Militerisasi yang Salah Alamat di Koperasi Desa Merah Putih Jannus TH Siahaan : Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik.

KOMPAS.COM, 30 Juni 2026

 

 

                                                           

APAKAH tidak ada yang terasa janggal di sini? Koperasi Desa Merah Putih, yang semestinya diisi dengan pelatihan sesi tata kelola dan manajemen keuangan, para calon pengelolanya justru digiring mengikuti latihan ala militer.   Sebuah kejanggalan yang, entah kenapa, seperti dianggap lumrah-lumrah saja.   Betapa tidak, dalam waktu kurang dari dua pekan, lima calon manajer koperasi desa meninggal dunia saat menjalani latihan dasar militer.   Mereka adalah anak-anak muda yang ingin bekerja dan ikut membangun kampungnya, sama sekali bukan calon prajurit yang sedang disiapkan untuk maju ke medan perang.   Nama-nama mereka: Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.   Mereka bahkan belum resmi menjadi manajer, baru berstatus calon yang sedang dilatih. Mestinya hari ini mereka sedang sibuk belajar mengelola lembaga keuangan mikro, bukan malah pulang ke rumah orang tuanya tanpa nyawa.   Kementerian Pertahanan menyebut penyebabnya bermacam-macam, ada henti jantung, heat stroke, dan tuberkulosis.   Coba kita renungkan lagi. Koperasi desa itu sebetulnya entitas ekonomi kecil yang sifatnya lokal, jauh dari kategori lembaga keuangan besar yang sistemik seperti institusi perbankan.   Yang akan dikerjakan para manajernya pun seputar mengurus simpan pinjam, menyusun pembukuan, menimbang layak tidaknya seorang anggota diberi kredit, hingga menghidupkan unit usaha kecil di desa.   Pelatihan Fisik dan Ketahanan   Tidak ada satu pun dari urusan itu yang ada hubungannya dengan kemampuan baris berbaris dan berbagai aktivitas fisik padat yang dilakukan di barak militer dari subuh hingga malam.   Tidak ada uang anggota yang selamat hanya gara-gara manajernya kuat berlari pagi atau push-up, pull-up dan sit-up. Yang menyelamatkan uang anggota justru hal lain, seperti ketelitian mencatat, keberanian menolak pinjaman berisiko, dan kejujuran melaporkan apa adanya.   Di sinilah letak salah alamatnya. Patuh pada aturan dan prosedur tentu wajib bagi siapa pun yang mengurus uang.   Namun, yang dicetak latihan militer bukan kepatuhan semacam itu, melainkan kepatuhan pada perintah atasan. Padahal, koperasi justru lebih butuh orang yang cakap mengelola dan berani mengambil keputusan.   Persoalannya pun tidak berhenti pada latihan fisiknya yang berisiko itu. Yang justru lebih bikin waswas adalah soal mental seperti apa yang sebenarnya sedang dicetak lewat model pelatihan semacam ini.   Sebab latihan militer memang dirancang untuk menanamkan kepatuhan penuh pada komando, dan ujungnya adalah manusia yang refleksnya menunggu perintah dari atas.   Mental yang terbentuk pun jadi mental “asal bapak senang” atau “yes sir”, apa-apa minta izin dulu, apa-apa takut keliru di hadapan atasan, dan apa-apa menunggu aba-aba.   Buat sebuah barisan prajurit, sosok seperti ini barangkali ideal. Namun, untuk koperasi, sosok semacam itu justru merugikan.   Manajer koperasi yang baik justru dituntut kebalikannya. Ia harus punya inisiatif, berani memutuskan sendiri, dan punya naluri dagang untuk memutar modal anggota menjadi usaha yang hidup.   Ia juga mesti berani menagih dengan tegas dan melawan tekanan dari siapa pun demi melindungi uang anggotanya. Pendeknya, koperasi butuh orang bermental pemimpin, bukan bermental bawahan.   Bahaya dari mental seperti ini akan terlihat paling jelas nanti pada angka. Bayangkan suatu hari ada rasio keuangan yang secara teori sudah bermasalah, entah karena kredit macetnya membesar atau likuiditasnya menipis.   Manajer yang terlanjur dicetak penurut dan takut dimarahi pengurus, besar kemungkinan malah memilih diam atau menunda lapor, semata karena takut dianggap gagal.   Padahal di dunia keuangan, sikap sebaliknya yang justru menyelamatkan. Berani menyampaikan kabar buruk lebih awal membuat masalah masih sempat ditangani selagi masih kecil.   Sebab begitu angka jelek disembunyikan, masalahnya akan terus membesar, dan ujungnya koperasi bisa kolaps lalu uang anggota pun ikut hilang.   Nah, di sinilah ironinya terasa pahit. Pelatihan yang katanya hendak menanamkan integritas, lewat mental tunduknya, malah berpotensi melahirkan kebiasaan tutup-menutupi.   Padahal, integritas keuangan menuntut orang yang berani berkata ada yang tidak beres, bukan orang yang refleks pertamanya menyenangkan atasan.   Repotnya lagi, mental semacam ini bertemu dengan watak budaya kita sendiri yang memang sudah sungkanan dari sananya.   Di negeri ini, banyak orang terbiasa mengawali apa-apa dengan minta maaf, padahal tidak salah apa pun, semata karena tidak enakan. Belum lagi kebiasaan minta izin lebih dulu untuk hal sepele, manakala sebetulnya cuma takut dianggap mengganggu.   Kecenderungan sungkan semacam ini sebenarnya sudah lama menjadi pekerjaan rumah bagi dunia usaha kita. Bukannya dikurangi, kecenderungan itu malah diperkuat oleh pelatihan ala militer itu.   Yang lahir kemudian bukan pengelola yang gesit memutar roda ekonomi desa, tapi manajer yang refleks pertamanya meminta maaf sambil menunggu petunjuk.   Kekhawatiran ini pun bukan mengada-ada, sebab ada pijakan teorinya. Christopher G. Robbins, akademisi dari Eastern Michigan University, sudah membahasnya dalam buku Expelling Hope: The Assault on Youth and the Militarization of Schooling.   Ia menunjukkan apa yang biasanya terjadi manakala logika militer dipaksa masuk ke institusi sipil, dan buku itu bahkan memenangi Critics’ Choice Award 2008 dari American Educational Studies Association.   Temuan Robbins ini rasanya akrab sekali dengan keadaan kita. Begitu pendekatan militer masuk ke ruang yang semestinya membentuk warga yang mandiri, yang terjadi bukan penguatan, tetapi malah pengikisan tujuan asli ruang itu.   Orang di dalamnya bisa berubah, dari calon agen yang merdeka menjadi sekadar bawahan yang manut pada perintah. Koperasi seperti dirusak bahkan sebelum sempat beroperasi.   Pengamat koperasi Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis, bahkan terang-terangan menyebut program ini salah konsep sejak awal.   Menurut dia, di pusat pelatihan koperasi mana pun di dunia, yang dominan semestinya materi soal ideologi koperasi, tata kelola, dan kemampuan teknis perkoperasian.   Ia menyayangkan komposisinya yang malah dibalik, manakala materi koperasi cuma dijadikan suplemen tempelan setelah materi kemiliteran.   Betul, ada benarnya jika latihan ala militer disebut perlu untuk menanamkan karakter disiplin, integritas, dan etos kerja.   Niatnya boleh jadi benar, tapi disiplin profesional di dunia keuangan bukan lahir sehari dua hari dari latihan fisik di lapangan dan dibekali aneka materi di ruang barak militer.   Ia tumbuh dari sistem kerja yang akuntabel, dari audit yang berjalan, dan dari sanksi tegas setiap ada penyimpangan. Semua itu sepaket dengan proses panjang dari pelatihan dan pengelolaan keuangan mikro itu sendiri.   Persoalan berikutnya menyangkut seleksi, dan ini yang tidak kalah penting. Penyelenggara bersikukuh semua peserta sudah lolos pemeriksaan kesehatan sebelum diberangkatkan.   Namun, klaim itu langsung rontok sendiri, sebab nyatanya ada peserta yang ternyata mengidap tuberkulosis sampai meninggal di tengah pelatihan.   Bukankah sudah lazim dalam seleksi masuk yang diadakan pemerintah, bahwa tes kesehatan itu bagian penting, bahkan wajib?   Yang lebih bikin geleng kepala, sempat terungkap ada puluhan ibu hamil yang juga ikut lolos seleksi dan masuk ke pelatihan, baru kemudian dipulangkan.   Manakala saringan sekasar itu saja masih bisa ditembus, wajar belaka jika klaim bahwa semua peserta sudah layak secara medis ikut kehilangan kredibilitasnya.   Artinya ada masalah serius sejak tahap seleksi, dan akibatnya baru terlihat belakangan setelah jatuh korban.   Dari sini muncul satu ironi yang layak direnungkan dengan kepala dingin, bukan dengan buru-buru menuding.   Sebuah program yang katanya dirancang untuk menempa keberanian justru dibangun di atas prinsip semua harus ikut dan semua harus kompak.   Dalam suasana seperti itu, ruang untuk rehat sejenak atau melapor sedang tidak sanggup, nyaris tidak tersedia. Apakah mereka diberi kesempatan untuk menyatakan kondisi kesehatannya saat itu?   Ini bukan tudingan bahwa ada pihak yang lalai, sebab soal itu jelas ranah penyelidikan resmi. Namun, publik tentu boleh bertanya, apakah suasana yang dibangun program ini menyediakan ruang yang cukup bagi seseorang untuk berhenti tanpa rasa malu.   Lucunya lagi, latihan ketahanan malah menjelma menjadi tempat yang paling tidak ramah pada kejujuran soal batas ketahanan diri.   Skala program ini pun membuat kelalaian sekecil apa pun langsung berakibat besar. Tercatat ada 35.476 calon manajer yang ikut serentak dalam program pembekalan selama 45 hari.   Mengerahkan puluhan ribu orang dengan pengawasan medis yang rapuh, ujung-ujungnya cuma menjadi resep bagi tragedi yang berulang.   Yang membuat publik kian gusar justru respons sebagian pejabatnya. Ada yang buru-buru berkata latihannya tidak terlalu keras, lalu menduga peserta meninggal karena memang sudah sakit sebelum mengikuti pelatihan.   Logika seperti ini berbahaya, sebab ia memindahkan beban kesalahan kepada korban, padahal korban itu diberangkatkan negara dalam status dinyatakan sehat.   Maka, pertanyaannya sekarang bukan lagi sekadar apakah latihannya kelewat berat atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar, kenapa cara ini yang dipilih sejak semula untuk mencetak orang yang tugasnya berhitung dan berdagang, bukan bertempur.   Selama itu belum dijawab dengan jujur, evaluasi apa pun tidak akan menyentuh akar masalahnya.   Lalu, apa yang sebenarnya bisa diperbuat? Tidak ada obat ajaib memang, tapi ada beberapa langkah konkret yang masuk akal.   Pertama, cabut saja komponen latihan dasar militer dari kurikulum calon manajer koperasi, lalu ganti dengan magang wajib di koperasi yang sudah sehat dan berjalan.   Pengalaman langsung di lapangan jauh lebih relevan dan bermanfaat ketimbang sekadar simulasi ketahanan fisik.   Kedua, kendali kurikulumnya dipindah ke tangan yang memang tepat. Penyusunan materi dan standar kelulusan semestinya dipegang Kementerian Koperasi bersama lembaga sertifikasi keuangan mikro, bukan didominasi institusi pertahanan.   Biarlah tiap pihak mengajarkan apa yang memang menjadi keahliannya.   Ketiga, ganti tolok ukur kelulusannya. Jangan lagi soal ketahanan fisik, melainkan kompetensi yang benar-benar bisa diukur.   Seorang calon manajer semestinya dinyatakan lulus karena mampu menyusun laporan keuangan sederhana, menimbang risiko pinjaman, dan menjalankan pembukuan digital. Justru itu yang langsung akan ia pakai begitu mulai bertugas.   Keempat, seandainya pembentukan karakter tetap dianggap perlu, latihlah mental yang benar. Mental inisiatif dan keberanian mengambil keputusan, bukan mental tunduk dan menunggu perintah.   Cukup berupa orientasi singkat soal etika, kepemimpinan, dan pelayanan kepada anggota, tanpa beban fisik yang sampai harus membahayakan nyawa.   Kelima, dan ini yang paling mendasar, bangun pengawasan kesehatan yang independen dan berlapis untuk tiap pelatihan massal yang diselenggarakan negara.   Pemeriksaan jangan berhenti di tahap seleksi awal, melainkan harus berjalan terus selama pelatihan.   Negara yang sudah memberangkatkan, sudah semestinya menjamin tiap peserta pulang dalam keadaan selamat.   Lima nama yang terlanjur pergi memang tidak bisa kita panggil pulang lagi. Namun, setidaknya kita masih punya pilihan, supaya mereka tidak gugur sia-sia demi kekeliruan yang dibiarkan terus berlangsung.   Akui saja dengan jujur, disiplin ala militer ini sejak awal memang salah alamat, sebab koperasi tidak pernah meminta dikirimi prajurit. Ia hanya butuh pengelola yang cakap dan berani. ●

Sumber : https://money.kompas.com/read/2026/06/30/073500526/militerisasi-yang-salah-alamat-di-koperasi-desa-merah-putih?page=all#page2