Di Republik Banana, Aparat Saling Kunci Menyidik Korupsi Bagja Hidayat :  Wakil Pemimpin Redaksi Tempo

TEMPO MINGGUAN, 12 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Penulis O. Henry menciptakan frasa 'Republik Banana' untuk menjuluki negeri fiktif di Amerika Tengah yang miskin dan korup.   ·      Istilah itu kemudian menjadi metafora politik untuk menjuluki negara yang hukumnya lemah, dikuasai oligarki, dan korupsi merajalela.   ·      Indonesia bukan Anchuria, negeri fiktif O. Henry, meski aparatur hukumnya saling gertak memakai penyidikan kasus korupsi.   INDONESIA bukan Anchuria, negeri fiktif karangan O. Henry dalam kumpulan cerita pendek Cabbages and Kings yang terbit pada 1904. Di negeri itu, tampaknya merujuk pada Honduras yang menjadi tempat Henry bersembunyi dari kejaran hukum Amerika Serikat, segala hal terjadi: kudeta, penyelewengan hukum, korupsi, pencurian, dan kejahatan lain.   Frasa “cabbages and kings” kemudian menjadi idiom dalam bahasa Inggris yang berarti “membicarakan segala macam hal dari soal kecil (kubis) sampai urusan besar (raja-raja)”. Namun frasa paling terkenal dari antologi itu adalah kalimat pembuka cerita “The Admiral”: “In the constitution of this small, maritime banana republic was a forgotten section....”   “Republik Banana” melekat pada O. Henry dan kini menjadi satire politik untuk menjuluki negara miskin yang korup, hukumnya lemah, dan politikusnya menyeleweng dibekingi tentara. Anchuria negara merdeka, tapi kehidupan mereka dikendalikan kekuatan asing dengan suap kepada politikus yang tak memegang nilai-nilai. Jika ada penguasa yang mencoba menyeleweng dari kepentingan asing, pengusaha-pengusaha multinasional merancang kudeta dan menyiapkan politikus boneka.   Andalan utamanya ekspor pisang, satu-satunya komoditas yang bisa dijual untuk menghidupkan ekonomi. Karena korupsi dan penyelewengan, sumber devisa yang terbatas itu pun dikorupsi oleh penguasa. Lengkap sudah Anchuria menjadi negara kecil yang terjebak kemiskinan dan kolonialisme pribuminya sendiri.   Indonesia jelas bukan Anchuria. Indonesia negara besar, kekayaan alamnya melimpah dan beragam, konstitusinya menjunjung keadilan dan penegakan hukum, penguasanya peduli kepada rakyat miskin dengan menyediakan makan gratis setiap hari. Para pemimpin Indonesia memikirkan pemerataan dengan membuat puluhan ribu koperasi. Tentara merampas area konsesi hutan para pengusaha nakal. Aparatur hukum gencar memberantas korupsi.   Ketika warga sipil tak sanggup mengelola proyek besar makan-makan, polisi turun tangan; tentara bergotong-royong membangun koperasi hingga ke puncak-puncak gunung. Sewaktu makan bergizi gratis yang uangnya dikumpulkan dari tetes-tetes keringat rakyat Indonesia dikorupsi elite-elite Badan Gizi Nasional, jaksa sigap mengusut dan menahan mereka. Para pemimpin lalim pun masuk jeruji besi.   Sebaliknya, ketika para jaksa itu juga korup, polisi bergerak cepat mengusutnya, menyita harta kekayaan yang diduga hasil pemerasan penyidikan kasus-kasus korupsi besar. Pendeknya, aparatur hukum tak pandang bulu membongkar kejahatan, kendati nyawa menjadi taruhan. Mereka tak segan adu gertak memakai kekuatan bersenjata dan menunjukkannya kepada publik untuk mendapatkan pujian.   Indonesia memang bukan Anchuria. Cerita di negeri fiktif Amerika Tengah itu mengilhami para analis politik untuk menyebut negara-negara yang dikuasai oligarki, ekonomi yang bergantung pada komoditas sumber daya alam, hukumnya lemah (bahkan dipakai sebagai tameng untuk melindungi kejahatan para penguasa dan aparaturnya), korupsi merajalela, dan institusi demokrasi ada tapi tak berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan.   Istilah Republik Banana pun tak sekadar merujuk pada negeri yang mengandalkan ekonomi pada ekspor pisang, tapi juga metafora untuk kekuasaan populis yang tak mau pusing menciptakan teknologi. Toh, alam sudah menyediakan segalanya untuk dikuras habis-habisan. Soal kerusakan dan masa depan generasi, nanti biar mereka sendiri yang memikirkan. Di Republik Pisang, pengusaha berpura-pura berpihak kepada kepentingan orang banyak, padahal itu kedok untuk menyembunyikan watak represifnya.   Tentu saja, Indonesia bukan Anchuria. Tapi, jika Anda membaca laporan utama pekan ini, tentang fenomena saling gertak polisi dan jaksa memakai hukum dan kewenangan, Anda mungkin akan mengusap dada. Pengusutan jaksa terhadap korupsi MBG dibalas dengan pengusutan polisi atas dugaan pemerasan kasus korupsi oleh jaksa. Dalam sepak bola, ada rumus umum yang dipakai semua kesebelasan: pertahanan terbaik adalah menyerang.   Indonesia, sekali lagi, bukan Anchuria, melainkan “anchur sudah”.... ●   Sumber :    https://www.tempo.co/prelude/saling-kunci-menyidik-korupsi-2275245