jaminan kondisi perekonomian akan bangkit. Apalagi, saat ini wacana impor beras, yang sebelumnya menjadi komitmen pemerintah ini untuk menghentikan impor, cenderung dibuka kembali dengan sejumlah asumsi terkait ketersediaan beras nasional yang dinilai belum memenuhi kebutuhan nasional. Maka, wacana perombakan menteri pun muncul sebagai bagian dari koreksi publik atas kinerja pemerintah. Sejauh ini, presiden belum memastikan apakah reshuffle kabinet perlu dilakukan atau tidak. Namun, sinyal atas perombakan menteri ini bukan berarti sekadar wacana. Boleh jadi presiden akan menimbang kembali perlunya merombak kabinet. Alasan perombakan menteri masih terlalu dini karena menteri baru bekerja enam bulan bukan sesuatu yang menghalangi terjadinya perombakan. Semua tetap bergantung pada otoritas presiden sebagai pemegang hak prerogatif. Perlu Disuntik Pil Berani Penulis memandang Presiden Jokowi terkesan terlalu berhati-hati terkait persoalan perombakan kabinet ini. Memang perombakan menteri bisa berdampak pada gejolak ekonomi, dan tentu saja dinamika atau percikan politik. Gejolak ekonomi bisa terjadi, khususnya perombakan menteri di bidang ekonomi ditengarai memberikan sentimen negatif terhadap pasar bursa. Sejumlah pengamat pasar menyebut para pelaku pasar hanya akan melakukan transaksi jangka pendek. Sentimen negatif ini akan berakhir setelah adanya menteri baru. Dinamika dan atau percikan politik tentu akan menyita energi pemerintah. Hal ini terkait pembagian jatah politik dari partai politik pendukung pemerintah. Tarikan-tarikan ini tentu tidak mudah bagi presiden untuk membangun sebuah keseimbangan politik, antara kebutuhan menempatkan orang secara profesional dan kebutuhan dukungan politik dari partai. Tentu, untuk mencapai semua ini, dibutuhkan proses politik yang tidak mudah, tetapi membutuhkan keberanian politik. Evaluasi kinerja pemerintahan adalah momentum untuk mengukur sejauh mana kinerja kabinet, apakah bekerja sekadar menyenangkan sang presiden atau benar-benar bekerja untuk kepentingan kebangkitan dan kemaslahatan rakyat. Urgensi perombakan kabinet harus dijawab presiden Jokowi sebagai pemilik mandat rakyat. Bukankah presiden pernah menyatakan, ’’Tidak ada visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden.’’ Tentu ini menjadi penanda semua tanggung jawab pemerintahan tetap berada di tangan presiden. Kepentingan perombakan menteri harus dilakukan berdasar kebutuhan untuk menjawab keraguan publik. Pergantian menteri jangan dilakukan hanya untuk kebutuhan sirkulasi dan bargaining kekuasaan. Jika itu dilakukan, presiden tengah bermain-main dengan mandat rakyat. Jika pertimbangannya berdasar ikhtiar untuk meningkatkan kinerja dan performa pemerintahan, tentu pilihan pada menteri yang tepat, baik secara kapasitas maupun akseptabilitas, menjadi sebuah keniscayaan. ●