Bagaimana Mahasiswa Menggalang Demonstrasi Egi Adyatama :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 05 Juli 2026

 

 

                                                           

·      Mahasiswa berkonsolidasi untuk menggalang protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.   ·      Mereka tak membuat grup komunikasi untuk menghindari serangan digital.   ·      Mahasiswa berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk meluaskan gerakan.   SABAN Sabtu malam, puluhan mahasiswa Universitas Gadjah Mada berkumpul di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka membahas strategi gerakan mahasiswa untuk mengawasi program pemerintahan Prabowo Subianto.   Kelompok mahasiswa yang mengisi forum itu antara lain Serikat Mahasiswa UGM—organisasi yang bersalin nama dari Badan Eksekutif Mahasiswa UGM. “Pertemuan itu untuk membangun kepercayaan di antara para mahasiswa,” ujar Ketua Serikat Mahasiswa UGM Bintang Mesa pada Selasa, 30 Juni 2026.   Salah satu hasil konsolidasi Serikat Mahasiswa UGM adalah penolakan acara temu wicara dengan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang datang ke UGM pada Senin, 15 Juni 2026. Saat itu para mahasiswa merangsek ke panggung dan menghentikan acara yang dihadiri Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tersebut.   Menurut Mesa, forum itu sekadar menjadi corong pemerintah karena tak ada sesi khusus untuk tanya-jawab dengan para hadirin. Mahasiswa juga mengecam posisi politik Budiman yang pernah menjadi aktivis dalam Reformasi 1998 tapi kini justru menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto—jenderal Komando Pasukan Khusus yang pernah menculik aktivis seperti Budiman.   Setelah Serikat Mahasiswa UGM membubarkan temu wicara itu, akun media sosial organisasi menerima serangan digital. “Sejumlah orang yang tak kami kenal juga menanyakan alamat detail,” kata Mesa.   Konsolidasi gerakan mahasiswa juga dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI Albani Ilmi mengatakan ada krisis kepercayaan terhadap BEM UI dalam tiga tahun terakhir.   Sebab, BEM UI diterpa problem dualisme kepengurusan, dugaan kooptasi gerakan, hingga kedekatan sejumlah pengurus dengan aparat. “Kami mencoba membangun ulang kepercayaan dengan menyikapi berbagai isu nasional yang saat ini berkembang,” tutur Albani pada Kamis, 2 Juli 2026.   Albani mengatakan BEM UI membangun konsolidasi secara bertahap sebelum menggelar aksi. Mereka lebih dulu mengadakan diskusi kelompok terpumpun yang mempertemukan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga penelitian untuk memetakan isu.   Forum itu dibuat bukan untuk menyusun tuntutan, melainkan menjalin komunikasi dan membangun kepercayaan sebelum membentuk koalisi. “Setelah itu BEM UI lebih intensif berhubungan dengan organisasi yang memiliki kesamaan sikap,” ujarnya.   Sejak Mei 2026, BEM UI setidaknya sudah delapan kali menggelar aksi massa. Yang terbaru, mereka menggelar aksi simbolik di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk memprotes pengesahan revisi Undang-Undang Polri pada Rabu, 1 Juli 2026. Mereka membawa keranda mayat sebagai simbol reformasi Polri sudah mati.   Aksi massa paling besar digelar saat sekitar seribu mahasiswa UI berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia pada Jumat, 12 Juni 2026. Mereka menuntut pemerintah menyetop program makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih, menurunkan harga bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, serta menolak militerisme di ranah sipil.   Di Surabaya, mahasiswa berkoalisi dengan organisasi masyarakat sipil. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Surabaya, Kandi Aryani, mengatakan mahasiswa selektif dalam memilih kawan koalisi karena khawatir ada penyusup. “Mereka memilih bergabung dengan koalisi masyarakat sipil yang sudah dipercaya,” kata Kandi pada Kamis, 2 Juli 2026.   Kepala Biro Kampanye Hak Asasi Manusia Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Surabaya Zaldi Maulana menuturkan, peleburan gerakan mahasiswa dengan koalisi masyarakat sipil membuat berbagai isu dapat dikawal secara lebih konsisten. “Gerakan tak terpusat pada satu organisasi,” ujar Zaldi.   Koalisi Masyarakat Sipil Surabaya tidak memiliki grup percakapan daring yang permanen untuk menghindari serangan digital. Grup hanya dibuat saat menyiapkan aksi, lalu dibubarkan setelah demonstrasi selesai. “Kami tahu gerakan seperti ini rentan disusupi intelijen,” tutur anggota Koalisi yang juga dosen Universitas Airlangga, Surabaya, Kandi Aryani.   Konsolidasi mahasiswa dengan kelompok masyarakat sipil juga dilakukan di Yogyakarta. Serikat Mahasiswa UGM menggandeng Forum Cik Di Tiro, gerakan masyarakat sipil yang diisi akademikus dan seniman. Mereka menggelar demonstrasi bersama jaringan masyarakat sipil lain.   Yang teranyar, mereka berunjuk rasa di Bundaran UGM pada Jumat, 3 Juli 2026, untuk memprotes kenaikan harga minyak dan pelatihan dasar militer bagi calon manajer koperasi desa merah putih yang membuat lima orang meninggal.   Aktivis Forum Cik Di Tiro, Pitra Hutomo, mengatakan konsolidasi bersama lintas kelompok bisa menjadi strategi untuk memperkecil potensi gerakan dikooptasi segelintir tokoh. “Kami menghindari penokohan,” ujar Pitra.   BEM UI pun tak mendorong tokoh tertentu dalam gerakan mereka. Setelah unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, mereka mengunggah serangkaian video yang berisi pesan bahwa perlawanan rakyat baru saja dimulai. Pesan itu disampaikan sosok bertopeng putih yang mengenakan jubah hitam.   Albani Ilmi mengatakan sosok bertopeng sengaja dipilih untuk menghilangkan penokohan dalam isu yang dibawa BEM UI. Menurut dia, gerakan yang dilekatkan pada satu figur lebih rentan dikooptasi. “Kalau perlu topeng itu dipakai BEM atau masyarakat sipil lain untuk menunjukkan bahwa pesan tersebut merupakan suara rakyat,” kata Albani.   Mahasiswa juga mulai menjalin komunikasi dengan para buruh. Dalam peringatan Hari Buruh, misalnya, BEM UI berkomunikasi dengan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).   KASBI memilih berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta. Sementara itu, organisasi lain, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, memilih merayakan Hari Buruh di Monumen Nasional bersama pemerintah. “Posisi kami saat itu tak mau ikut May Day Fiesta yang dibuat pemerintah,” tutur Albani.   Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan mahasiswa sudah tak lagi mengajak serikat buruh berkonsolidasi dalam sejumlah unjuk rasa. Ia menduga ada perbedaan agenda yang diperjuangkan tiap kelompok.   Kata Said, unjuk rasa yang terjadi belakangan ini tak dihadiri kelompok buruh karena isunya belum beririsan dengan pekerja. “Demonya belum menyentuh isu mendasar kepentingan buruh,” ujar Said, yang baru saja dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/politik/konsolidasi-demonstrasi-mahasiswa-2273587