Berbagai Cara Meredam Demonstrasi Mahasiswa Hussein Abri Dongoran :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 05 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Presiden Prabowo berpidato selama lima jam di depan rektor setelah demonstrasi merebak di berbagai kota.   ·      Prabowo menyebut mahasiswa belum mendapat penjelasan yang utuh mengenai kinerja pemerintahannya.   ·      Ada aksi massa tandingan yang mendukung program-program Prabowo.   SAMBIL duduk di kursi yang tertata di panggung Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program andalannya. Di hadapan lebih dari 2.000 rektor, akademikus, dan peneliti yang hadir di Jakarta International Convention Center pada Jumat, 26 Juni 2026, itu, Prabowo menjelaskan kinerja pemerintahan.   Ia sebelumnya meminta para jurnalis yang meliput acara tersebut keluar dari ruangan. Seraya berkelakar, Prabowo menyilakan wartawan menikmati kopi di luar ruangan karena ia ingin berbicara dari hati ke hati. Pada hari itu, Prabowo berpidato selama hampir lima jam. “Saya terkesan oleh data yang disampaikan Bapak Presiden,” ujar Kepala Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional Nawawi Asmat kepada Tempo pada Kamis, 2 Juli 2026.   Nawawi menghitung, Prabowo berbicara dengan bantuan lebih dari 200 salindia yang tampil di layar jumbo. Topik yang dibahas Prabowo beragam, dari geopolitik, kondisi ekonomi, hingga pengelolaan sumber daya alam. Ia juga menyinggung program andalannya, seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. Menurut Nawawi, Presiden tak membuka sesi tanya-jawab pada hari itu.   Nawawi mengatakan Prabowo menjelaskan urgensi pemberian makan bergizi gratis untuk mengatasi kasus tengkes. Prabowo, kata Nawawi, meyakini keberhasilan program ini karena sejumlah negara juga menerapkan program makan siang di sekolah. “Penolakan makan bergizi yang terjadi di berbagai daerah tak dibahas sama sekali,” tuturnya.   Prabowo juga menyampaikan informasi yang sensitif. Itulah alasan ia menyilakan wartawan meninggalkan aula. Dua akademikus yang hadir dalam pertemuan itu bercerita, Prabowo mengutarakan kegelisahannya soal hubungan diplomatik Indonesia dengan negeri jiran, khususnya Singapura.   Menurut narasumber tersebut, Prabowo sempat memutar video pendek mengenai pernyataan mantan pemimpin negara tetangga yang meremehkan kekuatan Indonesia.   Dua guru besar yang berada di ruang pertemuan menuturkan, Prabowo menyampaikan pandangannya mengenai mahasiswa. Prabowo, kata dua profesor ini, mengatakan mahasiswa belum memahami secara utuh program yang dikerjakan Kabinet Merah Putih.   Karena itu, ia meminta bantuan para pemimpin perguruan tinggi untuk ikut menjelaskan capaian pemerintah kepada mahasiswa. Seorang pejabat di Istana dan pimpinan lembaga negara yang mengetahui jalannya Sarasehan Kebangsaan membenarkan informasi tersebut.   Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, yang hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan para akademikus, mengatakan pemerintah perlu mengkomunikasikan program melalui berbagai saluran.   Forum pertemuan dengan para rektor, menurut Arif, penting bagi pemerintah sebagai sarana untuk memperoleh masukan. “Agar publik mengetahui dan memahami,” ujarnya kepada Tempo pada Jumat, 3 Juli 2026.   Sarasehan Kebangsaan digelar setelah munculnya rentetan unjuk rasa mahasiswa yang memprotes kinerja pemerintah. Di Jakarta, para mahasiswa Universitas Indonesia dan sejumlah kampus lain berdemonstrasi menuntut proyek makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih dihentikan.   Aksi massa serupa meluas di sejumlah kota besar, seperti Bandung, Jawa Barat; Surabaya dan Malang, Jawa Timur; serta Medan, Sumatera Utara.   Seorang pejabat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi—tuan rumah Sarasehan Kebangsaan—bercerita, acara Konvensi Sains sebetulnya sudah terjadwal pada Agustus 2026.   Namun, sepekan sebelum Sarasehan Kebangsaan atau pada pekan ketiga Juni, Istana meminta Kementerian Pendidikan Tinggi menyelenggarakan pertemuan dengan para rektor dan guru besar. Permintaan itu muncul di tengah gelombang unjuk rasa mahasiswa di berbagai kota.   Menurut narasumber yang sama, Kementerian Pendidikan akhirnya membuat Sarasehan Kebangsaan sebagai acara pembuka Konvensi Sains yang baru akan berlangsung pada Agustus 2026. Pada tahun-tahun sebelumnya, tak ada forum pendahuluan seperti Sarasehan Kebangsaan itu.   Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Fauzan menuturkan, perubahan jadwal acara Konvensi Sains terjadi karena melihat evaluasi pada tahun lalu. Kata Fauzan, para menteri yang menjadi pembicara sulit meluangkan waktu pada bulan Agustus.   Fauzan menyebutkan Istana tak mengajukan permintaan khusus mengenai jadwal Konvensi Sains. “Menyesuaikan dengan waktu Bapak Presiden saja,” tutur mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 3 Juli 2026.   Dalam kesempatan terpisah, para menteri di Kabinet Merah Putih juga berupaya menjelaskan kinerja pemerintah. Salah satunya Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam surat berkop Kementerian Pertanian tertanggal 26 Juni 2026, Amran mengundang pejabat Universitas Gadjah Mada, dari rektor sampai pengurus badan eksekutif mahasiswa, untuk datang ke rumahnya di Pancoran, Jakarta Selatan. Pertemuan itu berlangsung tiga hari setelah Prabowo hadir dalam pembukaan Sarasehan Kebangsaan.   Seorang peserta rapat di rumah Amran bercerita, Menteri Pertanian itu awalnya menjelaskan program ketahanan pangan. Setelah itu, ia meminta para dosen dan mahasiswa mendukung salah satu program prioritas Prabowo. Amran juga menyarankan UGM memberikan solusi ketika melontarkan kritik kepada pemerintah.   Juru bicara UGM, I Made Andi Arsana, merespons pesan Tempo, tapi enggan menjelaskan pertemuan antara Amran dan pimpinan kampus. “Kami konsultasikan dulu,” ujarnya pada Kamis, 2 Juli 2026. Sedangkan Amran serta Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Arief Cahyono belum menanggapi pesan pendek dan panggilan telepon Tempo.   Meski demikian, dalam situs resmi UGM, Amran mengajak civitas academica UGM mendukung penghiliran hasil riset demi mencapai kedaulatan pangan. Amran juga berkomitmen menghibahkan dana sebesar Rp 40 miliar kepada UGM untuk pengembangan enam komoditas strategis, seperti kedelai dan bawang putih. “Jika kita bisa menghasilkan bibit unggul, mengapa harus beli dari luar?” kata bos perusahaan Tiran Group itu.   ●●●   UPAYA pemerintah menggalang universitas tak hanya dilakukan melalui pimpinan perguruan tinggi. Mahasiswa yang berunjuk rasa di kantor-kantor pemerintah juga diredam. Salah satunya terjadi pada mahasiswa Universitas Bung Karno, Jakarta.   Ketua Tim Investigasi Demonstrasi Universitas Bung Karno, Eko Suryo, bercerita bahwa ada sejumlah orang yang menghubungi anggota badan eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas yang turun ke jalan. Mengaku sebagai alumnus Universitas Bung Karno, orang tak dikenal ini meminta mahasiswa menggeser lokasi unjuk rasa dari kawasan Istana Negara ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat.   Menurut Eko, mahasiswa Universitas Bung Karno tak memenuhi permintaan itu. Namun Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdimaludin mengaku kepada Eko bahwa ia sempat menerima duit sebesar Rp 20 juta dari seorang alumnus yang diserahkan melalui anggota kepolisian.   Abdimaludin salah satu perwakilan mahasiswa yang bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kantor Wakil Presiden, Jakarta, ketika unjuk rasa memprotes makan bergizi gratis bergulir di Ibu Kota. Pertemuan dengan Gibran berlangsung pada Senin, 15 Juni 2026.   Sehari seusai pertemuan mahasiswa dengan Gibran atau Selasa, 16 Juni 2026, muncul kelompok yang mengaku sebagai Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Bersatu. Mereka menyatakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Juru bicara Aliansi BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, juga menuding demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Universitas Indonesia dan kampus lain bersifat politis.   Sejumlah kampus yang disebut Aliansi BEM Bersatu belakangan membantah kabar ihwal keberadaan organisasi mahasiswa di tingkat fakultas. Bantahan itu, antara lain, datang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. “Kami tak punya organisasi BEM di tingkat fakultas,” ujar Dekan FISIP Universitas Nasional Aos Yuli Firdaus.   Aksi massa tandingan yang mendukung program Presiden Prabowo Subianto juga menjamur di berbagai kota. Di antaranya Jakarta; Kabupaten Tangerang, Banten; Depok, Jawa Barat; dan Batam, Kepulauan Riau. Tiga politikus Partai Gerindra bercerita, aksi dukungan terhadap makan bergizi gratis dan koperasi merah putih merupakan bagian dari instruksi di lingkup internal partai.   Menurut narasumber tersebut, sejak desakan mahasiswa dan masyarakat sipil kepada pemerintah untuk menyetop MBG membesar, anggota partainya mendiskusikan cara meredam isu itu di grup-grup percakapan WhatsApp.   Diskusi itu muncul di grup WhatsApp Gerindra di tingkat pusat hingga daerah. Narasumber yang tergabung dalam grup itu menyebutkan upaya efektif menangkal narasi menolak MBG adalah membuat gerakan melawan aksi tersebut. Menurut narasumber itu, banyak kader Gerindra memiliki jaringan di organisasi kemasyarakatan.   Keterlibatan kader Partai Gerindra dalam gerakan mendukung makan bergizi itu tampak dari kepala daerah yang hadir dalam aksi massa. Pada Ahad, 21 Juni 2026, dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batam dari Partai Gerindra, yakni   Muhammad Rudi dan Anwar Anas, mengikuti pawai mendukung makan bergizi gratis. Anwar sempat berorasi yang isinya menyatakan proyek makan bergizi telah mengantarkan Prabowo menjadi presiden.   Rudi yang ikut berpawai meminta Tempo menghubungi pengurus pusat Partai Gerindra mengenai instruksi menggelar aksi massa mendukung program Prabowo. Sementara itu, Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal Sugiono belum merespons permintaan wawancara hingga Sabtu, 4 Juli 2026.   Pemerintah juga mendorong para politikus pendukung Prabowo menjawab kritik dari mahasiswa melalui acara dialog di televisi. Seorang petinggi partai koalisi bercerita, ia pernah dihubungi Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah Fahd Pahdepie yang memintanya menjadi narasumber mengenai program prioritas presiden.   Menurut politikus ini, Badan Komunikasi menginginkan ada perwakilan pemerintah yang bisa menjawab kritik mahasiswa dan peneliti mengenai tata kelola makan bergizi gratis—program Prabowo yang dituntut para demonstran dari universitas agar pelaksanaannya dihentikan.   Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Kurnia Ramadhana mengatakan tugas lembaganya adalah berkoordinasi dengan institusi pemerintah untuk merespons permasalahan komunikasi. “Kami berupaya mendengarkan dan menjelaskan duduk persoalan ketika ada kritik dan saran dari masyarakat,” katanya pada Sabtu, 4 Juli 2026.   ●●●   LOBI-LOBI agar mahasiswa tak berunjuk rasa disampaikan langsung kepada pimpinan perguruan tinggi. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Zuly Qodir mengaku pernah ditelepon petinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pejabat tinggi itu memperingatkan Zuly agar kampus dan mahasiswa tak terlalu galak kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.   Kepada pejabat itu, Zuly menjawab demonstrasi merupakan bagian kebebasan akademik. “Yang penting tidak rusuh,” ujar Zuly menceritakan ulang percakapan itu kepada Tempo pada Selasa, 30 Juni 2026. Zuly menuturkan, panggilan telepon itu masuk dua hari setelah UMY mengeluarkan surat edaran yang mendukung mahasiswa untuk berdemonstrasi pada Rabu, 17 Juni 2026.   Seorang akademikus UMY bercerita, penelepon Zuly adalah Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan. Adapun Fauzan menampik jika disebut telah menelepon Zuly. “Seingat saya tidak pernah,” tuturnya.   Tekanan ke universitas diduga juga terjadi di Universitas Indonesia dalam pembatalan acara Konferensi Republik pada Ahad, 28 Juni 2026. Sekretaris Umum Konferensi Republik Yanuar Nugroho bercerita, pembatalan itu terjadi pada Sabtu malam, 27 Juni 2026.   Menurut Yanuar, mobil yang membawa barang dilarang masuk oleh petugas keamanan UI. “Surat acara akhirnya tidak berlaku,” kata Yanuar pada Rabu, 1 Juli 2026. Yanuar menduga ada tekanan ke UI sehingga mereka membatalkan acara.   Setelah gagal menggelar acara, Yanuar sempat bertanya kepada sejumlah akademikus UI mengenai alasan pembatalan. Namun mantan Deputi Kantor Staf Presiden itu tak mendapat penjelasan yang memadai dari kampus soal penyebab pembatalan acara. Kepada teman-temannya di UI, Yanuar juga menjelaskan bahwa Konferensi Republik tak mengarah ke pembentukan organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik.   Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro membantah ada dugaan intervensi terhadap acara Konferensi Republik. Erwin menyebutkan UI belum menyetujui penggunaan gedung Fakultas Kedokteran karena ada syarat administrasi dan prosedur yang tak sesuai. “Kami sudah menyampaikan kepada pemohon,” ujarnya pada Senin, 29 Juni 2026. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/politik/prabowo-meredam-demonstrasi-mahasiswa-2273588