|
Menguji Niat Calon Pemimpin NU, Jabatan atau Khidmah? Dony Lesmana
Eko Putra : Redaktur di JawaPos.com. |
JAWA POS, 19 Agustus 2026
|
MENJELANG Muktamar
Nahdlatul Ulama (NU), perhatian warga Nahdliyin kembali tertuju pada arah
organisasi dan sosok yang akan dipercaya memimpin jam'iyah terbesar ini. Muktamar seharusnya
menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, mengevaluasi perjalanan organisasi,
sekaligus meneguhkan kembali semangat khidmah kepada umat. Namun, di tengah
dinamika menuju Muktamar NU, muncul pula keresahan mengenai kerasnya
perebutan pengaruh dan jabatan. Berbagai dugaan praktik
transaksional dalam proses mencari dukungan tentu harus dibuktikan secara
objektif. Jangan sampai isu berubah menjadi fitnah atau tuduhan tanpa dasar.
Tetapi, jika isu tersebut terus menjadi pembicaraan di tengah warga NU, ada
satu pertanyaan penting yang layak direnungkan bersama: apakah kita sedang
mencari penghidupan di NU, atau benar-benar sedang berusaha menghidupkan NU? Muktamar NU Bukan Sekadar
Perebutan Jabatan Muktamar NU bukan hanya
tentang siapa yang menjadi Ketua Umum PBNU atau siapa yang dipercaya menjadi
Rais Aam. Muktamar adalah momentum menentukan arah perjalanan organisasi. Di
dalamnya terdapat amanah para ulama, pesantren, santri, badan otonom, lembaga
pendidikan, lembaga sosial, kader, serta jutaan warga Nahdliyin. Karena itu, ukuran
seorang calon pemimpin NU seharusnya tidak berhenti pada banyaknya dukungan.
Lebih dari itu, harus dilihat keilmuan, integritas, kapasitas, ketulusan,
rekam jejak pengabdian, dan kesediaannya menjaga amanah. Perbedaan pilihan adalah
hal biasa. Adu gagasan juga bagian dari dinamika organisasi. Yang menjadi
persoalan adalah ketika kontestasi berubah menjadi perebutan kepentingan.
Apalagi jika muncul persepsi bahwa dukungan dapat diperoleh melalui uang,
fasilitas atau transaksi tertentu. Jika memang ada dugaan seperti itu,
mekanisme organisasi harus mampu memeriksanya secara adil. Jika terbukti,
harus ada tindakan sesuai aturan. Jika tidak terbukti, nama baik pihak yang
dituduh juga harus dipulihkan. Menjaga marwah NU bukan
berarti menutup persoalan. Sebaliknya, keberanian meluruskan persoalan adalah
bagian dari menjaga marwah organisasi. Ada pertanyaan sederhana yang
seharusnya diajukan kepada siapa pun yang ingin memimpin NU, mengapa ingin
menjadi pemimpin NU? Apakah karena ingin
mengabdi kepada umat atau karena jabatan memberikan akses, pengaruh,
fasilitas dan keuntungan tertentu? Pertanyaan ini penting
karena jabatan di NU bukan hadiah. Jabatan adalah amanah. Semakin tinggi
posisi seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya kepada umat dan
pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Dalam berbagai
kesempatan, pesan yang dinisbatkan kepada Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim
Asy'ari kerap dikutip: “Siapa yang mengurus NU,
saya anggap santriku.” Pesan tersebut mengandung
makna mendalam. Mengurus NU seharusnya dipandang sebagai khidmah, bukan
kendaraan untuk mengejar keuntungan pribadi. Inilah yang semestinya
menjadi cermin menjelang Muktamar NU. Jangan Sampai Banyak yang Mencari
Penghidupan di NU Ada kalimat yang terasa
keras, tetapi penting untuk direnungkan, “Jangan sampai banyak orang mencari
penghidupan di NU, tetapi semakin sedikit yang berpikir bagaimana
menghidupkan NU.” Kalimat ini tentu tidak
boleh diarahkan kepada seluruh pengurus NU. Masih banyak kiai, pengasuh
pesantren, pengurus, kader dan warga Nahdliyin yang bekerja tanpa pamrih.
Mereka menghidupkan madrasah, mengurus pesantren, membangun lembaga sosial,
mendampingi masyarakat, membina generasi muda dan menggerakkan kegiatan NU
dengan tenaga bahkan biaya sendiri. Mereka mungkin tidak
memiliki jabatan tinggi. Mereka mungkin tidak berada di panggung utama.
Tetapi justru merekalah yang menjaga NU tetap hidup dari akar rumput. Di sinilah nasihat Nyai
Hj. Machfudhoh Aly Ubaid menjadi relevan. Dalam sebuah kesempatan ketika
penulis sowan bersama PRNU Cipayung, Depok, beliau mengingatkan pentingnya
merawat dan membesarkan ranting NU. "Ranting bersentuhan
langsung dengan masyarakat. Ranting menjadi salah satu ujung tombak yang
merawat hubungan NU dengan warga," kata bu Nyai Machfudhoh yang
merupakan putri KH. Wahab Hasbullah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Pesannya sederhana tetapi
kuat: khidmah yang sesungguhnya bukan hanya terlihat di tingkat pusat, tetapi
juga hadir di tengah masyarakat. Bagaimana Jika Mbah
Hasyim Melihat NU Hari Ini? Kita tentu tidak boleh
berbicara atas nama KH Hasyim Asy'ari. Namun, kita bisa bercermin dari
warisan pemikiran dan keteladanannya. KH Hasyim Asy'ari sangat
menekankan pentingnya ilmu dan adab. Dalam Adab al-'Alim wa al-Muta'allim,
beliau menjelaskan pentingnya etika dalam hubungan guru, murid dan ilmu.
Karena itu, dinamika Muktamar NU seharusnya tidak hanya dinilai dari siapa
yang menang dan siapa yang kalah. Ada pertanyaan yang lebih
mendasar, apakah cara kita berkompetisi masih mencerminkan adab yang
diwariskan para ulama pendiri NU? Jika kontestasi dipenuhi
ambisi, saling menjatuhkan, kepentingan kelompok dan dugaan transaksi
dukungan, maka persoalannya bukan hanya soal aturan organisasi. Persoalannya
menyentuh ruh NU itu sendiri. NU lahir dari tradisi
pesantren, keilmuan, sanad, adab, persaudaraan dan khidmah. Jangan sampai
semua itu terkikis hanya karena perebutan jabatan yang sifatnya sementara. AHWA Harus Dijaga dari
Kepentingan Ahlul Halli wal Aqdi
(AHWA) memiliki posisi penting dalam proses kepemimpinan NU. Karena itu,
mereka yang dipercaya menjalankan amanah tersebut harus mendapatkan ruang
untuk menentukan pilihan secara independen berdasarkan ilmu, pertimbangan dan
kemaslahatan NU. Jika muncul dugaan upaya
memengaruhi AHWA dengan materi atau kepentingan tertentu, persoalan tersebut
tidak semestinya diselesaikan dengan saling tuduh. Harus ada mekanisme
klarifikasi yang transparan, adil dan sesuai aturan organisasi. Sebab jika
praktik transaksional benar-benar terjadi, persoalannya bukan sekadar soal
uang. Yang lebih berbahaya
adalah lahirnya kepemimpinan dengan mental transaksional. Ketika jabatan
diperoleh dengan modal tertentu, muncul risiko bahwa jabatan tersebut
kemudian dipandang sebagai sesuatu yang harus “dikembalikan modalnya”. Jika itu terjadi,
kepentingan umat dapat tergeser oleh kepentingan kelompok. Pengabdian bisa
berubah menjadi perhitungan. Di NU tidak kekurangan
orang pintar, bahkan NU memiliki ribuan kiai, akademisi, santri, profesional,
pengusaha, aktivis dan generasi muda dengan kemampuan luar biasa. Tetapi NU membutuhkan
lebih dari sekadar orang pintar, NU membutuhkan orang yang mau mengabdi. Orang yang ketika
mendapatkan jabatan tidak bertanya, “Apa yang bisa saya dapatkan dari NU?”
akan tetapi bertanya “Apa yang bisa saya berikan untuk NU dan umat?” Di situlah perbedaan
antara mengejar posisi dan menerima amanah. Orang yang benar-benar mencari
amanah akan tetap mengabdi meski namanya tidak tercantum dalam struktur. Pendiri NU Tidak
Mewariskan Kursi Para pendiri NU tidak
mewariskan kursi kekuasaan, melainkan mewariskan perjuangan. Mereka membangun
pesantren, mendidik santri, mengajarkan ilmu, membangun masyarakat, menjaga
tradisi Islam dan ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jabatan akan berakhir,
Muktamar akan selesai dan pengurus akan berganti tetapi NU harus tetap hidup. Maka calon pemimpin NU
seharusnya memikirkan apa yang akan ditinggalkan setelah masa kepemimpinannya
selesai. Apakah pesantren semakin kuat? Apakah madrasah semakin maju? Apakah
kaderisasi semakin baik? Apakah ekonomi warga Nahdliyin semakin kuat? Apakah
generasi muda semakin dekat dengan NU? Atau justru yang
diwariskan adalah konflik, utang kepentingan, dan kelompok-kelompok yang
saling berhadapan? Muktamar NU harus menjadi
momentum memperkuat persatuan. Jangan sampai setelah Muktamar lahir kelompok
yang merasa menang dan kelompok yang merasa dikalahkan. Siapa pun yang nantinya
dipercaya memimpin NU harus memahami bahwa dirinya bukan pemilik NU. NU bukan
milik Ketua Umum, bukan milik Rais Aam dan bukan milik pengurus pusat. Kembali kepada Ruh
Khidmah Menjelang Muktamar NU,
mungkin sudah waktunya semua pihak berhenti sejenak dari hiruk-pikuk
perebutan pengaruh. Kembali kepada pesantren,
kembali kepada para kiai, kembali kepada kitab, kembali kepada adab dan yang
paling penting, kembali kepada niat. NU tidak membutuhkan pemimpin yang
sekadar menang dalam pemilihan tapi membutuhkan pemimpin yang menang dalam
menjaga amanah. Muktamar harus menjadi
momentum mengembalikan ruh NU sebagai jam'iyah yang mengutamakan ilmu, adab,
persaudaraan dan kemaslahatan umat. Pada akhirnya, pertanyaan
terbesar menjelang Muktamar NU bukan hanya siapa yang menjadi Ketua Umum atau
siapa yang memperoleh dukungan terbanyak. Pertanyaannya jauh lebih
besar adalah NU seperti apa yang ingin diwariskan kepada anak cucu, apakah NU
yang besar secara struktur tetapi rapuh secara moral, atau NU yang tetap kuat
dalam tradisi keilmuan, luas dalam pengabdian, kokoh dalam persaudaraan dan
tulus dalam khidmah? Pesan para pendiri NU
tentang pentingnya mengurus jam'iyah jangan berhenti sebagai kutipan. Jadikan
ia sebagai cermin, sebab NU tidak akan pernah kekurangan orang yang ingin
menjadi pengurus. Yang dibutuhkan NU adalah
lebih banyak orang yang benar-benar mau mengurus umat. Jangan hanya bertanya
apa yang bisa diberikan NU kepada kita. Mari bertanya sebaliknya
Apa yang sudah kita berikan untuk NU? Dan pertanyaan paling penting adalah
Apakah kita sedang mencari penghidupan di NU, atau benar-benar sedang
menghidupkan NU? Wallahu a'lam bishawab. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar