Mesin Desil Ahmadie Thaha :  Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an.

CATATAN CAK AT, 20 Agustus 2026

 

                                                

 

Desil dibuat untuk menghadirkan keadilan. Tapi ketika datanya keliru, angka bisa berubah menjadi pintu yang terkunci.   Pagi di Salabintana punya cara sendiri untuk membuat manusia berpikir lebih jernih. Setelah semalam tidur di dalam tenda berkasur —di bawah langit Sukabumi yang dinginnya seperti AC tanpa remote — saya berbincang dengan Aliyah, seorang guru TAUD (Tahfidz Anak Usia Dini).   Dari percakapan ringan tentang kehidupan kampung daerahnya, obrolan kami tiba-tiba masuk ke sebuah kata yang belakangan terasa menentukan nasib orang banyak. Desil. Aliyah bercerita, ia dan warga mengeluhkan sistem desil dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).   Keluhannya bukan semata soal bantuan sosial semata, melainkan sampai pendidikan anak. Posisi desil kini menentukan peluang seorang anak untuk masuk sekolah negeri, termasuk di Jawa Barat. Di situlah istilah statistik yang biasanya hanya hidup di meja BPS mendadak masuk ke ruang keluarga. Ia menentukan apakah seorang anak boleh berharap pada sekolah tertentu.   Kita memang sedang memasuki zaman ketika kemiskinan tidak lagi cukup diceritakan lewat rumah yang bocor, sepeda motor tua, atau dompet yang cepat kosong. Kemiskinan kini harus berangka dan berperingkat. Desil 1, 2, 3, hingga 10. Negara dengan penduduk hampir 300 juta jiwa tentu tak mungkin membagi bantuan hanya berdasarkan ingatan kepala desa. Data diperlukan agar bantuan tidak salah alamat.   Secara sederhana, desil adalah pembagian penduduk ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan. Desil 1 adalah 10 persen kelompok paling bawah, sedangkan desil 10 adalah 10 persen tertinggi. Jadi, desil bukan menunjukkan pendapatan persis dalam rupiah, melainkan "posisi relatif" seseorang dalam populasi.   Di sinilah masalah pertama mulai tampak. Orang miskin hidup secara konkret, sedangkan desil hidup secara statistik yang dihitung dengan mesin. Orang membayar uang sekolah dengan uang tunai yang benar-benar ada atau tidak ada, sementara statistik bekerja dengan skor dan variabel.   Bayangkan seorang warga bernama Ibu Rani, masih di Sukabumi. Ia tinggal di rumah sederhana milik orang tuanya, sehingga dalam data ia tercatat tidak memiliki beban sewa. Suaminya bekerja serabutan, dan di halaman terparkir sebuah sepeda motor lama untuk bekerja.   Dari sudut pandang Rani, hidupnya sangat berat. Namun dari sudut pandang algoritma, rumah tanpa beban sewa dan kepemilikan motor justru menjadi sinyal bahwa keluarganya tidak berada di lapisan terbawah.   Desil bukanlah kamera CCTV kehidupan. Ia adalah hasil pengolahan data untuk menempatkan keluarga pada posisi relatif tertentu. Sangat mungkin seseorang merasa hidupnya susah, sementara sistem menempatkannya pada desil yang tinggi.   Sensus di lapangan pun kerap berhadapan dengan kenyataan sosial yang rumit. Petugas yang datang kadang ditolak. Bahkan mereka diusir hingga nangis-nangis —karena warga khawatir pendataan akan menghasilkan desil yang salah.   Bayangkan warga yang tinggal di rumah mertua atau menyewa kamar kos. Di sana ada televisi, kulkas, dan motor. Petugas mencatat apa yang tampak di mata, padahal semua fasilitas itu milik mertua atau pemilik kos. Jika petugas tak menggali siapa pemilik aset sebenarnya, data bisa menjadi sangat rapi sekaligus sangat keliru.   DTSEN lahir melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 untuk menyatukan data kemiskinan yang selama bertahun-tahun berjalan terpisah seperti rombongan kambing yang hilang arah. BPS diberi mandat mengintegrasikan data ini.   Namun satu data tidak otomatis berarti data yang sempurna. Pada DTSEN Volume 2 tahun 2026, BPS melakukan "penyempurnaan klasifikasi" pada puluhan ribu keluarga. Kalimat halus itu menegaskan satu hal: sebelumnya memang ada data yang perlu diperbaiki.   Cilakanya, masyarakat tidak tahu bagaimana sebuah angka dihasilkan. Warga hanya melihat status: "Saya desil 6." Saat bertanya mengapa, jawaban paling membuat frustrasi adalah: "Karena sistem." Dalam masyarakat modern, "sistem" sering menjadi nama lain dari seseorang yang tidak kita kenal.   Persoalan ini menjadi semakin sensitif dalam Penerimaan Murid Baru (SPMB 2026), termasuk di Jawa Barat. Petunjuk teknis menetapkan calon murid dari keluarga tidak mampu yang terdata pada desil 1 mendapat afirmasi kuota 25 persen dengan mempertimbangkan jarak domisili.   Bagi pemerintah, mengarahkan anak miskin ke sekolah terdekat adalah bentuk perlindungan. Namun bagi orang tua, hal itu terasa seperti kehilangan hak memilih. Ketika sistem tidak dijelaskan dengan baik, keadilan bisa terasa sebagai hukuman. Jangan sampai orang tua melihat layar komputer bertuliskan “terkunci”, lalu merasa masa depan anaknya ikut dikunci.   Keluhan warga tentang desil sebenarnya perlu dibaca sebagai alarm kualitas tata kelola data. Kita tidak perlu kembali ke zaman ketika bantuan dibagi berdasarkan "siapa yang dikenal perangkat desa". Statistik tetap sangat kita perlukan, tetapi statistik harus mempunyai pintu koreksi.   Jika warga merasa datanya keliru, negara tidak boleh berhenti pada jawaban: "Data kami sudah dari pusat." Harus tersedia mekanisme koreksi yang sederhana, cepat, dan transparan.   Warga berhak tahu indikator apa yang membuat mereka berada di desil tersebut. Untuk urusan sekolah, mekanisme keberatan harus selesai sebelum penerimaan murid berakhir—bukan setelah anak kehilangan kesempatan.   Seorang anak tidak pernah memilih lahir dari keluarga desil berapa. Kebijakan afirmasi harus kembali kepada tujuan awalnya. Ia bukan dimaksud mengklasifikasikan orang miskin, melainkan membuka pintu bagi anak yang membutuhkan.   Ada satu pelajaran penting dari percakapan pagi di Salabintana. Kita sering mengira persoalan digital adalah persoalan mesin. Padahal di balik setiap baris data selalu ada manusia: Aliyah, Rani, seorang ayah yang penghasilannya naik-turun, dan seorang anak yang sedang membayangkan seragam sekolah barunya.   Mesin boleh menghitung dengan dingin, tetapi kebijakan tidak boleh kehilangan kehangatan. Negara membutuhkan angka untuk melihat 289 juta manusia sebagai populasi, tetapi warga membutuhkan negara untuk melihat dirinya sebagai manusia.   Desil boleh menentukan prioritas, jangan sampai desil menentukan harga diri. Jika layar komputer mematok seorang anak pada desil tertentu, pertanyaan terpenting bukanlah "Mengapa anak ini masuk angka itu?", melainkan: "Apakah dengan angka itu kita sudah membuat hidup anak ini lebih adil?"   Jika jawabannya belum, yang harus diperbaiki bukanlah anaknya, melainkan datanya. ●   Sumber :   Tulisan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha