AS-Iran, Damai atau Jeda Konflik? Darmansjah Djumala : Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri dan Dosen Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

KOMPAS.COM, 22 Juni 2026

 

 

                                                           

SETELAH diharubiru oleh perang lebih dari tiga bulan, akhirnya Amerika Serikat dan Iran mau duduk bersama dan menyepakati untuk menghentikan saling serang.   Penandatanganan itu akhirnya dilakukan pada 17 Juni lalu.   Banyak pihak menyambut langkah tersebut sebagai terobosan diplomatik yang berpotensi mengurangi risiko eskalasi di kawasan yang selama beberapa dekade menjadi salah satu titik paling rawan dalam politik global.   Namun di balik optimisme tersebut, masih terdapat pertanyaan mendasar: apakah kesepakatan itu benar-benar menjadi awal dari perdamaian yang berkelanjutan, atau hanya jeda sementara sebelum pecah konflik yang lebih besar dan lebih kompleks?   Di Timur Tengah, keberhasilan suatu perjanjian sering kali tidak hanya ditentukan oleh para pihak yang menandatanganinya, tetapi juga oleh aktor-aktor lain yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil perundingan.   Dari nama kesepakatan itu saja sudah tergambar seberapa kuat komitmen kedua pihak untuk benar-benar damai.   Kesepakatan itu disebut – paling tidak oleh media – memorandum of understanding (MoU). Ini artinya hanya pernyataan kesepahaman. Bukan perjanjian (agreement).   Berbeda dengan perjanjian damai yang bersifat final dan mengikat, MoU hanya merupakan kerangka kesepahaman yang membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut.   Jadi, dokumen yang ditandatangani  pada 17 Juni itu bukanlah akhir dari proses diplomatik, melainkan awal dari tahapan baru yang lebih rumit.   Iran memiliki alasan kuat untuk menyetujui kesepakatan tersebut.   Tekanan ekonomi yang berkepanjangan dan keinginan mengurangi tekanan sanksi ekonomi AS menjadi faktor yang mendorong Teheran mengambil jalur diplomasi.   AS ingin menekan risiko konflik yang mengganggu stabilitas energi global dan membebani anggaran pertahanan.   AS juga ingin mengalihkan perhatian ke prioritas geopolitik lain.   Ada kecenderungan dalam kebijakan luar negeri AS untuk mengurangi keterlibatan militer jangka panjang di Timur Tengah.   Dalam konteks ini, MoU dapat dipandang sebagai titik temu antara kepentingan strategis kedua negara.   Namun kesamaan kepentingan itu belum cukup untuk menghasilkan perdamaian yang langgeng. Masih ada kendala strategis lain; yaitu faktor Israel.   Tantangan terbesar bagi kesepakatan AS-Iran justru fakta, Israel tidak menjadi pihak dalam kesepakatan tersebut.   Bagi Iran, konflik regional tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara Israel dan kelompok-kelompok yang selama ini menjadi sekutu Teheran, terutama Hezbollah di Lebanon.   Bagi Iran, stabilitas kawasan tidak hanya ditentukan oleh hubungan Washington-Teheran, tetapi juga oleh berakhirnya berbagai front konflik yang melibatkan Israel.   Sebaliknya, Israel melihat persoalan secara berbeda. Pemerintah Israel memandang Hezbollah sebagai ancaman eksistensial yang nyata dan langsung.   Karena itulah Israel beranggapan bahwa operasi militer terhadap Hezbollah harus tetap dilakukan terlepas dari kesepakatan antara AS-Iran.   Di sinilah muncul persoalan mendasar yang berpotensi menghambat keberhasilan MoU.   AS mungkin boleh saja mencapai kesepakatan dengan Iran. Namun Washington tidak selalu bisa mengendalikan Israel.   Hubungan kedua negara memang sangat erat, tetapi sejarah menunjukkan bahwa Israel tetap dapat mengambil keputusan strategis berdasarkan perhitungan kepentingan nasionalnya sendiri.   Tatkala Israel melanjutkan operasi militer di Lebanon Selatan dan mempertahankan penguasaan wilayah-wilayah strategis yang dipersengketakan, maka sumber ketegangan antara Israel dan Iran dengan proksinya tidak akan hilang.   Dalam kondisi demikian, MoU hanya akan menghasilkan perdamaian terbatas: konflik langsung antara Amerika Serikat dan Iran mereda, tetapi konflik regional tetap berlangsung.   Bagaimanapun, perdamaian seperti itu tentu lebih baik dibandingkan perang terbuka.   Salah satu pertanyaan penting dalam beberapa bulan mendatang adalah bagaimana Iran akan menyesuaikan kebijakan regionalnya setelah MoU ditandatangani.   Sulit membayangkan Teheran akan meninggalkan Hezbollah sepenuhnya.    Kehilangan Hezbollah akan dipandang sebagai kemunduran geopolitik yang signifikan bagi Iran.   Apalagi jika Israel terus merangsek ke wilayah strategis Lebanon Selatan menggempur Hezbollah, pemerintah Iran akan menghadapi dilema: mempertahankan kesepakatan dengan AS atau menunjukkan solidaritas yang lebih kuat kepada sekutu-sekutunya di kawasan.    Sementara bagi AS sendiri, tantangan terbesar bukan sekadar mempertahankan kesepakatan, melainkan mengelola konsekuensi strategisnya.   Washington harus menyeimbangkan upaya normalisasi hubungan dengan Iran tanpa menimbulkan kekhawatiran Israel dan negara sekutunya di Teluk, yang selama ini mengandalkan payung keamanan AS.   Jika keseimbangan ini tidak dikelola dengan baik, MoU berisiko menjadi sumber ketegangan baru, bukan fondasi  damai bagi kawasan dalam jangka panjang.   Setelah penandatanganan MoU, perhatian dunia akan tertuju pada fase negosiasi lanjutan selama sekitar 60 hari.   Periode inilah yang sebenarnya akan menentukan masa depan hubungan AS-Iran.   Berbagai isu paling sensitif masih menunggu penyelesaian.    Selat Hormuz, program nuklir Iran, mekanisme verifikasi, pengurangan sanksi, serta keamanan regional merupakan persoalan yang jauh lebih sulit dibandingkan sekadar menyepakati penghentian konflik.   Keberhasilan negosiasi akan sangat bergantung pada kemampuan kedua pihak membangun kepercayaan secara bertahap.   Enam puluh hari ke depan kemungkinan akan menjadi periode yang penuh kehati-hatian sekaligus ketegangan.   Kesepakatan AS-Iran layak disambut sebagai perkembangan positif. Di tengah berbagai konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah, setiap langkah yang mengurangi risiko perang patut diapresiasi.   Namun optimisme perlu diimbangi dengan realisme. Kesepakatan ini memiliki peluang cukup besar untuk menghentikan konfrontasi langsung antara AS dan Iran.   Tetapi, keberhasilannya menciptakan stabilitas regional yang lebih luas masih bergantung pada banyak faktor yang justru tidak dibahas di meja perundingan.   Selama masalah Israel, Lebanon, dan jaringan proksi Iran belum menemukan titik temu yang lebih permanen, perdamaian di Timur Tengah akan tetap bersifat parsial dan rentan terhadap gejolak baru.   Penandatanganan MoU AS-Iran sebaiknya tidak dipandang sebagai garis finish dari sebuah konflik, melainkan sebagai langkah pertama dalam perjalanan diplomatik yang masih panjang.   Akhir kalam, waktulah yang akan menjawab apakah kesepakatan itu merupakan awal perdamaian antara AS dan Iran, atau hanya jeda konflik sebelum babak ketegangan berikutnya kembali dimulai. ●

Sumber : https://www.kompas.com/global/read/2026/06/22/055500970/as-iran-damai-atau-jeda-konflik-?page=all#page2