Sabtu, 18 Juli 2026

 

Bagaimana Pemerintah China Menghukum Koruptor di Negaranya?

Tatang Mulyana Sinaga : Wartawan Kompas

KOMPAS, 16 Juli 2026

 

 

                                                           

Jutaan pejabat di China diseret ke pengadilan karena korupsi. Dekat dengan pusat kekuasaan bukan jaminan lolos dari hukuman. Malah ada yang dijatuhi hukuman mati.

 

Apa yang dapat Anda pelajari dari artikel ini?

 

1. Bagaimana cara China memberantas korupsi?

 

2. Mengapa China sangat getol menghukum koruptor?

 

3. Siapa saja pejabat China yang divonis mati karena korupsi?

 

4. Apakah orang di dekat pusat kekuasaan bisa lolos dari target pemberantasan korupsi?

 

Bagaimana cara China memberantas korupsi?

 

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas Presiden China Xi Jinping. Prosesnya dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari membangun sistem pencegahan yang ketat hingga menjatuhkan hukuman berat bagi koruptor tanpa pandang bulu.

 

Dilaporkan media, Selasa (15/7/2026), anggota Politbiro Partai Komunis China, Ma Xingrui, dipecat karena dugaan korupsi besar dan tuduhan memanfaatkan kekuasaan untuk uang dan seks. Dengan dipecatnya Ma, sudah tiga anggota Politbiro yag diberhentikan dari jabatannya karena dugaan korupsi.

 

Nyaris tidak ada pejabat China yang bisa lolos dari Komisi Audit Pusat China (NAO). Xi memerintahkan para auditor mengawasi para pejabat sepanjang waktu. Para pengawas ibarat bayangan yang selalu mengikuti ke mana pun para pejabat melangkah. Hal itu dilakukan untuk menutup peluang pejabat mencuri uang negara.

 

Pejabat pengelola dana publik, aset, dan sumber daya milik badan usaha negara diawasi paling ketat. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pejabat ataupun pegawai pemerintah yang korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

 

Xi memakai hasil audit NAO untuk memutuskan hukuman atau penghargaan bagi para pejabat. Ia menyebut NAO berperan penting menjalankan perintah Partai Komunis China (PKC) untuk menjaga ketertiban ekonomi dan memerangi korupsi. Para auditor terutama diminta fokus mengawasi pejabat terkait keuangan, kebijakan moneter, industri, teknologi, dan sosial.

 

Untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan kekuasaan, China juga memonitor bisnis keluarga pejabat. Setiap pejabat harus melaporkan kegiatan bisnis dan jabatan dari pasangan dan anak-anak mereka. Selanjutnya, mereka wajib menarik diri dari bisnis atau turun dari jabatannya. Tuntutan hukum menanti bagi mereka yang berusaha menghindari aturan itu.

 

Mengapa China sangat getol menghukum koruptor?

 

Bagi China, korupsi yang merajalela dapat menggerus kepercayaan publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan mengancam masa depan negara. Jika tidak ditindak tegas, korupsi akan dengan cepat menyebar dan menimbulkan kerugian lebih besar.

 

China tak memberi ampun bagi pejabatnya yang terbukti korupsi. Meski sistem pencegahan telah dibangun, masih saja banyak pejabat yang korupsi. Sejak Xi memimpin China pada 2012, terdapat sekitar 4 juta pejabat yang telah dihukum.

 

Pada awal 2025, Komisi Disiplin PKC (CCDI) mengungkap kerja para pejabat. Komisi itu menyelidiki pejabat di 73 provinsi dan 4.384 lembaga pada berbagai tingkatan. Hasilnya, sekitar 889.000 pejabat dihukum. Dari jumlah itu, 270.000 mendapat sanksi administratif. Sisanya dipecat atau diturunkan jabatan serta pangkatnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, ratusan ribu pejabat diseret ke pengadilan pidana.

 

Contoh kasus besar terjadi pada mantan Kepala Keamanan Nasional China Zhou Yongkang yang dihukum seumur hidup pada 2015. Sebelumnya, ada Bo Xilai, mantan anggota Politbiro PKC, yang juga dihukum seumur hidup pada 2013.

 

Siapa saja pejabat China yang divonis mati karena korupsi?

 

China menghukum koruptor dengan sangat keras. Penjara puluhan tahun, bahkan hingga seumur hidup, bukanlah yang terberat. Banyak pejabat yang divonis mati karena terbukti mencuri duit rakyat.

 

Pada Mei lalu, China menjatuhkan hukuman mati kepada bekas Menteri Pertahanan negara itu, Wei Fenghe (72) dan Li Shangfu (71). Keduanya terlibat dalam korupsi di militer China.

 

Pada 2024, Wei dan Li sama-sama dipecat dari keanggotaan PKC. Politbiro PKC menyimpulkan Li sebagai pengkhianat. Li dinyatakan telah kehilangan jiwa dan semangat pengabdian terhadap partai dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

 

Wei dan Li kemudian dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan atau sihuan zhidu. Hukuman ini memberikan waktu 2 tahun penundaan untuk pelaksanaan eksekusi. Jika dalam rentang waktu dua tahun itu terpidana menunjukkan kelakuan baik dan penyesalan, hukuman mati tersebut diubah menjadi hukuman seumur hidup.

 

Selain Wei dan Li, terdapat sejumlah pejabat China lainnya yang divonis mati karena korupsi. Salah satunya adalah bekas Presiden Bank Perdagangan China Tian Huiyu. Ia terbukti menerima suap, menyalahgunakan kekuasaan, menjual informasi, melakukan insider trading, dan membocorkan informasi.

 

Apakah orang di dekat pusat kekuasaan bisa lolos dari target pemberantasan korupsi?

 

Korupsi sangat dekat dengan kekuasaan. Jadi, China sangat rajin mengawasi tindak tanduk pejabat di lingkaran pusat kekuasaan. Mereka pun tidak lolos dari target pemberantasan korupsi yang dilakukan tanpa pandang bulu.

 

Menjadi anggota Politbiro, organisasi tertinggi dalam struktur kekuasaan di China, tak berarti aman dari pengawasan Xi. Sampai saat ini, sudah tiga anggota Politbiro yang diberhentikan dari jabatannya karena dugaan korupsi.

 

Pada Januari lalu, China mencopot anggota Politbiro PKC, Jenderal Zhang Youxia, dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC). Pada Oktober 2025, PKC memecat He Weidong dari jabatannya di CMC. Mereka dipecat karena masalah disiplin. Istilah disiplin biasa digunakan dalam penindakan dugaan kasus korupsi di lingkungan PKC.

 

Bulan lalu, CCDI mengumumkan Wakil Kepala Administrasi Negara untuk Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri Pertahanan Nasional (SASTIND), sekaligus Wakil Direktur Badan Antariksa Nasional China (CNSA), Bian Zhigang, sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum. Tak lama setelah diumumkan sedang diselidiki atas kasus korupsi, profil Bian dihapus dari situs resmi SASTIND.

 

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Direktur CNSA, Bian dikenal sebagai salah satu tokoh yang aktif mempromosikan kerja sama internasional dalam program antariksa China. Ia sering tampil dalam forum-forum luar angkasa internasional dan berbicara mengenai proyek eksplorasi Bulan serta kerja sama antariksa global yang dikembangkan China. ●

 

Sumber :  https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-pemerintah-china-menghukum-koruptor-di-negaranya?open_from=Internasional_Page

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar