Lebih dari Seribu Hari Lagi Prabowo Berkuasa Stefanus Pramono :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 12 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, nasib pemberantasan korupsi kian abstrak.   ·      Korupsi bukan bahan bakar pembangunan.   ·      Perubahan hanya bisa terjadi lewat mobilisasi masyarakat sipil.   PRESIDEN Prabowo Subianto belum dua tahun berkuasa. Hingga Ahad, 12 Juli 2026, saat saya mengetik newsletter ini, ia baru memerintah 630 hari. Jika sehat dan tak berhalangan tetap, atau tidak dilengserkan, Prabowo bisa saja memenuhi masa kerjanya selama 1.826 hari hingga 2029.   Apa pun sikap Anda terhadap rezim saat ini, mari kita doakan semoga siapa pun presiden kita nanti selalu sehat dan membawa masyarakat lebih sejahtera. Doa dan harapan yang baik tentu harus diamini dan diupayakan supaya tercapai. Bukan begitu, Saudara-saudara?   Hampir 21 bulan Prabowo memimpin, mungkin kita prihatin melihat nasib pemberantasan korupsi yang kian lemah. Yang terbaru, konflik menyala di antara korps penegak hukum: Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.   Ada banyak drama dari dua abdi negara yang sama-sama berbaju cokelat itu. Adu kuat. Saling kunci. Lobi-lobi. Ego lembaga. Ada yang menang dan ada yang menangis. Yang hilang dalam tontonan itu—Anda bisa membacanya dalam laporan utama majalah Tempo pekan ini—adalah rasa malu.   Celakanya, korupsi pun makin menggila. Bahkan pada program prioritas Presiden Prabowo yang digembar-gemborkan untuk kepentingan rakyat: makan bergizi gratis. Salah satu pelakunya orang dekat Presiden, eks Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.   Tidak untuk dibanggakan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang pemberantasan korupsinya eblek-eblek, istilah yang saya gunakan saat mengedit naskah berkualitas buruk. François Valérian, Chair of Transparency International, lembaga pegiat antikorupsi dengan lebih dari seratus cabang di dunia, menyebutkan banyak negara lain juga demikian.   Berbeda dengan Fadli Zon, kini Menteri Kebudayaan, Valérian menyatakan korupsi bukan bahan bakar pembangunan. Ia menilai korupsi pada program populis, seperti makan bergizi gratis, menumbalkan masyarakat miskin yang hidupnya banyak bergantung pada anggaran negara.   Valérian pun menyampaikan pandangannya tentang program Patriot Bond yang rawan menjadi ruang pencucian uang. Ia juga menjelaskan revolusi yang diinisiasi anak muda di banyak negara karena gerah terhadap korupsi yang merampas masa depan mereka.   Lalu gimana cara menghadapi korupsi yang suburnya mengalahkan proyek lumbung pangan itu?   Menurut Valérian—Anda bisa membacanya dalam artikel “TI: Korupsi Bukan Mesin Penggerak Pertumbuhan Ekonomi”—perlu mobilisasi masyarakat sipil lewat gerakan damai untuk membuat perubahan. Sebab, kekuasaan tak dapat mereformasi diri sendiri tanpa tekanan warga negara.   Kalau menurut saya, kita berhak geregetan atau marah terhadap korupsi yang kian menggurita. Tinggal curahkan saja pakai cara yang benar. Menurut Gemini, AI milik Google, emosi jangan dipendam karena bisa memicu masalah fisik, seperti melemahnya imun.   In this economy, rasanya lebih baik kita tetap menjaga kondisi tubuh agar tidak sakit. Ada atau tidak ada perubahan, Presiden Prabowo masih akan memimpin lebih dari seribu hari lagi. Terasa lama? Nikmatin aja. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/wawancara/pemberantasan-korupsi-prabowo-subianto-2275289