|
Melihat Masa Depan Prabowo-Gibran Lewat
Cermin Marcos Jr-Sara Duterte Ronny
P Sasmita : Analis Senior
Indonesia Strategic and Economic Action Institution |
KOMPAS.COM, 25 Juni 2026
|
POLITIK
sering kali memperlihatkan ironi yang menarik. Musuh lama bisa berubah
menjadi sekutu, sementara sekutu yang tampak tak terpisahkan bisa berubah
menjadi lawan paling sengit. Filipina
baru saja menyaksikan ironi semacam itu. Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. dan
Sara Duterte memenangkan Pemilu melalui koalisi yang nyaris tak terkalahkan. Namun,
hanya beberapa tahun kemudian, hubungan keduanya terjebak ke dalam konflik
terbuka yang membelah elite politik nasional Filipina sampai hari ini. Di
Indonesia, pertanyaan serupa mulai muncul. Ketika Prabowo Subianto dan Gibran
Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024, banyak pihak melihat kemenangan
tersebut sebagai puncak rekonsiliasi politik antara dua kekuatan yang selama
bertahun-tahun berada di kubu berseberangan, yakni Prabowo dan keluarga Joko
Widodo. Koalisi terlihat kokoh, bahkan nyaris tanpa celah. Namun,
sejarah politik mengajarkan satu hal yang sangat penting. Koalisi paling
rentan justru sering lahir dari kemenangan terbesar. Saat
tujuan bersama telah tercapai, kepentingan yang sebelumnya disimpan rapat
mulai muncul ke permukaan. Ambisi
yang dulu ditunda mulai mencari ruang untuk tumbuh. Dari titik inilah relasi
politik biasanya memasuki fase yang semakin rumit dan sulit untuk dipahami. Karena
itu, membandingkan hubungan Marcos–Sara Duterte dengan relasi Prabowo–Gibran
menjadi latihan akademik yang menarik. Perbandingan
semacam ini membantu membaca satu pertanyaan yang kini mulai mengemuka di
Jakarta, apakah hubungan Prabowo dan keluarga Jokowi suatu hari akan
mengalami nasib yang sama seperti hubungan keluarga Marcos dan keluarga
Duterte? Baik
di Filipina maupun Indonesia, koalisi pemenang lahir dari logika yang hampir
serupa. Keduanya terbentuk melalui penyatuan dua pusat kekuatan politik yang
sebelumnya berdiri sendiri dan memiliki basis dukungan berbeda. Di
Filipina, keluarga Marcos membawa pengaruh historis yang kuat di Luzon.
Sementara keluarga Duterte merupakan kekuatan dominan di Mindanao. Ketika
Bongbong Marcos dan Sara Duterte memutuskan berpasangan pada Pemilu 2022,
mereka tidak hanya membangun koalisi politik, tapi menyatukan dua mesin
elektoral terbesar yang pernah dimiliki Filipina pada saat itu. Formula
yang tidak jauh berbeda muncul di Indonesia menjelang Pilpres 2024. Setelah
dua kali dikalahkan Jokowi dalam pemilihan presiden, Prabowo perlahan
bertransformasi dari oposisi menjadi mitra politik pemerintah. Prosesnya
dimulai sejak Jokowi mengajaknya masuk kabinet sebagai Menteri Pertahanan
pada 2019. Selama
lima tahun berikutnya, hubungan keduanya semakin erat. Prabowo memperoleh
akses pada lingkaran kekuasaan yang sebelumnya tertutup baginya. Sebaliknya,
Jokowi menemukan figur yang dinilai mampu menjaga stabilitas politik dan
melanjutkan sejumlah agenda strategis setelah dirinya meninggalkan Istana. Puncaknya
terjadi ketika Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden
mendampingi Prabowo. Di titik ini, koalisi Hambalang dan Solo resmi
terbentuk. Secara
elektoral, kombinasi tersebut sangat efektif. Prabowo membawa pengalaman,
jejaring partai, dan popularitas nasional. Gibran membawa efek elektoral
Jokowi yang masih sangat kuat. Hasilnya adalah kemenangan satu putaran yang
relatif meyakinkan. Jika
dilihat secara komparatif, terdapat satu kesamaan mendasar antara UniTeam di
Filipina dan koalisi Prabowo–Gibran di Indonesia. Keduanya dibangun bukan
oleh kedekatan ideologis, tapi kebutuhan strategis. Marcos
membutuhkan Sara Duterte untuk memperluas basis dukungan. Sara membutuhkan
Marcos untuk membuka jalan menuju panggung nasional. Prabowo
membutuhkan legitimasi politik Jokowi. Jokowi membutuhkan Prabowo untuk
memastikan transisi kekuasaan berjalan aman dan berbagai proyek
pemerintahannya tetap berlanjut. Dalam
ilmu politik, model seperti ini sering disebut sebagai coalition of
convenience, yakni koalisi yang dibangun karena kebutuhan praktis untuk
memenangkan kekuasaan. Koalisi
semacam ini biasanya sangat efektif dalam Pemilu, tetapi tidak selalu stabil
dalam pemerintahan. Masalah
biasanya mulai muncul ketika kemenangan telah diraih. Saat itu, pertanyaan
menjadi berubah, bukan lagi “bagaimana memenangkan Pemilu”, tapi “siapa yang
akan menentukan masa depan kekuasaan”. Di
Filipina, fase tersebut menjadi awal dari keretakan. Di Indonesia,
tanda-tanda serupa mulai dibicarakan, meskipun masih jauh dari tahap konflik
terbuka. Lalu,
mengapa Marcos dan Duterte Pecah? Banyak analisis menyederhanakan konflik
Marcos dan Duterte sekadar pertarungan dua keluarga politik. Padahal,
persoalannya jauh lebih kompleks. Sejak
awal, hubungan keduanya sesungguhnya mengandung kontradiksi yang sulit
diselesaikan. Sara
Duterte memasuki pemerintahan bukan sebagai wakil presiden biasa. Di
belakangnya berdiri Rodrigo Duterte, mantan presiden dengan pengaruh yang
masih sangat besar. Artinya, terdapat dua pusat legitimasi yang sama-sama
kuat di dalam satu pemerintahan. Masalah
menjadi semakin rumit ketika Marcos mulai membangun identitas politiknya
sendiri. Dalam kebijakan luar negeri, misalnya, ia mengambil posisi yang
lebih dekat kepada Amerika Serikat dan lebih tegas terhadap China. Pendekatan
ini berbeda dari orientasi Rodrigo Duterte yang selama masa pemerintahannya
cenderung lebih akomodatif terhadap Beijing. Perbedaan kebijakan itu kemudian
berkembang menjadi perbedaan kepentingan politik. Situasi
semakin memburuk ketika proses hukum internasional terhadap Rodrigo Duterte
mulai dibuka. Bagi keluarga Duterte, sikap pemerintahan Marcos dianggap tidak
cukup melindungi mantan presiden tersebut. Dari
sinilah hubungan yang semula dibangun atas dasar kepentingan bersama berubah
menjadi konflik yang sangat personal. Di
titik tertentu, pertarungan itu tidak lagi berbicara tentang kebijakan
negara, tapi berubah menjadi pertarungan eksistensial antara dua dinasti
politik besar. Indonesia
hingga kini belum memperlihatkan kondisi serupa. Memang muncul berbagai
spekulasi mengenai hubungan Prabowo dan Gibran. Sebagian pengamat membaca
adanya kecenderungan Prabowo untuk semakin mandiri dari pengaruh Jokowi. Beberapa
partai koalisi bahkan mulai berbicara mengenai peluang Prabowo dua periode
tanpa secara otomatis mengaitkannya dengan Gibran sebagai pasangan yang sama.
Namun, perkembangan ini masih berada dalam koridor politik yang wajar. Tidak
ada kritik terbuka antara kedua pihak. Tidak ada pertarungan institusional.
Tidak ada pula konflik besar yang menyangkut kelangsungan politik salah satu
keluarga. Yang terlihat saat ini lebih merupakan proses diferensiasi politik. Sebagai
presiden, Prabowo tentu memiliki kebutuhan untuk membangun identitasnya
sendiri. Tidak ada presiden yang ingin terus dipandang sebagai bayang-bayang
pendahulunya. Dalam
konteks ini, semakin kuat posisi Prabowo sebagai kepala negara, semakin besar
pula kemungkinan ia mengambil langkah-langkah yang mencerminkan kepentingan
dan visinya sendiri. Hal tersebut merupakan fenomena normal dalam hampir
semua sistem demokrasi. Indonesia
Tidak Mengalami Nasib Filipina Meski
memiliki sejumlah kemiripan, terdapat perbedaan fundamental yang membuat
hubungan Prabowo–Gibran tidak otomatis akan berakhir seperti hubungan
Marcos–Sara Duterte. Perbedaan
pertama terletak pada budaya politik. Filipina memiliki tradisi politik yang
jauh lebih terbuka dan konfrontatif. Konflik
elite sering ditampilkan secara langsung di depan publik. Kritik dilontarkan
secara terang-terangan. Perseteruan politik mudah berubah menjadi drama
nasional yang berlangsung setiap hari di media. Indonesia
memiliki budaya politik berbeda. Konflik memang ada, tetapi biasanya
disampaikan melalui simbol, manuver organisasi, atau pesan-pesan tidak
langsung. Ketegangan sering disembunyikan di balik bahasa yang sopan dan
diplomatis. Perbedaan
kedua adalah struktur kekuasaan. Sara Duterte memiliki basis politik yang
relatif independen dari Marcos. Ia membawa jaringan politik keluarga Duterte
yang telah mengakar selama puluhan tahun. Dengan
atau tanpa Marcos, keluarga Duterte tetap merupakan kekuatan nasional yang
besar. Situasi
Gibran berbeda. Pengaruh politiknya masih sangat terkait dengan figur Jokowi.
Bahkan hingga saat ini, kekuatan politik Gibran belum terbukti mampu berdiri
sepenuhnya tanpa dukungan jaringan yang dibangun ayahnya selama satu dekade
terakhir. Perbedaan
ketiga adalah tidak adanya konflik eksistensial. Hubungan Marcos dan Duterte
hancur karena muncul isu yang menyentuh kepentingan paling mendasar keluarga
Duterte. Konflik
semacam itu belum terlihat dalam hubungan Prabowo dan keluarga Jokowi. Yang
ada saat ini lebih berupa perbedaan kalkulasi menuju 2029. Dan justru di
sinilah letak perbedaan paling penting. Persaingan
politik tidak selalu berujung permusuhan. Dalam banyak kasus, ia justru
menjadi bagian normal dari proses penyesuaian kekuasaan. Karena
itu, kemungkinan terbesar bukanlah pecahnya hubungan Prabowo dan Gibran
secara dramatis seperti yang terjadi di Filipina. Yang
lebih mungkin adalah munculnya negosiasi yang semakin intens mengenai
pembagian pengaruh politik menjelang Pemilu berikutnya. Hubungan
keduanya mungkin tidak akan selalu sehangat masa Pilpres 2024. Jarak politik
mungkin akan bertambah. Kepentingan masing-masing pihak mungkin akan semakin
berbeda. Namun,
selama manfaat kerja sama masih lebih besar daripada biaya konflik, insentif
untuk mempertahankan koalisi akan tetap dominan. Dengan
kata lain, Indonesia memang memiliki beberapa elemen yang mengingatkan pada
kisah Marcos dan Duterte. Namun, Indonesia tidak memiliki seluruh syarat yang
membuat aliansi Filipina itu runtuh. Di
Manila, perbedaan berkembang menjadi perang antardinasti. Di Jakarta,
perbedaan yang sama kemungkinan besar akan tetap dikelola sebagai kompetisi
dalam satu keluarga besar kekuasaan. Dan
dalam politik Indonesia, perbedaan yang dikelola sering kali jauh lebih
penting daripada konflik yang diumumkan secara terbuka. Setidaknya
ini kesimpulan sementara saya untuk saaat ini, kesimpulan saya yang sudah
bertahun-tahun bolak-balik ke Filipina, melakukan berbagai penelitian,
membaca cukup banyak informasi dan buku tentang sejarah politik Filipina,
berbicara dengan cukup banyak analis dan profesor politik di beberapa
universitas kelas atas di Metro Manila, mulai dari University of the
Philippines, De La Sale University, Ateneo De Manila University, sampai
University of Mindanao di Provinsi Davao dan University of Cebu di Provinsi
Cebu. ● |
Sumber
: https://nasional.kompas.com/read/2026/06/25/05450091/melihat-masa-depan-prabowo-gibran-lewat-cermin-marcos-jr-sara-duterte?page=all#page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar