Jangan Grogi Presiden! Umbu TW Pariangu  ;  Dosen Fisipol Undana Kupang

REPUBLIKA, 30 Januari 2015

Artikel UTWP ini juga dimuat di JAWA POS 30 Januari 2015

dengan judul “Lupakan Politik Balas Budi demi Rakyat”

 http://budisansblog.blogspot.com/2015/01/lupakan-politik-balas-budi-demi-rakyat.html

                                                                                                                                     

                                                

Tim Independen yang terdiri dari sembilan orang (Tim Sembilan) untuk mencari solusi atas kisruh KPK-Polri merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri karena berstatus sebagai tersangka (Republika, 29/1). Meski berjanji akan mempertimbangkannya, dikhawatirkan Presiden agak sulit melaksanakan rekomendasi dimaksud karena berada dalam tekanan partai politik. Tekanan politik inilah yang belakangan membuat sikap politiknya terkesan kompromistis dan terjebak dalam dilema. Apabila melantik Budi dengan status tersangka, Jokowi pasti ditentang masyarakat luas. Jangankan melantik, saat menyatakan menunda pelantikan Budi saja moralitas publik sudah tersinggung. Jika di Filipina, Presiden Ferdinand Marcos yang dikenal diktator dan korup saja berani melantik hakim bersih Efren Plana yang sukses besar memberantas korupsi di Kantor Pajak Filipina tahun 1975. Masak di sini, Presiden penerima Bung Hatta Anti Corruption Award (2010), yang dipilih langsung rakyat, justru melantik petinggi polisi berkasus. Jika tak dilantik, Jokowi pasti diserang elite-elite politik di belakangnya, termasuk DPR. Ia akan dianggap sebagai presiden hapaheman alias tak tahu berterima kasih atas pencapresannya pada Pemilu 2014 lalu. Dengan tak mengindahkan hasil fit and proper test, DPR bisa saja menggolongkan keputusan tidak melantik Budi sebagai penghinaan parlemen. Meskipun sebenarnya "politik mengharimaui" ini terkesan tidak etis dan bermoral. Sebab, awalnya "bola panas" status Budi berasal dari DPR yang grasa-grusu tetap meluluskan uji kepatutan dan kelayakan meski Budi sudah ditersangkakan. Memang ada opsi lain yang ditawarkan Tim Sembilan, yakni melantik Budi lalu kemudian diminta mundur, sebagaimana diusulkan Menko Polhukam dan Menkumham. Namun, cara ini bisa mengangkangi maksud Pasal 11 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana Pasal 11 ayat 5 berbunyi, "Dalam keadaan mendesak, presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." Dalam penjelasannya disebutkan, "Yang dimaksud dengan dalam keadaan mendesak ialah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara." Pertanyaannya, sumpah jabatan apa yang dilanggar oleh Budi? Sulit dicerna akal sehat, seseorang yang baru disumpah, langsung dinilai melanggar sumpah jabatan. Budi bisa saja tak mundur dengan bersandar pada penafsiran hukum tersebut. Indikasi awalnya pun sudah tampak ketika Budi ngotot mempraperadilankan KPK ke pengadilan, termasuk juga melaporkan dua komisioner KPK ke Kejaksaan Agung, yakni Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto, pascapenersangkaan dirinya. Kini, kontroversi Budi telah memicu "kuretase" dalam rahim pemberantasan korupsi di mana semua pimpinan KPK sudah berstatus terlapor dan tersandung masalah hukum. Bagaimanapun pedang pengambilan keputusan tetap harus dihunus Presiden. Tak mengenakkan memang, apalagi desas-desus pemakzulan mulai bergaung di Senayan. Salah satunya oleh politisi PDIP sendiri, Efendi Simbolon, yang menganggap sikap dan keputusan Jokowi membuka celah bagi kemungkinan pemakzulan dirinya. Misalnya, ketidaktegasan pidato Jokowi dalam menengahi ketegangan KPK dan kepolisian pascapenetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Memang sejauh ini kekuatan Koalisi Indonesia Hebat tak cukup kuat untuk menopang pemerintahan terhindar dari berbagai gangguan politis, termasuk pemakzulan. Kuatnya posisi politik DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih dan masih rentannya relasi politik antara pemerintah dan DPR membuat roda pemerintahan sewaktu-waktu bisa terganjal. Meski demikian, Jokowi tak perlu terlalu grogi, yang kemudian bisa membuatnya salah mengambil keputusan. Sistem presidensial masih memberikan kemewahan konstitusional bagi pemerintahan untuk tetap eksis selama lima tahun. Menurut konstitusi, presiden dapat dimakzulkan oleh sejumlah alasan hukum—bukan alasan politik—yakni melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Itu pun dengan sejumlah tahapan politik yang "rumit" dan memakan waktu. Sejauh ini kepercayaan rakyat terhadap Jokowi masih terjaga. Hasil survei Indopolling Network (28/1) menyatakan, tingkat kepercayaan terhadap kemampuan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK dalam melaksanakan program prioritas Nawa Cita masih tinggi. Tingkat kepercayaan tertinggi ada pada aspek menjaga toleransi kehidupan beragama (78,5 persen), disusul membangun infrastruktur (69,8 persen), dan memperkuat posisi Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar 68,2 persen. Modal inilah yang harus dirawat sebaik-baiknya oleh Jokowi. Maka, lupakan saja soal Budi atau baik budi ataupun balas budi. Kali ini, Jokowi sebaiknya membuktikan definisi demokrasinya—sewaktu debat capres kemarin—yakni "mendengarkan suara rakyat" dengan membatalkan pelantikan Budi dan melantik kapolri lain yang memiliki jejak rekam integritas, kompetensi, dan akseptabilitas demi martabat bangsa. ●

Growing up under Western coverage of Islam Asyifa Putri  ;  A communications student from the school of social and political sciences at the University of Indonesia

JAKARTA POST, 31 Januari 2015

                                                                                                                                     

                                                

About five years ago, my life was altered utterly when my father decided to move to the US, along with my family. Although different, everything was structured and simpler than back home in Jakarta. However, I was still a minority with attached stereotypes. The fact that I’m a Muslim is what might have caused problems if my classmates had known, which they didn’t. This opinion was formed because of what I gathered from the media and personal encounters. It came to the point where I was reluctant to show any sign of my “Muslim-ness”. I don’t like how my religion is being portrayed in the media but I also don’t feel I have enough knowledge to refute the stereotypes already formed long before I was even there. I heard stories from close friends that they had had to sit through prolonged investigation at the airport; one’s first name is Mohammad. Also, my mother’s fingerprints were taken at the airport, whilst my sister, brother, father and myself could go through security easily. “It’s just a random check” the official said. What a coincidence; it was my mother, who wears a hijab, who got checked. At the time, news about Muslims in the mainstream media was revolving around 9/11, the invasion of Iraq, the Beslan hostage massacre, and everything violent. Muslims were shown to be these lunatic people running around with weapons, demonstrating chaotically and dressing weirdly according to western standards. It seems as if the western media has an agenda to make all Muslims look petrifying. A friend once told me, unaware that I’m Muslim, that he was extremely nervous about boarding his plane because an Arabic-looking guy was in the same row as his. Today, the situation, if not the same, has become worse. The Boston marathon bombing, which occurred in 2013 and caused three deaths and many injuries, has opened up the old wound of 9/11 as the suspects were said to be Muslim. Many people expressed anger online, saying what horrible human beings Muslims were and that they had grown even more suspicious toward all Muslims. Then the Sydney siege happened in the Lindt Café not too long ago, carried out by a Muslim man, and two were killed in the incident. The occurrence sparked more buzz about how violent Muslims are in Australia and beyond. Further, the IS extremist group is known for their videos of the beheadings of soldiers, civilians, journalists and aid workers, and lately Japanese hostages. If I were in westerners’ shoes and was presented with this kind of news every day, I would definitely think of Muslims as barbarians who love killing people and hitting their wives. In no way am I blaming the media for what those people did and in no way am I supporting anything they did. But if we are to talk about religion and Islam, I was taught the value of tolerance since kindergarten, and hitting anyone is out of the question, especially when it involves women and kids. But with what the media has shown, no one would believe Islam is a religion that encourages peace. And I was also in shock that these things happened and were declared to be a form of jihad to protect Islam. But then again, if the media said that they were only showing the facts of what happened around the world, why hasn’t the news shown coverage of similar intensity about how the US has practically destroyed countries, killing civilians? Even if it is being covered, the news has made the US come out as the hero. They bombed cities with civilians living there. Countless people died as a result. Many children become orphaned, losing limbs, schools and houses. Why hasn’t the media covered that justifiably; how much of the US actions were for oil? Although this may be a rumor, it’s a rumor that people named Mohammad and Aisyah are suspected as terrorists. Is it more sinful and morally wrong to kill people from developed countries than it is to kill those from developing countries? Shouldn’t the people living in, say, Palestine, be the ones feeling afraid whenever there are westerners on their soil? Journalism plays a major part in shaping public opinion about Islam. So with the fear that the coverage of Islam and Muslims has brought about, and the low media power of people from developing countries, which is where many Muslims come from, we just have to endure the painstakingly long investigations at the airport. And just maybe, when we have a chance and time, we could explain that not all Muslims are like those being covered in the news, just like not all westerners are heroes. And when people say that actions speak louder than words, then show them that most of us just want to live a normal, peaceful life. Just like all other religions and races, there are good and bad people. And the fact that we are of the same religion and/or race does not make us all behave the same way. ●